Ditemukan 3793 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-02-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49683/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
20554
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49683/PP/M.1X/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapanpembebanan tarif bea masuk;: bahwa dikarenakan terdapat keraguan atas Form E yang dilampirkan serta belumterdapat jawaban resmi atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidakdapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA, sehinggadiberlakukan
    berdasarkanpenelitian terhadap Form E nomor E125103000150307 tanggal 18 Oktober 2012,terdapat keraguan atas tanda tangan dan stempel yang tertera pada Form Edibandingkan dengan Specimen Signatures of Officials Authorized to issueCertificate of Origin of The Peoples Republic of China dari Sichuan EntryExitInspection and Quarantine Bereau of The Peoples Republic of China dan belumterdapat jawaban resmi atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidakdapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema
    hasilpenelitian bahwa Form E Nomor: E125103000150307 adalah benar diterbitkan olehNeijiang EntryExit Inspection and Quarantine Bureau;: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa barang impor berupa Welding Rod (3 jenis barang sesuai lembar lanjutanPIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 434221 tanggal 25 Oktober 2012 denganpos tarif 8311.10.00.90 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1035 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
3717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Latar Belakang Skema LNG Project1.Skema LNG Projectbahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.
    Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1.Production Sharing Contract (PSC) Agreement antara Pemerintahdengan PSC Company dalam pelaksanaan eksploitasi gas.Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG .PT Badak NGL Co. mengirimkan /nvoice dan faktur pajak kepadaPertamina (fungsi Joint Management Group) atas namaPemerintah.
    skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI!
    Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:Halaman 22 dari 53 halaman. Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/20161.
    Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada surat Nomor SHalaman 47 dari 53 halaman.
Register : 01-08-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1032 B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Latar Belakang Skema LNG Project1. Skema LNG Project.Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakan satu kesatuanproses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat inidisebut KKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.
    Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan azaskeadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan.Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melaksanakankeseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNG berdasarkan padaketentuan yang bersifat khas demi kelangsungan penerimaan Negarabersamasama dengan Pemerintah dan KKKS.
    Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement) ?; * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sahamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah 6. Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2.
    Kekeliruan Majelis HakimPengadilanPajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skemaproyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNG sebagai berikut:1.
    Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwa seluruhkewenangan dan penetapan skema project LNG dilakukan olehPemerintah, dalam hal ini Pertamina hanya mendapatkanpenugasan managjerial penjualan LNG secara ketentuan pajakmerujuk padasurat Nomor S1936/PJ.51/1992 sebagai solusiPemerintah untuk mendapatkan manfaat sebesarbesarnya atasproject LNG ini.Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi
Register : 19-08-2013 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-54296/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11924
  • atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean ChinaFree Trade Area (ACFTA) sehingga keputusan Terbanding tidak dapat dipertahankan;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berketetapan bahwa importasi dengan PIBNomor: 033719 tanggal 16 April 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk DalamRangka Skema
    ACFTA karena Form E diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan memenuhi kriteriaWO dari negara asal barang sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga impor 4 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengantarif Bea Masuk dalam rangka Skema ACFTA sebesar BM 0%;bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap buktibukti yang ada Majelisberketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;Mbhgiagegtundang Nomor 14
    2006,dan Peraturan perundangundangan perpajakan;Mvfartyakdmn mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: KEP823/WBC.10/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatanterhadap SPTNP002604/NOTUL/WBC. 10/KPP.01/2013 tanggal 20 April 2013 atas nama PT XXX, danmenetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor 4 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB denganPIB Nomor: 033719 tanggal 16 April 2013 dengan tarif Bea Masuk dalam rangka Skema
Register : 02-05-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT PALU Nomor 8/PID.TPK/2017/PT PAL
Tanggal 29 Mei 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SELVY MERRYNA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Prof. Dr. SULTAN, M.Si
11036
  • Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian KepadaMasyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;21. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen)Tahap Il Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;22.
    Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (TigaPuluh Persen) Tahap Il Skema MP3EI Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;21. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (TigaPuluh Persen) Tahap II Skema Strategi Nasional Lembaga PenelitianDan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun2015.22.
    Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (TigaPuluh Persen) Tahap Il Skema MP3EI Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;89. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (TigaPuluh Persen) Tahap II Skema Strategi Nasional Lembaga PenelitianDan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun2015.90.
    Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga PuluhPersen) Tahap Il Skema Unggulan Perguruan Tinggi LembagaPenelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UniversitasTadulako Tahun 2015;19. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga PuluhPersen) Tahap Il Skema Fundamental Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun2015;20.
    Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga PuluhPersen) Tahap Il Skema MP3EI Lembaga Penelitian DanPengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun2015;21. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga PuluhPersen) Tahap Il Skema Strategi Nasional Lembaga PenelitianDan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun2015;22.
Register : 01-04-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-51944/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 16 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
15441
  • penerbit Form E yaitu Zhejiang EntryExit Inspection AndQuarantine Bureau of The Peoples Republic Of China dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Beadan Cukai tipe A Tanjung Priok Nomor: S98/KPU.01/2013 tanggal 17 Januari 2013 namun jawabankonfirmasi belum diterima;bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas Form E yang dilampirkan sertabelum terdapat jawabat atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikanpreferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema
    ZhejiangEntryExit Inspection And Quarantine Bureau of The Peoples Republic Of China dengan surat KepalaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Nomor: S98/KPU.01/2013 tanggal 17Januari 2013 namun jawaban konfirmasi belum diterima;bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tentang tanggal 10Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA)disebutkan bahwa dalam hal penggunaan tarif Bea Masuk dalam rangka skema
    ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah daritarif Bea Masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yangdilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabatberwenang di negaranegara bersangkutan;bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas Form E yang dilampirkan sertabelum terdapat jawabat atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikanpreferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema
    pengekspor;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam ACFTA adalahBM 10% BBS100%;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIBNomor: 511428 tanggal 18 Desember 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk DalamRangka Skema
Register : 01-11-2011 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43180/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 7 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12327
  • tarif0806.20.0000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor: 196974 tanggal 30 Mei 2011 dengan tarif BM 0% (ACFTA), danditetapkan oleh Terbanding menjadi tarif BM 5% (MEN) sehingga Pemohon Bandingdiharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor sebesar Rp 32.207.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;bahwa untuk impor atas barang Xinjiang Red Raisins @10Kg/Ctn pos tarif 0806.20.00.00 tidakdapat diterima untuk menggunakan skema
    International Trading Shanghai Co LtdChina.bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP4821/KPU.01/2011 tanggal 27 September2011, berdasarkan penelitian pada Specimen Signatures of official Authorized to IssueCertificate of Origin of the People's Republic of China dengan Form E, tanda tangan kedapatantidak sama ("CoO is not signed by authorised official of the exporting country") sehingga atasbarang impor Xinjiang Red Raisins @10Kg/Ctn pos tarif 0806.20.00.00 tidak dapat diterimauntuk menggunakan skema
    OfficialAuthorized to Issue Certificate of Origin of The Peoples Republic of China, terdapatkesesuaian tanda tangan pada Form E dengan Spesimen tanda tangan yang ada (atas nama ZhouQian);bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalampersidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa barang imporberupa Xinjiang Red Raisin yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 196974 tanggal 30 Mei2011 dengan pos tarif 0806.20.0000 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema
Register : 02-08-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54088/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13021
  • barang berupa $X5251GJBM364 Concrete Transit Mixer, Negaraasal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 139419 tanggal 11 April 2013dengan Tarif Bea Masuk (ACFTA) sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Tarif Bea Masuk(Umum/MEN) sebesar 5%;Mbahbyut didtoamdinm terdapat keraguan atas tanda tangan pada Form E yang dilampirkan serta belumterdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarifBea Masuk dalam rangka Skema
