Ditemukan 5188 data
199 — 159
Rahman Tamin(dalam liuidasi) di Bukittinggi a quo, maka sudahseharusnyalah Turut Tergugat mematuhi segalaputusan pada perkara ini ;Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada buktibukti dan fakta fakta hukum yang tidak dapat dibantahkebenarannya, maka dengan berdasarkan ketentuanPasal 180 ayat (1) Herzien InlandschRegement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voorde Buitengenwesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), SEMA No.3Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta
260 — 138
kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, makamerupakan suatu hal yang beralasan apabila Penggugat Rekonpensiberanggapan jika Tergugat Rekonpensi nantinya juga akan berusahauntuk mengabaikan isi dari putusan yang akan diberikan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, terutamamengenai kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan oleh TergugatRekonpensi, yang dilakukan dengan cara mengalihkan harta kekayaanmilik Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain.Dalam Pasal 227 ayat (1) Herzien
Tommy A. Kalalo
Tergugat:
1.CV. Tubagus Putra Sinar Banten
2.PT. PAN UNITED CONCRETE
3.Yuni Chandra Nurjanah
4.Sujadi
5.Ahli Waris Badur Bin Lihun
6.Lukman Sakti Nagaria
7.Hendra Nagaria
293 — 220
POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan DalamEksepsi tersebut di atas, karena eksepsieksepsi Tergugat V dan eksepsiTergugat VI dan Tergugat VII tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan makamateri pokok perkara tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebihlanjut, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterimamaka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 136 Herzien
319 — 975
, Ill,IV IV, dan VI kecuali secara tegas diakui kebenarannya olehPENGGUGAT,Bahwa apa yang PENGGUGAT uraikan dalam Eksepsi, merupakan satukesatuan dalam pokok perkara ini;Bahwa dalam jawaban pokok perkara dari TURUT TERGUGAT II, Ill, IVIV, dan VI angka 1 sampai dengan angka 15 kecuali poin 13, secarategas menyatakan MEMBENARKAN dalil gugatan PENGGUGAT, hal iniadalah suatu PENGAKUAN yang merupakan alat bukti dan tidak perludibuktikan lagi kebenarannya oleh PENGGUGAT sebagaimanaketentuan Pasal 164 Herzien
Pembanding/Tergugat IV : MILA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat V : IKA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat VI : JAKA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat VIII : MEGA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat IX : ARI Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat X : SALMA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XI : RISAL Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XII : KARA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XIII : TIKA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XV : FAJRIN Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XVI : FAHRUL Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XVII : FITRI Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XIX : BONERATNI Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XXI : EKA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
Pembanding/Tergugat XXII : ITA Diwakili Oleh : NAJMAWATI, SH
83 — 57
(IR. 119.)e Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (H.!I.R) yang berbunyi:(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuklingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan suratpermintaan (Surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atauoleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri ditempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui,kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yangsebenamya.
Pembanding/Tergugat II : JORRY LOMBOAN
Pembanding/Tergugat III : PT. MEARES SOPUTAN MINING MSM PT. TTN
Terbanding/Penggugat : BOYKE LUNTUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat I : YANCE A.V. MANGARE, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : ADOLFINA EVIE LUNTUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat III : BERTIN LUNTUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : EROL WENAS
61 — 46
ErnesLuntungan;(il) adanya pengukuran atas tanah Ernes Luntungan pada tahun 1996yang batasbatasnya ditunjuk oleh Pembanding d/h Tergugat ;(iii) penerbitan permohonan konversi pada tahun 1997 oleh Terbandingd/h Penggugat telah disetujui dan disepakati oleh seluruh anakErnes Luntungan, termasuk Pembanding d/h Tergugat I;sementara saksi HERMAN PANGALILA tidak mengetahui dan tidakmemberikan keterangan atas proses pembagian tanah diantara anakanak Ernes Luntungan tersebut.Bahwa, Pasal 306 RBg/ Pasal 169 Herzien
134 — 97
Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement*HIR"), Pasal191 ayat (1) Reglement Voorde Buitengewesien fRBG"), Pasal 54dan Pasal57 Reglement Op De Rechtsvordering ('Rv), dan SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bijHalaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 850/Pdt.G/2017/PN JKT.SELvoorraad) dan Provisionil, seria SEMA No. 4 Tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Bahwa berdasarkan pada butir 4 Surat
BOYKE LUNTUNGAN
Tergugat:
1.JOSEPH LUNTUNGAN
2.JORRY LOMBOAN
3.PT. MEARES SOPUTAN MINING MSM PT. TTN
Turut Tergugat:
1.YANCE A.V. MANGARE, SH
2.ADOLFINA EVIE LUNTUNGAN
3.BERTIN LUNTUNGAN
4.EROL WENAS
93 — 78
ErnesLuntungan;(ii) adanya pengukuran atas tanah Ernes Luntungan pada tahun 1996yang batasbatasnya ditunjuk oleh Pembanding d/h Tergugat :(iii) penerbitan permohonan konversi pada tahun 1997 olehTerbanding d/h Penggugat telah disetujui dan disepakati olehselurun anak Ernes Luntungan, termasuk Pembanding d/hTergugat ;sementara saksi HERMAN PANGALILA tidak mengetahui dan tidakmemberikan keterangan atas proses pembagian tanah diantara anakanak Ernes Luntungan tersebut.Bahwa, Pasal 306 RBg/ Pasal 169 Herzien
342 — 225
Jkt.Sel.10.KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENERIMAMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUOBahwa Gugatan aquo diajukan oleh PENGGUGAT ke hadapan PengadilanNegeri Jakara Selatan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2)Herzien Inlandsch Reglement/HIR yang pada pokoknya mengatur bahwasanyasuatu gugatan dapat diajukan kehadapan Pengadilan Negeri yang wilayahhukumnya meliputi wilayah tempat tinggal dari salah satu pihak Tergugat didalam perkara (actor sequitur forum rei).Bahwa dikarenakan
Nyonya Zubaidah
Tergugat:
1.PT. Bank CIMB Niaga Tbk
2.PT. Kalpataru Investama
4.Kementerian Keuangan Republik beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman
5.Prima Cable Indo
108 — 34
Pengajuan Bantahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaksesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei yang diatur dalam Pasal 118ayat (1) dan (2) Herzien Indlandsch Regrelement (HIR).Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, ijinkanlah Terbantah menguraikan tentang asas Actor Sequitor ForumRei yang diatur dalam Pasal 118 HIR lebih lanjut.Pasal 118 HIR ayat (1), (2) dan (3)(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuklingkup wewenang pengadilan
292 — 168
;Bahwa pada dasarnya sita jaminan dapat dilakukan, akan tetapidengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 ayat(1) Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR),antara lain:a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugatsebelum putusan. dijatuhkan atau dilaksanakanmencari akal akan menggelapkan atau melarikanbarangbarangnya ;b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaanorang yang terkena sita ;c.
175 — 58
kendaran objek perkara denganhasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagiPelawan untuk memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkarauntuk mencegah eksekusi oleh Terlawan agar Pelawan tidak kembalidirugikan haknya.Bahwa dengan demikian Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atasPutusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN DPKtertanggal 11 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hakhak yang diberikan dan dilindungi oleh hukum yakni :Pasal 195 (6) Herzien
220 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru. dalam memberikanpertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini, karena telahmelanggar hukum yang berlaku, antara lain: Hukum Acara Perdata(Herzien Inlandsch Reglement/HIR), Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata), UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (UU Nomor 8/1999) dan beberapaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yangberkaitan dengan perkara ini;1.2.
JEFFRY NG
Tergugat:
Mr. LOW YEW LEAN
87 — 48
Bahwa barang yang diminta untuk diletakkan sitajaminan harus dijelaskan secara terperinci, yang secara tegasdiatur dalam Pasal 226 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement(HIR) yang dikutip sebagai berikut: Pasal 226(2) HIR:Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan seksamadalam permintaan itu. 24.
1.Nasaruddin
2.Kaco Syaifuddin
3.Sannaeni
Tergugat:
1.Ir. H. Syafaruddin
2.Dahrin
3.Nuridayanti AR
4.Nuraena
5.Rahmad Hidayat
6.Runnia
7.Sukriadi
8.Kurniati
9.Salmia
10.Rusli
11.Masriah
12.Musliati
13.Rusmal
14.H. Mellong
15.H. Ariswandi Bara S.Pd
16.Hj. Nurmi
Turut Tergugat:
1.Kepala Pemerintahan Kecamatan Wara Selatan
2.Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Palopo
117 — 73
Demikianmenurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "Hukum AcaraPerdata (hal. 898).Selanjutnya perlu pula untuk diperhatikan Dasar hukum atas larangantersebut pelaksanaan putusan serta merta, yakni :Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2020/PN Plpa) Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement("HIR"),b) Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten("RBG) ,C) Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering("Rv), dand) SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta(
Moch. Zen, S.Pd
Tergugat:
1.Dedi Budiman
2.H. Abdul Manap P
3.Asan Umar
4.Camat Tajur Halang selaku PPATS
5.Sati Binti Sanan Djain
6.Sata Bin Kontong
7.Iyah
Turut Tergugat:
BPN KAB. BOGOR
78 — 70
orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjukserta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan danbukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahliwaris yang harus bertanggung jawab;Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06. 3/2017Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat, akan ketentuanketentuan dalam HERZIEN
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
739 — 768
kabarsetelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuksebagaimana dimaksud dalam pasal 152 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian petitum permohonanpemohon angka 6 ( enam) dapat dikabulkan dengan menunjuk HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Pengawas Likuidator seperti disebutdalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa petitum tentang putusan serta merta ( uitvoerbaarbij voorraad ) karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat ( 1 )Herzien
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SYACHRUL OEIJ Diwakili Oleh : SAHRIAH, SH
68 — 38
Dalamberbagai ketentuan yang mengatur tuntutan serta merta antara lain diaturdalam Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG)bandingkan dengan Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR),bahwa putusan serta merta harus didasarkan pada surat bukti yang diajukansebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihaklawan), adalah sebuah akta authentik atau akta dibawah tangan yang diakui isidan tanda tangannya oleh Tergugat.
Terbanding/Tergugat I : NY MICHELLE JOHANNA
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS DAN PPAT
Terbanding/Turut Tergugat I : PT BANK FAMA INTERNASIONAL
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris dan PPAT Nenny Isnaeni SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PT TUNGGAL CAHAYA AGRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : TUAN WILSON WINARNO
197 — 91
Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herzien IndonesichReglement / HIR) ;3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang PengadilanUlangan untuk Jawa dan Madura;4. UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,6. Ketentuan dalam perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula ParaPenggugat ;2.
93 — 42
Pembanding/ Para Penggugattetap dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkatbanding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankankepada ParaPembanding/ Para Penggugat;Mengingat PasalPasal dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien