,BOENGSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selaku10Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwasaksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kreditdikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK IIIsebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan suratpenawaran putusan kredit (SPPK) Nomor B 1399 KWXIV/ADK/02/2012tanggal 23 Februari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjamanmenjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan

,BOENGSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selakuKomisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwasaksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kreditdikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK IIIsebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan suratpenawaran putusan kredit (SPPK) Nomor B 1399 KWXIV/ADK/02/2012tanggal 23 Februari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjamanmenjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan

dibuatdihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUKselaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selakuDirektur PT.BOENGSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.BoengsuDjaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telahmelakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukanPELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK)Nomor B 1399

No. 1407 K/Pid.Sus/2015melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukanPELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III Sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (GPPK)Nomor B 1399 KWXIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Februari 2012 plafond kreditRatna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapanbelas miliar rupiah).Adapun agunan yang ditarik olen saksi Ratna Dewi adalah berupa:1.

SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUANMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI"JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAKMENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA KARENAPERTIMBANGAN MAJELIS) HAKIM TELAH DIDASARKAN PANDAPEMAHAMAN YANG KELIRU MENGENAI PENGERTIAN TUGAS DANFUNGSI TIM VERIFIKASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SURAT MENTERIKESEHATAN RI NOMOR : 1399/MENKES/IX/2003 DAN LAMPIRAN SURATKEPUTUSAN RI NOMOR : 553/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PETUNJUKTEKNIS PROGRAM KOMPENSASI

Dan saksi Dra.INDRAWATI),khususnya tidak memahami/ salah mengerti tugas dan fungsi Tim Verifikasisehingga salan dalam penerapan hukumnya terhadap isi Surat MenteriKesehatan RI Nomor : 1399/MENKES/IX/2003 dan Lampiran Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 553/MENKES/SK/IV/2003 Tentang PetunjukTeknis Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinyakBidang Kesehatan (PKPSBBM BIDKES) khususnya yang mengatur tentangtugas dan fungsi Tim Verifikasi/Pengendali, bahwa dikatakan sebagai berikut

Alwi Nomor 99,Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 1399/1431.74600/V1I/2015,tanggal 5 Juni 2015;PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), tempatkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1,Bandung, diwakili oleh EDI SUKMORO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur PT. Kereta Api Indonesia(Persero);Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. AGUNG FATAHILLAH, S.H.;2. FENNO FARYANTO FAISAL, S.H.;Halaman 1 dari 46 halaman.

Abedneg, sesuai Akta Perkawinan yangdikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung,tanggal 22 Januari 1962, No.668/1956;2) Jacobus Aan Abednego, lahir di Bandung tanggal 31 Januari1958, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan olehPegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung, tanggal 13November 1965, No.259/1958;3) Debora Debby Abednego, lahir di Bandung pada tanggal 10Juli 1961, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkanPegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung, tanggal 22Januari 1962, No.1399

Siti Nona dinyatakan menang sesuai dengan keputusanhukum tertanggal 31 Januari 1979 M/3 Rabiul awal 1399 H, No. 04/1979 dan keputusantersebut sekarang telah berkekuatan tetap;5 Bahwa begitu juga pada tanggal 201 Juli 1987 Nasrun Bugis bersediamemperbuat surat perjanjian kepada Amir Husin yang berbunyi sebagai berikut: "Sayayang bertanda tangan di bawah ini Nasrun Bugis menerangkan dengan sebenarnya danberjanji: bahwa saya bersedia membongkar bangunan rumah di atas tanah milik AmirHusin Tanjung, apabila

Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita Batam (UWTO) Nomor:1399/F/PL/XII/1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi(HPKP) dimana Nota Penyetoran Tunai Uang Wajib Tahunan OtoritaBatam dari Penyetor AHMAD MIPON kepada TURUT TERGUGAT melalui Bank Bumi Daya Cabang Batam. (d.) Fatwa Planologi Nomor:351/FPREN/IX/2000, Tanggal 27 September 2000 atas namaHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) sesuai titikkoordinattersebut dibawah ini:Lokasi 1A.