    Oleh karenanya atas importasi SX5251GJBM364 Concrete Transit Mixer, Negara asalChina, klasifikasi pos tarif 8705.40.00.00, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 139419 tanggal 11 April2013 diberikan preferensi tarif skema ACFTA dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar0%;Mbahwhangrdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupaSX5251GJBM364 Concrete Transit Mixer, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8705.40.00.00, tarif beamasuk ACFTA sebesar 0%
    yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 139419 tanggal11 April 2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%.Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa $X5251GJBM364Concrete Transit Mixer, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8705.40.00.00 sebesar 0% denganmendapat preferensi tarif skema ACFTA;MbhgiagetUndang Nomor
    Penetapanatas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP006063/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013tanggal 19 April 2013, atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barangimpor berupa $X5251GJBM364 Concrete Transit Mixer, Negara asal China, klasifikasi pos tarif8705.40.00.00, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 139419 tanggal 11 April 2013, sebesar 0% denganmendapat preferensi tarif skema
Register : 30-08-2013 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 28-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52069/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 23 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12225
  • KPU. 01/201 3 tanggal 29 Mei 2013, dan sampai saat ini belum ada jawaban atas surattersebut. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas importasi yang dilakukan tidak daydiberikan preferensi tariff BM dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tariyang berlaku umum untuk pos tariff 5705.00.91.00 dengan pembebanan Bea Masuk sebe15 % (MEN);bahwa juga Pemohon Banding memohon perhitungan bungabunga sesuai sesuai Undangundang Kepabeanan yang berlaku dibayarkan atas jaminan tunai permohonan banding
    Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE05/BC/2010 dan mohon agar dapat diberipreferensi tarif BM 0% dalam rangka Skema ACFTA mengingat barang yang dik:supplier Pemohon Banding yang lokasinya di China dan dikapalkan juga dari pelabudi China dan telah didukung dengan SKA atau Form E yang sah;bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani FE dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO:bahwa pendapat Pemohon Banding:bahwa ketentuan dasar daripada ACFTA
    Menteri Keuangan Non117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012;bahwa anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cldalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan kfof Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E;bahwa bahwa Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan tdikeluarkan oleh negara pengekspor sesuai dengan aturan yang ada di nespengekspor;bahwa Pemohon Banding berpendapat pengenaan Tarif Preferensi Bea Masuk DaRangka Skema
    products qualify as Chitorigin);bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Bantelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri KeuanNomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DaRangka Asean China Free Trade Area (ACFTA);bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berketetapan bahwa impotdengan PIB Nomor: 189136 tanggal 15 Mei 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif PreferBea Masuk Dalam Rangka Skema
    ACFTA karena Form E ditandatangani oleh Pejyang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diPeraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehirMengingatMemutuskanimpor Carpet (Prayer Mats) Knitted Material 100% Polyester Size 70 x 110 CM dentarif Bea Masuk dalam rangka Skema ACFTA sebesar BM 15% BBS 100%;bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap buktibyang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding
Register : 26-08-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56111/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13633
  • E133713121311203 tanggal 26 April 2013 diragukankebenarannya karena Empty Glass Bottle 37ML Medicated Oil bukanlah jenis barangyang menggunakan criteria "W0/Wholly Obtained, sehingga ditetapkan olehTerbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN)sebesar 5%.bahwa PIB Nomor: 013938 tanggal 15 Mei 2013, Form E Nomor:E133713121311203 tanggal 26 April 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema
    menyatakanbahwa Form E Nomor: E133713121311203 tanggal 26 April 2013 tersebut adalahsah dan benar ditandatangani oleh Liu Jingjing dan semua material yang digunakandalam proses produksi seluruhnya diperoleh di China.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imporberupa Empty Glass Bottle 37ML Medicated Oil, Negara asal China, Klasifikasi PosTarif 7010.90.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor:013938 tanggal 15 Mei 2013, mendapat preferensi tarif skema
    ACFTA dengan tarifbea masuk sebesar 5% Bebas 100%.MenimbangMemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atasbarang impor berupa Empty Glass Bottle 37ML Medicated Oil, Negara asal China,Klasifikasi Pos Tarif 7010.90.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalamPIB Nomor: 013938 tanggal 15 Mei 2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%.
    Oleh karenanya,Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupaEmpty Glass Bottle 37ML Medicated Oil, negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif7010.90.9000, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif bea masuksebesar 5% Bebas 100%.Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulanMajelis.1.
    dan Cukai Nomor: KEP222/WBC.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalamSPTNP Nomor: 001113/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 16 Mei 2013, danmenetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa Empty GlassBottle 37ML Medicated Oil, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif 7010.90.9000,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 013938 tanggal 15Mei 2013 mendapat preferensi tarif skema
Register : 04-12-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56131/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13236
  • fasilitas preferensi tarif ACFTA.bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP6153/KPU.01/2013 tanggal 04Oktober 2013, berdasarkan penelitian, importasi Screw Gypsum Size: 3,5 x 25 MMyang diimpor dengan PIB Nomor: 292336 tanggal 18 Juli 2013 menggunakan Form Enomor E131300018710172 tanggal 25 Juni 2013 yang berbeda tanda tangannyadenga spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang yang ada sehinggadiragukan keabsahannya, sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan tarifpembebanan bea masuknya dengan skema
    S4284/KPU.01/2013 tanggal 05 September 2013 dan Surat Hebei EntryExitInspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China Nomor: 201388tanggal 28 Januari 2013, kedapatan bahwa tanda tangan pada Form E NomorE131300018710172 tanggal 25 Juni 2013 adalah sah sehingga Form E NomorE131300018710172 tanggal 25 Juni 2013 sah dan dapat diterima, oleh karenanyaatas importasi Screw Gypsum Size: 3,5 x 25 MM yang diberitahukan dalam PIBNomor 292336 tanggal 18 Juli 2013 diberikan preferensi tarif skema
    ACFTA denganpembebanan tarif bea masuknya sebesar 12.5% (Bebas 100%).Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwabarang impor berupa Screw Gypsum Size: 3,5 x 25 MM, Negara asal China,klasifikasi pos tarif 7318.12.00.00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalamPIB Nomor 292336 tanggal 18 Juli 2013 mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 12.5% (Bebas 100%).
    Olehkarenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atasbarang impor berupa Screw Gypsum Size: 3,5 x 25 MM, Negara asal China,klasifikasi pos tarif 7318.12.00.00, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 292336tanggal 18 Juli 2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif beamasuk sebesar 12.5% (Bebas 100%).Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding, hasil
    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP6153/KPU.01/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Penetapan atasKeberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea danCukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP012407/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal31 Juli 2013, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang imporberupa Screw Gypsum Size: 3,5 x 25 MM, Negara asal China, klasifikasi pos tarif731 8.12.00.00, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 292336 tanggal 18 Juli 2013,mendapat preferensi tarif skema
Register : 08-09-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44690/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 24 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12236
  • TertulisPengganti Surat Uraian Banding pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut:bahwa dasar pengguguran pembebanan bea masuk ACFTA adalah sebagaiberikut: Pos Jenis BarangPemberitahuan Penetapan Pos Tarif BM (ACETA) Pos Tarif BM (MEN) Welding Flux 3810.10.0000 0% (BEBAS) 3810.10.0000 5% (BAYAR) Welding Wires 8311.20.9000 0% (BEBAS) 831 1 .20.9000 10% (BAYAR) 1)2)3)4)5)6)7)berdasarkan penelitian, Pemohon Banding melakukan importasi 7 jenis barang denganpreferensi tarif bea masuk dalam rangka skema
    ) dinyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakansebagai berikut: hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan SuratKeterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang",berdasarkan halhal tersebut di atas, mengingat Form E Nomor: E113105100390165 tanggal19 Maret 2011 diragukan keabsahannya, terhadap 7 jenis barang yang diberitahukan denganPIB Nomor: 122334 tanggal 06 April 2011 tidak berhak mendapat preferensi tarif bea masukdalam rangka skema
