Ditemukan 1675 data
82 — 39
memiliki hak untuk mengeluarkanSurat Ijin Mempergunakan Tanah No. 40/7/JKS/SDA/1977, tanggal 02Juli 1977, untuk tanah yang terletak di Blok H Petak 2, luas + 480 M2,KARENA tanah tersebut adalah milik TERGUGAT dan tidak pernahdialinkan kepada pihak lain termasuk kepada TURUT TERGUGAT Il,sehingga Surat Ijin Mempergunakan Tanah No. 40/7/JKS/SDA/1977,tanggal 02 Juli 1977, untuk tanah yang terletak di Blok H Petak 2, luas+ 480 M2 adalah CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM..Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 1.2.2
51 — 15
(sudah kita jual)1.2.2 Tanah sawah 950 m? (sudah kita gadai)1.3. Bangunan rumah (5.3 dalam gugatan)1.4. Tanah sawah 700 m? (5.4 dalam gugatan)1.5. Bangunan rumah / kos di atas tanah seluas + 100 m2 (yang tidakdimasukkan sebagai harta bersama oleh Penggugat). Berlokasi disanggeng, Kelurahan Sekarteja Kec. Selong. Jadi penggugat berjanjipada diri sendiri bahwa harta bersama yang didapat hanya 1,1 dan 1,5;2.
95 — 31
Putusan No. 01/G/2017/PTUNBKLPengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1.2.2. MUKHLISIN, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Bengkulu;3. ROSEFFENDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Bengkulu; 4. PUTRA HELMIAN, S.H., jabatan Kasubbag Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;5. NICKY JANUARSYAH, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu; 6.
1.hj. Bayani Uyub binti H. Uyub Shaleh
2.Zakaruddin bin H. Uyub Shaleh
3.Hj. Nur Ahda binti H. Uyub Shaleh
4.Harpilus bin H. Uyub Shaleh
5.Ainul Dahri bin Mustafa Kamal
Tergugat:
1.Nasirwan bin H. Uyub Shaleh
2.Afrizal bin H. Uyub Shaleh
70 — 4
UyubShaleh yang dijual oleh Darmus Puadi tanpasepengetahuan ahli waris lainnya;1.2.2. Yang digadaikan;1.2.2.1. Satu jenjang sawah Taruko dari ibu tahun1990 untuk Darmus Puadi bin Mustafa Kamal (cucu)(Surat keterangan pemegang gadai terlampir);1.2.2.2. Sawah Mbiru dari ayah dan ibu tahun 1990untuk Darmus Puadi bin Mustafa Kamal (cucu);1.2.2.3. Sawah Padang Gambir tahun 1990 dari ayahuntuk Darmus Puadi (cucu).
389 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu BBC tertanggal 11 Desember 2007 danAkta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 telah menentukan bahwasegala perselisihan yang timbul dari atau yang terkait dengan BBCtertanggal 11 Desember dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember2007 diselesaikan menurut dan tunduk pada hukum negara Inggrismaka hukum negara Indonesia tidak berlaku bagi penyelesaian perkaraa quo, dan juga pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadiliperkara a2 quo;1.2.2.
65 — 28
Maksud dan Tujuan, padaButir 1.2.2. Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa inibertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukansecara efisien, efektif, terobuka dan bersaing, transparan,adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta mengikuti prinsipprinsip Good Corporate Governance, sehingga dapat diperolehhasil Pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya;Bab Ketentuan Umum, Sub Bab 1.4. Prinsip Dasar, bahwaPengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsip :* Butir 1.4.1.
34 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketentuan perundangundangan yang terkait dengan pokoksengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembaliantara lain sebagai berikut:2. 1.2.2.Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PengadilanPajak), antara lain menyebutkan:Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
142 — 81
Maka menurut pendapat MajelisHakim PERLAWANAN/VERZET Oleh PELAWAN secara HukumHalaman 38 dari 49 halaman putusan Nomor 142/PDT/2018/PT KPGadalah KABUR (OBSCUUR LIBEL) Atau dinyatakan TIDAKDAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Veerklaard);1.2.2.
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak1.2.4pihak sebagaimana dimaksud dalam point angka 1.2.2. diatas, maka gugatan Penggugat jelas mengandung PluriumLitis Consortium, hal mana juga ditegaskan dalamyurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 2551977;Bahwa dengan demikian nyata dan jelas bahwa gugatanPenggugat mengandung Plurium Litis Consortium dalamperkara a quo.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI MUJAHIDAH, SH
181 — 69
Maksud dan Tujuan, padaButir 1.2.2. Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa inibertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukansecara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan,adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta mengikuti prinsipprinsip Good Corporate Governance, sehingga dapat diperolehhasil Pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya;Bab Ketentuan Umum, Sub Bab 1.4. Prinsip Dasar, bahwaPengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsip :* Butir 1.4.1.
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah seluruh Penyerahan (a.6 + b) 12.497. 756.244 12.497. 756.244 02 Penghitungan PPN Kurang Bay ara PPN yg harus dipungut/dibay ar sendiri (tarif x 1.2.2) 415,595.625 415.595.625b. Dikurang:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama : z b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 415,595.625 322.668.062 92.927.563b.3. STP (pokok kurang bay ar) b.4. Dibay ar dengan NPWP Sendiirib.5. Lain2 b.6. Jumlah (b.1 +b.2 +b.3 +b.4+.5) 415,595.625 322.668.062 92.927.563c.
99 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1330 K/Padt.SusPHI/2017dan terhadap Tergugat dK/Penggugat dR tidak memiliki kewajiban apapunselain berkewajiban untuk membayar uang Penggantian Hak kepada ParaPenggugat dK/Para Tergugat dR sesuai pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serangagar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.2:Mengabulkan gugatan Tergugat dK/Penggugat dR untuk
Terbanding/Penggugat : H.A.KADIR. H.A.AZIZ
Turut Terbanding/Tergugat II : GUBERNUR Kalimantan Barat Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
120 — 30
Penyerahan atas tanah tersebut juga diketahui oleh para saksi yangmerupakan anak ( waris ) dari SAPIAH H.JUKI dan surat penyerahantersebut juga di sahkan oleh Kepala Desa Tekarang, tanggal, 9 Maret 1995.Sebagaimana pada bukti , P.1.1 dan P.1.2.2. Bahwa setelah dibuatkan surat penyerahan atas tanah tersebut olehSARPIAH H. JUKI ( Alm ) kepada masingmasing pihak yaitu : H. PUKALAMalias H.
55 — 7
Nurdin berukuran 57 M, rumah Suprapto berukuran 56 M- Utara : berbatasan tanah Masrudin berukuran 27,20 M- Selatan : berbatasan Jl Penghulu berukuran 48,30 M1.2.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rangda, RT.002, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, dengan ukuran dan batas-batas :- Barat : berbatasan Jl/Gang berukuran 15 M- Timur : berbatasan tanah H.
TEDDY AL FATAH
Tergugat:
PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING
70 — 31
Kalau pun sudahberakhir hubungan kerjanya (quodnon), maka itu masuk kedalam ranah perselisihan PHK yang sama sekali bukan objekdari gugatan yang tidak jelas ini (in casu Gugatan Perselisinan Hubungan Industrial);1.2.2.
311 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 915 K/Pdt/2017sebagai akibat salah prosedur sebagaimana dimaksud dalam perkaraNomor 01/PHI/2013/PHI.PN.Dps dengan mendalilkan SKTM sudahditandatangani Tergugat maupun Tergugat Ill oleh karena perkaradan dasar gugatan dimaksud sudah disidangkan dan mendapatputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap maka perkara Aquoharus ditolak karena nebis in idem;1.2.2 Bahwa Putusan dalam Perkara Nomor 01/PHI/2013/PHI.PN.DPS danputusan Mahkamah Agung Nomor 62 K/Pdt.Sus.PHI/2014sebagaimana diuraikan diatas
153 — 39
Sertipikat Hak Milik No. 851/Jatentanggal 10 Januari 1990, Gambar SituasiNo. 16470/87 tanggal 17 Desember 1987, seluas2.145 m2 (dua ribu seratus empat puluh limameter persegi), atas nama Prasoko ("SHMNo. 851/Mrisen").1.2.2.
170 — 330
no. 11 dan butir no. 12dapat diberikan jawaban sebagai berikut :Terhadap dalil gugatan Penggugat butir no. 11 dan butir no. 12, ParaTergugat menolak dengan tegas, karena tidak benar Para Tergugatmengambil alih tanah milik dari Penggugat, melainkan tanah sengketa adalahtanah Pekarangan Desa (PKD) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pawos15 ayat 1.2 AwigAwig Desa Adat Baha, Kecamatan Mengwi, KabupatenBadung bahwa sane sinunggah karang desa utawi banjar luwir ipun : angka1.2.1 Genah Pekarangan; angka 1.2.2
126 — 66
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, PROVINSIJAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Tegar BerimanCibinong Bogor, Dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya masingmasing bernama : 1.2.2.DERMAWAN SEBAYANG, S.H.""22"2202=0="HERLI LUBIS, S.H.j0c2c2cencencencencencnneeMEDY LELELANGAN, a.Ptnh;EDDY SOFYAN, S.H.jcoc2nceneeeceeceencencennsH. BUDIHONO TRI SUPAGIO;SIARMIIN TO xxeee nen ceesceenenesnnceenstenecnesnaeenennesenen.
234 — 186
biaya perkara bersamasamadengan Tergugat Il dan Tergugat III;Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, UndangUndang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , UndangUndang Nomor: 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 157 RBg dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pat.G/2018/PN AmbMENGADILI:DALAM KONVENSIDALAM PROVISIMenolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnyaDalam EksepsiMenolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.2