Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahan penyertaan penyerahan penyesuaian pengesagan penyehatan penyesawan penyebaran penyipatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
HAZMI AZHARI, S.Pd
107 — 69
  • Terdakwa melakukannya dengan cara :penyembunyian kenyataan (concealment of facts), pelanggaran kepercayaan(breach of trust), pengelakan peraturan (illegal circumvention), penyesatan(misrepresentation), manipulasi, akalakalan (subterfuge) dan kecurangan(deceit).
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 60/Pid.B/2011/PN-BK
Tanggal 27 Maret 2012 — Ridwan Bin Abdul Muin
99 — 23
  • ,M.H, (dalam Makalahnya berjudul Overheidsbeleid Dalam Tindak Pidana Korupsi Hal.10) menjelaskan, agar tidak terjebak pada parameter apakah masuk kedalam hukumadministrasi atau hukum perdata, maka perbuatan yang masuk kategori penyalahgunaankewenangan haruslah mengandung unsurunsur yang bernuansa: kecurangan (deceit),manipulasi atau penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (brech of trust),akalakalan (subterfuge) atau pengelakan peraturan (illegal circumvention);Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
FEDRYAN ARIESANDI HERMANSYAH, S.Pd
114 — 82
  • Terdakwa melakukannya dengan cara :penyembunyian kenyataan (concealment of facts), pelanggaran kepercayaan(breach of trust), pengelakan peraturan (illegal circumvention), penyesatan(misrepresentation), manipulasi, akalakalan (subterfuge) dan kecurangan(deceit).
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Putus : 31-07-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 120/Pdt.G/2011/PN.Dpk
Tanggal 31 Juli 2012 — Dra. NOES SOEDIONO ; Ny. ANDARA LUKITASARI,dkk vs . AGUNG HARI PURNOMO, ; ADIL PRANADJAJA, SH.,dkk
330 — 309
  • SOEDIONO dan Penggugat I Dra.NOES SOEDIONO, dan perbuatan Tergugat II SITI MUNAYAN tersebutadalah perbuatan seorang maklar atau perantara jual beli tanah yangmelanggar hukum serta penyesatan terhadap hukum positif, terutamaketentuan dalam Hukum Pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan perbuatanperbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat II SITI MUNAYAN yangbertindak seolaholah sebagai Kuasa sah dari Ir. AlmarhumSOEDIONO melakukan Ikatan Jual Beli dengan Tergugat I Ir.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terdakwa:
HILDA MILA
142 — 111
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya yang berjudul AsasAsas Hukum Pidana (hal. 108109)dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalahsemua bentukbentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal56;Pasal 55(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 11-09-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 840/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
1.I KETUT DANTRA
2.NI MADE SONTRING
Tergugat:
1.FX JAN ANDREAN DENNIS
2.NOTARIS NI LUH GEDE PURNAMAWATI, SE., SH., M.Kn
3.SUHARTINI
4.LI ANI
5.I DEWA PUTU BUDIASA
6.MUNFARIDA
7.NI WAYAN DJANI
8.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
216 — 122
  • tetapharus dianggap benar, namun seharusnya Notaris dalam menjalankan tugasnyatetap harus mentaati segala ketentuan dalam Undangundang Jabatan Notarisagar aktaakta yang dibuat tidak cacat hukum;Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka terbukti akta a guo memiliki Kausa yang tidak sahih sehinggatidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana ketentuan Pasal 1320KUHPerdata;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1449 KUHPerdata,Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 103/Pid.B/2014/PN Pbg
Tanggal 4 Nopember 2014 — DWI AMILONO, SH. Bin ASREB
147 — 31
  • Unsur unsur Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP adalah denganmenggunakan salah satu atau beberapa sarana yangdisebutkan secara limitatif dalam pasal 55 ayat (1) ke2KUHP, yaitu :e kekerasan ; menjanjikan sesuatu ;e menyalahgunakan kekuasaan / martabat ;e memberi sesuatu ; ancaman kekerasan ;e penyesatan ;e memberi kesempatan ;e memberi keterangan ; memberi daya upaya ;b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 11-10-2012 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 460/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 26 Februari 2014 — REN SHUAI, Komisaris PT. NEWGOLD MELAWAN PT. ENJEKA FERRONUSA
172 — 59
  • gugatan tersebut adalah sebagai berikut:e Bahwa PENGGUGAT tertarik masuk sebagai pemegang saham TERGUGAT IIsetelah diajak oleh direksi TERGUGAT II oleh karena TERGUGAT II selaku pemegangsaham terbesar atau sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) lembar saham padaTERGUGAT I yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dikeluarkanoleh Bupati Minahasa Tenggara dengan lahan...e Majelis Hakim yang terhormat dan bijaksana, pernyataan PENGGUGATtersebut tidaklah lain daripada kebohongan dan penyesatan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2020 — - Ir. M.RUSDI NASUTION
292 — 129
  • Tetapi seseorang tidak dapat dimintaipertanggung jawaban atas perintah dari orang lain karena perintah itubisa saja ada penyesatan maka apabila ada penyesatan yang menyuruhmelakukan itulah yang harus bertanggung jawab;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.3 (tiga) lembar Laporan Singkat Komisi IV DPR RI (Bidang Pertanian,Linkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan Perikanan, serta Pangan)tanggal 14 September 2015 dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanianmembahas RKAK
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 16 /Pdt.G/2014/PN.Bky
Tanggal 26 Nopember 2015 — Perdata - Momonus Dkk sebagai Penggugat Lawan - 1. PT Ledo Lestari sebagai Tergugat 1 - 2. Bupati Bengkayang sebagai Tergugat 2
199 — 266
  • Tergugat I melihat banyak sekali dalil penyesatan yang yang telah disampaikan oleh Para Penggugat tentang batas dan kepemilikan atas tanah garapanyang diakui Para Penggugat adalah milik Para Penggugat.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
Drs.H. MUKHIDIN bin WAHID
90 — 18
  • Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinyamemperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.Bahwa Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pembuat (dader)sesuatu perbuatan pidana:Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN.SmgKe1: Mereka yang melakukan (plager), yang menyuruh lakukan (doen plegen),dan yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;Ke2: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancamanatau penyesatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Suharja, SH.
Terdakwa:
1.NASRI BANKS Bin MUKHTAR YUSUF USMAN
2.RD. RATNANINGRUM, BMA Binti RD. SULAEMAN alias HIM RATNANINGRUM WIRANATADIKUSUMA SILIWANGI ALMISRI
3.KI AGENG RANGGASASANA
393 — 267
  • lokal dan jelas apayang dipaparkan oleh Terdakwa3 Ki Ageng Ranggasasana melalui mediasosial Bahwa dengan munculnya Sunda Empire tersebut nama Sunda terasamenjadi tercoreng, dipermalukan dan mencemari Sunda dan banyak wargayang resah atas ulah Sunda Empire tersebut Bahwa karena tidak bisa membuktikan kebenaran keyakinannya jelas,Sunda Empire adalah kebohongan yang terstruktur, dan dengan viralnyaSunda Emoire melalui media sosial dan televisi, dikhawatirkan akanHal 42 dari 139 Xmembawah pengaruh penyesatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 31-10-2016 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 770/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Agustus 2017 — PT BERCA MANDIRI PERKASA Lawan PT Sarana Mitra Luas
211 — 275
  • Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.Dimana atas tindakan penyesatan tersebut, maka Tergugat Rekonpensidapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda palingbanyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah sebagaiamana ketentuanPasal 62 Ayat 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen ;10.Bahwa Tergugat Rekonpensi yang dalam Gugatan Konpensi a quo tidak11mendasarkan ketentuan penetapan kurs konversi yang diatur dalam SuratPerjanjian Jual Beli dan sebaliknya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 26 Juni 2012 — K.H.NURUL HUDA,MA Bin M.SAKDULLAH.(TERDAKWA1) ; MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H.HUFRON tersebut (TERDAKWA 2)
64 — 23
  • awalnya dinilai terlebih dahulu melaluiadministratif apakah ada kerugian negara, apabila ditemukanadanya kerugian negara pilihannya yaitu apakah diselesaikansecara admmnistratif atau diselesaikan secara pidana.Bahwa kerugian negara dapat timbul karenakelalaianadministrasi yang dapat diselesaikan secara admunistratif,namun apabila ada dugaan perbuatan melawan hukum makaharus diselesaikan berdasarkan Hukum Pidana.Bahwa dalam Keputusan Tata Usaha Negara yangmengandung elemen kecurangan, akalakalan, penyesatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Mei 2019 — HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG >< TEDDY TAN ; DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
980 — 615
  • Bahkan ataspendaftaran dan/atau peredaran Merek Tergugat Yang Disengketakantersebut dapat mengakibatkan kekeliruan atau penyesatan dalammasyarakat, yang mana secara tidak langsung juga menimbulkan kerugianbagi Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugatyang telahdidompleng atau dijiplak tersebut.Niatan mana kiranya tidak dapat dipungkiri lagi karena Tergugat tidak perluusaha yang ekstra keras lagi di dalam memasarkan produknya khususnyadalam memperkenalkan merekmereknya mengingat Merek HUGO
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-03-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 18 Maret 2016 — Drs. AGUS SUBIYANTO, MA ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
48 — 21
  • Dalam Pasal 55 KUHPidana diberikan batasan terhadap daya upaya terjadinya suatu pembujukan, yaitu:memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, memakai ancamanatau penyesatan, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.Bahwa benar sehubungan kasus posisi tersebut yang menjadi pelaku utamanya adalah CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1503 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Mei 2016 — MAHLIANA
91 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kedaerahan dapat saja diaturdalam sebuah Peraturan Gubernur, yang mengatur teknispemberian sebagai sifat kehatihatian yang diwujudkan dalamsebuah tindakan verifikasi, apabila pelanggaran sebuahPeraturan Gubernur yang notabene merupakan peraturan untukmenjalankan peraturan perundangundangan yang lebih tinggiderajatnya adalah merupakan pelanggaran administrasi dansekaligus merupakan pelanggaran asas kehatihatian yangberhubungan dengan asas motivasi, sifat tidak hatihati dalamkonteks ini merupakan upaya penyesatan
    Dalamkonteks hukum administrasi, maka makna melawan hukum dapatjuga diartikan sebagai melawan hukum dalam pengertian hukumpidana, apabila kebijakan tersebut yang masuk kategori hukumadministrasi mengandung unsur penyesatan dalam pengambilankeputusan administrasi tersebut atau produk hukum administrasitersebut dapat dibuktikan mengandung criminal mind, sehingganegara dirugikan atau terdapat penyalahgunaan wewenang.
    Jadi,produk hukum administrasi tersebut tidak boleh melanggarundangundang lain serta asas kepatutan dan proporsionalitas;Bahwa suatu kebijakan administratif dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau menjadi ranah hukum pidanadapat dilihat dari apakah kebijakan administratif tersebut terjadimisreading atau upaya penyesatan untuk melakukan sebuahpelanggaran dan perbutan yang melampaui kewenangan;Bahwa seorang pejabat publik harus menganut asasasashukum, yaitu asas kehatihatian, tidak diaturoun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 24-01-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1122 K/PID/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — LIDYA WIRAWAN alias LIDYA, FRANCE NOVIANUS
146 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FRANCE NOVIANUS pada bulan September 2011 sampaidengan bulan Mei 2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2011 sampai dengantahun 2015, bertempat di Kelapa Gading, Jakarta Utara atau tepatnya di depangerbang Perumahan Gading Mansion, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atausetidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memberi atau menjanjikansesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengankekerasan, ancaman atau penyesatan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. DIRWAN, SH Alias DIRWAN MAHMUD
286 — 176
  • Pasal 55 KUHP mengatur bahwa;(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan;2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatudengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengankekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan.(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkansajalah yang diperhitungkan
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 10-12-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Mjl
Tanggal 15 April 2014 — 1.H.ENTIS SUTISNA bin KAYAN 2.GUGUN GUNARI, ST bin IHIN SOLIHIN
95 — 12
  • Istilahmenggerakkan atau menganjurkan ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasioleh Pasal 55 ayat (1) bagian I KUHPidana yaitu dengan cara memberikan ataumenjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan, berbeda99 66dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum,karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yangdibujukkan kepadanya.Tanggungjawab