Ditemukan 3979 data
1.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
2.NIKY JUNISMERO, SH
3.REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
RUDY HARTONO Alias RUDY
550 — 426
Menyatakan terdakwa RUDY HARTONO Als RUDY terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan dengan sengajadan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasielektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandangsebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Kesatu Melangar pasal 27Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016
244 — 95
sangat terbuka, yang dimulai salah satu denganadanya usulan dari Pemerintah Desa tentang para petani penggarap tanahyang layak untuk menjadi peserta penerima sertifikat Redistrousi obyekReforma Agraria (Landreform), tentunya telah melalui seleksi danpengamatan, penyuluhan/sosialisasi dan penelitan yang nyata dari aparatDesa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, sesuai aturan yang berlaku.6.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Paser telah secara cermat dan telitidalam melaksanakan tugas dan tidak melangar
21 — 1
Termohon tidak pernah menolak perintah Pemohonkecuali bila melangar perintah agama Islam. KadangkadangTermohon pas M dipaksa untuk melayani dan sebelumnyasering dimasukkan jari sampai Termohon kesakitan tapiTermohon tahan untuk menyenangkan Pemohon. Sering pulapunya Pemohon suruh masukkan ke mulut Termohon sampaimau muntah tetap Termohon tahan demi kesenanganPemohon.5.
136 — 94
Tentang tanggung jawab hukum Tergugat berdasarkan dari gugatan Penggugatbahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan melangar hukum dalampenertiban dan meratakan objek sengketa, sedangkan menurut Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena semuasudah sesuai syarat dan prosedur dalam penertiban tamahtanah tersebut.3.
Ny. VENSENSIA SIANA DEWI
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
84 — 9
Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalamRekonvensi menyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasamaantara Tergugat d.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugatd.R tertanggal 12 April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal1338 KUHPerdata, yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Sudirman
156 — 339
Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, maka perlu adanyapenekanan dan pembinaan personil supaya kedepannya seluruhpersonel dapat melaksanakan tanggung jawab yang lebih baik lagi saatberdinas dan tidak mengulangi perbuatan melangar hukum sepertiyang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak akan mengakibatkankerugian baik personil itu Sendiri maupun Kesatuan.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi3Nama lengkap : Andi Ijo bin H.M SijayaPekerjaan : WiraswastaTempat, tanggal
82 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 126 K/TUN/2015berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat melangar ketentuan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikmaka Penggugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batalatau tidak sah atas Setipikat Hak Milik
PUJI ASTUTIK Binti SUKARDI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kotabaru
100 — 11
Termohon melangar asas geen straft zonder schuld/Nulla poenasine culpa;6.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAYLANY WUWUNG, SH., MM., MH
204 — 361
dari 51 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pada adanya faktafakta hukum yang terbuktidipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SUGENG KA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memakai Surat Palsu YangDilakukan Secara Berlanjut , sebagaimana didakwakan kepadanya dalam DakwaanAlternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
1.YULIANTO
2.Drs. H. SUROSO
3.KATEMAN
4.A. LUCAS WITANTO W
5.ANDRI SUSILO
6.SABUARI
7.NOVIDA SETIYANINGSIH
8.MOH. TAUCHID
9.Hj. LILEK MASLIKHAH, S.Ag
10.AMRIZAL
11.SABARUDIN BASO, SH
12.FARLY RIRICHANA
13.TAN HADIYANTO
14.MULYONO, S.AB
15.DWI HERI SETIYONO
16.HADI KRISIANTO
17.HERMAWAN YUDHA SAPUTRA
Tergugat:
1.Primer Koperasi Darma Putra MAWWAT alias Yon Bekang dua MWJ Koperasi
2.Pemerintah RI Cq Kepala Staf Angkatan Darat Cq Kodam V Brawijaya Cq Kepala Devisi Infantri dua Kostrad Cq Komandan Batalyon Bekang II MWJ Kostrad
141 — 36
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakanapabila Perbuatan Melawan Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro,perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsungmelanggar hukum, melainkan juga merupkan perbuatan yang secaralangsung melanggar kesusilaan , Keagamaan dan sopan santun secaratidak langsung juga melangar hukum;b. Berdasarkan rumusan pasal tersebut suatu perbuatan dikatakanmelawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :1.
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
ROBIN SUDARMANSYAH Alias ROBIN Bin RUSLAN CAYA
73 — 35
bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1KUHPidana Jo pasal 2 ayat (1), Subsidair melangar
Maman Jalil
Tergugat:
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjungsari
Intervensi:
MUHAMAD YUSUF
192 — 106
/ proses penjaringanbakal calon kepala desa.20.Bahwa yang dimaksud Tergugat telah melanggar asas pelayanan yang21baik yaitu saat Tergugat mengeluarkan Berita Acara Penetapan KepalaDesa Pemilihan Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Maja Tahun 2021Nomor : 140/22Pilkades/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021 kemudianPenggugat menyampaikan Keberatas atas penetapan tersebut secaratertulis akan tetapi Tergugat tidak mau menerima surat keberatanPenggugat tanpa alasan yang jelas;.Bahwa, selain Tergugat telah melangar
1.DESI ULANTATARI.S.H.
2.RIKA SUSTRI, S.P.
3.Dian Burlian, S.H
Tergugat:
1.1. PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO
2.Desniati, S.E
3.M.Amin, S.E, MM
244 — 169
Melangar asas kepatutan dan kelayakan sebagai seorangpemimpin :1. Seorang pemimpin harus bersikap arip dan bijaksana.Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.2. Seorang pemimpin harus adil dan jujur pada semuabawahannya.3. Seorang pemimpin harus memiliki Komunikasi yang baik padabawahan4. Seorang pemimpin memiliki sikap membina dan menginspirasi.5. Selalu bisa menghargai orang lain.B.
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MUHAMAD CANDRA ARISTA YUDHA
1169 — 1852
Putusan Nomor 24K/PM III12/AD/II/2020Menimbanganggota agar tidak melakukan pelanggaran sekecilapapun, termasuk penekanan bahaya LGBT,kemudian pada tahun 2015 pada saat Saksimenjabat Pasi intel Yon Saksi selalu memberikansosialisasi berbagai macam pelanggaran termasuktindak pidana melangar kesusilaan LGBT bagiPrajurit dan akibatnya dan setiap pergantian Danyonselalu ada penekanan dan perintah agar anggotatidak melakukan pelanggaran sekecil apapuntermasuk tindak pidana.7.
20 — 8
menuju apa itu kesempurnaanmenjadi istri.kalau pada akhirnya adalah suatu pembiaran Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon maka sungguh Termohon tidak mengetahui.4 Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut antara Pemohondengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknyasuami istri (bada dhukul) dan dikaruniai satu anakbernama XXXXX, 13 bulan ikut Termohon.5 Pada poin ini Pemohon menganggap bahwa termohontidak patuh dan taat kepada suami dalam hal ini Pemohondan menyebutkan bahwa Termohon telah melangar
47 — 14
Legimin merasa sangatdirugikan, baik secara materiil maupun immateriil.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas jelas merupakanPerbuatan Melawan Hukum karena Tergugat dengan sengaja rekayasa,bahkan dengan itikat buruk dengan cara seolah olah membeli tanah milikKadisih (Sumirah) Ny Legimin tersebut, maka Tergugat harus dihukumuntuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dimaksuddalam pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perouatan melangar
43 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kirisisi depan ;Sehingga saksi korban MARLENA alias LENA mengalami trauma seumurhidupnya ;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya telahberpendapat bahwa segala alasanalasan yang telah dikemukakan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama di dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara alternatif dalamdakwaan Kesatu Primair melangar
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
165 — 95
perbuatan melawanhukum;13) Bahwa tindakan yang Kepala KPKNL Batam lakukan adalah mencederairasa keadilan saya yang masih melakukan upaya Kasasi di MahkamahAgung dan tindakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena HakDasar saya sebagai manusia diabaikan;14) Bahwa diduga telah terjadi Prosedur Lelang yang tidak prosedural, telahterjadi penyelundupan hukum, tidak menghargai proses hukum yangmasih berlangsung, pemaksaan kehendak atas nama jabatan / Abuse ofPower dan menegakkan hukum tetapi dengan melangar
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 2 Maret 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama:Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar
74 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 716 K/Pat.SusBPSK/2016Keuangan adalah bukan perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;58.Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang Eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat sudah memenuhisemua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walalupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar hukum.