/PTSP/SP/2018 tanggal 31Desember 2018;b. Izin Lingkungan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulsel Nomor:8/M.02b.P/P2T/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Izin LingkunganRencana Kegiatan Pembangunan PLTU Takalar 2x100 MW dan telahdikeluarkan Izin baru) melalui Keputusan Gubernur Sulsel Nomor14/M.02a./PTSP/SP/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang IzinLingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Takalar 2x100 MW;c.

tanggal 2September 2020;Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan TurutTergugat III mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 September 2020;Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidakmengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Penggugat mengirimkanSurat Pencabutan Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sbg tertanggal 19 Oktober 2020melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan GugatanNomor 59/Pdt.G/2020/PN Sbg tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikirimkan olehPenggugat pada tanggal 21 Oktober 2020 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 2Desember 2020 oleh Penggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1Desember 2020 tentang Permohonan Para Penggugat untuk mencabutgugatan;6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 175/PENHS/2020/PTUN.Sby tanggal 03 Desember 2020 tentang Hari danTanggal Persidangan yang terobuka untuk umum;7.

Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkanHalaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 56/G/2020/PTUN.JPRTergugat mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTolikara Nomor : 02 /KPTS /DPRD TLKR/PIMP/2020 Tentang PenetapanJumlah Fraksi DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2020, Tanggal 29 September2020;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutangugatan dalam perkara dengan Register Nomor: 56/G/2020/PTUN.JPR padatanggal 30 Desember 2020, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/130/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos Security 1, tanggal 24 September 2017;8. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/127/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang obat dan racun, tanggal 24 September 2017;9. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/128/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal 24 September 2017;10. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal 24 September 2017;11. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/129/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24 September 2017;12. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/131/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess, tanggal 24 September 2017;13. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/132/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan gudang pupuk, tanggal 24 September 2017;14. 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 218 tanggal 13 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan , seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi kepada PT. DSSP;15.

dalam berkas perkara ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor163/Pdt.G/2019/PN.Dpk, tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari dan tanggalpersidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 ;Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, Penggugat telahmengajukan Surat Pencabutan berkas perkara Perdata yang disampaikan memlauiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

., melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PengadilanTata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 20 Januari 2020 yang isi suratnya,pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor:5/G/2020/PTUN.MKS.; 2 22222 nnn nnn nnn nn nn nn nnn necesMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikapterhadap permohonan pencabutan Penggugat a quo sebagaimana tertuang didalam pertimbangan hukum di bawah ini; Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks.TENTANG

Karimun;

Karimun.7. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor :0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. TokoAlami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal23 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun.8. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.

Karimun.7. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami danNama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKab. Karimun.8. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.

Karimun, 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG)Nomor : 0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alamidan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Karimun, 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.

Karimun; 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor :0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alamidan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab. Karimun;Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.

Petikan Keputusan Kepala Desa Air Putih llir Kecamatan Plakat TinggiKabupaten Musi Banyuasin Nomor: 07/KPTSKADES/2021 TentangPemberhentian Perangkat Desa Air Putih llir Kecamatan Plakat TinggiKabupaten Musi Banyuasin Tanggal 28 Februari 2021 atas nama lpan Dopi,Jabatan Kepala Dusun III;Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021, Pengadilan telah menerimasurat dari Para Penggugat tertanggal 26 Maret 2021 melalui bagian PTSP padaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang, surat tersebut berisi padapokoknya

Perkara: 138/G/2020/PTUNJKT, yang dikirim melalui ekspedisi Pos Indonesia dan telah diterima oleh bagianpersuratan PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudan memberikan jawaban atas gugatan itu,pencabutan

Ketua/ Majelis Hakim Perkara PerdataNomor 81/Pdt.G/2019/ PN Bpp tertanggal 28 Oktober 2019 melalui Pos PelayananBagian Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Balikpapan,Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonanpencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang pada pokoknyaPenggugat menyatakan mencabut gugatan atas perkara a quo, dan oleh karenaproses persidangan perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab

Penetapan Nomor : XXX/Pdt.G/2021/PN.XXXMenimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Desember2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan padahari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, baik Penggugat maupun Tergugat tidakhadir dipersidangan maupun mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah,walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, dimana Penggugat telahmengirimkan surat pencabutan melalui bagian umum di PTSP

Masluddin Siregar dan Meja PTSP Kepaniteraan Perdata PengadilanNegeri Sibuhuan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yaitu H.Masluddin Siregar mencabut Gugatannya sebelum persidangan pembacaangugatan berlangsung;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN SbhMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut KetuaPengadilan Negeri Sibuhuan mengeluarkan Penetapan mengenai permohonanPencabutan Gugatan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya melaluiKuasanya

Mengajukan pengurusan Balik Nama Gambar PenetapanLokasi, surat perjanjian serta Rekomendasi Balik namaSertipikat di Kantor Pengelolaan Lahan c.q Loket PTSP BPBatam, Gedung Sumatera Expo Centre It. 3 Batam CentreOleh karena dalam objek sengketa disebutkan tentang jangka waktu ,dimana jangka waktu tersebut telah berakhir, maka obyek sengketatidak berlaku lagi sesuai ketentuan bahwa Akta Jual Beli harusdilakukan selambatlambatnya tanggal 27 Mei 2017 danpengajuan/pengurusan balik nama Gambar Penetapan

Menyerahkan bukti pembayaran/slip setor pembayaran BiayaAdministrasi Peralihan Hak kepada Kepala Kantor PengelolaanLahan c.g. petugas loket PTSP Badan Pengusahaan Batam diGedung Sumatera Expo Center It. 3 Batam selambatlambatnya 2hari kerja setelah tanggal pembayaran pada slip setoran;3.

Mengajukan pengurusan Balik Nama Gambar PenetapanLokasi, surat perjanjian serta Rekomendasi Balik namaSertipikat di Kantor Pengelolaan Lahan c.q Loket PTSP BPHalaman 24 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN.TPIBatam, Gedung Sumatera Expo Centre It. 3 Batam Centreselambatlambatnya tanggal 06 Juni 201 7;Oleh karena pada gugatan perkara No. 132/Pdt.G/2017/PN.Btmtelah secara jelasjelas menyebutkan objek gugatan perkara a quo,maka secara hukum Penggugat telah mengetahui terbit objekgugatan

perundingan Bipartit tidak tercapai katasepakat dalam musyawarah dan mufakat pihak Tergugat tetap padapendirian dan bersikeras untuk tidak memberikan hakhak Penggugat.Atas persoalan tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, makaPenggugat melaporkan kasus ini kepada Dinas Penanaman Modal,PTSPdan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang untuk dapat diselesaikan sesualdengan peraturan yang berlaku.Bahwa setelah diadakan musyawarah dan mufakat melalui perundinganyang dimediasi oleh pegawai mediator DISPM, PTSP

dan Naker kotaPangkalpinang, pihak Tergugat masih tetap bersikeras pada pendiriannyasehingga mediasi tersebut tidak tercapai kata sepakat.Bahwa dikarenakan pihak Tergugat bersikeras pada pendiriannya maka agarkasus ini dapat diselesaikan sesuai peraturan perundangundangan yangHalaman 3 dari 24 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Pgp.berlaku maka mediator DISPM, PTSP dan Naker kota Pangkalpinangmengeluarkan surat anjuran No.567/176/DPMPTSP&NAKER/III/2018tertanggal 29 Maret 2018.13.

Bahwa setelah dikeluarkan anjuran oleh DISPM,PTSP dan Naker kotaPangkalpinang pihak Tergugat tidak merespon anjuran yang dikeluarkanmediator DISPM,PTSP dan Naker kota Pangkalpinang supaya kasus inidapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku maka Penggugatmengajukan Penggugat ke Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pangkalpinang.14.

., denganagenda sekaligus sikap Majelis Hakim perihal pencabutan surat gugatannya.Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persiapan lanjutan tanggal 8Juni 2021, Majelis telah menerima surat permohonan pencabutan gugatanmelalui meja PTSP pada hari Rabu Tanggal 2 Juni 2021.

Utr yang telahdimasukan melalui PTSP (Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu) tertanggal 3Februari 2022 ;Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut tanggal 7 Februari 2022,yang dihadiri oleh Prinsipal/Penggugat sendiri, Kuasa Tergugatl, Kuasa TergugatHalaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2021/PN.JKT.UTR.ll, Kuasa TergugatIIl dan Kuasa TergugatIV, selanjutnya majelis Hakimmemberitahukan kepada Para Pihak yang hadir dan menunjukan surat kuasapencabutan terhadap Kuasa Hukum Penggugat

Sariman Harto Mulyono sebagaiPerangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jati, KecamatanSumberlawang, Kabupaten Sragen, tanggal 01 Maret 2021;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telahmengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor:37/G/2021/PTUN.Smg, tertanggal 24 Mei 2021 melalui PTSP PTUNSemarang, dengan alasan dan berbagai pertimbangan serta masukan dariMajelis Hakim pada saat sidang persiapan agar gugatan tersebut agardiperbaiki agar lebih sempurna;Penetapan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMG

PUTUSANNomor 0252/Pdt.G/2017/PA.BbZoic SEAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, lahir di Tarafu 10 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhirstrata satu, pekerjaan PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP,Kabupaten Buton Tengah, alamat Jalan Cakalang, RT.01/RW.05,Kelurahan Tarafu, Kecamatan

Bupati Buton Tengah,Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kabupaten Buton Tengah;. Bahwa sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangatmenderita baik lahir maupun bathin, maka Penggugat lebih baik berceraidengan Tergugat;Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.BbBerdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR:1.

yang telah ditentukan tanggal 26November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehinggaKetua Majelis Hakim menunda persidangan pada tanggal 03 Desember 2020 denganperintah panggil Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Desember 2020 KuasaTergugat hadir dipersidangan tetapi Penggugat tidak hadir, akan tetapi Majelis Hakimtelah menerima surat pencabutan perkara Nomor 375/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn 30November 2020 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP