Ditemukan 14118 data
41 — 26
Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa KASMAD ALS AYUNG BIN TAMPEK KING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
34 — 20
Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa WAWAN BIN BASTARI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
25 — 16
Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Darurat Tahun 1951, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;M E N G A D I L I :1. Menyatakan terdakwa ANGGI GUSTIAWAN Bin ERFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
45 — 27
Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa SRI REJEKI BINTI SLAMET RIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
ANDI MANOPO HARMAN
Termohon:
Satuan Reskrim Polres Halut
105 — 357
MENGADILI:
- Menolak Permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan hukum Termohon sejak proses tertangkap tangan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;
YAKUB
Termohon:
KEPOLISIAN RI POLRES BOGOR UNIT RESKRIM
105 — 63
Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;
M E N E T A P K A N
- Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ;
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Praperadilan sebesar Nihil ;
107 — 12
Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I :1.Menyatakan terdakwa BASLIN BIN MATCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
41 — 33
Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA BIN MASHUL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
RACHMAD KURNIAWAN BIN MOH. HEMI
81 — 10
KUSNAN ARIFIN
Termohon:
Kepolisian Resor Kota Serang Cq. Unit satu Pidum Satreskrim Resor Kota Serang
13 — 6
Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII /2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
MENGADILI:
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
22 — 10
Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;M E N G A D I L I :1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRIK APRIYANTO Bin SUNARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
I GUSTI PUTU MULYA GANA
Termohon:
Kepala Kantor Wilayahn DJP Banten
45 — 17
Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
81 — 2
Zainal Akmal, SH
Terdakwa:
NURFIDA BINTI MUHAMMAD
28 — 6
Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENETAPKAN:
- Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lgs, atas nama terdakwa NURFIDA BINTI MUHAMMAD kepada Penuntut Umum;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;
49 — 24
Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 917/Pid.B/2014/PN.Pbr tanggal 18 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
MUHAMMAD FADLY LUBIS Alias FADLI
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kapolda Sumatera Utara Cq.Kapolres Langkat Cq Kasatreskrim Polres Langkat
20 — 13
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 jo Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Putusan MK No. 102/PUU/XIII/2015, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI:
- Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
FANNY ISMAIL BOBERO
Termohon:
Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia Cq Kepala BNN Prov. Malut Cq Kepala BNN Kab Pulau Morotai
218 — 99
MENGADILI :
- Menolak Permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan hukum Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Pengeledahan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar
116 — 46
Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;Mengadili :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 93/Pid.B/ 2018/PN Tpg tanggal 5 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,
61 — 26
Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut; MENGADILI :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Prp tanggal 12 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut ;- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar
58 — 39
Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 193/Pid.Sus/2015/PN.Prp tanggal 26 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar