Ditemukan 3802 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-09-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56113/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12720
  • E133713121311188 tanggal 19 April 2013 diragukankebenarannya karena Empty Glass Bottle 37ML Medicated Oil bukanlah jenis barangyang menggunakan criteria "W0/Wholly Obtained, sehingga ditetapkan olehTerbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN)sebesar 5%.bahwa PIB Nomor: 013278 tanggal 10 Mei 2013, Form E Nomor:E133713121311188 tanggal 19 April 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema
    tanggal 19 April 2013tersebut adalah sah dan benar ditandatangani oleh Ma Xiaobing dan semua materialyang digunakan dalam proses produksi seluruhnya diperoleh di China.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imporberupa Empty Glass Bottle 37ML Medicated Oil, Negara asal China, Klasifikasi PosMenimbangMemperhatikanMengingatMemutuskanTarif 7010.90.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor:013278 tanggal 10 Mei 2013, mendapat preferensi tarif skema
    ACFTA dengan tarifbea masuk sebesar 5% Bebas 100%.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atasbarang impor berupa Empty Glass Bottle 37ML Medicated Oil, Negara asal China,Klasifikasi Pos Tarif 7010.90.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalamPIB Nomor: 013278 tanggal 10 Mei 2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%.
    Oleh karenanya,Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupaEmpty Glass Bottle 37ML Medicated Oil, negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif7010.90.9000, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif bea masuksebesar 5% Bebas 100%.Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulanMajelis.1.
    Bea dan Cukai Nomor: KEP316/WBC.02/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXXTerhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNPNomor: 001054/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 13 Mei 2013, dan menetapkanpembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa Empty Glass Bottle 37MLMedicated Oil, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif 7010.90.9000, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 013278 tanggal 10 Mei2013 mendapat preferensi tarif skema
Register : 02-02-2012 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44055/PP/M.M.IX/19/2013
Tanggal 19 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11334
  • mendahului Tanggal SKA atas impor barangterkait dengan pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas (Free TradeAgreement) antar Negara;: bahwa sesuai SPKTNP Nomor: SPKTNP355/KPU.01/2011 tanggal 05 Desember2011, LHA Nomor: LHA205/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 23 November 2011 danPenjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor: S148/KPU.01/BD.10/2012 tanggal 31 Agustus 2012, atas PIBPIB dengan tanggalpendaftaran setelah tanggal 01 Agustus 2010 hingga sebelum tanggal 7 Juli 2011yang menggunakan skema
    2011 HONG KONG 0% (ACFTA) 5% (MFN)65 081600 08 Maret 2011 E114429022060030 25 Februari 2011 HONG KONG 0% (ACFTA) 5% (MFN)66 099251 21 Maret 2011 E114429022060039 11 Maret 2011 HONG KONG 0% (ACFTA) 5% (MFN) bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: TD.015/II/2012 tanggal 02Februari 2012 secara implisit menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbandingdalam SPKTNP Nomor: SPKTNP355/KPU.01/2011 tanggal 05 Desember 2011,Pemohon Banding mengemukakan alasan bahwa dalam importasi denganmenggunakan skema
    of Thailand, the Socialist Republic of Vietnamand the Peoples Republic of China ( China);MenimbangMenimbangbahwa berdasarkan pengertian "party di atas, party menurut pendapat Majelisadalah Negara, karena Hong Kong dan China berbeda maka Hong Kong denganChina termasuk Third Party/Third Country;bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap 62PIB sebagaimana Tabel 4 di atas, termasuk mekanisme Third Party/Third CountryInvoicing sehingga tidak mendapat preferensi tarif skema
    ACFTA dan ditetapkan tarifbea masuknya berdasarkan skema tariff bea masuk umum (MFN) sebesar 5%;: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwaimportasi barang yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIBsebagaimana Tabel 3 di atas mendapat preferensi tarif skema ACFTA denganpembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (ACFTA) dan PIB sebagaimana Tabel 4 diatas tidak mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif beamasuk sebesar 5% (MFN).
    ACFTA serta menetapkan tarif bea masuk atasimportasi dengan PIB sebagaimana Tabel 4 sebesar 5% (MFN) dengan tidakmendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA;
Register : 19-09-2011 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42872/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 25 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11921
  • Ltd ChinaKlasifikasi : 8539.10.90.00Nomotr/Tgl Form E : E113307505470002 tanggal 12 Mei 2011Nomor/Tgl BL : STD1J05007 tanggal 16 Mei 2011bahwa kesimpulan Terbanding, jenis barang yang diberitahukan sebagai 9 jenis barang berupaSealed Beam Lam dengan rincian sesuai uraian pada PIB yang diberitahukan dengan PIB Nomor:208054 tanggal 08 Juni 2011 pada pos tarif 8539.10.90.00 tidak berhak mendapat preferensi tarifBea Masuk dalam rangka ACFTA dan ditetapkan tarif Bea Masuk berdasarkan skema preferensitarif
    umum (MEN) menjadi sebesar 10%;bahwa Pemohon Banding telah mengimpor barang dengan PIB Nomor: 208054 tanggal 8Juni 2011 dengan preferensi tarif ACFTA, yang kemudian berdasarkan SPTNP Nomor: SPTNP017645/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 23 Juni 2011, Pemohon Banding harus membayartagihan Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp32.847.000,00 karena salah tarif;bahwa Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding yang membatalkan skema tarif preferensidalam rangka ACFTA untuk barang yang diimpor Pemohon Banding yang
    16 Mei 2011 masih dapat dipergunakan untuk mendapatkan preferensi tarifACFTA;bahwa menurut Majelis, atas penelitian dokumen pelengkap pabean oleh Terbanding yangmenyimpulkan membatalkan preferensi tarif ACFTA karena penerbitan Form E tanggal 12 MeiMenimbangMengingatMemutuskan2011 sebelum tanggal keberangkatan kapal (departure date) atau tanggal B/L 16 Mei 2011 adalahtidak dapat dipertahankan;bahwa menurut Majelis, importasi barang tersebut dapat memperoleh preferensi tarif Bea Masukdalam rangka skema
    ACFTA sehingga tidak seharusnya terbit SPTNP Nomor: SPTNP017645/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 23 Juni 2011;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Bandingmengimpor 9 jenis barang berupa Sealed Beam Lam dengan rincian sesuai uraian pada PIB dantelah diberitahukan dalam PIB Nomor: 208504 tanggal 8 Juni 2011 dan telah dilengkapi denganSurat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E113307505470002 tanggal 12 Mei 2011 berhakmendapat preferensi tarif dalam rangka skema
Register : 02-01-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42654/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12826
  • Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif yang samadengan pembebanan 5%, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNPsebesar Rp.18.025.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untukmendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEANCHINA FREE TRADE AREA (ACFTA);bahwa atas importasi dengan PIB nomor 292199 tanggal 03 Agustus 2011 tidak berhakmendapatkan fasilitas Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema
    ACFTA;bahwa Form E Pemohon Banding dapat digunakan untuk fasilitas tarif skema ACFTA adalahadanya perubahan Operational Certification Procedure (OCP) yang telah dilakukan ratifikasidengan Peraturan Presiden RI No.37 tahun 2011;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk PemohonBanding sesuai dengan PIB Nomor: 292199 tanggal 03 Agustus 2011 yang diberitahukan padaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah melakukan atas importasiberupa importasi
    Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTAbahwa untuk pemberlakuan skema tarif ACFTA terdapat ketentuan dalam OperationalCertification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The ASEANChina Free Trade Area(ACFTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Prediden Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic ofChina (Persetujuan Kerangka Kerja mencenai Kerjasama
    Berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1072/MDAG/SD/7/2010 tanggal 30 Juli2010 dan untuk memperlancar pelayanan pemberian tarif preferensi dalam skema FTA, makauntuk SKA yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan dilaksanakan ketentuan sebagaiberikut :a. Pengertian by the time of shipment sebagaimana dimaksud ... dst;b.
Register : 21-06-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52213/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 30 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12325
  • Dokumen tersebut tidak/oukan merupakandokumen yang diajukan serta tidak diketemukan keterkaitan dengan barang yangdipermasalahkan,8. bahwa berdasarkan penelitian TERBANDING terhadap dokumen impor PEMOHON,kedapatan bahwa setelah dilakukan Nota Pembetulan dan Penolakan Keberatan olehTERBANDING terhadap dokumen yang sedang disengketakan ini, PEMOHON tidak lagimenggunakan skema yang sama dengan yang disengketakan ini, yakni Skema DirectConsigment.
    Bahwa kondisi transit yang dilakukan PEMOHON sebenarnya diakomodir dalam ASEANTracle in Goods Agreement, namun harus memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalamATIGA maupun OCP yakni dengan Skema Direct Consigmeent maupun dengan penerbitanBack to Back Certificate.A.
    Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicingb. Direct consignment6. Third country invoicingDasar hukumAnnex 8, Operational Certification Procedure for the Rules of Origin UnderChapter 3 (OCP) Rule 23/.
    yang sama dengan yang disengketakan ini,yakni Skema Direct Consigment.
    Dengan demikian impor dalam rangka skema ATIGA tersebut adalah merupakan:a. Third country invoicingb. Direct consignment6. Third country invoicingDasar hukumAnnex 8, Operational Certification Procedure for the Rules of Origin UnderChapter 3 (OCP) Rule 23 J.
Register : 16-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3003 B/PK/PJK/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
13027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu pemenuhan ketentuan untuk mendapatkanpreferensi tarif dalam skema ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA)terkait Form AK Asli yang diserahkan Pemohon Banding pada saatpengajuan PIB dimana Form AK yang diajukan tersebut tanpa overleafnotes sehingga tidak diberikan tarif sesuai skema AKFTA danditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar tarif unum (MFN) 12,5%,sehingga diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa beamasuk
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensitarifdalam skema ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA) terkait Form AKAsli yang diserahkan Pemohon Banding pada saat pengajuan PIBdimana Form AK yang diajukan tersebut tanpa overleaf notes sehinggatidak diberikan tarif sesuai skema AKFTA dan ditetapkan olehTerbanding menjadi sebesar tarif umum (MFN) 12,5%, sehinggadiharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk danpajak dalam rangka impor sebesar
Putus : 07-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1427/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO), vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement) *; * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sahamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah e. P dan Biaya P. 1 tidak dibukukan oleh iterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
    Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skemaproyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNG sebagai berikut:1. Pendirian PT Badak'PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh MenteriKeuangan on behalf Republik Indonesia. Dengan lokasi plant diBontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat di Jakarta.
    Skema Project LNG tidak sempurna khususnya dalam mekanismeperhitungan pembayaran kembali (reimbursement PPN);2. Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)menjalankan skema PPN LNG dalam kondisi ketentuan yang tidaksempurna;3.
    Skema Project LNG merupakan skema unik (tidak normal) sehinggadiperlukan perubahan dari otoritas (Menteri Keuangan);Halhal di atas menunjukkan bahwa Hakim Anggota Erwin Silitongabimbang dalam memberikan concurring opinion, yakni di satu pihakmenyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)salah dengan menolak permohonan banding , namun di sisi lain HakimAnggota Erwin Silitonga mengakui skema LNG project tidak sempurna(memerintahkan penyempurnaan kepada Pemerintah);Dengan pendapat Hakim
    project LNGmerupakan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah termasukpenerbitan faktur pajak yang mengacu pada ketentuan PengusahaKena Pajak Badak/Arun;Hakim Anggota Erwin Silitonga menyebutkan bahwa Negara dirugikanadalah tidak benar.
Register : 06-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3146 B/PK/PJK/2020
Tanggal 28 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA;
23659 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamat di Komplek Industri ADR, RT 004/RW 003,Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang 15810, danmenetapkan pembebanan tarif bea masuk atas Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor 401594, tanggal 9 Agustus 2018, jenis barang berupaAlumunium Strip In Coil Alloy 6815H14SR dan Aluminium Strip In Coil AlloyAB4B4H14/AA4045 (2 Jenis Barang Sesuai Lembar Lanjutan PIB), Negaraasal China, klasifikasi pos tarif 7607.11.00 (Pos 1 PIB) dan 7607.12.90 (Pos2 PIB), mendapat preferensi tarif bea masuk skema
    tanggal 20 Agustus 2018, atas namaPemohon Banding, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.495.149.2451.000; dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PemberitahuanImpor Barang (PIB) Nomor 401594, tanggal 9 Agustus 2018, jenis barangberupa Alumunium Strip In Coil Alloy 6815H14SR dan Aluminium Strip InCoil Alloy AB4B4H14/AA4045 (2 Jenis Barang Sesuai Lembar LanjutanPIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7607.11.00 (Pos 1 PIB) dan7607.12.90 (Pos 2 PIB), mendapat preferensi tarif bea masuk skema
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barangimpor Alumunium Strip in Coil Alloy 6815H14SR dan Alumunium Strip InCoil Alloy AB4B4H14/AA4045 (2 Jenis barang sesuai lembar lanjutanPIB) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB)Nomor 401594 tanggal 9 Agustus 2018 melalui skema Perjanjian ACFTAdiberitahukan BM sebesar 0%, namun tidak memenuhi persyaratanfasilitas tarif preferensi dikarenakan adanya keterlambatan
    Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketaberupa penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barang imporAlumunium Strip in Coil Alloy 6815H14SR dan Alumunium Strip In CoilAlloy AB4B4H14/AA4045 (2 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor401594, tanggal 9 Agustus 2018, melalui skema Perjanjian ACFTAdiberitahukan BM sebesar 0%, namun tidak memenuhi persyaratanfasilitas tarif preferensi dikarenakan adanya keterlambatan penyerahandokumen SKA
    Putusan Nomor 3146/B/PK/Pjk/2020Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 401594 tanggal 9 Agustus2018 melalui skema Perjanjian ACFTA yang didukung dengan SKA FormE Nomor E183109100969726 tanggal 31 Juli 2018 diserahkan sebagailampiran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 401594 tanggal 9Agustus 2018 secara bersamasama adalah sah dan dapat diterima,sehingga berhak mendapat fasilitas kepebeanan berupa preferensi tarifbea masuk skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar0% (lima persen) dan
Register : 02-08-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54088/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12719
  • barang berupa $X5251GJBM364 Concrete Transit Mixer, Negaraasal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 139419 tanggal 11 April 2013dengan Tarif Bea Masuk (ACFTA) sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Tarif Bea Masuk(Umum/MEN) sebesar 5%;Mbahbyut didtoamdinm terdapat keraguan atas tanda tangan pada Form E yang dilampirkan serta belumterdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarifBea Masuk dalam rangka Skema
    Oleh karenanya atas importasi SX5251GJBM364 Concrete Transit Mixer, Negara asalChina, klasifikasi pos tarif 8705.40.00.00, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 139419 tanggal 11 April2013 diberikan preferensi tarif skema ACFTA dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar0%;Mbahwhangrdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupaSX5251GJBM364 Concrete Transit Mixer, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8705.40.00.00, tarif beamasuk ACFTA sebesar 0%
    yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 139419 tanggal11 April 2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%.Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa $X5251GJBM364Concrete Transit Mixer, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8705.40.00.00 sebesar 0% denganmendapat preferensi tarif skema ACFTA;MbhgiagetUndang Nomor
    Penetapanatas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP006063/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013tanggal 19 April 2013, atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barangimpor berupa $X5251GJBM364 Concrete Transit Mixer, Negara asal China, klasifikasi pos tarif8705.40.00.00, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 139419 tanggal 11 April 2013, sebesar 0% denganmendapat preferensi tarif skema
Register : 30-08-2013 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 28-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52069/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 23 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12023
  • KPU. 01/201 3 tanggal 29 Mei 2013, dan sampai saat ini belum ada jawaban atas surattersebut. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas importasi yang dilakukan tidak daydiberikan preferensi tariff BM dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tariyang berlaku umum untuk pos tariff 5705.00.91.00 dengan pembebanan Bea Masuk sebe15 % (MEN);bahwa juga Pemohon Banding memohon perhitungan bungabunga sesuai sesuai Undangundang Kepabeanan yang berlaku dibayarkan atas jaminan tunai permohonan banding
    Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE05/BC/2010 dan mohon agar dapat diberipreferensi tarif BM 0% dalam rangka Skema ACFTA mengingat barang yang dik:supplier Pemohon Banding yang lokasinya di China dan dikapalkan juga dari pelabudi China dan telah didukung dengan SKA atau Form E yang sah;bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani FE dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO:bahwa pendapat Pemohon Banding:bahwa ketentuan dasar daripada ACFTA
    Menteri Keuangan Non117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012;bahwa anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cldalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan kfof Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E;bahwa bahwa Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan tdikeluarkan oleh negara pengekspor sesuai dengan aturan yang ada di nespengekspor;bahwa Pemohon Banding berpendapat pengenaan Tarif Preferensi Bea Masuk DaRangka Skema
    products qualify as Chitorigin);bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Bantelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri KeuanNomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DaRangka Asean China Free Trade Area (ACFTA);bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berketetapan bahwa impotdengan PIB Nomor: 189136 tanggal 15 Mei 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif PreferBea Masuk Dalam Rangka Skema
    ACFTA karena Form E ditandatangani oleh Pejyang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diPeraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehirMengingatMemutuskanimpor Carpet (Prayer Mats) Knitted Material 100% Polyester Size 70 x 110 CM dentarif Bea Masuk dalam rangka Skema ACFTA sebesar BM 15% BBS 100%;bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap buktibyang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding
Register : 15-08-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54087/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11322
  • KEP3819/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013, berdasarkanpenelitian, importasi Gasoline CX160M dan Gasoline Engine CX200M yang diimpor dengan PIB Nomor:127699 tanggal 04 April 2013 menggunakan Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013yang berbeda tanda tangannya dengan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang yang ada danstempel pada kolom 11 tidak sama dengan invoice sehingga diragukan keabsahannya, sehingga terhadapimportasi tersebut ditetapkan tarif pembebanan bea masuknya dengan skema
    .01/2013 tanggal 28 Mei 2013 dan SuratShanghai EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China Nomor:201302036 tanggal 30 Agustus 2013, kedapatan bahwa tanda tangan pada Form E Nomor:E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 adalah sah sehingga Form E Nomor: E133106200750008tanggal 25 Maret 2013 dapat diterima, oleh karenanya atas importasi Gasoline CX160M dan GasolineEngine CX200M yang diberitahukan dalam PIB Nomor 127699 tanggal 04 April 2013 diberikanpreferensi tarif skema
    ACFTA dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar 7,5% (Bebas 100%);Mbahwhangrdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupaGasoline CX160M dan Gasoline Engine CX200M, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8407.90.10.00,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 127699 tanggal 04 April 2013 mendapatpreferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 7,5% (Bebas 100%).
    Olehkarenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingdan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa Gasoline CX160M dan GasolineEngine CX200M, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8407.90.10.00 sebesar 7,5% (Bebas 100%)dengan mendapat preferensi tarif skema ACFTA;MbhglagatUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17
    Bea dan Cukai Nomor: KEP3819/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapanatas Keberatan XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNPNomor: SPTNP006648/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 30 April 2013, atas nama XXX danmenetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa Gasoline CX160M dan GasolineEngine CX200M, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 127699 tanggal 04 April2013 sebesar 7,5% (Bebas 100%) dengan mendapat preferensi tarif skema
Register : 08-09-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44690/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 24 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12032
  • TertulisPengganti Surat Uraian Banding pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut:bahwa dasar pengguguran pembebanan bea masuk ACFTA adalah sebagaiberikut: Pos Jenis BarangPemberitahuan Penetapan Pos Tarif BM (ACETA) Pos Tarif BM (MEN) Welding Flux 3810.10.0000 0% (BEBAS) 3810.10.0000 5% (BAYAR) Welding Wires 8311.20.9000 0% (BEBAS) 831 1 .20.9000 10% (BAYAR) 1)2)3)4)5)6)7)berdasarkan penelitian, Pemohon Banding melakukan importasi 7 jenis barang denganpreferensi tarif bea masuk dalam rangka skema
    ) dinyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakansebagai berikut: hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan SuratKeterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang",berdasarkan halhal tersebut di atas, mengingat Form E Nomor: E113105100390165 tanggal19 Maret 2011 diragukan keabsahannya, terhadap 7 jenis barang yang diberitahukan denganPIB Nomor: 122334 tanggal 06 April 2011 tidak berhak mendapat preferensi tarif bea masukdalam rangka skema
    ACFTA dan ditetapkan tarif bea masuknya berdasarkan skemapreferensi tarif unum (MEN) sebagai berikut: PosJenis Barang Penetapan BM (MEN) Pos Tarif1 Welding Flux 3810.10.0000 5% (bayar)27 Welding Wires 8311.20.9000 10% (bayar) bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, pembebanan bea masuk 7 jenisbarang yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 122334 tanggal 06 April 2011ditetapkan berdasarkan skema preferensi tarif umum (MEN) sebagaimanatabel di atas.bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan
    bea masuk sesuai dengan tarif bea masukACFTA.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor:122334 tanggal 6 April 2011 berupa Welding Flux, Welding Wire, etc (7 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 43.500 kg, Negara AsalChina, Nilai Pabean CIF USD98,200.00 dengan menggunakan Form ENomor: E113105100390165 tanggal 19 Maret 2011 telah memenuhiketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam skema
    Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor:SPTNP010064/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 12 April 2011,sehingga importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor:122334 tanggal 6 April 2011 berupa Welding Flux, Welding Wire, etc (7 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 43.500 kg, negara asalChina, nilai pabean CIF USD98,200.00 dengan menggunakan Form E Nomor:E113105100390165 tanggal 19 Maret 2011 telah memenuhi ketentuan untukmendapatkan preferensi tarif dalam skema
Putus : 07-03-2018 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Maret 2018 — Drs.H.MUHAMMAD NIZAMUDDIN,M.Sc
3824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD) ;Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD;Hal. 35 dari 230 hal.
    Putusan Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai UtaraNomor : 32 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang HasilSeleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMAKabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA):Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA):Fotocopy Skema
    Pertandingan Futsal SMP/MTs;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun2010;Hal. 91 dari 230 hal.
    Bulu tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010;Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD;Hal. 147 dari 230 hal.
    Putusan Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs;Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaranBelanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SNSMA Tingkat Kab.
Register : 26-08-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56112/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13521
  • : E133713121311236 tanggal 12 Mei 2013 diragukankebenarannya karena Empty Glass Bottle 25ML Medicated Oil bukanlah jenis barangyang menggunakan criteria "W0/Wholly Obtained, sehingga ditetapkan olehTerbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN)sebesar 5%.bahwa PIB Nomor: 016118 tanggal 31 Mei 2013, Form E Nomor:E133713121311236 tanggal 12 Mei 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema
    danmenyatakan bahwa Form E Nomor: E133713121311236 tanggal 12 Mei 2013tersebut adalah sah dan benar ditandatangani oleh Liu Jingjing dan semua materialyang digunakan dalam proses produksi seluruhnya diperoleh di China.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imporberupa Empty Glass Bottle 25ML Medicated Oil, Negara asal China, Klasifikasi PosTarif 7010.90.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor:016118 tanggal 31 Mei 2013, mendapat preferensi tarif skema
    ACFTA dengan tarifbea masuk sebesar 5% Bebas 100%.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atasbarang impor berupa Empty Glass Bottle 25ML Medicated Oil, Negara asal China,Klasifikasi Pos Tarif 7010.90.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalamPIB Nomor: 016118 tanggal 31 Mei 2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%.
    Oleh karenanya,Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupaEmpty Glass Bottle 25ML Medicated Oil, negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif7010.90.9000, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif bea masuksebesar 5% Bebas 100%.Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulanMajelis.1.
    Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP252/WBC.02/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXXTerhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNPNomor: 001295/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 03 Juni 2013, dan menetapkanpembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa Empty Glass Bottle 25MLMedicated Oil, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif 7010.90.9000, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 016118 tanggal 31 Mei2013 mendapat preferensi tarif skema
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Latar Belakang Skema LNG Project;1.Skema LNG Project;Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Projectmerupakan satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dariPemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebutKKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co.
    Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement); * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sshamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah . Peng dan Biaya F tidak oleh Pertaminaterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
    Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG;Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:i) Pendirian PT Badak';PT Badak berdiri sejak Tahun 1974 untuk mengoperasikanNGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh Menteri Keuangan onbehalf Repubik Indonesia.
    Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada Surat S1936/PJ.51/1992sebagai solusi Pemerintah untuk mendapatkan manfaatsebesarbesarnya atas project LNG ini.Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi asas
    Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG. Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;2. Pengabaian perundangundangan proyek LNG dan Penegasan Fiskal.Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan pengadilan pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak MasukanPPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Mei 2010 sebesarRp 22.620.116.688,00;Halaman 50 dari 54 halaman.
Register : 30-05-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-51328/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 17 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12035
  • digunakansebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi karena PIB Nomor 036674 tanggal 21Desember 2012 dianggap tidak menggunakan fasilitas ACFTA sehingga dikenakanpembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MEN) 10%;bahwa atas importasi Pemohon Banding pada PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember2012 dapat dikategorikan sebagai Third Party Invoicing dan atas Form E NomorE12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakan sebagaidasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema
    Desember2012 dianggap tidak menggunakan fasilitas ACFTA sehingga dikenakan pembebanan tarif beamasuk yang berlaku umum (MEN) 10%;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding denganalasan karena atas importasi Pemoho Banding pada PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember2012 dapat dikategorikan sebagai Third Party Invoicing dan atas Form E NomorE12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakan sebagaidasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema
    Succes Limited;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal5 Desember 2012 diketahui bahwa nama pemasok yang tercantum adalah Shen Zhen BestHome Limited;bahwa berdasarkan halhal tersebut, importasi Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 036674tanggal 21 Desember 2012 dapat dikategorikan sebagai Third Party Invoicing dan atas Form ENomor: E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakansebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema
    Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Beadan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP000053/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 14Januari 2013, atas nama PT XXX, sehingga importasi Pemohon Banding yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012 berupa Frame, bagiandari kursi, dll (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 1.557 packages,Negara Asal China dengan menggunakan Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal 5Desember 2012 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema
Register : 21-11-2012 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49664/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
16025
  • pengajuan banding terhadap penetapanpembebanan tarif bea masuk atas impor Fireworks (14 jenis barang sesuai lembar lanjutanPIB), Negara asal China, pos tarif 3604.10.00.00, yang diberitahukan oleh PemohonBanding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 304454 tanggal 24 Juli 2012dengan tarif bea masuk 10% bebas 100% (ACFTA), dan ditetapkan oleh Terbandingmenjadi 10% (MEN);bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkanTarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema
    penelitian terhadapForm E nomor E124300012230003 tanggal 13 Juli 2012, terdapat keraguan atas tandatangan dan stempel yang tertera pada Form E dibandingkan dengan "Specimen Signaturesof Officials Authorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic of China" dariHunan EntryExit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of Chinaserta belum terdapat jawabat atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidakdapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema
    Form E Nomor: E124300012230003adalah sah dan benar diterbitkan oleh Hunan EntryExit Inspection and QuarantineBureau;bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalampersidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa barangMengingatMemutuskanimpor berupa Fireworks (14 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukandalam PIB Nomor: 304454 tanggal 24 Juli 2012 dengan pos tarif 3604.10.00.00 mendapatpreferensi tarif dalam rangka skema
Register : 04-12-2013 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 15-04-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-57360/PP/M.IXB/19/2014
Tanggal 13 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
321117
  • SIK INDONESIA dengan PIB nomor 308464 tanggal 29 Juli 2013tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dengan menggunakan skema ATIGA dan tarifditetapkan dengan menggunakan tarif MFN ;Menurut Pemohon : bahwa perbedaan antara pemasok yang tertera pada Form D dan PIB yaitu ExxonMobil Chemical Asia Facific dengan Invoice yang diterbitkan oleh Inabata Singapore(PTE).LTD, tidak menyalahi aturan tentang SKA, dalam hal ini menunjukkan adanyaketerkaitan transaksi yang melibatkan pihak ketiga yang berada dalam
    SIK INDONESIA dengan PIB nomor 308464 tanggal 29 Juli 2013tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dengan menggunakan skema ATIGA dan tarifditetapkan dengan menggunakan tarif MFN ;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding karena menurut Pemohon Bandingketentuan untuk mendapatkan Preferensi tarif dalam rangka Skema ASEAN Trade in Goods Agreement(ATIGA) telah dipenuhi dengan melampirkan Form D asli dan perbedaan antara pemasok yang tertera padaForm D dan PIB yaitu Exxon Mobil
    kepadaTerbanding surat nomor: 33 02 16 V40 tanggal 07 Juli 2014 tentang jawaban ataskonfirmasi Certificate of Origin yang antara lain menyatakan bahwa Form D Nomor:20136079188 diterbitkan secara sah dan benar, dan telah melakukan klarifikasidengan perusahaan yang menerbitkan invoice Inabata Singapore Pte,Ltd;bahwa oleh berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa importasiPemohon Banding dengan PIB Nomor: PIB Nomor: 308464 tanggal 29 Juli 2013mendapatkan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka skema
    ASEAN Trade inGoods Agreement (ATIGA);: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa atas impor Propylene Copolymers (Exxonmobilepp 7032E3) yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 308464 tanggal 29 Juli 2013 mendapatkanpreferensi tarif dalam rangka skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA),oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap tarif beamasuk tidak dapat
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Latar Belakang Skema LNG Project;1.Skema LNG Project;Bahwa pihakpihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.
    Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini
    Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement); * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang saham. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah . Penghasilan dan Biya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi PertaminaHalaman 24 dari 53 halaman.
    Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG;Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat khas skema proyekLNG sebagai berikut:1. Pendirian PT Badak;PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia.
    Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG. Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;Halaman 49 dari 53 halaman. Putusan Nomor 810/B/PK/PJK/20162. Pengabaian perundangundangan proyek LNG dan PenegasanFiskal.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Latar Belakang Skema LNG Project;1. Skema LNG Project;Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakanHalaman 5 dari 53 halaman. Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2016satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.
    Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan asaskeadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan.Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melaksanakankeseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNG berdasarkan padaketentuan yang bersifat khas demi kelangsungan penerimaanNegara bersamasama dengan Pemerintah dan KKKS.
    Pembentukan PT BadakNGL Co. dan PT Arun NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini
    Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG;Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat khas skema proyekLNG sebagai berikut:1. Pendirian PT Badak';PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan Kantor Pusat diJakarta.
    Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada Surat Nomor S1936/PJ.51/1992 sebagai solusi Pemerintah untuk mendapatkan manfaatsebesarbesarnya atas project LNG ini;Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi