Ditemukan 19535 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-02-2006 — Upload : 29-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95K/PID/2006 Tanggal 14 Februari 2006 — Suhardi, Spd bin Umar Sahari
87 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-10-2006 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1778K/PID/2006 Tanggal 18 Oktober 2006 — Mashadi, SSos. bin Abdul Bari; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1422 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 — DEDIH SAPJAH,ST.,M.Sc
894 — 493 — Berkekuatan Hukum Tetap
894 — 493 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Dalam putusannya, judex factie ... [Selengkapnya]
Putus : 26-09-2007 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169K/PID.SUS/2007 Tanggal 26 September 2007 — Genterman, SE bin Godfried Tumang; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buntok
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2006 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452K/PID/2006 Tanggal 22 Juni 2006 — Mulyono
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-03-2007 — Upload : 19-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2504K/PID/2006 Tanggal 15 Maret 2007 — H. ANSYORI MAHANAN, SPd. bin HAMBALI ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang
72 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-03-2006 — Upload : 06-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/PID/2003 Tanggal 28 Maret 2006 — Drs. SUYITNO
101 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-01-2007 — Upload : 01-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2780 K/PID/2006 Tanggal 23 Januari 2007 — GITA YURNALISA, SE
148 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-02-2007 — Upload : 07-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2995K/PID/2006 Tanggal 28 Februari 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana ; Drs. Hi. MARYULIS ARBIS, MM bin ABU
HASYIM
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-07-2007 — Upload : 01-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/PID/2007 Tanggal 21 Juli 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI ; VS. DRS. H. DAMANHURI HUSEIN.
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008 Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
943 — 1510 — Berkekuatan Hukum Tetap
943 — 1510 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cabang Kebayoran Barudi Jalan Sultan Hasanudin No. 34 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,setidaktidaknya pada suatu tempat termasuk kewenangan mengadiliPengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidaktidaknya Pengadilan NegeriJakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, secaramelawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan secara berturutturutyang ada hubungannya sedemikian
Bank BNI(Persero) Tok Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karenaperusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dandokumendokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani danajukan tidak benar atau fiktif ;Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimanadiuraikan di atas telah memperkaya diri para Terdakwa ataukorporasi sebagai berikut :1. PT. Gramarindo Mega Indonesia Rp. 169.357.694.579,2. PT. Pan Kifros Rp. 28.220.640.000,3. PT. Magnetique Usaha Indonesia Rp. 308.245.853.770,4. PT.
Cabang Kebayoran Baru di Jalan Sultan Hasanudin No. 34Kebayoran Baru Jakarta Selatan, setidaktidaknya pada suatu tempattermasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,setidaktidaknya Pengadilan Jakarta Selatan berwenang memeriksa danmengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukanHal. 41 dari 230 hal. Put.
Bank BNI(Persero) Tok Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karenaperusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dandokumendokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani danajukan tidak benar atau fiktif ;Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri para Terdakwa atau suatu korporasi sebagaiberikut :1. PT. Gramarindo Mega Indonesia Rp. 169.357.694.579,2. PT. Pan Kifros Rp. 28.220.640.000.3. PT. Magnetique Usaha Indonesia Rp. 308.245.853.770.4. PT.
Putus : 11-12-2006 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674K/PID/2006 Tanggal 11 Desember 2006 — H. Fadhillah Budiono; Drs. Asyhar; H. Moch. Aminuddin; Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sampang
149 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-06-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT Tanggal 24 Juni 2013 — SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE.
237 — 129
237 — 129
dalamproyekpembangunan Jembatan Wai Kolbota (betontuntas), pada bulan Maret s/dOktober tahun 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula ProvinsiMaluku Utara di Desa Waihama Kecamatan Sanana atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya
Putus : 20-06-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 5/Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT Tanggal 20 Juni 2013 — MAHMUD SYAFRUDIN. ST
234 — 116
234 — 116
bulan Maret s/d Oktober tahun 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara di Desa Waihama Kecamatan SananaKabupaten Kepulau Sula Propinsi Maluku Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
Putus : 28-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 — Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS
160 — 546 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 546 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa ... [Selengkapnya]
sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenaiunsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam undangundangtindak pidana korupsi;Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan KamarPidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan bahwaperbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidanadan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya
Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018pengadaan tanah Kepentingan Pariwisata Weekuri di DesaMangganipi sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh duajuta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan HakAtas Tanah Nomor: Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28Desember 2012 dan kuitansi tertanggal 28 Desember 2012, sehinggaperbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus limapuluh dua juta rupiah), yang signifikan memperkaya diri
sendiri, atauorang lain atau suatu korporasi;Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangantersebut, bersesuaian secara yuridis dengan unsurunsur tindak pidanayang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana dubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair yangterdiri dari unsur setiap orang, dengan sengaja memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangannegara atau
Putus : 14-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2790 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Februari 2017 — PIEN THIONO, S.T.;
1087 — 978 — Berkekuatan Hukum Tetap
1087 — 978 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan ... [Selengkapnya]
(berkas penyidikan sertapenuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam perkara ini sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada SekretariatDPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan kKeuangan negara atau perekonomian negara.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara dan keadaansebagai berikut:Bahwa pada Tahun Anggaran 2013,
Sehingga terdapat selisin antara HPS dengan Harga SatuanPemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 387Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan JasaKebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran2012 sehingga merugikan keuangan Negara dan memperkaya Terdakwa(Direktur CV.
