Karena tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, akan tetapi wanprestasi yang tanpa sengaja ataukeadaan memaksa (force majeur);b. Penggugat telah mengesampingkan isi perjanjian, jika terjadiforce majeur;2. Gugatan Penggugat salah alamata.

kepadaPenggugat berupa keuntungan dari penyertaan modal Penggugatdalam usaha penambangan batubara yang dijalankan oleh Orang Tuasaya dan uang pengganti jasa bunga deposito sebesar 1% per bulan.> Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan keadaan Orang Tuasaya sebagai Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi adalahtidak benar karena Orang Tua saya sudah melakukan prestasi denganmemberi keuntungan dan bunga per bulannya kepada pihakPenggugat.> Bahwa dalam pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabilaterjadi force

Karena tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan olehtergugat akan tetapi wanprestasi yang tanpa sengaja ataukeadaan yang memaksa (force majeur);b. Penggugat telah mengesampingkan isi perjanjian jika terjadiforce majeur;2.

Selditentukan suatu. tempat berkedudukan maka penggugat dapatmemasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalamdaerah hukum yang dipilih itu maka gugatan ini telah diajukan secarakeliru karena salah alamat oleh penggugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa eksepsi dari para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karenatidak ada perbuatan melawan hukum dari para Tergugat melainkanwanpretasi yang disebabkan karena force majeur hal ini

Dumai Barat, Kota Dumaikemudian saksi Soufyan Sauri Als lan Bin Amirudin meminta saksi RianRamadan Als Rian Bin Indra Jaya mencarikan sepeda motor untuk menjual 1(satu) unit TV merk samsung 42 Inci warna hitam kemudian setelah saksiHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2018/PN DumRian Ramadan Als Rian Bin Indra Jaya kembali menggunakan 1 (Satu) unitsepeda motor Yamaha Force One tanpa plat nomor warna hitam les biruyang dipinjam dari Sdr.

Putra (DPO) selanjutnya anak yang berkonflik denganhukum, saksi Soufyan Sauri Als lan Bin Amirudin dan saksi Rian RamadanAls Rian Bin Indra Jaya pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One tanpa plat nomor warna hitam les biru menjual 1 (Satu)unit TV merk samsung 42 Inci warna hitam kepada saksi Fauziah Als Uzi BintiAhmad Hasim di JI. Bahtera Kel. Laksamana Kec.

Putra (DPO)selanjutnya Anak bersama saksi Rian dan saksi Soufyan pergimenggunakan 1 (Satu) unit Ssepeda motor Yamaha Force One tanpa platnomor warna hitam les biru menjual 1 (Satu) unit TV merk samsung 42Inci warna hitam kepada sdr.

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I sebagai Pembatalan Kontrakantara Tergugat I dan Penggugat, bukanlah alasan yang dapat diterima sebagaidasar pembatalan kontrak maupun yang bisa dikategorikan sebagai sebuah keadaandaya paksa atau Force Majeure ; 16.17.18.19.Bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan Kontrak secara sepihak tanpamelakukan perundingan dengan Penggugat telah dengan jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum / Onrecht Matige Daad yang mempunyai konsekuensi hukumtersendiri dan haruslah

pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkanterjadipemadaman (blackout) selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 17sampai dengan 19 Juni 2013;Bahwa faktanya pemadaman (blackout) yang terjadi hanya pada tanggal 17Juni 2013, dimana pemadaman (blackout) tersebut adalah karena adanyagangguan jaringan akibat tertimpa pohon yang disebabkan peristiwa alam, yaituhujan lebat dan angin kencang, yang mana peristiwa alam tersebut tidak bisadiprediksi dan dikendalikan oleh TERGUGAT I yang dikategorikan sebagaiSebab Kahar (Force

Majeure); (Bukti T1 4, T1 5) ;Berdasarkan hal tersebut, terbukti dalil PENGGUGAT adalah mengadaada dantidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telahsalah menerapkan hukum karena hanya menyetujui pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Negeri Denpasar, dimana Judex Facti Pengadilan tingkatpertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 alenia 2, 3 dan 4 jugatidak benar dan salah karena semua buktibukti yang dijadikan dasarpertimbangan hukum Hakim Majelis untuk menjatuhkan putusan dalamperkara a quo sudah tidak mempunyai daya mengikat (binding force) karenasemua buktibukti tersebut

dengan Penggugat adalah cacat yuridisdan tidak mempunyai daya mengikat (binding force);.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukumkarena hanya menyetujui pertimbangan hukum Putusan Pengadilan NegeriDenpasar, dimana Judex Facti Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya halaman 41 sampai dengan 48 juga tidak benar dan salah karenayang dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara a quoadalah didasarkan atas buktibukti yang sudah cacat yuridis dan tidakmempunyai daya mengikat (binding force), maka dengan demikianpertimbangan hukum Hakim Majelis

Terhadap dalil gugatan pada angka 8 yang pada pokoknya penggugatyang menyebutkan ...posita point 6, 7 dan 8 gugatan diatas adalah masukdalam kategori keadaan Kahar...Tergugat menanggapinya sebagai berikut : Keadaan kahar (bahasa Perancis: force majeure yang berarti "kekuatanyang lebih besar") adalah suatu kejadian yang terjadi di luarkemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatukegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya.

Force majeure (Keadaan Kahar) adalah istilah dalampengadaan barang/jasa suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak parapihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajibanyang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yangdapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak PengadaanBarang/Jasa meliputi :a. Bencana alam; Yang termasuk bencana alam antara lain berupagempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angintopan, dan tanah longsor.b.

perbuatanmelawan hukum (onrecht matige overheid daad) oleh karenaperistiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat pada PT.Ganda Saribu Utama, oleh Tergugat selaku pimpinan tidakmemberikan hakhak Penggugat sesuai menurut ketentuan Pasal164 ayat (3) UndangUndang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003bunyinya :"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (FORCE

berserikat dalam wadah Paguyuban WargaNegara RI dan Pandawa Institute dengan Musyawarahperwakilan kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945tertinggi berada pada Dewan Perwakilan Pemberdayaan (DPP)dan atau Fraksi Utusan Pemberdayaan MPR RI yang sahbertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia (DPR RI) dan = atau = MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) selakulembaga tertinggi Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud uraian angka ii) c.q. dalam keadaan Force

Dengansebutan lain telah dan sedang terjadi keadaan force majeure dalamsiklus penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yangmewajibkan penggugat untuk mengajukan gugatan ini dengan sebutangugatan pembelaan negara.

ditetapbkannya 50 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)sebagai penerima bantuan P2FM yang beranggotakan 1 (satu) KUBEsebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 1orang Bendahara serta 7 orang anggota, lalu terdakwa Drs.H.Maryusfiselaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Surat PerjanjianPemberian Bantuan dengan masingmasing Ketua KUBE pada tanggal 6November 2006, di mana di dalam perjanjian tersebut berisikan KetentuanUmum, Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab, pelaksanaan,force

majeure, pendamping, pelaporan, lainlain dan penutup yang berjumlah15 pasal secara keseluruhannya ;> Bahwa dana bantuan yang diberikan kepada 50 KUBE untuk pembelianternak sapi tersebut caranya ditransfer ke rekening masingmasing KUBEyang ada di Bank BRI Cabang Sawahlunto, Talawi dan Silungkang melaluiKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sijunjungberdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 November2006 untuk 50 KUBE yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.H.Maryusfiselaku

ditetapbkannya 50 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)sebagai penerima bantuan P2FM yang beranggotakan 1 (satu) KUBEsebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 1orang Bendahara serta 7 orang anggota, lalu terdakwa Drs.H.Maryusfiselaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Surat PerjanjianPemberian Bantuan dengan masingmasing Ketua KUBE pada tanggal 6November 2006, di mana didalam perjanjian tersebut berisikan KetentuanUmum, Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab, pelaksanaan,force

majeure, pendamping, pelaporan, lainlain dan penutup yang berjumlah15 pasal secara keseluruhannya ;Hal. 12 dari 55 hal.

membuktikan adanya perjanjian antara para pihak ; Bahwa antara para Pembanding semula para Tergugat tidak ada perjanjiandengan Terbanding semula Penggugat yang membuktikan barang yangdikirim akan sampai ke tempat Turut Terbanding semula Turut Tergugat,dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat tidak terang ;DALAM POKOK PERKARA Bahwa alasan para Pembanding semula para Tergugat tidak sampaibarang yang dikirim kepada Tururt Terbanding semula Turut Tergugatadalah termasuk dalam keadaan darurat atau force

Tingkat Bandingberpendapat sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil olehMajelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi para Pembandingsemula para Tergugat sudah termasuk dalam pokok perkara adalah sudahbenar dan tepat, karena dalam mmemori bandingnya sendiri telah menyebutHal.15 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKInyebut tentang tidak adanya perjanjian, oleh karena ada tidaknya perjanjianyang dimaksud dan juga keadaan force

kesanggupannya menerima danmengangkut barang yang dikirim oleh Terbanding semula Penggugat kepadaTurut Terbanding semula Turut Tergugat, maka disitu sudah terjadi perjanjianatau perikatan antara Terbanding semula Penggugat sebagai pengguna jasadan para Pembanding semula para Tergugat sebagai pemilik jasa angkutan ;Menimbang, bahwa alasan para Pembanding semula para Tergugattentang tidak sampainya kiriman barang dari Terbanding semula Penggugatkepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat karena keadaan force

Nama Pekerja : FAJAR MARTHA;Kewarganegaraan : Indonesia;Bagian : Sales / Task Force;Lama masa kerja :06 November 2013 (dengan masa kerjaHalaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 1129 K/Padt.SusPHI/201710.11.satu tahun enam bulan);Upah terakhir : Rp2.762.500,00 (dua juta tujuh ratusenampuluh dua ribu lima ratus rupiah)2.

Nama Pekerja : EDI REZEKI GINTING;Kewarganegaraan : Indonesia;Bagian : Sales / Task Force;Lama masa kerja :06 November 2013 (dengan masa kerja satutahun enam bulan);Upah terakhir : Rp2.762.500,00 (dua juta tujuh ratusenampuluh dua ribu lima ratus rupiah);Bahwa sebagai sebuah perusahaan distributor Rokok PT. Gudang Garam,Tbk. yang mempekerjakan lebih dari 1000 (seribu) orang pekerja/buruh,Tergugat/PT.

telah salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa alasanalasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan,karena Judex Facti telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai,menimbang dan menerapkan hukumnya;Bahwa Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada bulanNovember 2013 selama 6 (enam) bulan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) II tahun 2014 selama 1 (satu) tahun), sebagai Task Force

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kena terhadapPekernja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)2.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan Efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).8.

Batu merah dengan nomorrekening : 1101006521;=> Pasal 7: Mengatur mengenai peristiwaperistiwa yang dikategorikansebagai suatu Keadaan yang memaksa (Force Majore) dalam pelaksanaankontrak kerja tersebut; No Uraian Volume Harga(Rp)1 2 3 41. MECHANICAL 1 Unit 154.000.000,00CONVECTIONRZ05012352. BINDER VACUM 1 Unit 252.700.000,00OVENS RZ33959133. SALVIS 1 Unit 140.500.000,00VACUCENTEROVENS RZ 52402054.

Waihaong dengan nomor rekening056201000243309;Pasal 7: Mengatur mengenai peristiwaperistiwa yang dikategorikansebagai suatu keadaan yang memaksa (Force Majeure) dalam pelaksanaankontrak kerja tersebut;Dan berdasarkan kontrak kerja tersebut Abdul Irfin Latuconsina, SE., M.Si,selaku kuasa Dari PT. Citra Mulia yang melaksanakan pekerjaan pengadaantersebut diketahui bahwa itemItem barang alat laboratorium kemaritiman yangdilaksanakannya adalah sebagai berikut : No Uraian Volume1 2 31.

huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pthak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat; Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

Penggugat menuntut hakhaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapatHalaman 12 dari 21 halaman Putusan No. 142/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan

Sari Mutiara yang telah dimutasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenakarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;

hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima.Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No. 142/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

Menetapkan barang bukti berupa : - 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Fortune isi 1 liter ;- 1 (satu) pak Kuku Bima ener-G rasa Anggur ;- 2 (dua) bungkus kopi bubuk asli Lahat merk Bola Dunia ;- 2 (dua) bungkus rokok Urban Mild ;- 2 (dua) bungkus rokok Dunhill ;- 2 (dua) bungkus rokok Access ;- 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super MLD ;- 6 (enam) saset susu coklat Frian Flag ;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force tanpa No.Pol kondisi terbakar seluruhnya ; Dipergunakan dalam perkara lain

bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Fortune isi 1 liter ;satu) pak Kuku Bima enerG rasa Anggur ;dua) bungkus kopi bubuk asli Lahat merk Bola Dunia ;bungkus rokok Urban Mild ;bungkus rokok Dunhill ;1 ( 2 (dua) 2 (dua) 2 (dua) 2 (dua) bungkus rokok Access ; 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super MLD ; 6 (enam) saset susu coklat Frian Flag ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

BinBadri (Alm) ;Menimbang, bahwa telah diajukan dipersidangan sebagai barang buktiyang telah disita secara sah menurut hukum yaitu :2 (dua) bungkus minyak goreng merk Fortune isi 1 liter ;1 (satu) pak Kuku Bima enerG rasa Anggur ;dua) bungkus kopi bubuk asli Lahat merk Bola Dunia ;dua) bungkus rokok Urban Mild ;dua) bungkus rokok Dunhill ;dua) bungkus rokok Access ;)((((((NO N NY N Ndua) bungkus rokok Djarum Super MLD ;12 6 (enam) saset susu coklat Frian Flag ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Fortune isi 1 liter ;satu) pak Kuku Bima enerG rasa Anggur ;dua) bungkus kopi bubuk asli Lahat merk Bola Dunia ;bungkus rokok Urban Mild ;bungkus rokok Dunhill ;1 ( 2 (dua) 2 (dua) 2 (dua) 2 (dua) bungkus rokok Access ; 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super MLD ; 6 (enam) saset susu coklat Frian Flag ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force tanpa No.Pol kondisi terbakarseluruhnya ;Dipergunakan dalam perkara lain6.

Penggugat buat dimana akan membayar tanggal 29 Novemper 2010,sehingga ancaman atau perintah tersebut tidak saya indahkan karenaPenggugat mendasarkan pada kesepakatan dengan CMO PT MandiriTunas Finance tanggal 18 November 2010;Bahwa atas tindakan dari Tn Faturochman yang mengatas namakannamakan suruhan dari PT Mandiri Tunas Finance Cabang Yogyakartatersebut Penggugat mendiamkannya karena pada dasarnya Penggugatpunya itikad baik untuk mengangsur namun tanggal 29 November 2010.Bukan menyalahkan alam (force

Terbukti bahwa Penggugat berusaha mencari danauntuk membayar tunggakan angsuran tersebut, bukan hanya berdiam dirisaja;Bahwa Penggugat dalam hal ini jelas tidak melakukan wanprestasi karenaPenggugat tetap berusaha membayar angsuran ke PT Mandiri TunasFinance (Tergugat), namun karena keadaan force majeur sehinggaangsuran terlambat.

Itupun Penggugat tetap berusaha untuk melunasinya;Bahwa berdasarkan pasal 1244 dan 1255 KUHPerdata, sudah seharusnyaTergugat tidak langsung mengambil secara paksa terhadap barang/kendaraan transportasi tersebut karena adanya force majeur dan adanyaitikad baik dari Penggugat;Bahwa hal tersebut juga termuat berdasarkan Yurisprudensi putusanHal. 5 dari 17 Hal. Put.

Kerugian atas tidak dilaksanakannya prestasi oleh Tergugat dalamhal Turut Menanggung Biaya Perbaikan Bangunan AkibatGempa(Vide Pasal 7), sehingga mengakibatkan tidak beroperasinyausaha sarang burung wallet selama 2 (dua) tahun: Sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama, apabila terjadikerusakan bangunan akibat Force Majeure maka biaya perbaikanatas kerusakan ditanggung secara bersamasama oleh kedua belahpihak, adapun total biaya perbaikan bangunan yang telahdi keluarkanoleh Penggugat sendiri(tanpa

untukmemperbaiki bagunanan itu;Bahwa Saksi pernah mengajak Tergugat untuk bersama memperbaikibagunan itu akan tetapi jawaban tergugat tidak mau;Bahwa Tahun 2019 masih ada perbaikan gedung sarang walet;Bahwa Tahun 2020 Saksi masih kontak dengan Penggugat, tiada adapanen tahun 2020 karena gedung baru jadi, Saksi juga sudah tidakmengelola tahun 2020 tersebut;Bahwa Yang meminta Saksi mengelola kandang walet tersebut adalah EkoWidianto;Bahwa Dalam perjanjian tersebut jika terjadi kerusakan bagunan akibatbencana (force

bulan November 2016 untuk di gondangpenjualannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkandikarang anyar sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya, PenggugatKonvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak melaksanakan sesuaidengan isi perjanjian seperti disebutkan dalam pasal 7 menyebutkan bahwakerusakan kecil atas rumah yang dipakai usaha ditanggung pihak kedua,sedangkan kerusakan oleh sebab diluar kemampuan (force

majeure)ditanggung bersama atas kesepakatan;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyatakanbahwa dari penguasaan usaha sarang burung wallet yang dikuasai olehPenggugat dari bulan Januari 2018 sampai terjadinya musibah gempa bumipada tanggal 5 Agustus 2018 maka usaha sarang burung wallet tersebut telahdilakukan panen sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Maret 2018 dan bulan Juli2018 maka merujuk dalil Penggugat angka 10 hurup a yaitu 1 (Satu) kali panensejumlah 8 kg dan harga per kg adalah

Apabila Objek Gugatan TUN tidak diterbitkan, maka PemerintahRepublik Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah denda kepadaTergugat II Intervensi;62 Bahwa urgensi dari Tergugat untuk mengeluarkan Objek Gugatan TUN dalamperkara ini terbukti berdasarkan:aSurat PT PLN (Persero) Nomor 0968/125/DIRUT/2013, tertanggal 1 Juli2013 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia perihal PemberitahuanPotensi Terjadinya Peristiwa Government Force Majeur Pada Proyek PLTPRajabasa (2x110) MW (Surat PLN15120

Namundidalam proses pencapaian Nomortice of Resource Confirmation(NOMORRC), PT SERB terkendala untuk melaksanakan explorasi sumurdikarenakan belum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)yang sudah diajukan sejak November 2011.Tertundanya penerbitan IPPKH yang sudah lebih dari 1 tahun ini dapatberpotensi terjadinya peristiwa Government Force Majeure (GFM) yangmengakibatkan potensi keharusan penggantian biaya pembangunan proyekyang sudah dikeluarkan PT SERB yang menjadi beban pemerintah.Hal

Majeure (GFM) yang mengakibatkanadanya potensi keharusan penggantian biaya proyek yang sudahdikeluarkan PT SERB sebesar USD 14 juta oleh Pemerintah dankerugian peningkatan subsidi listrik oleh Pemerintah kepada PTPLN (Persero) sekitar Rp 2,35 Triliun/tahun akibat keterlambatanproyek.

(Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)d Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor6659/30/MEM.E/2013 tertanggal 13 September 2013 kepada WakilPresiden Republik Indonesia perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden UntukPenanganan Proyek Investasi Strategis Nasional Terjadinya PeristiwaKeadaan Kahar (Event of Force Majeur) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW(Surat ESDM 6659/2013)Adapun Surat ESDM 6659/2013 pada intinya menyatakan halhalsebagaimana Tergugat II Intervensi

Bukti T.II.Intv 29Arahan Presiden untuk Penanganan Proyek InvestasiStrategis Nasionalterjadinya peristiwa Keadaan Kahar(event of Force Majeur) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW(fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor6665/04/MEM.E/2013, tertanggal 13 September 2013,perihal Permohonan Bantuan Koordinasi dengan MuspidaLampung (fotokopi darifotokopi);Surat Jaminan Kelayakan Usaha Nomor: S151/MK.011/2012, dari Menteri Keuangan Republik Indonesiakepada PT Supreme Energy Rajabasa

Masingmasing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atasketerlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantumdalam Perjanajian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadiandiluar kekuasaan masingmasing pihak yang dapat digolongkansebagai Force Majeure: Peristiwa yang apat digolongkan sebagai Force Maejure adalahantara lain seperti bencana alam, seperti gempa bumi, taufan,banjir bandang, wabah penyakit, adanya perang, peledakan,sabotase revolusi, pemberontakan, huru hara; Keadan Force

Kendaraan Bermotor; - 1 (satu) unit Mobil jenis Pickup merk Toyota Hylux, BD 9677 D tahun 2009; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio BD 5764 PF tahun 2009; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z BD 4839 P tahun 2007; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Force One BD 7899 AD tahun 1994; 2.

Kendaraan Bermotor; (satu) unit Mobil jenis Pickup merk Toyota Hylux, BD 9677 D tahun 2009; (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio BD 5764 PF tahun 2009; (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z BD 4839 P tahun 2007; (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Force One BD 7899 AD tahun 1994;2.

Kendaraan Bermotor; 1 (satu) unit Mobil jenis Pickup merk Toyota Hylux, BD 9677 D tahun2009; (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio BD 5764 PF tahun 2009; (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z BD 4839 P tahun 2007; (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Force One BD 7899 AD tahun1994;2.