Ditemukan 940 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-03-2013 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 136/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Juni 2015 — TINY TANTONO,Cs >< PACIFIC HARBOR ADVISORS PTE LTD,Cs
505279
  • Dari posita tersebut, sudah terbukti denganHalaman 45 Putusan No. 136/Pdt.G/2013/PN.JKT.Pstsendirinya bahwa pada saat penandatanganan dilakukan oleh PENGGUGAT, tidak ada paksaan, tipuan atau upaya melawan hukum apapun yangdilakukan oleh TERGUGAT Il atas diri PENGGUGAT I.29. Dengan demikian secara hukum, gugatan PARA PENGGUGAT yangmeminta ganti rugi kepada TERGUGAT Ill adalah salah alamat.
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 07-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Anak Agung Ngurah Agung
246115
  • orang lain, dan dalamperumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang ataumenghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini; Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;Halaman 107 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps Pengertian keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagaiagen polisi, noteris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dansebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu; Pengertian Akal cerdik atau tipu muslihat yaitu suatu tipuan
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DWI CIPTO NUGROHO Diwakili Oleh : Johannes Mangapul Turnip,SH,MH
186120
  • Harawana Consultant telahtepat dan benar, sehingga tidak terdapat suatu perbuatan yangMenyalahgunakan Kewenangan;Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam Dakwaan Subsidairseyogianya adalah penyalahgunaan wewenang dalam bentukpaksaan/ancaman, sSuapan, dan tipuan dengan memperdagangkanHalaman 69 dari 148 hal Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PT MDNpengaruh/kedudukan/jabatan pada seseorang untuk memperoleh keuntungansecara tidak sah kepada dirinya maupun orang lain.
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
202139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016a. unsur tindakan dalam bentuk paksaan (dwang) yangPemohon Peninjauan Kembali lakukan ;b. unsur tindakan tipuan atau bersifat muslihat (kuntsgrepen)dalam ranah keuangan sebagai perbuatan korupsi yangmerugikan keuangan Negara dengan nilai sebesar Rp24.837.969.005,00 ; Yang dilakukan Majelis Hakim Kasasi justru melawan KetentuanHukum sekaligus meniru dan memakai keterangan palsu yangdilakukan Jaksa pada permohonan Kasasi, tercantum jelas padahalaman 60 dan 61 yang dengan Novum
Putus : 09-02-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps
Tanggal 9 Februari 2021 — PUTU CANDRAWATI, SE
154198
  • Bahwa benar akibat perobuatan terdakwa saksi korban / CV Graha InsanSurya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043, (lima belasmilliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilanribu empat puluh tiga rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telahterbukti Terdakwa dengan Akal cerdik atau tipu muslihat telah melakukansuatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga saksi Ni Putu Adhiyani LaksmiDewi selaku Finance pada CV Graha Insan Surya yang seharusnya
Register : 22-09-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
21689
  • dalam KUHD dibebankan suatu kewajiban kepada orang tersebutuntuk menyampaikan data dan informasi mengenai dirinya dengan jujur dansebenarnya tidak boleh ada data yang disembunyikan atau yang ditutuptutupi, Jika asas utmost good faith tidak terpenuhi maka perjanjian itu bataldemi hukum, sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum EkonomiSyariaah Pasal 29 angka 1 kesefakatan dalam perjanjian tidak bolehmengandung unsur unsur ghalath atau khilaf atau dilakukan dibawah ikrahatau paksaan, taghrir atau tipuan
Register : 01-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
417818
  • saham keluarpada hal undangannya RUPS boleh kah itu, boleh tetapi nanti ditindaklanjuti dan jual saham harus dibuktikan jual saham tersendiri; Bahwa peristiwa ini diawali dengan suatu konitrak artinya itu peristiwaHukum Perdata dan murni Hukum Perdata kalau pun sebagai Terdakwa IvyDjaya Susantyo, saksi tidak meyakini karena sebagai ahli Hukum Perdatabahwa Perjanjian yang ditandatangani semua dengan hubungan para pihakkalau ada terjadi cacat kehendak karena dipaksa, karena ke keliruan,karena suatu tipuan
Register : 04-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 112/Pid.B/2020/PN Gin
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.I MADE DHAMA, SH
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
1.EKA AUGUSTA HERRIYANI
2.EVIE MARINDO CHRISTINA
602459
  • perluharus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalamperumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang ataumenghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini;v Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;Y Pengertian keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagaiagen polisi, noteris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dansebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;v Pengertian Akal cerdik atau tipu muslihat yaitu Suatu tipuan
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
15893184
  • berbagaiketentuan yang penting baik asas tujuan dan lain sebagainya, pada sisiyang lain AD/ART adalah sebuah kesepakatan diantara para anggotayang tentunya kesepakatan tadi harus sesuai dengan prinsipprinsipmembuat kesepakatan, misalnya sesuai dengan syarat sahnyaperjanjian sebagaimana 1320 KUHPerdata bahwa syarat perjanjian ituharus memenuhi syarat subjektif adanya kesepakatan, kecakapan, adakausa yang halal dan ada satu sebab tertentu, jadi di dalam kontekskesepakatan tadi harus dilaksanakan tanpa tipuan
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
10841
  • Bahwa menurut teori hukum administrasi negara, penyimpanganprosedur dapat dilakukan dengan cara penar8kan keputusan,misalnya jika penilai/oenaksir ditunjuk dengan tipuan, keputusanmenjadi batal, misalnya jika penilai/oenaksir ditunjuk dengantipuan, keputusan menjadi batal. Sementara itu, jika sudahditetapbkan ada prosedur yang belum dipenuhi, panitia pengadaandapat melakukan pemenuhan syarat dan prosedurnya sesuaidengan norma administrasi.
Register : 03-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019
Tanggal 6 Mei 2020 — Oditur:
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
I Dewa Made Kasamabi Putra
176405
  • Bahwa Investasi jual beli emas batangan yang dilakukan olehTerdakwa adalah tidak benar dan itu hanya tipuan saja, karena sampaidengan sekarang uang modal pokok Saksi sebesar Rp94.000.000,00(sembilan puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan apabiladiwujudkan dalam bentuk emas batangan seberat 2 (dua) Ons jugabelum diserahkan kepada Saksi sesuai yang dijanjikan Terdakwakepada Saksi.Atas keterangan dari Saksi8 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :Hal 92 dari 273 hal Put Nomor 74K/PM.II10/AD/X1I/20191
Register : 19-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 13 April 2017 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
302113
  • Bahwa penyelesaian administrasi dapat dilakukan untuk penyimpanganAPBD apabila menyangkut salah kira (dwaling) dan penyelesaian pidanadilakukan untuk penyimpangan APBD apabila menyangkut paksaan,ancaman, suap, dan tipuan dengan menggunakan dokumen administrasiuntuk memperoleh keuantungan atau uang/barang/surat berharga yangmelawan undangundang.
Register : 26-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 639/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
422800
  • ., tanggal 05 Desember 2017 joNomor 146/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juni 2018,sebelumnya tidak pernah ada, tidak pernah disebut, tidak pernah hadir dantidak pernah menjadi pihak, sehingga kedudukan PT WARIS dan PTMINOROCK MANDIRI bukanlah sebagai Kreditur sebagaimana yangdisyaratkan oleh undangundang, dengan demikian putusan a quodidasarkan pada dugaan tipuan atau tipu muslihat yang menyesatkanhakim.Bahwa sesungguhnya hubungan hukum antara Turut Tergugatl dengan PTWARIS dan PT MINOROCK
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
4841498
  • perlu harus orang yangdibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalam perumusan unsur inimembujuk untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang juga termasukdidalam perumusan pasal ini;7 Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri; Pengertian keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi,notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnyaia bukan pejabat itu;= Pengertian Akal cerdik atau tipu muslihat yaitu suatu tipuan
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
275222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suatu tindakan direksi yang mengandungunsur pidana apabila terdapat unsur tipuan dan suapan (bedrog) danpaksaan ( dwang ) berdasarkan suatu hasil pemeriksaan investigatif yangdiatur dalam peraturan Perundangundangan.Adanya pergeseran anggaran perusahaan karena keadaan yangmenyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,antarkegiatan dan antrjenis belanja dapat dilakukan sepanjangditetappka sesuai dengan prosedur dan syarat dalam anggaranperusahaan.
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
310264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , tidak ada dasar hukum untukmengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bengkalis atas dasartempat tinggal Tergugat 14.Ketentuan mengenai vexatious proceeding atau vexatious litigationharus diterapkan dalam kasus ini;13.14.Seperti yang telah PEMOHON KASASI jelaskan diatas, jelasjelasterbukti bahwa Tergugat 14 dapat diikut sertakan sebagai Tergugatdalam perkara ini, melainkan hanya sebagai Turut Tergugat.Keikutsertaan Tergugat 14 dan Tergugat 15 sebagai pihak dalamkasus ini sematamata merupakan tipuan
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
50692
  • Bahwa untuk menentukan tindakan hukum tersebut, melawan hukumatau tidak dalam keuangan negara apabila terjadi jika ada paksaan,tipuan dan penyuapan;Bahwa kriteria melawan hukum dan merugikan keuangan negaraapabila negara dirugikan, terdakwa di untungkan, dan pelayanan publikterganggu;Bahwa merugikan keuangan negara adalah kekurangan uang, barangdan surat berharga yang nyata dan pasti;Bahwa apabila barang (Saham) tersebut belum di jual maka belumdinyatakan nyata dan pasti;Bahwa ahli berpendapat keuangan
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
11032941
  • Bahwa untuk menentukan tindakan hukum tersebut, melawanhukum atau tidak dalam keuangan negara apabila terjadi jika adapaksaan, tipuan dan penyuapan;Halaman 237 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;Bahwa kriteria melawan hukum dan merugikan keuangan negaraapabila negara dirugikan, terdakwa di untungkan, dan pelayananpublik terganggu;Bahwa merugikan keuangan negara adalah kekurangan uang,barang dan surat berharga yang nyata dan pasti;Bahwa apabila barang (Saham) tersebut belum di
Register : 25-02-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 113/Pid.B/2021/PN Trg
Tanggal 13 April 2021 — SUHARTO Alias HARTO Bin RAHMAT
7212
  • .- Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalah gunakan kekuasaan kedudukan, paksaan ancaman atau tipuan atau memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.2. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub.2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan ke padanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk oleh mereka itu akibat perbuatan itu.
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
35978
  • Tapi kalau aspek kerugiannegara terkait Suap, tipuan atau paksaan maka akan lari kepada ranahpidana hal ini menunjukkan bahwa persoalan substansi terkait pengambilankeputusan penganggaran jika dipersoalkan maka harus dilakukanpenyelesaian terlebih dahulu;Bahwa sejak ada PP 38/2016 upaya pemulihan kerugian negara menjadilebih efisien dan efektif dibanding dengan pemulihan melalui jalur litigasi;Bahwa Pasal 39 PP 38/2016 menetapkan metoda penghitungan kerugiankeuangan negara.