diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber DayaHutan);(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal daribahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah;(3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH;(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

pengelola hutanproduksi lestari) sesuai kompetensinya;(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Dan SKSHH dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan HasilHutan) dan yang mengeluarkan adalah GANISPHPL (tenaga tekhnispengelola hutan produksi lestari) yang ditunjuk oleh Perhutani, dan yangmengeluarkan SKSHH adalah kepala TPK (Tempat Penimbunan Kayu)yang mempunyai SIM (Surat Izin Menguji) tenaga tekhnis

Saksi Fogoto Telaumbanua (dituntut dalam berkas perkara lain) diangkatoleh Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTk)berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 645.7/05/K/Dishub/IV/2009tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola DinasPerhubungan Kabupaten Nias Selatan TA.2009;3. Saksi Yefita Gulo, Drs.

Kabupaten Nias SelatanTA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi Fogoto Telaumbanuasesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No.13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi Desman Hulu,selanjutnya datang saksi Sawato Lombu selaku rekanan dan mengambilKwitansi/Tanda Pembayaran dari saksi Desman Hulu kemudian membawaKwitansi/Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi Fogoto Telaumbanuaselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Saksi Fogoto Telaumbanua (dituntut dalam berkas perkara lain) diangkatoleh Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTk)berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola DinasPerhubungan Kabupaten Nias Selatan TA.2009;3. Saksi Yefita Gulo, Drs.

Reskrim, tanggal27 Juli 20101 (satu) lembar surat bentuk timbal balikberwarna putih berukuran kertas Kwarto dariPT Mugi Jalan Glugur By Pass 83A, Phone(061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061tentang Contoh Timbangan PortableElectronic Wheel Load Scale WL 103 danSpesifikasi (Technical Data) yang ada tulisanHaenni diujung sebelah kiri atas dan terdapatgambar Electronic Wheel Load Scale WL 103pada bagian kertas tepat pada posisi sebelahKiri Kertas, yang diperlinatkan oleh PPTK(Pejabat Pelaksanaan Tekhnis

No. 59 PK/PID.SUS/201375)76)77)78)79)80)81)82)PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada PenyidikPembantu;1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CDR700 MByang isinya adalah fotofoto barang timbangan portable, fotofotoserah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK DinasPerhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan BendaharaDinas Perhubungan;1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CDR700 MByang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombudengan

(Spek) ; Membuat dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB)setelah ada penentuan harga permeterfirkan dari KantorDinas Subdikmenjur Pusat pada saat bimbingan tekhnis(Bintek) ; Melakukan bimbingan tekhnis kepada Ketua Tim Pendiri USBSMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping KabupatenLebak Tahun 2007, meliputi' membuat jadwal = pelaksanaanpekerjaan ; Membantu) mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuanpekerjaan pembangunan dan membuat pelaporan tekhnispembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK

IBNUSASMITO sebagai pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping KabupatenLebak Tahun 2007 dengan tanpaterlebih dahulumembahasnyadengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri MalingpingKecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 + maupundengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping KecamatanMalingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, telah melaksanakanpembangunan dengan tidak mencantumkan spesifikasi tekhnis(mutu) seperti keramik dan mutubeton , serta Sdr

Baru) SMKNegeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten LebakTahun 2007 yang meliputi antara lain pembuatan gambar (satu) unit gedung administrasi, yang terdiri dari1 (satu) ruang Kepala Sekolah dan kamar mandi , 1 (satu)ruang guru plus pentri dan kamar mandi, 1 (satu) ruangadministrasi dan keuangan plus pentri dan kamar mandi ; 2 (dua) unit ruang teori / RKB sebanyak 6 (enam)59kelas ; (satu) unit ruang praktek perkantoran serta ruangkamar mandi dan WC; Membuat rencana kerja dan syarat syarat tekhnis

IBNUSASMITO sebagai pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping KabupatenLebak Tahun 2007 dengan tanpaterlebih dahulumembahasnyadengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri MalingpingKecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 + maupundengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping KecamatanMalingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, telah melaksanakan60pembangunan dengan tidak mencantumkan spesifikasi tekhnis(mutu) seperti keramik dan mutubeton , serta

MAK PAR sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danmengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa menunjukkepada terdakwa SYAFARUDIN pgl.

dibawah kekuasaanorang yang melakukan atau yang mengakibatkan barangberada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harusditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilaididalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaanfarmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika,sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 56 (limapuluh enam) butir obat jenis carnophen, dan 15 (lima belas) butir obat jeniscarnophen, berdasarkan Surat Laporan Pengujian NomorLP.Kar.K.17.1369 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DiBanjarmasin tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh DeputiManajer Tekhnis

terdakwa menjual Aquaproof palsu untuk ukuran 4 kg sehargaRp.135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jauh dibawahharga resmi dari agen dan untuk ukuran 1 kg menjualnya dengan hargaRp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) harga tersebut jauh lebih rendahdari harga agen ;Bahwa sebagai seorang pedagang seharusnya terdakwa melakukan surveyharga pasar dari Aquaproof dipasaran, karena tidak mungkin sebagaipedagang menjualnya lebih rendah dari agenBahwa setelah dilakukan pengujian secara tekhnis

bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor DPRDKabupaten Lamongan, atau setidaktidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yangberwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi RIVIANTO,SH.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Abdul Munir, M.M. bersamasama saksi Muniroh,saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyantoselaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudiandigantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selakuKetua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, berupa :1 Menggelembungkan (mark up) biaya perjalanan dinas DPRDKab.Lamongan Tahun Anggaran 2012 tersebut dengan cara mengajukanpencairan anggaran berdasarkan

Abdul Munir, M.M. selaku Pengguna Anggaran padaSekretariat DPRD Kab.Lamongan bersamasama saksi Muniroh, saksi Rivianto selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A,saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksiNIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selaku Ketua Komisi C, saksiSulaiman selaku Ketua Komisi D, telah memperkaya diri terdakwa Abdul Munir atau oranglain yang dapat merugikan keuangan negara

Abdul Munir, M.M. bersamasama saksi Muniroh, saksiRivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyanto selakuKetua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikanoleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selaku Ketua KomisiC, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, berupa :1Menggelembungkan (mark up) biaya perjalanan dinas DPRDKab.Lamongan Tahun Anggaran 2012 tersebut dengan cara mengajukanpencairan anggaran berdasarkan

M.Si selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi MUNIROH selaku rekanan (pemilik CV.

Wiro Yoseph Watken padaintinya menyatakan secara administrasi pembelian Kapal Chargo Kayu KM.Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiPapua Tahun 2004, dan surat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan SuratHal 10 dari 119 hal. Put.

Wiro Yoseph Watken padaintinya menyatakan secara administrasi pembelian Kapal Chargo Kayu KM.Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiPapua Tahun 2004, dan kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Nomor : 552.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada GubernurProvinsi Papua menyatakan bahwa Kontrak yang dibuat antara

AsmatDaci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiPapua Tahun 2004 ;Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada GubemurProvinsi Papua menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara BupatiKabupaten Asmat dengan CV.

Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yangbertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpangdari Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004 dan Surat KepalaDinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB2004tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Gubemur ProvinsiPapua menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara Bupati KabupatenAsmat dengan CV.

Central Mas Elektronika, setelah diteliti ternyatadokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap seharusnya ProyekPengadaan Kapal KM Asmat Daci tidak dapat dibayarkan kepada CV.Central Mas Elektronika karena bertentangan dengan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Papua Tahun 2004, namun oleh Terdakwa pada kenyataannyamemerintahkan saksi Maria Theresia Winarni untuk memperbaiki Kontraknomor

seorang berusahamelepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harusditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomiseseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 142 / Pid.B / 2016/ PN.Kbmyang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomisatau bersifat nilai tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

kKekuasaan atau perbuatanmengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Putusan Nomor 108 K/TUN/20168.Tahun 2012 Pasal 29 Tentang Petunjuk Tekhnis dalam Penegakkan DisiplinPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, karenadengan Termohon Kasasi mengajukan keberatan Administratif, makadisaat itulah akan dijelaskan tentang kinerja dari Termohon Kasasi danyang lainlain.

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksirharganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah

PN.Bgr12kepada Sandi Irawan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaiterdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa Sandi Irawan sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

PT.BJM.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasinyang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalamtingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antaraBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan, beralamat diJalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru,Kalimantan Selatan , sebagai Pembanding semulaTergugat ;Tuan KUSUMAHADI selaku Pengendali Mutu, Tuan MASHUDselaku Pengendali Tekhnis

Paso Nomor188.45/20/V/PMK/2008 tanggal 15 Mei 2008 TentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran pada SubdinSosbud dalam Program Makanan Tambahan Anak Sekolah(PMT AS) dan Pengganti Pembantu BendaharaPengeluaran pada Subdin Kelembagaan dan Pelatihandalam Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desadan Pembangunan Jalan Kantong Produksi dalamProgram/Kegiatan di Lingkungan Dinas PemberdayaanMasyarakat Kab.

Paso Nomor188.45/20/V/PMK/2008 tanggal 15 Mei 2008 TentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Pembantu) Bendahara Pengeluaran pada SubdinSosbud dalam Program Makanan Tambahan Anak Sekolah(PMT AS) dan Pengganti Pembantu BendaharaPengeluaran pada Subdin Kelembagaan dan Pelatihandalam Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desadan Pembangunan Jalan Kantong Produksi dalamProgram/Kegiatan di Lingkungan Dinas PemberdayaanMasyarakat Kab.

Paso Nomor188.45/20/V/PMK/2008 tanggal 15 Mei 2008 Tentang4)5)6)7)8)100Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran pada SubdinSosbud dalam Program Makanan Tambahan Anak Sekolah(PMT AS) dan Pengganti Pembantu BendaharaPengeluaran pada Subdin Kelembagaan dan Pelatihandalam Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desadan Pembangunan Jalan Kantong Produksi dalamProgram/Kegiatan di Lingkungan Dinas PemberdayaanMasyarakat Kab.

adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan termyn 30% danTermyn 46% serta Berita Acara Pembayaran Termyn 30% dan 46% dantanda bukti pajak yang waktu itu lengkap dan saksi tidak melihat fotokemajuan pekerjaan; Bahwa setahu saksi Pengguna Anggaran adalah bapak Agus Sumady,PPTK ibu Ramida, Kontraktor H.Fakhrur Razie tapi saksi tidak kenalorangnya dan hanya tahu nama dari Dokumen yang diajukan untukpencairan dana, konsultan pengawas Subagio,ST tapi pelaksanadilapangan Sukirno Prasetyo,ST dan Pengawas Tekhnis

perubahan designgambar yang menyesuaikan kondisi dilapangan yang diajukan olehpihak kontraktor dalam hal ini Fakhrur Razie yang diurus oleh saksiFirdaus Alamsyah dan Kurniansyah yang disetujui Agus Sumady selakuKepala Dinas, PPTK Ramida, Konsultan Pengawas Sukirno Prasetyo; Bahwa proses pencairan dana adalah pencairan uang muka 20% darinilai kontrak, termyn pertama 30% 18 Juli 2011 sebesar Rp.2.301.600.000,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yangditandatangani oleh PPTK Ramida, Pengawas Tekhnis

pekerjaan yang dilaksanakankontraktor yang tidak ada progress dan tidak sesuai dengan kontrak dansaksi mengetahui laporan pekerjaan sampai 74% yang dikerjakansampai dengan putus kontrak dan anggaran yang telah dibayarkan ataspekerjaan tersebut oleh kontraktor adalah sebesar Rp. 5.226.550.000,setelah dipotong uang muka 20%;Halaman 52 dari 147 Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN Pik14.Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil pemeriksaan dari Inspektoratdijadikan dasar untuk pencairan dana dan kami Tim Tekhnis

dengan menggunakan mesin pancang DroopHummer Engine Diesel dan hanya bisa dilaksanakan saksi sebanyak 36 titikyaitu sebanyak lebih kurang 600 meter atau 94 batang yang masingmasingbatang panjangnya 6 meter setelah dipotong dua dari aslinya denganperubahan nilai kontrak menjadi Rp. 150.000.000, sedangkan sisa dari tiangpancang masih ada dilokasi proyek yang dalam melaksanakan pemancangantersebut saksi hanya dibekali gambar dan pemasangan ada diawasi olehKonsultan Pengawas Terdakwa II dan Pengawas Tekhnis

Penuntut Umum tersebut yangselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadiPembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa danPembelaan Pribadi Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 122 dari 147 Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN PikMenimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Fahrudin BinBakeri keberatan pada halaman 2 alinia 2 mengenai tidak dilibatkannya PPTKRamida,SE yang seolaholah keluar dari system sebagai orang yang palingbertanggung jawab secara tekhnis

bulan Februari tahun2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2012, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lamongan, atau setidaktidaknya di tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersamasaksi RIVIANTO, SH.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

HargaSatuan yang lebih murah, padahal yang sebenarnya mereka tidak pernah menerimanya karenabiaya transportasi dan penginapan telah diterima oleh saksi Muniroh pada saat pembagian uang dimasingmasing ruang rapat alat kelengkapan dewan, sehingga terdakwa Achmad Fatchur danseluruh anggota Komisi B lainnya menguasai selisih antara Harga Satuan dikurangi Harga Paket..16wane Bahwa perbuatan terdakwa Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, bersamasama saksiMuniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bahwa perbuatan terdakwa Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, bersamasama saksiMuniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Ir. H.

bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Desembertahun 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor DPRDKabupaten Lamongan, atau setidaktidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenangmengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi RIVIANTO, SH.M.Si selaku PejabatPelaksana Tekhnis

daerah DPRDKab.Lamongan (termasuk terdakwa dan seluruh anggota komisi B lainnya), seolaholah merekamasingmasing telah menerima biaya transportasi dan penginapan, padahal yang sebenarnyamereka tidak pernah menerimanya karena biaya transportasi dan penginapan telah diterima olehsaksi Muniroh pada saat pembagian uang di masingmasing ruang rapat alat kelengkapan dewan.wenee Bahwa perbuatan terdakwa Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, bersamasama saksiMuniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis