Ditemukan 939 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tiguan tiruan titian tujuan tapian tipsan tipyan tipan tipun tipaan tapuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 26-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2014 — 1. H. MARDANIH, DKK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
186 — 137
  • Putusan Nomor : 62/G/2014/PTUNJKTtelah terjadi kekeliruan, yaitu salah kira ketika dilakukan penyelidikan tanahdimaksud.Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum adminisirasi bahwapembentukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam proses penetapan tidak bolehmengandung cacat yuridis, salah kira (dwaling), paksaan (dwang) dan tipuan(bedrog), oleh karena terbitnya obyek sengkeat ke1 tidak berdasarkan tanah/girikgirik Para Penggugat (bukti P.84, P.86, P.87 dan P.88) dan ternyatatanah/girikgirik milik Penggugat
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 10-01-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya Tergugat 1.Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 2.Mustolih
920 — 1519
  • sumbangan tersebut dianggaptidak ada atau batal demi hukum karena tidak ada berita acaranya, makaahli melihat pemahaman tentang berita acara dan melihat tentangsesungguhnya kesepakatan kedua belah pihak sudah ada, maka adanyapenyerahan yang dilakukan berdasarkan sebuah kesepakatan untuksebuah tujuan yang halal dan dilaksanakan oleh para pihak yang memilikikecakapan dan objek yang diserahkan jelas, maka sesungguhnya itusudah dikualifikasi penyerahannya itu sah, karena memang tidak adapaksaan, tidak ada tipuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
128 — 83
  • Jika termasuk dalam pidana maka disanaada unsur suap, tipuan dan paksaan maka itu jelas kejahatan jabatan.Jika selain itu maka semua adalah persoalan administrasi itulah yangdimaksud dengan pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014.
Restatement Kebatalan Perjanjian
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
8345 — 21783
  • Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan ... [Selengkapnya]
  • Jika syarat sah subjektifkesepakatan tidak terpenuhi, terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakanpembatalan.Mahkamah Agung di Indonesia ataupun Hoge Raad di Belanda yang mengakuiadanya penyalahgunaan keadaan dalam kasuskasus tersebut dan bahwaNBW telah menambahkan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasanhukum keempat untuk pembatalan perjanjian sehingga di dalam NBWdapat diperinci alasan pembatalan perjanjian itu, dapat diakibatkan karenaancaman (bedreiging), tipuan (bedrog), penyalahgunaan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
187 — 455
  • Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung SugihKabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan atau diberikan secaralisan, dan di bawah tangan, yang dinilai kurang memiliki kepastianhukum, maka untuk kepastian hukum, dan untuk kepentingan lainyabagi para ahli waris H.M Ali Somad (alm), maka seluruh ahli warisHasan (Alm) atas permintaan dari ahli waris H.M Ali Somad (alm),pada tanggal 17 September 2018, dengan sukarela, tanpa paksaanmaupun tipuan, telah membuat,dan menandatangani surat pernyataantentang
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 15-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 379/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 27 September 2017 — Pidana - RIO PRIATNA WIBAWA alias RIO alias HITOKIRI alias HITOKANAN
630 — 212
  • Dan untuk membuktikanbahwa status tersebut bukan tipuan maka Saksi juga menulis statusyang isinya menanyakan siapakah yang layak dijadikan bendaharadalam dana qital ini, aoakah Bahrun Naim, Al Fatihah Qoyumi, atauCuco Indatue/Abu Al Maghdisi/Abu Islam.Kemudian para penggunafacebook yang berteman dengan Saksi kemudian memilih BAHRUNHal 76 dari 136 Putusan No. 379/Pid.Sus/2017/PN.Jkt. Tim.NAIM.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 27-12-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1791/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst
Tanggal 22 Juni 2017 — DR. R.A. DESSI HANAFIAH NATALEGAWA
358 — 72
  • satuunsurnya saja yang dibuktikan, maka yang dimaksud dengan unsur Dengannmemakai nama palsu adalah : Suatu perbuatan seseorang yang mengakuidentitas namanya bukan digunakan dengan nama yang sebenarnya. 3Sedangkan maksud dari unsur Martabat palsu yaitu : Suatu perbuatanseseorang yang tidak mempunyai suatu jabatan atau pekerjaan yang74asebenarnya tetapi mengaku mempunyai jabatan atau pekerjaan tersebut.Kemudian yang dimaksud dengan unsur Tipu muslihat adalah : Suatuperbuatan yang sifatnya berupa tipuan
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 03-08-2012 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 158/Pid.Sus/2012/PN.Btl
Tanggal 31 Oktober 2013 — BUN SURYANTO, SE Bin BUN DJONG KONG
116 — 79