Menimbang bahwa alasanalasan permohonan kasasi Penuntut Umumyang diuraikan dalam memori kasasinya butir 1 dan 2 dapat dibenarkan, karenaJudex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusanperkara a quo, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis;Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan faktafakta hukumdihubungkan dengan unsur memperkaya
Majelis Hakim, unsurmemperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dantidak terpenuhi dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan (Putusan hal.153), pertimbangan mana dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi denganmenguatkan putusan perkara a quo;Bahwa pertimbangan Judex Facti seperti di atas adalah pertimbanganyang tidak tepat dan keliru, Karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung danRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012huruf c.1b bahwa unsur memperkaya
Putus : 08-07-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 8 Juli 2019 — ASAI Bin SIYAN
3932 — 1894 — Berkekuatan Hukum Tetap
3932 — 1894 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini berhubungan dengan pengalokasian Dana Desa yang merugikan keuangan negara yang dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Di tingkat pertama, perkara ini diadili pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa ... [Selengkapnya]
Putus : 24-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1904 K/PID.SUS/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh ; ISMET NANDA MAHKOTA, ST
118 — 737 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 737 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terdakwa dituduh telah melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. ... [Selengkapnya]
didakwa dengan dakwaansebagai berikut:DAKWAAN:Primair ;Bahwa ia Terdakwa ISMET NANDA MAHKOTA, ST, pada bulan November 2010sampai bulan Juli 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2010 hingga tahun 2011, bertempat di Jalan Ade Irma Suryani KotaPayakumbuh atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
bendahara pengeluaran Mellova mencairkan dana untuk 5 (lima)kontrak pengadaan jasa konsultan/perencanaan desain sebesarRp397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan setelahdipotong dengan PPN +PPh pasal 22 sebesar Rp50.604.400,00 (lima puluh jutaenam ratus empat empat ratus rupiah) sisanya sebesar Rp347.001.600,00 (tigaratus empat puluh tujuh juta seribu enam ratus rupiah) selanjutnya olehBendahara Pengeluaran Mellova diserahkannya kepada Terdakwa Ismet NandaMahkota, ST sehingga memperkaya
Oleh karena unsur kerugian Negara yang terbukti sebesarRp347.001.600,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seribu enam ratus rupiah)merupakan jumlah yang signifikan sebagai perouatan memperkaya orang lain;Bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 UndangundangNomor 14 Tahun 1985 Jo Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 Jo.
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590 K/PID.Sus/2016 Tanggal 27 April 2017 — PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO T1; MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY T2;
967 — 709 — Berkekuatan Hukum Tetap
967 — 709 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
SALEH selaku Bupati Bengkalis, serta AZRAFIANY AZIS RAOF, SHselaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis(diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada tahun 2012, bertempat di KantorDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Kantor BupatiBengkalis yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya
HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis, serta AZRAFIANY AZISRAOF, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenBengkalis, telah memperkaya diri Terdakwa PURBOYO, SE alias BENGKAbin RASANTO sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua jutalima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Il MUHAMMAD TARMIZI bin H.NOERSYAH sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sertamemperkaya orang lain dalam hal ini JAMAL ABDILLAH sebesarRp2.779.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh
orang lain, hal ini sesuai dengan pendapat (AndiHamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia.Jakarta, 1984) kemudian menurut penjelasan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau koorporasi elemennya adalah Memperkaya diri sendiriartinya dengan memperkaya diri sendiri itu pelaku menikmatibertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri dan jugapelaku lain menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda milikorang lain
Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi :Bahwa yang dimaksud dengan *memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan denganbermacammacam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawanhukum, dapat dikualifikasi sebagai memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi adalah pada saat setelah Terdakwa selesaimelakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasibertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidanakorupsi
NOERSYAH telah menerima uang pemotongan sebesarRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari 19 (sembilan belas)kelompok yang menerima dana hibah seluruhnya sebesarRp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yangsignifikan telah memperkaya Terdakwa . PURBOYO, SE alias BENGKAbin RASANTO dan Terdakwa Il. MUHAMMAD TARMIZI bin H.NOERSYAH;Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasitelah terpenuhi oleh Para Terdakwa;4.
Putus : 23-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2514 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Januari 2017 — MOCHAMMAD TABIâÂÂIN bin DALLAL;
126 — 419 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 419 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan ... [Selengkapnya]