Ditemukan 4103 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iup isak ispi ipul ibok ipuk iupkã ipk iuk
Penelusuran terkait : Melakukan usaha pertambangan tanpa iup Ipr atau iupk Penjualan mineral bukan dari iupk Lingkungan hidup Pertambangan mineral dan batu bara Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin 29/ pid.sus /2012/pt. malut Rifal ode ratif alias rifal Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 P/HUM/2019
Tanggal 10 Oktober 2019 — PT. DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
186 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi, perumusan kedua jenis sanksitersebut digabung dengan memasukkannya pada satu rumpun babtentang sanksi sebagaimana termuat dalam Pasal 110 dan 111 obyekpermohonan sebagai berikut:SANKSIBagian KesatuSanksi AdministratifPasal 110(1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaranterhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 45, 47,52, 55, 56, 58, 63, 64, 66, 68, 73 74, 75, 76 81, 82, 91, 94, 95, 96,102, 103, 104, dan pasal 109 dalam peraturan daerah ini dikenaisanksi administratif
    Mereka yang menolakpemberlakuan larangan ini tentu saja akan mencari berbagaipembenaran yang diantaranya adalah berlindung di balik pasal 91UU Minerba (UU No 4 Tahun 2009) yang berbunyi "Pemegang IUP(Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (ljin Usaha PertambanganKhusus) dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untukkeperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturanperundangundangan" dan beberapa argumen terkait dengankemungkinan hilangnya berbagai kKesempatan kerja yang tercipta daripengangkutan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 150/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 12 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
Pembanding/Penggugat VIII : HADIATUN
Terbanding/Tergugat : PT KIDECO JAYA AGUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : DIDIN DIDAYADI
Turut Terbanding/Penggugat III : NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
Turut Terbanding/Penggugat IV : NOOR SUSILAWATI, S.St.
Turut Terbanding/Penggugat V : NOR SUMIATI
Turut Terbanding/Penggugat VI : NURUL WAHIDAH
Turut Terbanding/Penggugat VII : LUSSY MARLIA SARI
Turut Terbanding/Penggugat IX : HAMPIUN
Turut Terbanding/Penggugat X : SYAMSUDIN MAULANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : BADRIANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : PUSAIDI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SYAMSURI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : ARIPINSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XV : JUMIATI
155 — 82
  • Sesuai dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu BaraPasal 136 Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi wajib meyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Penyelesaian hak atas tanah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah olehpemegang IUP;Sehubungan dengan gugatan ini kami sampaikan sebagai berikut :1.
    Barat berbatasan dengan Hutan Produksi.Bahwa Penggugat Rekonvensi pada saat menjalankan UsahaPertambangannya wajib patuh kepada ketentuan yang diatur dalamUndangundang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral DanBatubara, Knususnya Pada Pasal 136 ayat (1) dan (2);ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang haksesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan ayat (2) Penyelesaian hak atas tanah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 08-09-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 02-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 31 Januari 2012 — - BURHANUDIN als BURE DKK VS - WALIKOTA SAMARINDA
82 — 38
  • bahwa : Pasal 8 ayat (1) : Kewenangan pemerintah kabupaten /kota dalam pengelolaan pertambangan ~ mineraldan batubara, antara lain, adalahc. pemberian IUP dan IPR, pembinaan,penyelesaian konflik masyarakat danpengawasan usaha pertambangan operasiproduksi yang kegiatannya berada di wilayahkabupaten / kota dan / atau wilayah lautsampai dengan 4 (empat) mil ;Pasal 119 : IUP atau JUPK dapat dicabut oleh Menteri,gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengankewenangannya apabilaa. pemegang IUP atau IUPK
    tidak memenuhikewajiban yang ditetapkan dalam JUP atau IUPKserta peraturan perundang undangan ;b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini ;Cc. pemegang JIUP atau JIUPK dinyatakan pailit =; Menimbang, bahwa kemudian di dalam ketentuan PeraturanPemerintah Nomor =: 23.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 549/Pid.B/LH/2020/PN Tjk
Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
KANDRA BUANA, SH
Terdakwa:
YUL HENDRI LAILATUL Q bin LISWARDI
338 — 18

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa YUL HENDRI LAILATUL Q Bin LISWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUL HENDRI LAILATUL Q Bin LISWARDI

Pengadilan PN SINTANG Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 09-06-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 77/Pid.B/LH/2020/PN Stg
Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
IRWAN ADI CAHYADI, SH
Terdakwa:
SUANTO anak dari ADON Alm
333 — 0
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan terdakwa SUANTO anak dari ADON (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha pertambangan tanpa izin Ijin IUP, IPR atau IUPK
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Khusus
Register : 20-08-2024 — Putus : 05-09-2024 — Upload : 05-09-2024
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtw
Tanggal 5 September 2024 — Penuntut Umum:
1.FURQON KURNIAWAN, S.H.
2.SYAIFUL BAHRI,S.H.,M.H.
Terdakwa:
MURNIA NINGSIH alias ITIH binti KURDIAN
29 — 34
  • Menyatakan Terdakwa MURNIA NINGSIH Alias ITIH Binti KURDIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, mengolah, dan menjual Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

    2.

Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 13-12-2017 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN Cbd
Tanggal 2 April 2018 — Penuntut Umum:
1.YERIZA ADHYTIA, S.H.
2.BRIAN KUKUH MEDIARTO, S.H.
3.DANU TRISNAWANTO, SH.
4.WARDIANTO, SH.
Terdakwa:
UNANG SUPARMAN bin HASAN BISRI
29 — 0

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa UNANG SUPARMAN bin HASAN BISRI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menampung , Menjual Mineral yang bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK, dan/atau ijin menurut ketentuan Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
Pengadilan PN MANNA Pidana Khusus
Register : 11-06-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN MANNA Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mna
Tanggal 21 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.ARYA MARSEPA,S.H.
2.DIAN FEBIANTI, S.H
3.NANDI RIZQI SYAHPUTRA, S.H
Terdakwa:
RIZAL ISKANDAR BIN BUYUNG KAHARANI
21 — 19

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Rizal Iskandar Bin Buyung Kaharani tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung dan melakukan penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN IDI Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Idi
Tanggal 28 April 2021 — Penuntut Umum:
WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.RUDIYANTO BIN ZAENAL
2.JONI ASMADI BIN USMAN DAUD
87 — 16
  • Izin usaha pemanfaatan kayu (IUPK) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkunganhidup dan kehutanan Prov Aceh atau yang mewakili UPTD Wilayah III Acehdi Kota Langsa.. Laporan hasil produksi (LHP) dengan cara memasukkan Aplikasi ID Balcodmelalui Sipu Online.. Tanda Bukti Pembayaran Provisi sumber daya Hutan dan Dana Reboisasimelalui Sipu online..
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 15/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
CV. Cahaya Timur
Termohon:
Bupati Morowali Utara
151 — 105
  • sesuai dengan PermohonanPemohon juga diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri EnergiSumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang PelaksanaanKaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan PertambanganHalaman 9 dari 40 Halaman Putusan Perkara Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.PLMineral dan Batubara menyebutkan: Dalam hal pemenuhan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam prosespenyelesaian sengketa dipengadilan atau lembaga terkait yangberwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 29-06-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 20/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 20 Desember 2016 — -PT. Daya Sumber Mining Indonesia vs I. GUBERNUR SULAWESI TENGAH II. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
260 — 467
  • Sengketa telahbertentangan dan/atau melanggar ketentuan perundangundanganyang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 ayat (1) KepmenESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No.23/2010 Jo. angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral danBatubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016;Bahwa Obyek Sengketa yang menciutkan WIUP Operasi ProduksiPenggugat (PT Daya Sumber Mining Indonesia) bertentangan dan/ataumelanggar ketentuan Pasal 94 UU No. 4/2009, yang menyatakan PemegangIUP dan IUPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618 K/Pdt/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 — PT. BUMI PETANGIS vs PT. PRADIKSI GUNATAMA dan PEMERINTAH KABUPATEN PASER CQ BUPATI PASER, dk
119 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memilikikompetensi untuk membuat keputusan terhadap permasalahan lahantersebut dan Tergugat seakanakan mengambil sikap yang menimbulkankesan menghindar agar tidak tercapai kesepakatan, Penggugat telahmenghabiskan banyak waktu tanpa mendapatkan tanggapan baik dariTergugat ;12.Bahwa upayaupaya Penggugat untuk menyelesaikan pernasalahan1)tumpang tindin IUP Eksplorasi dengan SHGU 05 dan SHGU 06 telahsejalan dengan amanat pasal 136 ayat (1) UU Batubara yang secarategas menyatakan :Pemegang IUP atau IUPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-11-2010 — Upload : 11-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung 117 PK/TUN/2010 Tahun 2010
Tanggal 1 Nopember 2010 — BUPATI HALMAHERA TENGAH, ; PT. MINERINA BHAKTI,
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 117 PK/TUN/2010yang ada disinyalir Termohon berkehendak untuk memperjualbelikanKuasa Pertambangan kepada pihak lain ;Bahwa karenanya kebijakan Pemohon yang tidak memberikan aslidari Surat Keputusan Nomor : 540/KEP/147/2007 dan Nomor :540/KEP/148/2007 kepada Termohon berkesesuaian denganketentuan Pasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009,yang telah mengatur secara tegas sebagai berikut :(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP danIUPKnya kepada pihak lain ;Bahwa dengan demikian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 24-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1307 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — Saut Sitorus
439 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersamasama dengan Deny Zainal Ahuddin (dilakukanpenuntutan terpisah), pada waktuwaktu antara bulan Januari 2013 sampaidengan bulan Oktober 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahun2013, bewrtempat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo, KabupatenKonawe, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telan melakukan usahapenambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin PertambanganRakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 30-08-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 312/Pid.B/LH/2022/PN Plk
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
1.RIWUN SRIWATI, SH
2.I WAYAN GEDIN ARIANTA,S.H.,M.H
3.WAGIMAN, SH
4.HERI PURWOKO, S.H
Terdakwa:
ABDUL WAHAB bin SURYADI
75 — 16
    1. Menyatakan terdakwa Abdul Wahab bin Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 02-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 328/Pid.B/LH/2020/PN Mpw
Tanggal 12 Oktober 2020 — Adi Als. Ace Anak Dari Gow Hong Kuang. Alm
153 — 77
  • IUPK;. LUPJL;. LUPHHK;. IUPHHBK;. IPHHK; dan.
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-04-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN PELAIHARI Nomor 8/Pid.B/2014/PN.Plh
Tanggal 8 April 2014 — H. AHMAD ANASI Bin DULLAH CHAERI
54 — 75
  • Duta Tujuh Bersaudara Sejati (DTBS) Desa Pandan SariKecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari telahmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa CV.
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 31-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Drh
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SIGIT SAMBODO, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
RAJAB WALIULU, S.Pd Alias RAJAB
234 — 164
  • Maluku;Tahun 2017 memberikan keterangan ahli di pemeriksaan perkara tindakpidana korupsi pada sidang Pengadilan Tipikor Ambon dalam kasusPembelian Gedung PT Bank Maluku di Surabaya.Tahun 2017 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan KasusPencemaran Nama Baik (Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP)dengan saksipelapor EB pada Penyidik Satreskrim Polres Maluku TenggaraTahun 2017 memberikan keteranan ahli pada pemeriksaan perkara tindakpidana pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa pemegangIUP, IUPK
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 24-01-2023 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 09-03-2023
Putusan PN PATI Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Pti
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
1.Sulistyo Hadi, S.H
2.TULHAH YASIR, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUNOTO alias SUDONO bin JEMUAH
100 — 23

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Sunoto alias Sudono Bin Jemuah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunoto alias Sudono Bin Jemuah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 12-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 438/Pid.B/LH/2021/PN Ktp
Tanggal 14 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
RUDIANSYAH alias RUDI bin MARTALI alm
111 — 11
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah Alias Rudi Bin Martali (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK