Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin, tanpba menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimanadiatur dalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/2011 dan dari penjualan tersebut terdakwa mendaDatkankeuntunaan sebesar Rp. 10.000, per keping / 10 butir yangdipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zeriithwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan padasisi lainnya, telah

Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin, tanpa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimanadiatur dalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/2011 dan dari penjualan tersebut terdakwa mendaDatkankeuntunaan sebesar Rp. 10.000, per keping / 10 butir yangdipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zeriithwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan padasisi lainnya, telah

Apotek berizin dan untukmembelinya pun harus dengan resep dokter ;Bahwa fungsi obat carnophen adalah sebagai obat penenangsusunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orangyang mengalami gangguan jiwa ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhiseseorang dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah :Wajib memiliki surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasian sebagaimanatercantum dalam pasal 2 PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889 / MENKES

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin, tanpa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana diaturdalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/ 2011 dan daripenjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp10.000, per keping/10 butir yang dipergunakan terdakwa untukmemenuhi kebutuhan seharihari.Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi berupaObat Jenis Carnophen Zenith yang izin edarnya telah dicabut;Bahwa Obat jenis Carnophen

Terdakwa menjualHalaman 16 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtaobat tersebut tanpa ijin, tanoa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana diaturdalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/ 2011 dan daripenjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp10.000, per keping/10 butir yang dipergunakan terdakwa untukmemenuhi kebutuhan seharihari.e Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi berupaObat Jenis Carnophen Zenith

Kp.03.003/II/1 23/2012;Perbuatan Tergugat tersebut adalah tidak sah karena selain ketidakwenangan Tergugat untuk membebastugaskan Penggugat untukmenjalankan praktik medis, pembebastugasan Penggugat oleh Tergugatjuga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.755/Menkes/PERE/IV/2011, karena tanpa melalui proses yang seharusnyadilakukan oleh Panel Pendisiplinan Profesi dan tanpa adanya keputusandari Panel Pendisiplinan Profesi, namun Tergugat telah memberikan sanksikepada Penggugat.

Dengan tanpa melalui prosedursebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.755/Menkes/PERE/IV/2011, Tergugat telah melakukan penghukumankepada Penggugat. Hal itu jelas penzaliman buat Penggugat.

Djamil Padang Nomor03/03/II/115/2012 tanggal 12 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaandr.Noverial Sp.OT, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.26;Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : = 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, telahdidoen loat dari internet, selanjutnya diberi tanda T.27;Fotocopy Surat Ka.Instalasi Rawat Inap Bedah No.45/Irna Bedah/III/12tanggal 10 Maret 2012, sesuai foto copy tanda tangan basah, selanjutnyadiberi tanda T.28;Fotocopy Tarif Jasa

SK/XI/2008, tanggal 18 November 2008 tentang PedomanKlasifikasi dan Standar Rumah Sakit pendidikan, didoen load Internet ,selanjutnya diberi tanda T.32;Fotocopy Surat Tugas Nomor 2077//HI6.2/KP/2010 tanggal 09 April 2010,sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda 1.33;Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, didoen loadInternet selanjutnya diberi tanda 1.34;Fotocopy Peratutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1045/MENKES

Jamildengan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentangPenyelenggaraan Komite Medik Rumah sakit telah ternyata jelas perbedaannya,tetapi yang jelas bahwa Kepala atau Direktur adalah pimpinan terrtinggi dalamrumah sakit yang salah satunya berfungsi untuk melakukan pembinaanpengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;Menimbang, bahwa tidak adanya keputusan komte etik yang dibentukoleh Tergugat untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran profesi yangHalaman

HARYANTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama KetigaPasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPeraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika DAN Kedua Kesatu Pasal 197 UndangundangRepublik Indonesia No.36 tahun

Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika jo Peraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua :Bahwa ia terdakwa ARYA BRAJANATA Als. BJ Bin FX.

BB3339/2020/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam PeraturanMenkes RI No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

SmnGolongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi tembakau gorilla bersamaAGUNG PATOL tanpa jin dari pihak yang berwenang;Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib,terdakwa membeli patungan bersama USMAN Obat keras jenis PilTrinexyphenidyl kepada APUD HADIYANTO (terdakwa

SmnMenimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhiunsur kedua dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RINo.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Ad.3.

Bunyi Pasal 42 dan 43tersebut sangat tegas dan jelas memberikan arti bahwa MenteriKesehatan RI memiliki kKewenangan mutlak atas penetapan/penentuanjenis prekursor yang ditetapkan dan dibawah pengawasan/pemantauanPemerintah dan sampai hari ini baru ada 8 (delapan) jenis prekursornarkotika yang ditetapbkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui KeputusanMenteri Kesehatan RI No. 890/Menkes/SK/VII/1998 tentang JenisPrekursor Narkotika, tertanggal 24 Agustus 1998 (Bukti P6) serta 11(sebelas) jenis Prekursor

No. 13 P/HUM/2007.ditetapbkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan MenteriKesehatan RI No. 917/Menkes/SK/VIIV1997 tentang Jenis PrekursorPsikotropika, tertanggal 25 Agustus 1997 (Bukti P7). Dari 2 (dua)Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, Prekursor yang dinyatakandibawah pemantauan dan Pengawasan Pemerintah jumlahnya hanya 21(dua puluh satu) jenis prekursor.

No. 13 P/HUM/2007.Prekursor Psikotropika yang termasuk dalam Tabel dan 9 (sembilan)jenis precursor psikotropika yang termasuk Tabel Il, yang ditetapkanoleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan RINo. 917/Menkes/SK/VIIV1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika,tertanggal 25 Agustus 1997. Dari 2 (dua) Keputusan Menteri KesehatanRI tersebut, Prekursor yang dinyatakan dibawah pemantauan danPengawasan Pemerintah jumlahnya hanya 21 (dua puluh satu) jenisprekursor.

/SK/VII/1998 tentang Jenis PrekursorNarkotika ; Bukti P7 ialah: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.917/MENKES/SK/VII/1997 tentang Jenis PrekursorPsikotropika ; Bukti P8 ialah : UndangUndang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ;Hal. 14 dari 35 hal.

Bahwa Termohon sangat tidak sependapat dengan permohonanPemohon pada halaman 8 angka 4) yang menyatakan peraturana quo yang diajukan uji meteriil bertentangan dengan KeputusanMenteri Kesehatan No. 917/Menkes/SK/VIIV1997 tentang JenisPreskursor Pskotropika, karena peraturan a quo mengatur 23(dua puluh tiga) jenis Prekursor yang dapat diekspor sedangkanKepmenkes tersebut hanya mengatur 21 (dua puluh satu) jenis;Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM2007.g.

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

/ SK/X/ 2002 dan peraturan menteri Kesehatan Nomer1448/Menkes/Per/VI/ 2011 yang diberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat khusus daftar G adalah Pedagang besarFarmasi (PBF) Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa untuk menggunakan obat yang termasuk dalam daftar G harusatas petunjuk / menggunakan resep dokter ; Bahwa Kewenangan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten adalah sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yaitu memberikan perizinandan pembinaan, pengendalian dan pengawasan

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN

putin berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahunHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tig1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa memesan dan membelipil dobel L dari KK serta penyaluran

hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi3Letda Ckm Limson Sianturi yang menerangkan bahwa urine Terdakwapositif mengandung Amphetamine berdasarkan hasil pemeriksaan urinedengan menggunakan tespeck merk Uji Napza 3 Combo 3 (tiga)parameter yang dijadikan bukti surat dalam perkara Terdakwa ini, yaitusetelah diteliti dan dianalisa ternyata tidak memenuhi syarat formalsebagai alat bukti yang sah karena sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes

/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 telah ditunjukLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang pro justitiaHalaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 531 K/MIL/2017dan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika Pro Justitia yang akan digunakan untuk kepentinganpemeriksaan di Pengadilan dan ternyata Surat Resume hasilpemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidaktermasuk yang ditunjuk

sesuai Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, maka dengandemikian surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat buktiyang sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena untukmenentukan golongan Narkotika sesuai Kepmen tersebut lembaga yangberwenang melakukan dan menerbitkan surat hasil uji Narkotika danhasilnya Pro Justitia adalah BNN, Labforensik dan Rumah Sakit yangditunjuk (pertimbangan

perkara yang sama yang tidak kami uraikansemuanya;Dengan melihat putusan tersebut maka kami selaku Oditur Militermenganggap bahwa Pengadilan Militer 02 Medan telah mengadili perkaradengan membedabedakan orang karena dalam perkara Terdakwa ini,Majelis berkesimpulan Surat hasil screening test yang dibuat danditandatangani Saksi3 Letda Ckm Limson Sianturi selaku KomandanKesehatan Denma Rindam /BB tidak memenuhi syarat formal sebagai alatbukti yang sah karena tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes

dilakukan anggota kesehatan Rindam I/BB dengan menggunakan alattest pack Uji Napza 3 Combo 3 Parameter, yang hasilnya menyatakanurine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine, tidakdapat dijadikan sebagai bukti di Pengadilan untuk menyatakan keterbuktianatas perbuatan yang didakwakan;Bahwa institusi Rindam I/BB dan petugas kesehatan Rindam /BB bukaninstitusi dan petugas yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadapkandungan Narkotika sebagaimana diatur dalam Kepmenkes RI Nomor194/Menkes

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan

/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014; Bahwa anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan lagi kepada 3 (tiga) jeniskegiatan yakni sebagai berikut : No.

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Sinar Papua Jaya, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal31 Desember 2014;Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanKementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Provinsi dan Kabupaten /

Lab:690/NNF/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir Sapto SriSuhartomo, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Esti Lestari, S.Si diperolehkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan : BB 1423/2018/NNF berupa irisan daun tersebutdiatas mengandung senyawa sintetis FUB AMB. terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 88 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor

Lab:690/NNF/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir SaptoSri Suhartomo, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Esti Lestari, S.Si diperolehkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan : BB 1423/2018/NNF berupa irisan dauntersebut diatas mengandung senyawa sintetis FUB AMB terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 88 dalam Peraturan Menkes RINomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor

Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsurunsursebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Ad 1.

BARUS, SH Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/V1I/2000 pasal 5 ayat 1 yangberbunyi Registrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industrifarmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan PermenkesRI No. 949/Menkes/Per/V1/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia PenilaiMutu, Tekhnologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderalmemberikan keputusan

pemeriksaan lanoratorium kriminalistik no.LAB :6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa tablet IItersebut mengandung trihensifenidil HCL dan Klorfeniramina yang tergolong obat kerasdengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obat keras dilakukanoleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotik ;Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut permenkes RI No. 949/Menkes

pemerintah sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 tahun 2009 berbunyi setiap orang yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;a.Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

butir obat jenis carnophen zenith pharmaceutical, yang ditemukanketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

putihdengan penandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnyaadalah positif mengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

denganpenandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positifmengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian, karena sudah diatur syarat danketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

Joni Bin Joni Agusterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaTanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual bellinarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gramdalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika;Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.Joni Bin Joni Agus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahundikurangi

.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.= Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasalpasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RINo.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

dimintaHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwdmenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaBB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

Kepolisian menemukanbarang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga dimintamenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikKesimpulan :berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 86(Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

saksi RAKHMA SURYADEWAYANI juga diminta menyaksikannya.Menimbang bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariSaksi, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

Konsep verbal (agenda) Nomor 15911/Menkes/X1I/2005,tanggal 22112005, Perihal: Rekomendasi permohonanpenunjukkan langsung pengadaan antiseptik dan AlatPerlindungan Personal (APP) untuk RSPI Prof. Dr.SULIANTI SAROSO.13.b. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 15911/Menkes/X1/2005,tanggal 22 November 2005, Perihal: Rekomendasipenunjukan langsung pengadaan antiseptic dan alatperlindungan personal (APP) untuk RSPI Prof. Dr. SULIANTISAROSO, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RIDR. dr.

SULIANT SAROSO.1 (satu) lembar surat asli Rekomendasi penunjukkan langsung alatkesehatan guna antisipasi KLB Masalah Kesehatan akibat Bencanaberlambang Burung Garuda Nomor 15912/Menkes/X1/2005, tanggalHal. 7 dari 77 hal. Put. No. 219 PK/Pid. Sus/201820.21.22.23.24.25.22 November yang ditandatangani oleh Ibu Menteri Kesehatan RIDr.dr.

tanggal 14 Juni 2007 tentangOrganisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional;(tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1228/MENKES/SK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 783/MENKES/SK/X/2006 tentang Regionalisasi PusatBantuan Penanggulanganan kKrisis Kesehatan Akibat Bencana;(enam) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1227/MENKES/SK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPerubahan Atas Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor679/MENKES/SK/V1/2007 tentang Organisasi PusatPenanggulangan Krisis Kesehatan Regional;(tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHK.00.SJ.SK.IX.0327 tanggal 14 Februari 2008 tentangPenunjukan Koordinator Penanggung Jawab Operasional AlatKesehatan yang Terkait dengan Rumah Sakit Lapangan;(dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1688/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pengangkatan, pemindahandan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkunganDepkes

No. 219 PK/Pid.Sus/20187.48. 1Nomor 1688/MENKES/SK/XI/2005 (Rustam Pakaya sebagaiKepala Pusat Penanggulangan Krisis, Sekjen Depkes).(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,Nomor KP.01.02.3.1.2485 tanggal 29 Desember 2005 (RustamPakaya sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Krisis, SekjenDepkes).

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Stephanie Pereira berani menetapkan statuspasien/jenasah Mendiang Erwan Siswoyo NB : Infeksius PDP pada DOA(Death On Arrival) tanpa melakukan pengambilan spesimen atau test swabHalaman 10 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.untuk penegakan diagnosis covid19 seperti yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/247/2020tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) yaitu:a.

Bahwa sebagaipembantu kepala daerah/pemerintah daerah dalam melaksanakan urusanpemerintah bidang kesehatan seharusnya Tergugat II sangat paham dalammenjalankan tata cara/oedoman penanganan covid19 yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020namun malah membela tindakan dokter jaga IGD Rumah Sakit DarmoSurabaya yang bekerja tidak sesuai pedoman penetapan status/jenasahMendiang Erwan Siswoyo;Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 salah satu anak Mendiang ErwanSiswoyo atau

/413/2020 tentang PedomanPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19)halaman 105 point 6 (b) disebutkan Meninggal di luar rumah sakit/Death onArrival (DOA), sehingga permohonan Penggugat bahwa Mendiang ErwanSiswoyo meninggal di rumah telah berkesesuaian dengan pengertian DOA(Death On Arrival) dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) halaman 105 point 6 (b) disebutkan pengertian Meninggal diluar rumah sakit/Death on Arrival (DOA);4. AUPB (Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik) yang telah PENGGUGATuraikan di point 22 adalah:a. Asas Kepastian Hukum;b. Asas Kecermatan;c. Asas Keterbukaan;d.

Bukti T.Il. 12 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentangPedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID19) (hasil print out);13. Bukti T.Il. 13 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun2003 tentang Pengelolaan Tempat PemakamanJenazah (hasil print out);14.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpain;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi iin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat knususnyadaftar G adalah

Pasal 1 butir 1 Keputusan Kepala Badan Pom RI NO.HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yang dimaksuddengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untukdigunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh padakondisi baik; Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi; Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4yang berbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,penyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan; Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk di daiamdefinisi peredaran yaitu mengadakan kosmetik tanpa ijin edar

HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yangdimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkanuntuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;Menimbang, Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi

/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1)Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (2)pemohon Notifikasi terdiri atas :1.

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes' RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4 yangberbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Smrpenyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan;Menimbang, Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa

system fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusian.e Bahwa cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinyaatau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

kewenangan untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No.167/Kab/B.VU/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menterikesehatan Nomor : 26/Menkes

atau kemasan obat tercantum tulisan huruf K dalam lingkaran hitamdengan warna dasar merah, disamping itu terdapat tulisan Harus Resep Dokter.e Bahwa benar cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinya ataudengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menteri kesehatanNomor : 26/Menkes