TIARA MANTANG atau Hak Pengelolaan Lahan (HPL)atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha KecilPribumi (LSMHPKP) yang diketuai oleh AHMAD MIPON, bukan kepadaHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi Pimpinan TERGUGAT (Hadislani);Halaman 69 dari 152 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Padt.G/2018/PN Btm14.15.16.17.18.Bahwa dalam dokumen yang didalilkan oleh TERGUGAT dari mulai IzinPrinsip (IP) Nomor: 334/IP/KA/X/1999; Penetapan Lokasi (PL) Nomor:9904868; Faktur UWTO Nomor: 1399/F/PL/XII/1999; Fatwa

berkedudukan di Batam, Pertokoan Puri Brata Indah H3, yangAnggaran Dasarnya didirikan dengan akta Tertanggal 1 September 1999Nomor 9 dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH Notaris di Batam,dimana disebutkan bahwa Badan pengurusnya diwakili oleh AHMADMIPON, SE selaku Pengusaha bertempat tinggal di Baloi Blok II RT/RW:002/001, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Batam Timur dalamjabatannya selaku KETUA UMUM.Bahwa PENGGUGAT dapat membuktikan pembayaran Faktur UangWajib Tahunan Otorita Batam Nomor: 1399

Nomor 3815 K/Pdt/2016Agung Nomor 1399 K/Pdt/2013 masih dalam proses pemeriksaan kasasi diMahkamah Agung, yang diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi:NY. Tjutju Supriatin, Ny. Emma Rostina dan Didik Ginanjar (Para ahli warisalmarhumah Ny. Suryati);Bahwa dari faktafakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugatsebagai pemilik yang sah atas tanah Hak Milik Nomor 338/Kel.Balonggede, luas429 m?

Polisi D 1399 ZN, sebagai sita jaminan.Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas 1A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan kedua belahpihak yang berselisih hadir kemuka persidangan ;Halam 91 dari 100 halaman, perkara Nomor 104/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgMenimbang, bahwa untuk kepentingan pihak Tergugat datang menghadapKuasanya 1. MOCHAMAD SOLEH, S.H.,M.H., dan 2.

D 1805 ACE, Xenia Hitam No.Polisi.D 1399 ZN, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugatterhadap upah mogok kerja tanggal 21 Januari 2014 dan upah selama tutupperusahaan tanggal 22 Januari 2014 sampai 05 Februari 2014 tidak dikabulkan, makapermohonan peletakan sita jaminan haruslah ditolak;Halam 143 dari 100 halaman, perkara Nomor 104/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgMenimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, makacukup alasan bagi Majelis menyatakan Gugatan para Penggugat

MohonMajelis Hakim Agung Yang Mulia, berkenan untuk menjadikan pedoman yakniketentuan Pasal 1399 KUHPerdata paragraf pertama, yang menyatakan:Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayarandilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunas utang yangpada waktu itu paling perlu dilunasi debitur di antara utangutang yang samasama dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunasanutang yang dapat ditagih lebin dahulu daripada utangutang lainnya,Halaman 27

Saleh ;: Girik / C Nomor 1399, Persil 3.b,D.S Il Desa Pejuang, atasnama H. Romlah bt. H. Usman :: Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Tahun Pajak1990, tanggal 27 Nopember 1989, atas nama H.Romlah bt. H. Usman ; : Girik / C Nomor 294, Blok 3.a,D.S Il Desa Pejuang, atasnama H. Ayub ; Hal. 79 dari 98 hal. Put.

Bank Negara Indonesia(Persero) Tok Berkedudukan dan Berkantor Pusat diJakarta, hak tanggungan ini diberikan untuk menjamin26.27.28.61pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.8.339.560.000,(delapan milyar tuga ratus tiga puluh sembilan jutalima ratus enam puluh ribu rupiah), disertai denganlampiran Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 668/XII/2007 , diberi kode (T25) bukti tersebut sesuaidengan aslinya ;Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor.1399/2008, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar,Pemegang

135123 19rsid13513950rsid13517564rsid 13518023rsid13518747rsid13521782rsid13527179rsid13531479rsid13566957rsid 13567289rsid 13593453rsid13632252rsid13708576rsid137 1368 1rsid 137207 1 1rsid13721295rsid 13723390rsid13764926rsid13775463rsid 1377887 8rsid 137841 10rsid 137843 1 2rsid 13789543rsid13790687rsid13793664rsid13835523rsid 138385 1 0rsid13840348rsid13844309rsid13850311rsid13850369rsid13855436rsid13901734rsid13905435rsid13908760rsid 13923493rsid13964247rsid13965 149rsid13973889rsid13980243rsid 1399

