Ditemukan 9368 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Penelusuran terkait : Audit investigasi/special audit investigasi yang independent
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-10-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 22 Oktober 2014 — FERRY FIRMAN Bin AGUSTIN
184 — 109
  • Surya Agung ;Bahwa saksi telah melakukan investigasi dengan mengecek yangnamanya Draft Survey ke Sucofindo dan ternyata Sucofinda tidak pernahmenerbitkan Sucofindo tersebut ;3 HASBULLAH SJAWIE;Bahwa saksi bekerja di PT. Humpus di Divisi Hukum sebagai KepalaDivisi Hukum;Bahwa saksi tahu kenapa terdakwa Ferry Firman di sidangkan diPengadilan karena ada dugaan turut serta penipuan yang menguntungkanorang lain ;Bahwa dalam hal ini yang diuntungkan adalah saudara AdiyansyahDirektur PT.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-10-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 3 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA SH
2.ADDA'WATUL ISLAMIYYAH SH, MH
3.INDRA ZULKARNAIN, SH.
4.DANY ARI SUBAGIO SH
5.ILHAM SOPIAN HADI SH
6.RADITYO, SH
7.GEDE DEWANGGA PRAHASTA D, SH
8.FAJAR ALAMSYAH, SH
Terdakwa:
USMAN BIN H. A. HAMID
279 — 165
  • Melaksanakan audit knusus atas tindak kecurangan/KKN atas aspekkeuangan tertentu;Halaman 79 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN Mtre Memberikan keterangan Ahli dalam Penyidikan dan atau Peradilankasus hasil pengawasan atas aspek keuangan tertentu.e Melaksanakan pemrosesan penyelesaian TP/TGR atas aspekkeuangan tertentu;e Melaksanakan audit kinerja, audit ekonomis dan efisiensi;e Melaksanakan audit Kinerja program pemerintah;e Melaksanakan audit untuk tujuan tertentu;e Melakukan audit khusus/investigasi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Maret 2015 — DESRIL YANI PASHA
68 — 12
  • Kalaumasih kurang kami akan meminta kembali kepada Penyidik untuk melakukankonfirmasi kepada pihak terkait;Bahwa Standar audit yang ahli terapbkan dalam kasus ini dari UndangUndangNomor 1 tahun 2004 tentang kerugian Negara, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 9 tahun 2006, Peraturan Menteri PAN tahun 2008, dan Peraturan KepalaBPKP tentang Pedoman Pemeriksaan Bidang Investigasi;Bahwa Prosedur yang dilakukan dengan cara memeriksa dokumen yang terkaityang diperoleh dari Penyidik.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2013 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 62/PID.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 14 Februari 2013 — - RIADI FITRA
113 — 12
  • . ; Bahwa kualifikasi yang ahli miliki adalah Keahlian dibidang Akuntansi,Auditing dan Keuangan.Tugas ia sebagai Auditor antara lain :105e Melakukan audit atau Audit Operasional;e Audit Umum (General Audit);e Audit Kinerja;e Audit dengan tujuan tertentu (Audit Investigasi,audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara), Pemberian Keterangan Ahli dan tugastugas lain yang diberikan Pimpinan.Bahwa ruang lingkup penugasan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) iniadalah : Menghitung nilai kerugian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bdg.
Tanggal 8 Desember 2016 — DYAN RUDIYANTO
101 — 21
  • ArtijoAlkostar, SH, LLM dalam Makalah yang berjudul : Korupsi Sebagai ExtraOrdinary Crim hal. 9 mengatakan : Dalam perspektif hakim, pembuktianadanya kerugian negara akan didasarkan pada halhal yang relevan secarayuridis yang muncul secara sah dipersidangan, antara lain perhitungan atauhasil audit investigasi dari pihak yang berkompten misalnya BPK, BPKP atauinstitusi resmi yang memiliki keahlian dalam hal menentukan kerugian Halaman 144 dari 154 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2016/PN.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
Budi Hantoro Bin Satim
182 — 104
  • keterangan sehubungan dengan adanyadugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 di Desa Air Kati KecamatanPadang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Pendidikan Ahli adalah :Pendidikan S1, Adminstrsi Negara STIA Bengkulu Tahun 2000 Keahlian Ahli adalah di bidang Akuntansi dan Auditing Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis yang pernah Ahli ikuti adalahsebagai berikut:> Diklat Pengawasan Keuangan Negara di BPKP Bengkulu tahun 2004> Diklat Audit Investigasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Nopember 2015 — SUBEKTI SUNOTO
142 — 56
  • Subjek,kegiatan danpertanggungjawabannya tidak ada ;Bahwa Prosedur investigasi adalah :1. Ekspos dengan Kejaksaan Agung ;2. Membuat Kesimpulan ;3. Penghitungan Kerugian Negara ;4.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2013 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 129/Pid.Sus/2013/PN.Smg
Tanggal 11 Nopember 2013 — BAMBANG DWIYANTO, S.Pd Bin ROESTAM
78 — 12
  • memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut :135e Benar bahwa Saksi sebagai Auditorpada kantor BPKP Perwakilan JawaTengahe Benar bahwa Riwayat Pendidikan danPekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:a) SD lulus tahun 1972, SMP lulus tahun 1975, SMA lulus tahun1979, Teknik Arsitektur (19791981), Sarjana Muda ManajemenTahun 1985, D Ill STAN lulus tahun 1988, Sarjana EkonomiTahun 2007;b) Pendidikan dan LatihanPendidikan dan Latihan Penyidikan/Investigatisi tahun 2002Pendidikan dan Latihan Laboratorium Investigasi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN PALU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
HARUN LEPEINDAH Alias HARUN
128 — 32
  • .> Penyebab sehingga dari hasil pemeriksaan Audit Investigasi dalam rangkaPenghitungan Kerugian Negara atas Penyimpangan Pertanggung JawabanBelanja Desa Palintuma Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala TA.2015 Ahli menyimpulkan adanya penyimpangan yang merugikan keuanganNegara Pemerintah Desa Palintuma tidak menyampaikan laporanpertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA 2015 ke BPMPDKabupaten Donggala :1) Tidak ada pendamping/fasilitator desa dalam pengelolaan kKeuangan desa2) Gihon Lepeinda
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 7 Januari 2015 — H. SAMSIAR BIN SAMSU
61 — 19
  • pekerjaan yang dilampirkan dengan berita acara pemeriksaan fisik dankemajuan pekerjaan, dimana dokumen pencairan dana ini ahli lihat sudahlengkap; Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara ini, ada disampaikankepada pimpinan BPKP kemudian oleh BPKP diberikan kepada Penyidikdan ahli tidak bisa memberikan saran tentang kerugian Negara ini; Bahwa ahli tidak tahu, apakah masih ada saksi yang diperiksa oleh penyidiksetelah pemeriksaan ahli dan perhitungan kerugian keuangan Negara; Bahwa biasa audit investigasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2014 — Drs. ERRY ASYARI Bin ASMY MAKKA
119 — 12
  • kredit tahun 2012 yangmengatasnamakan Miko Restiawan dan kawankawan;e Menghitung jumlah pencairan dana atas rekening talangan bunga yang telahdilakukan oleh BNI 46 Cabang Lubuklinggau atas pemberian kredit tahun2012 yang mengatasnamakan lima belas orang nasabah;e Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.PlgeBahwa ahli menghitung kerugian keuangan negara tersebut, dengan caramengevaluasi dan ada pemeriksaan yang langsung; Bahwa berdasarkan hasil investigasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/TPK/2012/PN.8dg.
Tanggal 25 Februari 2013 — NANA MULYANA, S.Ag, M.Pdi Bin IDRUS
105 — 20
  • (ketua Tim) dan DADDYSIJRYADI (anggota Tim) ;Bahwa benar melakukan audi investigasi dengan prosedur audit dilakuandengan cara langkahlangkah audit mencakup :1. Mengumpulkan dokumendokumen yang dapat digunakan sebagai bahanpenghitungan kerugian Keuangan Negara yang ada pada Kepolisian ResorCirebon Kota dan buktibukti lain yang relevan dengan permasalahantersebut.2. Mempelajari, mengevaluasi, menguji, menganalisa dan menyimpulkandokumendokumen berikut kelengkapannya.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Mei 2014 — Pidana Korupsi - MARIA ELIZABETH LIMAN.
292 — 125
  • Bahwa saksi pernah menerima datadata dari Soewarso terkait dengandaftar namanama perusahaan yang menjual kuota import.Bahwa, kemudian data tersebut saksi serahkan kepada Dirjen Peternakandan Kesehatan Hewan pak Syukur Irwantoro, dan kepada Irjen pak Azisuntuk mengivestigasi hal tersebut.Bahwa berdasarkan hasil investigasi Dirjen dan Irjen yang dilakukan olehimportir nakal adalah menjual Surat Persetujuan Import (SPI), bukansurat Rekomendasi Import yang menjadi domain Kementerian Pertanian.Bahwa saksi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN PALU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
ADRIANUS Alias ANUS
112 — 33
  • Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 1. tahun 2004 tentangPembendaharaan Negara pasal 1 angka 22 yang dimaksud denganKerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hokum baik sengaja maupun lalai.Berdasarkan hasil audit, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugiankeuangan daerah/Negara.Penyebab sehingga dari hasil pemeriksaan Audit Investigasi dalam
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG Diwakili Oleh : HAMDANI LATURUA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
486 — 267
  • Sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yangmenimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadapTerdakwa/Pembanding berasal muasal dari terjadinya sirkulasi keuanganyang tidak sehat pada BNI Cabang Ambon, dan dilakukan Investigasi olehSatuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan audit internal, yang pelakuutamanya adalah SAKSI FARADIBA YUSUF.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
411 — 679
  • Bahwa alamat di dokumen Amdal itu ada 5 perusaan, 1 alamatjalan Garuda No. 19 Kemayoran Jakarta Pusat, kami melakukankroscek kelapangan investigasi ternyata alamat itu tidak ada tidakada, yang ada pada alamat itu adalah PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Pencurian
Register : 27-02-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — ALOYSIUS LAGU
117 — 47
  • NTT melakukan audit pada tanggal 22 Januari 2015;Bahwa susunan Tim Audit terdiri dari SETIAWAN WAHYUDIONOselaku Kepala Bidang Investigasi, HARDONO selaku PengendaliTeknis, ADE PRIANTO (Ahli sendiri) selaku Ketua Tim dan WAYAN PRIMADYANTARA selaku Anggota Tim , sesuai SuratTugas Kepala Perwakilan BPKP Prop.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-01-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
ANDI KURNIA, SH, MH.
Terdakwa:
Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN.
196 — 53
  • dibawah sumpah/janji menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 107 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN MksBahwa Ahli sudah 4 tahun 8 bulan bekerja di Perwakilan BPKP ProvinsiSulawesi Selatan selama dari tahun Januari 2014 sampai dengan sekarang,ahli menduduki jabatan sebagai Auditor Pertama selama 4 tahun 3 bulan danAuditor Muda semenjak April 2019 sampai dengan sekarang;Bahwa Ahli menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab ahli dalamjabatannya dalam penugasan audit bidang investigasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 April 2016 — Pemohon Kasasi II: Ir. H. SUWONO THALIB, M.Si ; Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan
161 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim, bahwa besaran jumlah kerugian yangdicantumkan Penuntut Umum didalam surat Dakwaannya yaitu sebesarRp18.303.467.389,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta EmpatRatus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)atau setidaktidaknya kurang lebih sejumlah uang tersebutPerhitungan Kerugian Negara senyatanya hanyalah didasarkan atas asumsipenuntut umum, oleh karena penetapan jumlah potensi kerugian Negaratersebut, ternyata tidak didasarkan dan disertai atas audit investigasi
    menyebutkan,Permintaan bantuan perhitungan kerugian Negara dariKejaksaan Agung dapat diajukan oleh Kejaksaan Tinggi atau KejaksaanAgung kepada Pimpinan BPK, kemudian Pasal 4 Ayat (1) menyebutkanpula,"Apabila dalam pemeriksaan BPK terungkapkan halhal yang didugamengandung unsur tindak pidana, maka BPK sesuai kewenangannyamenyerahkan hasil pemeriksaan kepada Penegak WHukum, termasukKejaksaan Agungnonn= Menimbang, bahwa urgensi adanya penetapan jumlah potensikerugian Negara yang didasarkan atas audit investigasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — DEDE HUTMAN DJUNAEDI
109 — 13
  • dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negara berhubungandengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22disebutkan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai. 222o,,Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi
    DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian kKeuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluarkemampuan manusia (force majeur).Bahwa Dasar penugasan melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasperkara tersebut adalah adanya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi NomorB326/0.2.25