Ditemukan 3979 data
132 — 114
Tentang tanggung jawab hukum para Tergugat berdasarkan darigugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan suatuperbuatan melangar hukum dalam permbuatan akta jual beli yangdibuat oleh turut Tergugat sedangkan menurut para Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada paraTergugat karena semua sudah sesuai syarat dan prosedurpembuatan sebuah akta dimaksud.6.
120 — 11
mengenai kewenangan peseropengurus.Terkait dengan pengertian perbuatan melawan hukum (PMH), berikutdikutip satu putusan Hoge Raad :Bahwa, bila melihat Arrest Hoge (Arrest HR) Tanggal 31 Januari1919 dalam kasus Cohen vs Lindenbaum, kualifikasi melawanhukum memang telah diperluas dari melawan hukum secara formil/sempit (yaitu hanya melanggar peraturan perundangundangansaja), menjadi melawan hukum secara materil yaitu mencakup pula:(i) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku(li) melangar
Nirmawati
Tergugat:
Tedy Wijaya (PT. Putra Bali)
108 — 7
Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dariTergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang merasa hak subjektifnyaterlanggar, lebih lanjut cara cara yang dilakukan oleh Tergugat dalamHalaman 77 dari 81 halamanPutusan Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.kKla.78rekonpensi dalam rangka upaya mendapatkan pemenuhan haknya telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan juga tidak melangar prinsip prinsip kepatutan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bahwa
1.R.A. Marta Linda Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
2.R.A. Rumaini Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
3.R.A. Yunani Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
Tergugat:
1.H. Raden Amiruddin Bin R.Hi. Sulaiman Amancik
2.Suryadi Angga Kusuma
3.Jessica Windy
4.Hand Pick
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Tarahan
2.Camat Kecamatan Katibung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
3.Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Lampung Selatan
45 — 5
Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;020 5Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2.
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukansebelum tanggal 26 Maret 2003 secara sah masih dapatdilakukan penyidikan dan dihitung jumlah kerugiannyaoleh auditor BPKP, sedangkan Perda No. 8 Tahun 2003tentang APBD Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 27Maret 2003 sehingga tidak termasuk sebagaimana termuatdalam surat Kejaksaan Agung tersebut.Bahwa seperti dikemukakan diatas, sebagaimana dakwaanJaksa Penuntut umum maupun putusan judex facti terdakwadipersalahkan melanggar Perda Kota Magelang No. 8 Tahun2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (bukan melangar
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BAYU IKA PERDANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : DWINANDA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ANITA DIAN WARDHANI,SH
116 — 65
PT.BDG.Menimbang, bahwa berdasarkan adanya faktafakta hukum yangterbukti dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan TingkatPertama, yang dalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwaTerdakwa SONNY PRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana MembuatSurat Palsu, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan AlternatifKedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
127 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan uraian diatasmaka tidak ada dasar dan alasan untuk mempertahankankeputusan Judex Facti dan oleh karena itu cukup beralasan untukdibatalkan.Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan melakukanperbuatan/tindakan melangar hukum sebagaimana penjelasansebagai berikut: Bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga)kategorisasi dari perobuatan melawan hukum yaitu perbuatanmelawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukumtanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.Dari
129 — 51
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidak disyaratkan adanyakeempat kriteria itu secara kumulatif.
JOHANES. S
Tergugat:
1.TUNGGUL S
2.BERLIANA SIHOMBING
3.ROSMAWATI SIHOMBING
4.JONSON SIHOMBING
5.MARLINA LIBERTI. S
6.PT. KREANOVA PHARMARET
7.THOMAS HOSEAN COIVANLEE
8.NOTARIS dan PPAT, DEWI HIMIYATI TANDIKA, SH
9.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN
10.RINI ABAST
146 — 102
Melangar Pasal42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanahpada saat membuat akta peralihan hak berdasarkan AJB No. 86/2011Tanggal 17 Maret 2011 Antara Matingga Pangaribuan & Syahrudiantomenyatakana) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidangtanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susunsebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanahatau hak milik atas
1.LUTA HENGU ATA
2.YACOBUS LATA TANGKONDA, S.AP
3.Yunita Bongu Amahu, A.MA.PD
4.YOHANA KALARA HENJANG
5.YUBLINA KANDOKANG MADIK
6.JUNITA BONGU AMAHU,A.MA,PD
7.YUBLINA KANDOKANG MADIK,S.P.d
Tergugat:
1.Bangi kahi
2.Kambaru Windi
3.BANGU KAHI
206 — 100
Hal 23 dari 88ditandatangani oleh Tergugat rekonvensi adalah perbuatan melawanhukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yangmenyatakan tiaptiap perbuatan melangar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka kami mohon agar yang terhormatmajelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagaiberikut;DALAM EKSEPSIMenerima dan mengabulkan
PT Dreamland Bali
Tergugat:
Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong
Turut Tergugat:
1.PT Manor Tirta Puncak
2.Eunika Wahyu Prasetyanti,SH
126 — 84
Bahwa perbuatan TERGUGAT megalihkan obyek Sengketakepada TURUT TERGUGAT sebagaimana Perjanjian PengkitanJual Beli Akta nomor: 3 tanggal 23 Januari 2019 dengan klosula yangpada pokoknya menyatakan obyek yang diperjual belikan tidakterikat jaminan dengan pihak lain adalah penipuan/kebohonganHalaman 16 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dpskarena obyek yang diperjanjiakn masih terikat dengan SewaMenyewa tanggal 6 Januari 2005, Perbuatan membuat Perjanjiandimaksud melangar pasal
115 — 19
Klaten, yaitu terkait dengan anggaran tes seleksi CPNSK2, Karena anggaran diajukan berdasar jumlah peserta tes;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar Pasal 263 ayat (1) jo.
Terbanding/Tergugat I : Elizabeth L iem Sioe Lian alias Grace Elizabeth Liem
Terbanding/Tergugat II : Freddy Budiono, S.E
81 — 50
Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, KotaDepok seluas 91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono telah di jualkepada Sahera Tabrani;Tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai seluruh hartabersama aquo dan tidak membagi sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku kepada Penggugat Rekonvensi, dan menjual atau mengalihkanharta bersama kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari PenggugatRekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudpasal 1365 KUH Perdata, yaitu:Tiap perbuatan melangar
100 — 39
KORINUS LALUS alm dan yang pernah dihuni juga olehMARTEN LAKAT alm hanya dengan dasar hak pakai adalahHalaman 18 dari 95 halaman Putusan No : 172/Pdt/2017/PT.KPG.merupakan pengakuan dari SIMEON LALUS ( tergugat )terhadap tana sengketa tersebut merupakan hak para penggugat;Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat ( SIMEONLALUS ) yang telah membangun rumah permanen di atas tanahtempat milik TANAM LASI alias KORINUS LALUS alm tanpapersetujuan / tanpa izin dari para penggugat adalah perbuatanyang melangar
84 — 22
PTUN.Plg tanggal16 februari 2012 yang dimenangkan oleh Penggugat intervensi danputusan tersebut di kuatkan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dengan putusan No.56/B/2012/PT.TUN medantanggal 18 Juli 2012 dimana perkaranya saat ini dalam proses kasasi diMahkama Agung Republik Indonesia sehingga perbuatan tergugatintervensi 5 yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut dantergugat intervensi 7 yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.9514/Sukajaya merupakan perbuatan melangar
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
349 — 375
Putusan No. 1/G/2018/PTUN.SMG11.12.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 10 yangmenyatakan bahwa Tergugat telah menghilangkan hak atas tanahmilik Penggugat sehingga melangar asas kecermatan dan asaskepastian hukum.
136 — 28
Maka dapatlah dinilai bahwa saudara Maryano, SH, MH, CNtersebut telah melanggar ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang Undang No. 18 tahun 2003tentang Advokat, serta melangar kode etik profesi advokat.DALAM EKSEPSI1Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VI menyatakanmenolak seluruh dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam surat gugatantertanggal 7 Desember 2012, kecuali yang telah secara tegas Tergugat I, Tergugat II,dan Tergugat VI akui kebenarannya;Bahwa Tergugat I,
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
296 — 102
POSITA GUGATAN TIDAK JELASBahwa sejatinya gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 5(lima) unsur, yaitu:e Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat aktif maupun pasif;e Perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, bertentangan dengankesusilaan/melangar undangundang;e Adanya kesalahan yang bersifat sengaja maupun lalai;e Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat; dane Kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas.Bahwa faktanya dalam surat gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secararinci 5 (lima
251 — 183
Great Giant Pineaple telahdilaksanakan:1.anf @ bhSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c).
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
191 — 151
Bahwa Tergugat juga jelasjelas telah melangar peraturan perundangundangan yang mana berdasakan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskanbahwa : Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaantenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrikdilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah ataukompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dantanaman ;8.