  • Suatu keputusan ditetapkan yang dibuatkarena yang berkepentingan menggunakan tipuan. 2. Keputusan yang isinyabelum diberitahukan kepada yang bersangkutan. 3. Suatu keputusandiberikan kepada pemohon karena syarat tertentu tetapi pemohon tidakmemenuhi syarat itu. 4. Suatu keputusan yang bermanfaat bagi pemohontidak boleh ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, 5.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-11-2017 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 764/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
1.Dr. Tjokro Hadikusumo
2.Henry Junaedi
3.Lauw Frans
4.Alwi Susanto
5.Sutanni
6.Tsui Cheong Wai
7.Ariyani Tjo
8.Karlinah Umar Wirahadikusumah
9.Gusno Wijaya
10.II Wati Lowis
11.Martono
12.Tjia Meliany
13.Mira Amahorseya
Tergugat:
1.Esther Pauli Larasati
2.PT. Reliance Sekuritas, Tbk, dahulu bernama PT. Reliance Securities, Tbk
3.PT. Magnus Capital
4.Hosea Nicky Hogan
5.Hendri Budiman
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan OJK
2.PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia
3.PT. Bank Central Asia Cabang Bursa Efek Indonesia
291 — 272
  • Adapun produk Investasiyang didalilkan Para Penggugat merupakan produk Investasi bodong hasilrekayasa dan tipuan yang dibuat oleh Tergugat bersamasama denganTergugat Ill.25. Bahwa Para Penggugat bukanlah Nasabah dari Tergugat Ilsebagaimana didalilkan Para Penggugat pada butir 1 dalam SuratGugatannya. Adapun Tergugat dalam melakukan aksi penipuannya, telahbertindak seolaholah mewakili Tergugat II dengan menggunakan nama danfasilitas milik Tergugat II tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat II.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 24-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pid/2022/PT MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
78 — 51
  • Juli 2001 yaituPenyerahan hak dari Budiman Siahaan kepada Abdul Pardosi adalahHalaman 56 dari 131 Putusan Nomor 132/Pdt/2021/PT MDN69.diadakan dan diperbuat dengan secara tidak sah dan benar menuruthukum.Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II membantah dalil GugatanPenggugat tersebut, karena Surat Penyerahan hak tanggal 3 Juli 2001yaitu Penyerahan hak dari Budiman Siahaan kepada Abdul Pardosi telahdibuat oleh Budiman Siahaan dan Abdul Pardosi sesuai ketentuanhukum yang berlaku tanpa ada paksaan atau tipuan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 16 /Pid.Sus-TPK/2016/PN. Dps
Tanggal 28 September 2016 — KETUT YASA, ST.
136 — 84
  • Dibuat dengan kekurangan syarat yuridis ( paksaan, tipuan dankekeliruan);3. Dibuat dengan melanggar bentuk dan proses.4.
Pengadilan PA CURUP Perdata Agama
Register : 15-10-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PA CURUP Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Crp
Tanggal 11 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 76
  • Yang sebenarnya adalahHalama 32 dari 127 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Crp12.Tergugat telah lama ingin menguasai harta Penggugat dengan caracurang yaitu menjanjikan kepada Penggugat akan membelikan assetberupa kebun, usaha gas dan rumah BTN. telah terbukti hal ini hanyalah tipuan saja (Karena tidak pernah dibelikan) dan setelah menguasaiharta Penggugat dengan berbagai macam cara Termasuk membuatperjanjian dinotaris akan memberikan Penggugat uang hasil gas sebesarRp 100.000.000, (setratus juta rupiah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 01-07-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1762/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 20 Januari 2021 — Penuntut Umum:
YUSNAR YUSUF HASIBUAN, SH.MH
Terdakwa:
Ir. RUSDIONO
229 — 10
  • Hal ini berarti akal dan tipumuslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orangorang yangberpikiran normal dapat tertipu. SedangkanRangkaian katakata bohong adalahdiisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatukata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk.Rangkaian katakata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakansuatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 27-02-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
160 — 104
  • (BuktiP.19, Surat Perjanjian Bersama).Melihat fakta hukum pada poin enam, tersebut di atas, terhadap prosespembuatan surat perjanjian bersama tersebut, secara yuridisbertentangan dengan peraturan perundangundangan, karena setelahmengetahui dan membaca isi perjanjian, ternyata isinya berupa tipuan,jebakan karena dilakukan dengan cara memaksa Penggugat untukmenanda tangani surat perjanjian tersebut.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Maradong James Reinhard Siahaan
Terbanding/Tergugat I : Dame Pandiangan, SH
Terbanding/Tergugat II : Istri dan anak anak atau Ahli waris dari Almarhum Abdul Pardosi yakni Liseria Br Pasaribu.dkk
Terbanding/Tergugat IV : Liseria Br Pasaribu
Terbanding/Tergugat V : Mangara Pardosi
Terbanding/Tergugat VI : Dameria Pardosi
Terbanding/Tergugat VII : Roma Pardosi
Terbanding/Tergugat VIII : Murni Pardosi
Terbanding/Tergugat IX : Tulus Pardosi
Terbanding/Tergugat X : III. Lurah Kelurahan BP Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar
68 — 53
  • Juli 2001 yaituPenyerahan hak dari Budiman Siahaan kepada Abdul Pardosi adalahHalaman 56 dari 131 Putusan Nomor 132/Pdt/2021/PT MDN69.diadakan dan diperbuat dengan secara tidak sah dan benar menuruthukum.Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II membantah dalil GugatanPenggugat tersebut, karena Surat Penyerahan hak tanggal 3 Juli 2001yaitu Penyerahan hak dari Budiman Siahaan kepada Abdul Pardosi telahdibuat oleh Budiman Siahaan dan Abdul Pardosi sesuai ketentuanhukum yang berlaku tanpa ada paksaan atau tipuan
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/PDT.G/2011/PN.JBI
Tanggal 5 April 2011 — SITI HOIRIAH, DK (para pemohon PK) lawan DEWANTO ATTAN (Para Termohon PK)
119 — 94
  • ketentuan pasal 1338 KUHPerdata.Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 yang pada pokoknya menyatakan atasjaminan hutang para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengikat jaminan a quo dengan paraPenggugat untuk menandatangani surat kuasa jual yang dibuat dan ditanda tangani dihadapanTergugat II selaku notaris yaitu dengan akta no.16 tertanggal 6 April 2009, pernyataanPenggugat sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan dilakukanatas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan ataupun tipuan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 07-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2020
Tanggal 14 April 2020 — Oditur:
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Daryanto
247 — 172
  • II09/AD/II/202045.46.47.48.49.selalu namun semua itu hanya tipuan Terdakwa saja, serta selamaSaksi dan Terdakwa mengontrak untuk hidup bersama selama 5(lima) tahun yang membayar adalah Saksi.Bahwa selama mengontrak di Cianjur Terdakwa selalu bersamaSaksi dari minggu malam sampai jumat pagi, tidur dirumah danpulang menjelang subuh Terdakwa berangkat, kecuali kalauTerdakwa piket dan hari libur sekolah Saksi pulang ke rumahorang tua Saksi di Ciparay.Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah fotofoto ketika
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 169/Pdt/2019 /PT DPS
Tanggal 6 Desember 2019 — 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung cq Bupati Badung, dk melawan MICHAEL TANNER,
390 — 1286
  • Bahwa terkait dengan penandatanganan akta tersebut sepengetahuan saksitidak ada unsur paksaan , tekanan, dan tipuan dari pihak manapun juga .Bahwa berdasarkan uraian tersebut sudah seharusnya Terbanding /Penggugatmengajukan gugatan kepada MADE BUDIASA, karena yang hadir mengahadapTergugat ( satu) / Pembanding II dan tertuang di dalam akta Perjanjian sewamenyewa dan akta Pendirian PT Mtra Sekata Perdana adalah MADEBUDIASA.Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat /Terbandingyang tidak
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 23 Mei 2019 — Nama : EVANS REYNOLD ALFONS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) MOURITS LATUMETEN, S.H.; 2) LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.; 3) JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : HENDRIK FERDINANDUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3) Nama : Ir. JUNE PATTIKAWA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4) Nama : JOHANIS SAHETAPY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; 5) Nama : JANSJE LATUMAHINA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4; 6) Nama : MANSON SITIO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5; 7) Nama : VONNY NUKE LAURA SEMBOR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
479 — 83
  • dirugikan pada saatmengetahui bukan diterima;Bahwa Sertifikat itu dikatagorikan sebagai yang bersegi satu itu tidakboleh ada cacat apabila dua ling apakah bedrok atau duaam itu adalahsesuatu yang harus dijaga oleh pihak yang akan menerbitkan satu tindakPemerintah salah satu adalah SHM adalah dikatagorikan sebagai yangbersegi satu tindakan Pemerintahan yang bersegi satu dimana harusdijaga jangan sampai terjadi kecacatan Administratif di dalamnya,apakah itu dualing atau bedrok atau droom apakah itu tipuan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-03-2013 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 136/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Juni 2015 — TINY TANTONO,Cs >< PACIFIC HARBOR ADVISORS PTE LTD,Cs
536 — 279
  • Dari posita tersebut, sudah terbukti denganHalaman 45 Putusan No. 136/Pdt.G/2013/PN.JKT.Pstsendirinya bahwa pada saat penandatanganan dilakukan oleh PENGGUGAT, tidak ada paksaan, tipuan atau upaya melawan hukum apapun yangdilakukan oleh TERGUGAT Il atas diri PENGGUGAT I.29. Dengan demikian secara hukum, gugatan PARA PENGGUGAT yangmeminta ganti rugi kepada TERGUGAT Ill adalah salah alamat.