Ditemukan 1987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : driling dalling dalung dading daging djaling daling dianing darling daaming dealing dualing draling dwalingã
Penelusuran terkait : Kekeliruan/kesesatan (dwaling) Pemberian hak milik atas tanah Jual beli tanah rve
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-03-2012 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 102/PDT.G/2012/PN.Bks
Tanggal 11 September 2013 — - Drs. H. TEDDY SUDIRO, disebut PENGGUGAT; Melawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN PERTAHANAN R.I (KEMHAN), disebut TERGUGAT ; 2. TJONG IMAN HERMAN, disebut PENGGUGAT INTERVENSI I ; 3.NY. SITI Binti AHMAD, - Para Ahli waris almarhum H. EMUR Bin MINAN yaitu : 1. Hj.MISNI binti H.EMUR. 2. H.KANTA bin H.EMUR. 3. MISI binti H.EMUR. 4. WINATA bin H.EMUR. 5. SARYATI binti H.EMUR. 6. SAMIH binti H.EMUR. 7. HASANAH binti H.EMUR. 8. RUDI bin H.EMUR. 9. MARDIAH binti H.EMUR, sebagai--- PENGGUGAT INTERVENSI II ;
409 — 166
  • Bahwa pada zaman Orde Baru, entah karena dengan kesengajaan(schuld) atau karena kekhilafan (dwaling) banyak bagian daribidang tanah ini diambil dengan cara yang tidak sah dan tidakberdasar hukurn, baik oleh orang perseorangan secara pribadimaupun secara kelembagaan/ institusional. balk sipil maupunmiliter dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah tanah NegaraPemerintah dan secara konyol dengandalih bahwa sejak proklamasikemardekaan Indonesia status tanah Eigendom Verpondingataupun Erfpacht Verponding
    Tentu sajakarena tindakan pembokiran ini jelas membuat Notaris/ PPATtersebut, bukan saja menjadi ragu tetapi tidak beranl, karenaapabila mengikuti keinginan/ kemauan pihak tersebut, maka jelasberarti Notaris harus dengan penuh kesadaran dan kesengajaan(schuld) dan bukan karena "khilaf' (dwaling) melakukan perbuatanmelawan hukurn, yang dapat dimintai pertanggungan jawab baiksecra Perdata maupun' secara Pidana. 1,16.Bahwa informasi tentang adanya gugatan ini bermula dariinformasi bocorJni lanjutan/
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 18-11-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 145/PDT/2011/PT PLG
Tanggal 8 Maret 2012 — Terbanding/Penggugat : Martina Oemar, SE
Turut Terbanding/Tergugat : Ny. Merry Aryanti R, DKK
63 — 22
  • Berdasarkan uraian tersebut, jelas menunjukan bahwa putusanPengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.Plgadalah putusan PERADILAN YANG SESAT (Rechterlijke Dwaling)karena dilakukan dengan salah jalan, salah prosedur, salahmenerapkan aturan hukum hukum sehingga menghasilkan putusanyang merugikan para Pembanding..
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 18-06-2019 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 156/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
ABDUL FATAH MADHURI mewakili Ahli Waris ASNAWI Bin ABDURAHMAN
Tergugat:
1.MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM
2.IMAN SETIADI
3.LIE SIE MIN SUNARYO
4.WOE KOEN SEN
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA SUKAMANAH
2.KEPALA DESA SUKAMAJU
3.CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN JONGGOL
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
157 — 102
  • Bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telahmelakukan kekeliruan hukum (dwaling) dengan mengajukan GugatanRegister Perkara Nomor 156/Pdt.G/2019/PN.Cbi melalui PengadilanNegeri Kelas A Cibinong.9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 K/PID.SUS/2013
Tanggal 14 Mei 2016 — LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si
86 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang disuruh hanya sebagai alat ditangan penyuruh, dalam hal ini yang disuruh itu melakukan tindakantersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling). Penyuruh dipidanasebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karenapadanya tiada unsur kesalahan atau setidaktidaknya unsurkesalahannya ditiadakan.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-07-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
OE MIAUW LING
Tergugat:
LURAH LONTAR, KECAMATAN SAMBIKEREP, KOTA SURABAYA
Intervensi:
1.PT. INTILAND GRANDE
2.Drs. BAMBANG SURYANTO, MM. Msi
3.TRI MULYO
4.H. SLAMET MOENADI
114 — 72
  • Kesesatan (dwaling) atau kekeliruan ;Keputusankeputusan yang timbul karena mengandung unsurunsur penipuan,kesesatan, paksaan atau penyogokantidaklah lagi merupakan keputusan, danHalaman 135 dari 154 Putusan Nomor: 105/G/2018/PTUN.SBY.dengan demikian dapat "batal atau dibatalkan (literature Peradilan Tata UsahaNegara SF Mabun halaman 55) ;Menimbang, bahwa sedangkan terhadap catatan peralihan Letter Cobjek sengketa lainnya diluar dari pada yang telah dipertimbangkan diatasdalam hal ini Majelis Hakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-10-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI
131 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RBSJ tersebut tidak ada unsurpaksaan, kekeliruan dan penipuan (dwang, dwaling, bedroeg),sehinga perbuatan terpidana/ pemohon peninjauan kembali sesuaifakta di atas jelas terbukti tidak ada niat jahat dan tidak dapatdikategorikan perkara pidana khususnya perkara tindak pidanakorupsi.Bahwa pada saat proses persidangan pertama pemohon peninjauankembali/ terpidana sudah mengajukan eksepsi yang pada pokoknyaadalah bahwa telah terdapat gugatan keperdataan di PengadilanNegeri Rembang, perkara Nomor: 02/
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 77/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 1 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat I : PT INDO KARYA GEMA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
92 — 53
  • No. 77/PDT/2017/PT.SMRpersesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masingmasing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan(dwang), kekeliruan (dwaling)dan penipuan (bedariog), maka akibathukum apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian bataldemi hukumBahwa terhadap pembuatan surat kesepakatan pada tahun 1997antara Penggugat dengan Iswati Sugianto tidak ada surat persetujuandari seorang Komisaris dengan demikian pembuatan SuratKesepakatan pada tahun 1997 sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 PK/Pdt/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, dk vs MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP
159 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JamudaTampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan, adalah suatu perjanjian yang terjadikarena adanya dwaling (kekeliruan) dan bedrog (penipuan) dari penjualHalaman 59 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 59 dari 108 hal. Put.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
284 — 154
  • Bahwa konsep Kekurangan Yuridis dalam pengujiansengketa tata usaha Negara adalah di dalam proses penerbitan sebuahkeputusan terdapat unsur Dwang (paksaan), dwaling (kekhilafan)dan bedrog (penipuan).
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 196/Pdt.G/2017/PN Smn
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat:
JOOTJE MAX SONDAKH Als. JOOTJE
Tergugat:
1.EMANUEL RETINANTO, SH
2.PT. SPORT GLOVE INDONESIA
3.MARK CHRISTOPHER ROBBA Alias MARK
4.CHRISTOPHER CORRY ROBBA,
5.EKA NOOR ASMARA, MBA, AK, DRS, Alias EKA
6.A. Djodi Kwiadji atau Agus Cahyono Alias Agus Alias Djodi
7.PURWIBOWO ADI SETIA
8.LASINI
9.SRI SUMARYANTI Alias YANTI
10.SARONO
11.Surahya
12.SONNY SINGAL, SH
190 — 23
  • Ancaman/paksaan (bedreiging, dwang);2. kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (dwaling);3. penipuan (bedrog); dan4. penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).Mengenai ancaman, kekeliruan dan penipuan, diatur dalam Pasal1322 Pasal 1328 KUH Perdata. Sedangkan mengenaipenyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam KUH Perdata.Penipuan (bedrog). Yang dimaksud dengan penipuan adalahapabila seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuanmenimbulkan kesesatan pada orang lain.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 407/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
NEYSA SABRINA SH
Terdakwa:
HADI WIRAWAN MUSLIM, ST, SH
142 — 57
  • hukum yangdidasarkan kepada kata sepakat mengenai objek tertentu dengan tujuanuntuk menimbulkan akibat hokum ;Bahwa kapan suatu perjanjian itu sah dan mengikat para pihak dan kapandikatakan suatu perjanjian itu dapat dibatalkan (voidable, vernetigbaar)atau batal demi hukum (null and void, nietig) dan mengenai syarat subjektifkhususnya tentang kesepakatan, bagaimana dapat dikatakan dapatdibatalkan, ahli menjelaskan sebagai berikut :Menurut Pasal 1321 KUH Perdata : ada paksaan (dwang), kekeliruan(dwaling
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2014 — Putus : 05-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 02/Pid.Tipikor/2014/PN.AB
Tanggal 5 Desember 2014 — WELEM PUTILEHALAT, SE
77 — 25
  • pleger); (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas PasalpasalTerpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan PadanannyadalamKitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ;Jakarta ; 2003 hal 306 353 ) ;Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuan yang adapada dirinya, kekhilafan (dwaling
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 284/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : NANA SURYANA
Terbanding/Tergugat I : Hj. Odiah Imam Pribadi Almh, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat II : Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat III : H. Ujang Rosid
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Lilis Cuminaningrat
Terbanding/Tergugat V : Hj. Ratna M.S.
Terbanding/Tergugat VI : Indra Rosada
Terbanding/Tergugat VII : Endang Mulyana
Terbanding/Turut Tergugat VII : Drs. H. Asep Suhendar, M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Ebbu Setyabudi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
195 — 115
  • pembatalan.Mahkamah Agung di Indonesia ataupun Hoge Raad di Belanda yangmengakui adanya penyalahgunaan keadaan dalam kasuskasustersebut dan bahwa NBW telah menambahkan = ajaranpenyalahgunaan keadaan sebagai alasan hukum keempat untukpembatalan pernanjian sehingga di dalam NBW dapat diperincialasan pembatalan perjanjian itu, dapat diakibatkan karena ancaman(bedreiging), tipnuan (bedrog), penyalahgunaan keadaan (misbruikvan omstandigheden) berdasarkan Pasal 3: 44 lid 1 NBW dan bisaakibat adanya kesesatan (dwaling
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Putus : 06-02-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 03/PDT.G/2013/PN.Psr
Tanggal 6 Februari 2014 — H. BAMBANG MARIYANTO lawan INDAHWATI
58 — 30
  • November 2012 (vide bukti surat118T.H15) serta Akta Notaris Perjanjian Pengosongan Nomor 1189 tertanggal 12 November2012 (vide bukti surat T.IJ16) yang dibuat di Kantor Notaris YULI ANDRIANI, SH antaraTergugat I dengan Tergugat II telah memenuhi syaratsyarat perjanjian sebagaimana yangdiatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van degenen diezich verbinden), yaitu adanya persesuaian kehendak antara para pihak,bukan karena adanya kesesatan (dwaling
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Putus : 08-10-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 19/Pdt.G/2013/PN-PSP
Tanggal 8 Oktober 2014 — Ir. Hj. AISYAH YULYS NASUTION, Dipl HE (Penggugat), TAMBUNAN HASIBUAN (Tergugat I), SAHERAN (Tergugat II), JAFAR HASIBUAN Alias TK RAYA HASIBUAN (Tergugat III), SUNARDI (Tergugat IV), PANCA TANJUNG (Tergugat V), KHAIRUL EFENDI (Tergugat VI), SLAMET HARIYONO (Tergugat VII), PARMAN HASIBUAN (Tergugat VIII), TUKIMIN (Tergugat IX), SUTOYO (Tergugat X), PAMUSUK HASIBUANT (Tergugat XI), HULUMAN SITOMPUL (Tergugat XII), KASMIR RAMBE (Tergugat XIII), RINSON SILALAHI ( Tergugat XIV), MULLER MANURUNG (Tergugat XV), HARATUA WASHINGTON SIMANJUNTAK (Tergugat XVI), PINTO MANIK (Tergugat XVII), MARULI SIMARMATA (Tergugat XVIII), KHOIRUL SALEH (Tergugat XIX), IMAN HARAHAP (Tergugat XX), TUGIMAN EDY YUWONO (Tergugat XXI), DAKKAL HARAHAP (Tergugat XXII), SULASTRI (Tergugat XXIII), LIGAT HARAHA (Tergugat XXIV), KADDUL SIREGAR (Tergugat XXV), KHOIRUL ANWAR PANJAITAN (Tergugat XXVI), ALI MUSA TANJUNG (Tergugat XXVII), SAKTI HASIBUAN (Tergugat XXVIII), ILYAS SIREGAR (Tergugat XXIX), DARWIS RAMBE (Tergugat XXX), MAKMUR SIREGAR (Tergugat XXXI), AHMAD RAJA HASIBUAN (Tergugat XXXII), IMRON SIMAMORA (Tergugat XXXIII), KAAT (Tergugat XXXIV), SUGIONO (Tergugat XXXV), MUSLIM LUBIS (Tergugat XXXVI), ARIFIN SIMANJUNTAK (Tergugat XXXVII), ALI MUKTI NASUTION (Tergugat XXXVIII), MISDI (Tergugat XXXIX), HAMZAHYA DAMANIK (Tergugat XXXX), MAAS NASUTION (Tergugat XXXXI), SUTIYONO (Tergugat XXXXII), BUPATI PADANG LAWAS Cq CAMAT (Tergugat XXXXIII), ELLY SATYA PUTRI, SH, SpN (Tergugat XXXXIV), IRWANUDDIN, SH, SpN (Tergugat XXXXV)
82 — 124
  • Oleh sebab itu Camat selaku PPAT berhak13.14.15.16.17.53membuat Akta Peralihan Hak sehingga apa yang didalilkan Penggugattidak beralasan menurut hukum;Bahwa penerbitan aktaakta milik Para Tergugat telah sesuai denganprosedur yang berlaku serta tidak ada yang menyalahi aturan sehinggatidak ada alasan Penggugat menyatakan aktaakta tersebut tidak sahkecuali Penggugat dapat membuktikan adanya dwang, dwaling danbedrog;Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti menguasai danmengusahai milik Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1686 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — YANOS SEPTADI
68 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang disuruh hanya sebagai alat di tangan penyuruh,dalam hal ini yang disuruh itu. melakukan tindakan tersebut karenaketidaktahuan, kekeliruan (dwaling). Penyuruh dipidana sebagai petindak,sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsurkesalahan atau setidaktidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat V : ZULKARNAIN NASUTION
Terbanding/Penggugat I : PT. CITRA ASRI NUSANTARA
Terbanding/Penggugat II : PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA
Terbanding/Turut Tergugat XI : TITA FARIDA SEMBIRING
Terbanding/Turut Tergugat IX : Hj. Maryamah Br. Nasution Binti Husin Nasution
Terbanding/Turut Tergugat VII : Muani Nasution
Terbanding/Turut Tergugat V : Nurmizani Nasution
Terbanding/Turut Tergugat III : Istihsanah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat I : H. MUCHRID NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat XVI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI HUKUM DAN HAM RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terbanding/Turut Tergugat XIV : Syahril Sofyan, SH
Terbanding/Turut Tergugat XII : Ade Yulianty
Terbanding/Turut Tergugat X : RAMLI NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Mualimah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat VI : Shamunasti Nasution
Terbanding/Turut Tergugat IV : Nasrullah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat II : SYAHMUDDIN NASUTION
Terbanding/Tu
88 — 88
  • Moeis yang belum pernah dibagi atau dipecahpecah, sehinggasudah seharusnya akte jual beli saham tersebut yang cacat hukum,melanggar hukum adalah batal demi Hukum.Bahwa Menurut Kansil Suatu perjanjian dianggap tidak ada kebebasankehendak apabila terjadi karena : Paksaan (dwang), Kekeliruan, (dwaling),dan Penipuan (bedrog). Ketiga alasan ini sesuai dengan alasan yang adapada Pasal 1321 KUH Perdata Yang menyatakan bahwa.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 April 2014 — Drs.SUMADI,MM bin ATMO DIHARJO
61 — 16
  • sebagai peminjam.Bahwa mengenai uang yang harusnya dibayarkan oleh pejabat ke rekanan tapi kemudiankarena kemudian dipinjam maka lahir perjanjian baru yakni pinjammeminjam (novasi) darisebelumnya perjanjian jualbeli yang sudah selesai.Bahwa apabila suatu perjanjian pinjammeminjam tersebut salah satu pihak menyangkal danpihak lainnya menyampaikan tagihan maka undangundang yang melindungi masyarakatharus menyelesaikan masalah tersebut.Bahwa apabila perjanjian tersebut mengandung usur bedrof (penipuan), dwaling
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
118 — 82
  • Dan para pendamping sama sekali tidakkeberatan atas perbuatan penyerahan uang yang dilakukan tersebut, semuanya sematamata atas inisiatif dankeikhlasan para pendamping sendiri, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamhalini hanyalahkehilapan semu atau Dwaling semu yang sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi siapapunMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 November 2011, yang pada pokoknya tetap dengan
    melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dimaksud dalamdakwaan ketiga ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan ketiga atas diri terdakwa sebagaimana telah diuraikandi atas, maka terhadap nota pembelaan ( pledoi ) yang telah disampaikan oleh p enasihathukum terdakwa yangmenyatakan perbuatan terdakwa menerima uang hanyalah kehilapan ( dwaling
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — EDMON SAIYA
99 — 52
  • pleger); (Vide : Jan Remmelink ;Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasalpasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang UndangHukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal306 353 ) ;Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuanyang ada pada dirinya, kekhilafan (dwaling