    ACFTA dan ditetapkan tarif bea masuknya berdasarkan skemapreferensi tarif unum (MEN) sebagai berikut: PosJenis Barang Penetapan BM (MEN) Pos Tarif1 Welding Flux 3810.10.0000 5% (bayar)27 Welding Wires 8311.20.9000 10% (bayar) bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, pembebanan bea masuk 7 jenisbarang yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 122334 tanggal 06 April 2011ditetapkan berdasarkan skema preferensi tarif umum (MEN) sebagaimanatabel di atas.bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan
    bea masuk sesuai dengan tarif bea masukACFTA.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor:122334 tanggal 6 April 2011 berupa Welding Flux, Welding Wire, etc (7 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 43.500 kg, Negara AsalChina, Nilai Pabean CIF USD98,200.00 dengan menggunakan Form ENomor: E113105100390165 tanggal 19 Maret 2011 telah memenuhiketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam skema
    Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor:SPTNP010064/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 12 April 2011,sehingga importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor:122334 tanggal 6 April 2011 berupa Welding Flux, Welding Wire, etc (7 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 43.500 kg, negara asalChina, nilai pabean CIF USD98,200.00 dengan menggunakan Form E Nomor:E113105100390165 tanggal 19 Maret 2011 telah memenuhi ketentuan untukmendapatkan preferensi tarif dalam skema
Putus : 07-03-2018 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Maret 2018 — Drs.H.MUHAMMAD NIZAMUDDIN,M.Sc
4129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD) ;Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD;Hal. 35 dari 230 hal.
    Putusan Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai UtaraNomor : 32 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang HasilSeleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMAKabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA):Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA):Fotocopy Skema
    Pertandingan Futsal SMP/MTs;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun2010;Hal. 91 dari 230 hal.
    Bulu tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010;Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD);Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD;Hal. 147 dari 230 hal.
    Putusan Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun2010;Fotocopy Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs;Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaranBelanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SNSMA Tingkat Kab.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1415/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Latar Belakang Skema LNG Project1. Skema LNG Project;Bahwa pihakpihak yang menjalankan LNG Project merupakan satu kesatuanproses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat inidisebut KKKS), PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. DasarDasarHalaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 1415/B/PK/PJK/2017pelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.
    Kpts2751/BP00000/2002S0 tanggal 04 Desember 2002tentang KontrakKontrak Berjalan (Existing Contracts);Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan asas keadilandan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telahmelaksanakan keseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNGberdasarkan pada ketentuan yang bersifat khas demi kelangsunganpenerimaan Negara bersamasama dengan Pemerintah dan KKKS.
    Adapun skema bisnis LNG digambarkan sebagai berikut: REGULATOR< 2002: Pertamina2002 sekarang: BPMigas/SKK Migas PSC Agreemento> TRUSTEE LACCOUNT UU No.8/1971UU No.22/2001PP No.42/2002KepBPMigas No. Kpts2751/BPO0000/2002SOKepMen ESDM 1869K/10/MEM/2007PaymentLNG BUYERSte Payment(100%)(Excl. VAT)PaymentRequest(100%)(Excl. VAT) DToTaAuChevronoavico mpomesia Processing Agreement $F) UE) WLa AWorid Class Energy CompanySHARE HOLDERS=s*PERTAMINAInvoice +Tax InvoiceGASPRODUCER?
    Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1.Production Sharing Contract (PSC) Agreement antara Pemerintahdengan PSC Company dalam pelaksanaan eksploitasi gas;2. Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG;3. PT Badak NGL Co. mengirimkan invoice dan faktur pajak kepadaPertamina (fungsi Joint Management Group) atas nama Pemerintah.Selanjutnya Pertamina membayar PPN atas jasa pengelolaan LNGkepada PT Badak NGL Co.;.
    Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanGas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973;PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukandengan mekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untukoperasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah
Register : 24-05-2013 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52968/PP/M.IXB/19/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11524
  • SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2013: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapanpembebanan tarif bea masuk atas impor Stainless Steel and Aluminium Cookware(18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China;: bahwa dikarenakan terdapat keraguan atas Form E yang dilampirkan serta belumterdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapatdiberikan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema
    juga telah melampirkan lembar AsliForm E yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara bersangkutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012;: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuaikeputusan keberatan Nomor: KEP1718/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 dimanaatas importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 008618 tanggal 08 Januari2013 ditetapkan tidak mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skema
    Inspection and Quarantine Bureau ofThe Peoples Republic of China;: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulanbahwa barang impor berupa Stainless Steel and Aluminium Cookware (18 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 008618tanggal 08 Januari 2013 dengan pos tarif 7323.93.90.00 (pos 16) dan 7615.10.90.00(pos 718) mendapat preferensi tarif dalam rangka skema
Register : 21-07-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.42613/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10832
  • ., China, sehingga disimpulkanbahwa penerbit invoice adalah pihak ketiga atau Third Party/Third Country invoicingsehingga atas importasi tersebut tidak dapat menggunakan tarif bea masuk dalamrangka skema ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (ACFTA);: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalamkeputusan keberatan Nomor: KEP2353/KPU.01/2011 tanggal 23 Mei 2011 denganalasan penggunaan Form E untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk atasimportasi yang Pemohon
    ,China, sehingga disimpulkan bahwa penerbit invoice adalah pihak ketiga atau ThirdParty/Third Country invoicing sehingga atas importasi tersebut tidak dapatmenggunakan tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA dan dikenakan tarif beamasuk yang berlaku umum (ACFTA);bahwa menurut Pemohon Banding penggunaan Form E untuk mendapatkanpreferensi tarif bea masuk atas importasi yang Pemohon Banding lakukan sudahmengikuti ketentuan dalam PMK No. 235/PMK.01 1/2008 tanggal 23 Desember 2008tentang Penetapan Tarif
    samasama berasal dari satu negara(China), sehingga tidak termasuk kategori The Third Party/Country Invoicing;: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbandingdalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapatbahwa barang impor berupa Vitasweet Acesulfame K dan Vitasweet Sucralose (pos1 dan Pos 3) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 060158 tanggal 18 Februari2011 dengan pos tarif 2935.00.0000 dan 2932.99.9000 mendapat preferensi tarifdalam rangka skema
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. STONE AGE INDONESIA
Tergugat:
1.CV. MORPH ASIA
2.GLENN PRATOMO HARTANTO
269172
  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tergugat II dan/atau atas nama Tergugat I tertanggal 14 Juli 2020 beserta Skema Pembayaran tertanggal 29 Juli 2020 sah dan mengikat;
    3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pernyataan Tergugat II dan/atau atas nama Tergugat I tertanggal 14 Juli 2020;
    4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil
    Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan penyesuaian lebih lanjutmelalui skema gambar pada spesifikasi desain Rex Classic StatuarioABC (gloss)/REX Classic Statuario DEF dengan jumlah sebelumnya 76(tujuh puluh enam) pieces (pcs) menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) pieces(pcs).
    yangpembayaran pertamanya akan dibayarkan secara langsung palinglambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Surat PernyataanTergugat II dan/atau atas nama Tergugat tertanggal 14 Juli 2020;Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Tergugat II dan/atau atas namaTergugat membuat skema pembayaran (vide bukti P24) yang menjadilampiran dari Surat Pernyataan Tergugat II dan/atau atas nama Tergugat tertanggal 14 Juli 2020, adapun skema yang disanggupi oleh Tergugat IIdan/atau atas nama Tergugat yakni pembayaran
    Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tergugat II dan/atau atas namaTergugat tertanggal 14 Juli 2020 beserta Skema Pembayaran tertanggal29 Juli 2020 sah dan mengikat;3. Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi atasSurat Pernyataan Tergugat Il dan/atau atas nama Tergugat tertanggal14 Juli 2020;4.
    Fotokopi skema gambar Tergugat pada spesifikasi desain Rex ClassicStatuario ABC (gloss)/REX Classic Statuario DEF, diberi tanda P3 ;7. Fotokopi Quotation Project : KV Ritz apartement tanggal 24 Oktober 2017,diberi tanda P4a ;8. Fotokopi terjemahan dari Fatchurozak terkait Quotation Project: KV Ritzapartement tanggal 24 Oktober 2017, diberi tanda P4b ;9. Fotokopi Invoice SA/MPH/IN002/01.18 tanggal 29 Januari 2018, diberitanda P5a10.
    Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tergugat II dan/atau atas namaTergugat tertanggal 14 Juli 2020 beserta Skema Pembayarantertanggal 29 Juli 2020 sah dan mengikat;3. Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasiatas Surat Pernyataan Tergugat II dan/atau atas nama Tergugat tertanggal 14 Juli 2020;4.
Putus : 23-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 23 Juli 2020 — PT FAIRBROOKE INTERNATIONAL VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
31764 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2020dalam rangka impor (PDRI) atas barang impor 30% NYLON&70%RAYON TRICOT FLOCKING, 130140 GSM, 57/58, negara asal China,dengan PIB Nomor 065646, tanggal O5 Februari 2018, denganpembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), yang kemudian ditetapkanoleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi tarif bea masuk sebesar10% (MFN) karena tidak memenuhi ketentuan prosedural terkaitKetentuan Asal Barang (SKA) dalam Skema ACFTA sehingga menjadidasar gugurnya SKA Form E tersebut.
    Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2020(SKA) dalam Skema ACFTA sehingga menjadi dasar gugurnya SKAForm E tersebut. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskanmembayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor sebesar Rp96.269.000,00 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti, dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar.
    Majelis Hakim Agung berpendapat untukmenguatkan kembali putusan a quo karena in casu penerbitankeputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidakdilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secaraterukur(rechtmatigheid van bestuur dan praesumption iustae causa) dalamrangka penyelenggaraan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan atasimportasi dengan PIB Nomor 065646, tanggal 05 Februari 2018, denganmencantumkan tarif preferensi skema
    ACFTA pada kolom 19 pada PIBdengan Form E Nomor E183307722470003, tanggal 23 Januari 2018,disampaikan telah melewati pukul 12.00 WIB pada hari berikutnya sejaktanggal penerbitan SPJM, sehingga tidak berhak mendapat fasilitaskepabeanan berupa preferensi tarif bea masuk skema ACFTA dengandikenakan pembebanan tarif bea masuk sebesar 10% (MFN), dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan
Register : 11-02-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 23 Maret 2016 — IGAN BISMAYUDHA CS >< PT.BAKRIE LAND DEVELOPMENT CS
159156
  • Tapi yang pasti belinya langsung dari pasar, jelasnya.11.Bahwa berdasarkan mekanisme dan prospek pasar, maka isi pemberitaandimaksud apabila terjadi buy back dalam skema hedging sahamTERGUGAT I/ELTY dalam jumlah besar (30% dari US$ 150 Juta), makaharga saham ELTY (termasuk Waran ELTY) diprediksi akan mengalamikenaikan signifikan, sebagaimana tercantum juga dalam berita di Detik.comtanggal 26 Maret 2010 melalui paragraf yang berbunyi Namun iaHal 5 dari 17 Hal.
    Putusan No. 103/Pdt/2016/PT.DKImemastikan, aksi pembelian masif ini akan dilakukan melalui transaksi dipasar reguler dan tentunya akan meningkatkan harga sahamnya secarasignifikan.12.Berbagai pemberitaan TERGUGAT di media massa maupun publikasiTERGUGAT melalui Direktur Utamanya (TERGUGAT Il) tentang programbuy back dalam skema hedging di Detik.com tanggal 26 Maret 2010mempengaruhi keputusan investasi PARA PENGGUGAT dimana PARAPENGGUGAT memiliki keyakinan yang kuat bahwa program buy backdalam skema
    hedging akan benarbenar dilaksanakan oleh TERGUGAT Untuk itu PARA PENGGUGAT mempertahankan Waran Elty yang telahdibeli dan kembali melakukan pembelian Waran ELTY dengan keyakinanakan memperoleh gain atas kenaikan harga saham sebagai akibat daripelaksanaan buy back saham ELTY dalam skema heaging.13.Bahwa pada tanggal 13 April 2010 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal &Lembaga Keuangan mengeluarkan Keputusan No.
    Dari16.nilai pembelian kembali saham ELTY yang hanya sekitar 5,2% dari targetmaksimal Rp. 510 Miliar dalam periode 9 bulan, menunjukkan bahwaTERGUGAT tidak serius melaksanakan rencana pembelian kembalisaham dan lebih cenderung untuk menciptakan persepsi pasar bahwasaham ELTY layak dikoleksi karena ada potensi pembelian kembali olehemiten.17.Bahwa terkait dengan realisasi pembelian di atas, maka secara nyataTERGUGAT telah tidak melaksanakan buy back dalam skema hedging.
    Total nilai penjualan Waran ELTY milik PARA PENGGUGAT di hargaRp. 135, per lembar adalah Rp. 2.073.802.500,, sehingga kerugianlangsung akibat tidak dilaksanakannya program buyback saham ELTYdalam skema hedging oleh TERGUGAT adalah Rp. Rp. 2.073.802.500.dikurangi total nilai pembelian Rp.370.540.575,, didapat angka Rp.1 7N2 9R1 OOF a1S ee cman Used EPS tT GH = 4Ea MG ERT 6K PLAST 6S MU OOM LT 4 irreir = p AAO =" mith aathtots Aafll Adb!
Register : 10-07-2013 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 28-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52068/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 23 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12432
  • Size: 200X300CM, Packed IN 304 Bale Henan 200X300CM negara Skema ACFTA, sehingga diberlakukan
    reteroactive check) seSurat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A tanjung Priok Nomor: S1491/KPU.01/2tanggal 17 April 2013 kepada HENAN EntryExit Inspection and Quarantine BureatThe People's Republic of China dan jawaban atau tanggapannya belum diterima;e bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas validitas OrCriteria pada form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban atas konfirmmaka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Madalam rangka Skema
    Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE05/BC/2010 dan mohon agar dapat diberipreferensi tarif BM 0% dalam rangka Skema ACFTA mengingat barang yang dik:supplier Pemohon Banding yang lokasinya di China dan dikapalkan juga dari pelabudi China dan telah didukung dengan SKA atau Form E yang sah;bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani FE dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO:bahwa pendapat Pemohon Banding:bahwa ketentuan dasar daripada ACFTA
    Menteri Keuangan Non117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012;bahwa anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cldalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan kof Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E;bahwa bahwa Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan tdikeluarkan oleh negara pengekspor sesuai dengan aturan yang ada di nespengekspor;bahwa Pemohon Banding berpendapat pengenaan Tarif Preferensi Bea Masuk DaRangka Skema
    dengan PIB Nomor: 133324 tanggal 8 April 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif PreferBea Masuk Dalam Rangka Skema ACFTA karena Form E ditandatangani oleh Pejyang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diPeraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehirmenimbangMengingatMemutuskanimpor Carpet, Woven, Material: 80% Polyester 20% Cotton, Yarn Dyed, Size 200 xCM, Packed in 304 Bale Henan 200 x 300 CM dengan tarif Bea Masuk dalam ranSkema ACFTA sebesar