Aceh Timur)2) SPPD No. 1399/090/2011, TMT 2 3 Mei 2011, an. M. Helmi Ridha3) SPPD No. 1683/090/2011, TMT 21 22 Mei 2011, an. M. Helmi Ridha4) SPPD No. 676/090/2011, TMT 18 19 Mei 2011, an. M. Helmi RidhaF. Dedi Suhendri (Supir Pool Bag. Umum Sekda Kab. Aceh Timur pada saat itu)sebanyak 6 (enam) lembar SPPD dengan rincian ; SPPD No. 1625/090/2011, TMT 13 14 Mei 2011, an. Dedi Suhendri1) SPPD No. 2817/090/2011, TMT 27 28 Juli 2011, an.

dihadapan Notaris Drs ZARKASYINURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.LBOENGSU DJAYA dan AIDILHUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkanbahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakantelah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah).Bahwa sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399

Boengsu Djaya,dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikanAgunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerjaKMkK III sebesar Rp 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah). sesuai dengan surat penawaranputusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 KWXIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18 .000.000.000, (delapan belas milyar rupiah).Adapun agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa :1

BOENGSU DJAYA dan AIDILHUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana di dalam akta ini telah disebutkanbahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakantelah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah).Bahwa sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 KWXIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp18 .000.000.000, (delapan belas milyar rupiah).Adapun

Boengsu Djaya, dalam aktaini telah disebutkan bahwa Ratna Dewi telah melakukan penarikan Agunan / JaminanKredit karena telah melakukan pelunasan kredit modal kerja KMK III sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), sehingga sesuai SPPK Nomor : B 1399 KWXIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 kredit Ratna Dewi menjadi Rp18 .000.000.000, (delapan belas milyar rupiah) ;Bahwa agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa tanah dengan SHM No :10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 dan SHM No

BOENGSU DJAYA dan Aidil Hudri selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimanadi dalam akta ini telah disebutkan bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK IIIsebesar Rp 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusankredit (SPPK) Nomor : B 1399 KWXIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafondkredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18 .000.000.000, (delapan belas

Pangdam III/Siliwangiselaku Papera Nomor Kep/1398/XI/2020 tanggal 20 NopemberMemperhatikan :Hal 2 dari 84 hal Putusan Nomor 17K/PM.IIO9/AD/I/2021MendengarMemperhatikan :1.2020.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangselaku Papera Nomor Kep/1400/X1I/2020 tanggal 20 Nopember2020.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangselaku Papera Nomor Kep/1397/X1I/2020 tanggal 20 Nopember2020.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangselaku Papera Nomor Kep/1399

Nomor Kep/1398/X1I/2020, Kep/1400/XI/2020, Kep/1397/XI/2020,Kep/1399/X1/2020 tanggal 20 Nopember 2020.: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diripara Terdakwa merupakan tindak pidana relatif/jabatan (bukan delikaduan) yaitu delik yang dapat dituntut atau diadukan dari pihak yangyang melihat, menangkap atau mengatahui tindak pidana yangdilakukan sebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang HukumPidana.: Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebin dahulu Majelis Hakimakan

Fotokopi Surat Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1399/Pabahanan, Terdaftar atasnama : HAJI JUHRANSYAH, Surat UkurNomor : 00661/Pabahanan/2020 Tertanggal 15 Oktober 2020 denganluas 2,925 M2, bermeterai cukup dan dinegazelen di Kantor Pos, tidakdicocokkan dengan surat bukti aslinya, diparaf dan diberi tanda PR/TK1;2.

Berupa 1 (satu) Rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dandilegalisir tidak dicocokkan dengan aslinya, berupa Sertipikat Hak MilikNomor : 1399 Desa Pabahanan, Terdaftar atasnama HAJI JUHRANSYAHberdasarkan Surat Ukur Tanggal 15 Oktober 2020 Nomor00661/Pabahanan/2020 dengan luas 2.925 M2. Bukti ini membuktikanbahwa benar Tanah tersebut adalah Hak Milik H. Juhransyah, bukti tersebutdiberi tanda bukti PR/TK 8;9.

Bahwa bukti T.8 berupa fotokopi dari fotokopi berupa SertifikatHak Milik Nomor 1399, Desa Pabahanan, terdaftar atas nama HajiJuhransyah berdasarkan surat ukur tanggal 15 Oktober 2020, NomorHalaman 168 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih00661/Pabahanan/2020, dengan luas 2.925 m persegi, namun dalam halini Para Penggugat menolak bukti T.8 tersebut dengan alasan bahwabukti T.8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak menghadirkanaslinya, namun tidak membantah secara langsung mengenaikeberadaan

Bahwa bukti T.20 berupa fotokopi dari asli Surat Informasi StatusKepemilikan Terakhir Seritifikat Hak Milik Nomor 1399, 1400, 1401, 1402,882 dan 1788 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,Provinsi Kalimantan Selatan, namun dalam hal ini Para Penggugatmenolak bukti T.20 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.20 berupasurat pernyataan yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basrimeninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan

TDP. 283326500313 tanggal 19 Februari 2004.3 Surat dari Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi JawaTengah No. 518.4/1399/06 tanggal 23 Agustus 2006 tentang PenilaianKesehatan KSP/USP yang menyatakan Kospin Syariah Karanganyarmendapat predikat Cukup Sehat.4 Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Kospin Syariah Karanganyar yang dikeluarkan olehDinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah denganpredikat "Cukup Sehat.5 Laporan Hasil Pemeriksaan

2006 perihal DataLembaga (1 lembar);4 Foto copy surat dari Lembaga Keuangan KospinSyariah kepada Deputi Bidang PembiayaanKementrian Negara Perumahan Rakyat di JakartaNomor: 133/KS/XI/2006 tentang Kesanggupansebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan10111213KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta namanamaPengajuan KPRS KJKS Kospin Syariah sebanyak676 orang (13 lembar);Foto copy surat dari Kepala Dinas PelayananKoperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah kepadaPengurus Kospin Syariah Karanganyar Nomor:518.4/1399

No. 2367 K/PID.SUS/2013166505152535455565758596061Kospin Syariah Karanganyar No: 057/W.01/II/2006 tanggal 17 Februari2006.Fotocopy Surat Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil MenengahPemerintah Provinsi Jateng tanggal 23 Agustus 2006 No: 518.4/1399/06perihal Penilaian Kesehatan KSP/USP.Fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Koperasi tanggal 28 Agustus 2006.Fotocopy Sertipikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam(KOSPIN) tanggal 22 Juni

Desember 2006 perihal Data Lembaga (1 lembar)Foto copy surat dari Lembaga Keuangan Kospin Syariah kepada DeputiBidang Pembiayaan Kementrian Negara Perumahan Rakyat di Jakarta Nomor:133/KS/XI/2006 tentang Kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta namanama PengajuanKPRS KJKS Kospin Syariah sebanyak 676 orang (13 lembar)Foto copy surat dari Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM ProvinsiJawa Tengah kepada Pengurus Kospin Syariah Karanganyar Nomor:518.4/1399

dalampelaksanaan perceraian menurut Syariat Islam sehingga talak yangdilakukan di hadapan sidang pengadilan agama merupakan salah satualternatif mempraktekkan Syariat Islam yang benar dan sekaligus dapatmenggugurkan kebiasaankebiasaan talak yang tidak sesuai denganSyariat Islam;Bahwa talak yang sah itu tidak bisa diucapkan di sembarang waktu,tempat dan keadaan, sebagaimana halnya pernikahan, perceraian punada adab dan rukunrukunnya sebagaimana pendapat Ahmad alGhondur dan Ibnu alQoyyim:Lois dai Y ail UY 1399

tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan Nomor urut 17.6 berupa: 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan TahunAnggaran 2017 Penyusunan Standar Satuan Harga Semester I Bidang Aset;

18.Nomor urut 18.1 berupa: 1(satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 sampai dengan Nomor urut: 3(tiga) lembar Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1399

jabatan strukturaleselon II dalam lingkup pemerintah Kota Makassar tanggal 12 Februari2015 sampai dengan Nomor urut 17.6 berupa: 1 (Satu) berkas LaporanKegiatan TahunAnggaran 2017 Penyusunan Standar Satuan HargaSemester Bidang Aset;18.Nomor urut 18.1 berupa: 1(Satu) berkas Dokumen Peraturan WalikotaMakassar Nomor 67 tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017sampai dengan Nomor urut: 3(tiga) lembar Keputusan WalikotaMakassar Nomor : 1399

Umum Setda Kabupaten Aceh Timur);2) SPPD Nomor 1399/090/2011, TMT 2 3 Mei 2011, a.n. M. HelmiRidha;3) SPPD Nomor 1683/090/2011, TMT 21 22 Mei 2011, a.n. M. HelmiRidha;4) SPPD Nomor 676/090/2011, TMT 18 19 Mei 2011, a.n. M. HelmiRidha;. Dedi Suhendri (Supir Pool Bag. Umum Sekda Kabupaten Aceh Timurpada saat itu) sebanyak 6 (enam) lembar SPPD dengan rincian;1) SPPD Nomor 1625/090/2011, TMT 13 14 Mei 2011, a.n. DediSuhendri;2) SPPD Nomor 2817/090/2011, TMT 27 28 Juli 2011, a.n.