Ditemukan 1734 data
AGUS SETIYADI, ST.
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
259 — 545
Perkara: 138/G/2020/PTUNJKT, yang dikirim melalui ekspedisi Pos Indonesia dan telah diterima oleh bagianpersuratan PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudan memberikan jawaban atas gugatan itu,pencabutan
Ciimi Towolom, SIP
Tergugat:
DPRD Kabupaten Tolikara
129 — 49
Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkanHalaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 56/G/2020/PTUN.JPRTergugat mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTolikara Nomor : 02 /KPTS /DPRD TLKR/PIMP/2020 Tentang PenetapanJumlah Fraksi DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2020, Tanggal 29 September2020;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutangugatan dalam perkara dengan Register Nomor: 56/G/2020/PTUN.JPR padatanggal 30 Desember 2020, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
1297 — 1209
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/130/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos Security 1, tanggal 24 September 2017;8. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/127/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang obat dan racun, tanggal 24 September 2017;9. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/128/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Mess karyawan, tanggal 24 September 2017;10. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/126/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Pos security 2, tanggal 24 September 2017;11. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/129/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Gudang BBM, tanggal 24 September 2017;12. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/131/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan Kantor dan mess, tanggal 24 September 2017;13. 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Timur nomor : 05.07.032.01/132/IMB-DPM-PTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan gudang pupuk, tanggal 24 September 2017;14. 21 (dua puluh satu) lembar Foto Copy, Keputusan Bupati Nomor : 218 tanggal 13 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan , seluas 405 Ha di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi kepada PT. DSSP;15.
127 — 59
Mengajukan pengurusan Balik Nama Gambar PenetapanLokasi, surat perjanjian serta Rekomendasi Balik namaSertipikat di Kantor Pengelolaan Lahan c.q Loket PTSP BPBatam, Gedung Sumatera Expo Centre It. 3 Batam CentreOleh karena dalam objek sengketa disebutkan tentang jangka waktu ,dimana jangka waktu tersebut telah berakhir, maka obyek sengketatidak berlaku lagi sesuai ketentuan bahwa Akta Jual Beli harusdilakukan selambatlambatnya tanggal 27 Mei 2017 danpengajuan/pengurusan balik nama Gambar Penetapan
Menyerahkan bukti pembayaran/slip setor pembayaran BiayaAdministrasi Peralihan Hak kepada Kepala Kantor PengelolaanLahan c.g. petugas loket PTSP Badan Pengusahaan Batam diGedung Sumatera Expo Center It. 3 Batam selambatlambatnya 2hari kerja setelah tanggal pembayaran pada slip setoran;3.
Mengajukan pengurusan Balik Nama Gambar PenetapanLokasi, surat perjanjian serta Rekomendasi Balik namaSertipikat di Kantor Pengelolaan Lahan c.q Loket PTSP BPHalaman 24 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN.TPIBatam, Gedung Sumatera Expo Centre It. 3 Batam Centreselambatlambatnya tanggal 06 Juni 201 7;Oleh karena pada gugatan perkara No. 132/Pdt.G/2017/PN.Btmtelah secara jelasjelas menyebutkan objek gugatan perkara a quo,maka secara hukum Penggugat telah mengetahui terbit objekgugatan
68 — 12
Ketua/ Majelis Hakim Perkara PerdataNomor 81/Pdt.G/2019/ PN Bpp tertanggal 28 Oktober 2019 melalui Pos PelayananBagian Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Balikpapan,Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonanpencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang pada pokoknyaPenggugat menyatakan mencabut gugatan atas perkara a quo, dan oleh karenaproses persidangan perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab
46 — 29
Penetapan Nomor : XXX/Pdt.G/2021/PN.XXXMenimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Desember2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan padahari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, baik Penggugat maupun Tergugat tidakhadir dipersidangan maupun mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah,walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, dimana Penggugat telahmengirimkan surat pencabutan melalui bagian umum di PTSP
67 — 7
Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 03 September 2019, dibawahRegister Nomor : 576/SK/HK/2019/PN.Bgr ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor132/Pdt.G/2019/PN.Bgr, tertanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan MajelisHakim ;Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri BogorNomor : 132/Pdt.G/2019/PN.Bgr, tertanggal 31 Juli 2019 tentang PenetapanHari Sidang ;Setelah mendengar Permohonan Penggugat secara tertulis yangdisampaikan melalui Bagian Administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
ILMIR ROFIQ
Tergugat:
Bupati Sidoarjo
176 — 53
., denganagenda sekaligus sikap Majelis Hakim perihal pencabutan surat gugatannya.Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persiapan lanjutan tanggal 8Juni 2021, Majelis telah menerima surat permohonan pencabutan gugatanmelalui meja PTSP pada hari Rabu Tanggal 2 Juni 2021.
TRI INDAH PRATIWI
Tergugat:
PT. SAGAMI INDONESIA
30 — 11
yang telah ditentukan tanggal 26November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehinggaKetua Majelis Hakim menunda persidangan pada tanggal 03 Desember 2020 denganperintah panggil Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Desember 2020 KuasaTergugat hadir dipersidangan tetapi Penggugat tidak hadir, akan tetapi Majelis Hakimtelah menerima surat pencabutan perkara Nomor 375/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn 30November 2020 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
1.DICKY SAPUTRA SH
2.YOGI FRANSIS TAUFIK, SH
Terdakwa:
MISPANDI ALS PANDI BIN ALM TAHIR
61 — 27
Karimun;
- 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor : 0375/DMP&PTSP/TDG-001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun;
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n. ERYANTO dengan Nomor Rekening 8070075564 Periode Bulan Agustus 2020, Periode Bulan September 2020 dan Periode Bulan Oktober 2020.
Karimun.7. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor :0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. TokoAlami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal23 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun.8. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.
Karimun.7. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami danNama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKab. Karimun.8. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.
Karimun, 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG)Nomor : 0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alamidan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Karimun, 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.
Karimun; 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor :0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alamidan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab. Karimun;Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.
Obeth Nego Alfons
Tergugat:
1.Josina Magdalena
2.Verra Juliana Alfons Suitela
3.Ryco Weyner Alfons
4.Evans Reynolds Alfons
5.Liza Meykeline
6.Meylania Greacelya Alfons
100 — 26
dalam berkas perkara ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor163/Pdt.G/2019/PN.Dpk, tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari dan tanggalpersidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 ;Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, Penggugat telahmengajukan Surat Pencabutan berkas perkara Perdata yang disampaikan memlauiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
RAHMAN R, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
124 — 145
., melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PengadilanTata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 20 Januari 2020 yang isi suratnya,pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor:5/G/2020/PTUN.MKS.; 2 22222 nnn nnn nnn nn nn nn nnn necesMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikapterhadap permohonan pencabutan Penggugat a quo sebagaimana tertuang didalam pertimbangan hukum di bawah ini; Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks.TENTANG
58 — 18
Masluddin Siregar dan Meja PTSP Kepaniteraan Perdata PengadilanNegeri Sibuhuan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yaitu H.Masluddin Siregar mencabut Gugatannya sebelum persidangan pembacaangugatan berlangsung;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN SbhMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut KetuaPengadilan Negeri Sibuhuan mengeluarkan Penetapan mengenai permohonanPencabutan Gugatan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya melaluiKuasanya
15 — 9
PUTUSANNomor 0252/Pdt.G/2017/PA.BbZoic SEAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, lahir di Tarafu 10 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhirstrata satu, pekerjaan PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP,Kabupaten Buton Tengah, alamat Jalan Cakalang, RT.01/RW.05,Kelurahan Tarafu, Kecamatan
Bupati Buton Tengah,Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kabupaten Buton Tengah;. Bahwa sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangatmenderita baik lahir maupun bathin, maka Penggugat lebih baik berceraidengan Tergugat;Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.BbBerdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR:1.
Siti Rahayu
Tergugat:
Yayasan Pendidikan Depati Amir Pangkalpinang
75 — 19
perundingan Bipartit tidak tercapai katasepakat dalam musyawarah dan mufakat pihak Tergugat tetap padapendirian dan bersikeras untuk tidak memberikan hakhak Penggugat.Atas persoalan tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, makaPenggugat melaporkan kasus ini kepada Dinas Penanaman Modal,PTSPdan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang untuk dapat diselesaikan sesualdengan peraturan yang berlaku.Bahwa setelah diadakan musyawarah dan mufakat melalui perundinganyang dimediasi oleh pegawai mediator DISPM, PTSP
dan Naker kotaPangkalpinang, pihak Tergugat masih tetap bersikeras pada pendiriannyasehingga mediasi tersebut tidak tercapai kata sepakat.Bahwa dikarenakan pihak Tergugat bersikeras pada pendiriannya maka agarkasus ini dapat diselesaikan sesuai peraturan perundangundangan yangHalaman 3 dari 24 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Pgp.berlaku maka mediator DISPM, PTSP dan Naker kota Pangkalpinangmengeluarkan surat anjuran No.567/176/DPMPTSP&NAKER/III/2018tertanggal 29 Maret 2018.13.
Bahwa setelah dikeluarkan anjuran oleh DISPM,PTSP dan Naker kotaPangkalpinang pihak Tergugat tidak merespon anjuran yang dikeluarkanmediator DISPM,PTSP dan Naker kota Pangkalpinang supaya kasus inidapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku maka Penggugatmengajukan Penggugat ke Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pangkalpinang.14.
SARIMAN HARTO MULYONO
Tergugat:
Kepala Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen
217 — 39
Sariman Harto Mulyono sebagaiPerangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jati, KecamatanSumberlawang, Kabupaten Sragen, tanggal 01 Maret 2021;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telahmengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor:37/G/2021/PTUN.Smg, tertanggal 24 Mei 2021 melalui PTSP PTUNSemarang, dengan alasan dan berbagai pertimbangan serta masukan dariMajelis Hakim pada saat sidang persiapan agar gugatan tersebut agardiperbaiki agar lebih sempurna;Penetapan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMG
374 — 12
hijau Merk COBELCO 6 PC 200 tersebut dijual denganharga per satu unit mobil Dum Truck (Hercules) dengan muatan pasirsebanyak 4 kubik dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu Rupiah);e Bahwa terdakwa membuka usaha pertambangan Galian C yang berada diwilayah pesisir sungai Krueng Aceh tepatnya di Desa Manggra KecamatanIndrapuri Kabupaten Aceh Besar tersebut mulai awal tahun 2008, dimanapada saat itu terdakwa memiliki izin dari Instansi terkait berdasarkan SuratKeputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 20 PTSP
pondok tempat lokasi Galian C dan baruselesai bekerja yaitu menimbun salah satu tempat pengambilan pasir di tempat tersebutdengan menggunakan (satu) unit Beco (escavator);Menimbang, bahwa terdakwa membuka usaha pertambangan Galian C yangberada di wilayah pesisir sungai Krueng Aceh tepatnya di Desa Manggra KecamatanIndrapuri Kabupaten Aceh Besar tersebut mulai awal tahun 2008, dimana pada saat ituterdakwa memiliki izin dari Instansi terkait berdasarkan Surat Keputusan Bupati AcehBesar Nomor: 20 PTSP
1.JANANG MULA ANDRI RONU, SH
2.GUSTI MURDANI CHAN,S.H.
Terdakwa:
EDI PURNOMO Als EDI Bin WARKIDI
399 — 60
pertambangan emas tersebut tanpa memiliki izintidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi (OP), perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 158 UUNomor 4 Tahun 2009, dalam melakukan kegiatan pertambangan harusHalaman 13 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Kknmemiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP),mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengahmelalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu(PTSP
Bahwa menurut Ahli yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambanganmineral dan batu bara adalah Gubernur Kalimantan Tengah melalui BadanPenanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Provinsi Kalteng;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yangmeringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kKesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keteranganTerdakwa yang pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa ditangkap oleh
Raya Kabupaten GunungMas Provinsi Kalimantan Tengah tanpa memiliki izin tidak dapat dibenarkanHalaman 17 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Kknkarena berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan dalam suatu kegiatanpertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi (OP) yang sebelumnya diajukan permohonan kepada GubernurProvinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah danPerizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP
berattersebut di lokasi tambang Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya KabupatenGunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tanpa memiliki izin tidak dapatdibenarkan karena berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan dalam suatu kegiatanpertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi (OP) yang sebelumnya diajukan permohonan kepada GubernurProvinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah danPerizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP
PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA diwakili oleh MOCH OJAT SUDRAJAT S, dkk.
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
201 — 83
, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada tanggal 27 Januari 2020, dengan Register perkaraNomor: 7/G/2020/PTUN.SRG, yang pada pokoknya memohon untukdinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa:Keputusan Gubernur Banten Nomor 491.05/Kep.348Huk/2019, Tanggal 30Desember 2019, Tentang Penetapan Komisi Informasi Provinsi BantenPeriode 2019 2023,Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Penggugat telahmenyerahkan Suratnya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
SUHENDRA
Tergugat:
1.BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
2.BPD Desa Kotabaru Barat
3.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kotabaru Barat
125 — 42
register perkara Nomor : 70/G/2021/PTUN.PLG,yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 354 Tahun 2021 tanggal 30 juni 2021 Tentang Pengesahan Dan PengangkatanKepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;Selanjutnya Pengadilan telah menerima Surat Pernyataan PermohonanPencabutan Gugatan tertanggal 13 September 2021 yang diajukan olehPenggugat yang dikirimkan melalui bagian Umum pada PTSP