Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Pengadilan PN SUNGAI LIAT
Register : 21-12-2015 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 90/PDT.G/2015/PN Sgl
Tanggal 11 Oktober 2016 —
75 — 19
  • Karena itu,manakala Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il dianggap melakukan ingkarjanji atau waprestasi. Dalam teori hukumnya ada empat bentuk ingkar janjiyaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitor terlambat memenuhi perikatan;3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;4.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 603/Pid.B/2018/PN Smn
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN WAHYUDISTI SH
Terdakwa:
1.ARIE LIYONO Bin DIAPET LIYONO alm
2.WINARKO Bin BUDI HARYANTO alm
226 — 59
  • Serambi karena IPT nya belum keluarsehingga belum bisa dibalik nama; Bahwa benar dalam perjanjian disebutkan adanya force majeur; Bahwa saksi pernah mengecek tanah tersebut tetapi secara informal;Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkanya danmenyatakan tidak keberatan;5.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 08-03-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Juli 2016 — SHILVIA TRI CITRA DEWI dan ARY PUJAWATI >< PT. AVIANTI SWARGALOKA
60 — 21
  • demikian TERGUGAT harusmembayar kekurangan upah kepada PENGGUGAT II sebagaimana dalilgugatan butir 12 tersebut di atas ;Halaman 5 dad Halaman 42 Putusan No.63/PdtSus.PHI.G/2016/PNJKT.PST.14.Bahwa tindakan TERGUGAT nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal164 ayat (3) UUK No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa "Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN BOGOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-07-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Bgr
Tanggal 27 Januari 2015 — Hj. ENDANG YULLI HARINI LAWAN PT ASURANSI ASTRA BUANA CABANG BOGOR & PT ASTRA SEDAYA FINANCE cq. PT GE FINANCE
201 — 65
  • Bahwatindakan dari TERGUGAT REKOMPENSI ini jelas melanggar ketentuanPoin 3 Syarat dan ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan denganJaminan Fidusia yang menyebutkan :DEBITOR berkewajiban mendahulukan ~ setiap kewajibanberdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayarangsurang yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlahyang penuh dengan perjanjian ini, dan Debitor tidak dapatmenguganakan alasan atau peristiwaperistiwa apapun jugatermasuk karena keadaan memaksa (force majeur) yang terjadi
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum
Putus : 26-10-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Lbb ;
Tanggal 26 Oktober 2016 — - DONI HIDAYAT Pgl. DON ;
78 — 8
  • Yang dimaksudkan dengankekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnyaterbuka itu ialah vis publica (kekuatan umum), force ouverte (kekerasanterobuka) menurut pasal 440 C.P. atau /emploi public et flagarant deviolence (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukanterhadap orangorang dan barangbarang.Menimbang, bahwa menurut R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 12-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 K/PDT.SUS/2010
PT. BAMBI; AGUS SYAHRIANY, DKK.
92 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat mengenai PemutusanHubungan Kerja (PHK) dengan uang kebijaksanaan yang tidak sesuaidengan peraturan per undangundangan Ketenagakerjaan ;24.Apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi suatu hal yang tidakdapat dihindari, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburun karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 107/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 20 Nopember 2017 — PT. BUANA LISTYA TAMA, Tbk , Berkedudukan di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav. 12a, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azmara Dhana, SH., Mardiana Arfah, SH., Rian Alvin, SH., dan Flora Angelia, BSc. beralamat di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav. 12a, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri serang pada tanggal 6 Januari 2017 dibawah nomor 01/01/SK.HUK/Pdt/17/PNS. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Penggugat; L A W A N: 1. PT ARGHANIAGA PANCATUNGGAL, Bertempat tinggal di Perum Arga Baja Pura, Jl. Arga Gede Blok D1 No.3, Kotasari Cilegon, Banten, Selanjutnya disebut Sebagai Terbanding I /Tergugat I; 2. PT HOKARI LINEX PRATAMA, Bertempat tinggal di Jalan. Pahlawan Seribu Ruko Bsd Sektor Vii Blok Rn No.58-59 Lengkong Wetan, Serpong Tangerang Selatan., Selanjutnya disebut Sebagai Terbanding II /Tergugat II ; Dalam hal ini Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II. Kuasanya PAULUS J. KARU, SH advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum dari Chripa Law Office, beralamat di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Sektor VII BSD RN No. 58-59, Lengkong Wetan, Serpong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2017, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 14 Pebruari 2017, dibawah nomor 50/16/SK.HUK/Pdt/17/PNS;
235 — 271
  • adalahkecelakaan yang disebabkan oleh resiko pekerjaan yang diketahuidan disetujui oleh pihak PENGGUGAT, bahkan pihak PENGGUGATHalaman 33 dari 42hal Putusan Perdata Nomor 107/PDT/2017/PT BTN12.13.telah mempersiapkan suatu) persiapan untuk mencegah akankemungkinan terjadinya resiko, namun kekuatan alam tidak dapatdicegah sehingga resiko yang telah diketahui oleh PARA PIHAK dandisetujui untuk dilaksanakan terjadi ;Bilamana memang benar yang terjadi adalah tabrakan murni dan/ataudisebabkan oleh alam (Force
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 10-12-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 811/Pdt.G/2019/PA.Bjr
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 29
  • Asas ini menjadi dasar hukum Internasionalkarena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakanbahwa every treaty in force is binding upon the parties to it and must beperformed by them in good faith (setiap peranjian mengikat para pihak danharus dilaksanakan dengan itikad baik);Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perdamaian maka permohonan Penggugat agar Majelis Hakimmeletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketatersebut, sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — PT ARTHA PRIMA FINANCE VS YUDI ARIFENDY
81 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat telah di PHK oleh Tergugat dengan alasan efisiensi, makahakhak normatif yang harusnya diperoleh Penggugat (vide Pasal 164 ayat(3) UU 13/2003) yang berbunyi: Pengusaha dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/oburuh berhak atas Uang Pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-10-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 651/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : NURHAYATI Diwakili Oleh : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : Sdr SLAMET
Terbanding/Tergugat I : PT BANK CLIMB NIAGA , Tbk cabang kwitang
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta V
Terbanding/Tergugat II : PT Balai LELANG ROYAL
62 — 41
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kaharg. Lelang pertama diikuti 2 (dua) orang Peserta Lelangh. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerakyang dilelang, ataui. Khusus untuk lelang Non Eksekusi, barang yang akan dilelangdalam status sita jaminan / sita eksekusi.7. Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (6) Peserta lelang yang telah menyetorkan Uang JaminanPenawaran Lelang tidak berhak menuntut ganji rugi.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 23-10-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 712/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat:
EDWIN LAWISAN
Tergugat:
1.Narsen Lawisan
2.PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cq. PT. BANK CIMB Niaga, Tbk Cabang Medan
82 — 22
  • di kepaniteraanPengadilan Negeri Kelas IA Medan dengan Register Nomor585/Pdt.G/2017/PN.Mdn Jo Nomor 244/PDT/2019/PT.Mdn dan AkteKasasi Nomor 113/2019 dan saat ini masih dalam proses kasasi diMahkamah Agung di Jakarta;.Bahwa, Tergugat memiliki itikad baik dan bertanggung jawab untukmenyelesaikan seluruh kewajibannya baik terhadap Penggugat maupunkepada Tergugat Il, akan tetapi berhubung adanya wabah pandemicCOVID19 yang sedang melanda dunia dan lesunya perekonomianIndonesia serta sudah dinyatakan force
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Umum
Register : 03-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 454/Pid.B/2019/PN Mpw
Tanggal 5 Desember 2019 — EGI SETIADI Bin GUSTIANDI
44 — 15
  • Nusa Persada dan ahli tergabung dalam TimIdentifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force) antara Perum PercetakanUang RI, PT Pura Nusapersada, dan PT Kertas Padalarang (Konsorsium),yang bertugas: Membantu Petugas Bea dan Cukai dalam rangka identifikasi keaslian pitacukai; Melakukan pemeriksaan keaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal,dan menyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai kepada PetugasBea dan Cukai; Mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan sebagai AHLIdalam proses pemeriksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-02-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 823 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 5 Februari 2016 — DIREKTUR PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDUSTRI VS HUTMAN;, DKK
58 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 823 K/Pdt.SusPHI/201513.14.15.16.17.keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2430 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT DAN LEISURE (PT BALI RESORT DAN LEISURE CO., Ltd), Dkk vs ADE CHAERANI NUR SAFITRI, pendiri PERSEROAN TERBATAS (PT) BUAHAN
311 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Any dispute between the Parties arising out of this Agreementor any of the related agreements which cannot first be settled bythe President Directors of the LESSOR and the LESSEE withinninety (90) days of either Party requesting in writing a meetingto settle the relevant dispute, shall be submitted to bindingarbitration in Singapore at the Singapore InternationalArbitration Center (SIAC) or elsewhere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAC In force atsuch time and In accordance
    dari TermohonKasasi yang diuraikan dalam tanggapannya, sehingga cukup bukti bahwaperkara a quo terikat dalam perjanjian arbitrase yang tidak dapatdiperiksa di Pengadilan Negeri; Dalam mempertimbangkan eksepsi perjanjian pokok tidak wajibdilampirkan sepanjang Turut Termohon Kasasi dapat membuktikanpelaksanaan dari perjanjian itu sendiri;Sebagai contoh: Seseorang yang berperkara terkait masalah hutang piutangnamun Perjanjian yang mendasari hutang piutang tersebut hilang ataumusnah akibat kejadian Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2678 K/PID.SUS/2010
Tanggal 13 Januari 2011 — YUBENDI YUSUF KASIM ;
67 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2678 K/Pid.Sus/201016tanggal 5 September 2006 sampai dengan tanggal 4Desember 2006, ayat (3) waktu penyelesaian tersebut dalamayat (1) pasal ini tidak dapat diubah oleh pihak kedua, kecualiadanya keadaan Kahar (force majeur) seperti diatur dalamPasal 9 Surat Perintah Kerja (kontrak) atau adanya perintahpenambahan pekerjaan sesuai dengan Pasal 8 dari SuratPerintah Kerja (kontrak) ini dan harus disetujui oleh pihakpertama secara tertulis, bahwa waktu penyelesaian ditambah ;Karena pada kenyataannya
    2006 tertanggal 5 September 2006 yangmenyatakan antara lain : ayat (1) jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam surat perjanjiankerja (kontrak) ini ditetapbkan selama 90 (sembilan puluh) harikalender dihitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja(disingkat SPMK) tanggal 5 September 2006 sampai dengan tanggal4 Desember 2006, ayat (8) waktu penyelesaian tersebut dalam ayat(1) pasal ini tidak dapat diubah oleh pihak kedua, kecuali adanyakeadaan Kahar (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-09-2011 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2012 — Hj. NUEKE NURHASANAH
81 — 15
  • danmenempatkannya pada suatu tempat di lokasi proyek JITUTsebelum diserahkan pada Kepala Bidang Tanaman Pangan DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selaku kuasaPengguna Barang, sesuai dengan Surat Perjanjian PengadaanBarang Nomor : 027.1/1927/AdmPB/Tan.Pgn/VII/2009 dalamPasal5 ;Bahwa alasan terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala dilapangan yaitujauhnya lokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkantidak dapat digolongkan sebagai keadaan Kahar ( force
    Majeure)sesuai dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor027.1/1927/AdmPB/Tan.Pgn/VII/2009 yang menggolongkankeadaan kahar adalah :a.
Pengadilan PN PALANGKARAYA
Register : 15-08-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 —
89 — 24
  • Penyelesaian Perselisihan) yangtercantum didalam Perjanjian Kerjasama Usaha Pengolahan Hasil HutanKayu antara Tergugat dengan Penggugat yang disahkan Notaris PalangkaRaya ELLYS NATHALINA, S.H, M.H Nomor 2.295/L/EN/2013 tertanggal 06Maret 2013, namun dikarenakan Lokasi Industri Penggergajian Kayu(sawmill) atas nama Penggugat melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf iPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Juncto Peraturan PemerintahNomor 61 tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dimanakejadian ini termasuk Force
    Majeure, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat(1) khusus klausul perubahan Peraturan Pemerintah sehingga tidaklahtepat Tergugat dapat dikatakan Wanprestasi/Ingkar Janji sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata ;Bahwa gugatan Penggugat pada poin 24 didalilkan oleh Tergugat sebagaiberikut : Legalitas yang dimiliki Penggugat tidak ada kaitannya denganpersetujuan dan atau Pengesahan RKT Tahun 2012, RKT Tahun 2013, danRKT Tahun 2014 atas nama Tergugat , karena persyaratan untukmendapatkan persetujuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN, DK
185 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pekerjaan dalam HPS (OE) sebesarRp9.008.414.000,00 sedangkan Terdakwa mengajukan surat permintaanpencairan dana (SPPD) bertanggal 22 Desember 2010 dan BA persetujuanpembayaran tanggal 16 Desember 2010 dan diterima oleh Terdakwa sebesarRp10.100.456.727,00 sehingga terjadi selisih yang merupakan kerugianNegara;Bahwa seharusnya tidak terjadi addendum pekerjaan tambah kurangvolume pekerjaan diperbolehkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa dalampekerjaan kontruksi dengan alasan adanya kejadian alam atau force
    majorberdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku;Bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat alas an kepentinganmemaksa atau force major untuk mengabil kebijakan/diskresi melakukanaddendum terhadap kontrak pekerjaan pembangunan jaringan irigasi JongkongKompleks yang berpengaruh terhadap volume dan harga utama yangmengakibatkan terjadinya kewajiban kerja melebihi HPS;Bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo bahwa berapapresentasi kerugian keuangan Negara sebagaimana dipertimbangkan JudexFacti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1685 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI;
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tujuh) hari disebutkan secara umum, makatidak adil berdasarkan fakta hukum sebenarnya, karena pada hari Sabtu danMinggu Terbanding libur dan atau tidak melayani pengapalan ekspor;Bahwa barang Pemohon Banding sudah siap ditangki untuk dikapalkanlangsung ekspor, dan atau dalam kata tidak ada pengangkutan transportasimenghambat pengapalan, keterlambatan hal ini pun disebabkan terjadi karenaadanya faktor cuaca memburuk, dan atau ombak yang tinggi, sehinggamengakibatkan kapal tidak dapat disandarkan (force
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 20-02-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Agustus 2017 — Penggugat:
NURHAYATI
Tergugat:
1.PT BANK CLIMB NIAGA , Tbk cabang kwitang
2.PT Balai LELANG ROYAL
3.Sdr SLAMET
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta V
75 — 17
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kaharg. Lelang pertama diikuti 2 (dua) orang Peserta Lelangh. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang, atauI. Khusus untuk lelang Non Eksekusi, barang yang akan dilelangdalam status sita Jaminan / sita eksekusi.Hal 26 putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Tim1.51.67.