Ditemukan 5195 data
Elly Gunawan,S.E.
Tergugat:
1.PT Tunas Rimba Utama
2.Indahwati
3.Moch Usman
Turut Tergugat:
1.Bambang Mariyanto
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria Tata Ruang Kerpala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur cq Kepala Kantor ATR Pertanahan Kabupaten Pasuruan
3.PT Bank Rakyat Indonesia Pesero Tbk
96 — 27
Dasar hukum atas larangantersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peletakkan Sita Jaminan berdasarkankeadaan khusus sebagaimana
Pembanding/Penggugat I : Sulastri maeda Yoppy Diwakili Oleh : Pratiwi Febry, SH, dkk
Terbanding/Tergugat VI : Rukyat Muhamad Fauzi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi Cq. Dishub Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Bina Marga Prov. Jabar
Terbanding/Tergugat V : Lucky Indah Permana Hakim
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat
90 — 61
KEWENANGAN MENGADILI1.Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasidengan dasar sebagai berikut:Pasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR):halaman 3 dari 89 halaman perkara No. 397/P DT/2017/PT.BDG."Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempattinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih olehpenggugat."
106 — 51
Akta Jual Beli Nomor: 2643/JB/AGR/1990 seluas 165 M2, tanggal8 Desember 1990;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Herzien InlandschReglement (selanjutnya disebut sebagai HIR) juncto Pasal 1865 KUHPeryang berbunyi sebagai berikut:Vide Pasal 163 HIRBarang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk menguatkan hakhaknya itu, atau untuk membantahhak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atauadanya kejadian itu.Vide Pasal 1865 KUHPerSetiap orang
83 — 32
Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat(1) Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Pasal 191 ayat(1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG) Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMeta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No.4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta Dan Provisi;Bahwa tidak ada keadaan khusus dalam perkara Para Penggugat, sehinggapermohonan ini patut menurut hukum ditolak oleh Majelis
85 — 32
Pembanding/ Para Penggugattetap dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkatbanding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankankepada ParaPembanding/ Para Penggugat;Mengingat PasalPasal dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien
Pembanding/Tergugat II : Liu Pramono alias Lioe Pramono alias Lioe Kok Liong Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Pembanding/Tergugat VI : Lie Andy Saputra alias Lie Liang An Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Pembanding/Tergugat VII : Harijanto Wiyono alias Lwie Kian Poen Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Pembanding/Tergugat VIII : Mulyono Sudjoko alias Mo Kiem Djong Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Pembanding/Tergugat IX : Mardjojo alias Tio Eng Bo Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Pembanding/Tergugat X : Tan Ming An Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Terbanding/Penggugat : Bambang Djoko Santoso alias So Tjiauw Gwan
Turut Terbanding/Tergugat III : Erni Muliana
Turut Terbanding/Tergugat IV : Henniyanto alias Tjeng Tjien Hok
Turut Terbanding/Tergugat V : Lie Moy Tjoe
148 — 101
yuridis formil yang dilakukan Majelis Hakim danberpendapat tindakantindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat /Halaman 70 dari 86 Putusan Perkara Nomor 597/PDT/2020/PT SBYPara Pembanding 1, 2, 6, 7, 8, 9 dan 10 dan Turut Terbanding 3, 4dan 5 secara materiil menurutnya adalah benar.Bahwa salah satu asas paling penting dalam pembuktian dalamperkara perdata, yaitu asas actori in cambit probatio yang terdapatdalam pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) termuat juga dalam pasal 163 Herzien
Terbanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : Firma SETIA KAWAN
Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
Terbanding/Tergugat V : CHRISTINE POSUMA, dalam hal ini selaku para ahli warisnya, yaitu : ELVIRA SUGIHNAWAN, EARLENE SUGIHNAWAN, THIERZA SUGIHNAWAN dan GISELE SUGIHNAWAN
Terbanding/Tergugat VI : ERVINA POSUMA
Terbanding/Tergugat VII : GRACE POSUMA
114 — 55
Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan :a).Pasal 1870 Kitab UndangUndang Hukum Perdata :"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahiwarisnya atau orangorang yang mendapat hak dari mereka, suatu buktiyang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.b).Pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) :"Akta otentik, yaitu Surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawaiumum yang berkuasa untuk membuatnya, mewujudkan bukti yangcukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian
107 — 114
Kalimanis Plywood Industries(Perseroan) Yang Diambil Di Luar Rapat, Tanggal 18 Juni 1999 (fotocopy)Bukti T26 : Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kiani Kertas, hari Kamis, tanggal 2 September 1999 (fotocopy)Bukti T27 : Surat Nomor: 090/PJK/KPI/01/2001 tanggal 23 Januari 2001 perihalKeberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 No.001 59/203/98/021/00 (fotocopy)Bukti T28 : Herzien Inlandsch Reglement (H.I.
175 — 134
secara a contrario gugatanRekonpensi merupakan gugatan yang tidak berlandaskan hukum;Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan rekonpensi tidakberlandaskan hukum, maka seluruh petitum gugatan rekonpensi harus ditolak;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dikabulkan, berartiPara Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukumHalaman 73 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sbruntuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Herzien
102 — 57
Mengenai Sita jaminan(conservatoir beslag) diatur dalam pasal 227 ayat (1) Herzien InlandschReglement (HIR) dan pasal 261 ayat (1) Reglement Tot Regeling VanHet Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG)sebagai berikut:a.
Terbanding/Penggugat : LELY SUSANTI
Terbanding/Turut Tergugat I : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang
Terbanding/Turut Tergugat II : ABDULLAH BIN JAFAR
Turut Terbanding/Tergugat II : GURUH ISYA
179 — 98
Nagasari, seluas 5635 M2 atas nama Lely Susanti (TergugatRekonvensi ), berhubung selama pemeriksaan dala perkara ini tidak pernahdilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), maka petitum ini harusdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa untuk petitum 10, yang menuntut agar dinyatakanbahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupunada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbar bijvoorrad), berhubung tidakada alasan untuk dikabulkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 ayat(1) Herzien
Nurcholis Majid
Tergugat:
1.Erni Mugiaasih
2.Eni Rahayuningsih
3.Pairin
4.Kepala Desa Babakan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran
99 — 10
perkara yang dikuasai oleh para tergugat sedangkan C.1116berada di Kalapatiga bukan di Karanggedang sebagaimana dalil gugatanpenggugat ;Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut maka majelis akanmempertimbangkan satu persatu dari permasalahan yang ada untuk membuatterang permasalahan ini dan memutuskan berdasarkan hukum yang berkeadilanbagi para pihak yaitu penggugat dan tergugat didasarkan atas alat buktibukti yangdiajukan oleh para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Pasal164 Herzien
Moch. Zen, S.Pd
Tergugat:
1.Dedi Budiman
2.H. Abdul Manap P
3.Asan Umar
4.Camat Tajur Halang selaku PPATS
5.Sati Binti Sanan Djain
6.Sata Bin Kontong
7.Iyah
Turut Tergugat:
BPN KAB. BOGOR
72 — 65
orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjukserta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan danbukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahliwaris yang harus bertanggung jawab;Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06. 3/2017Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat, akan ketentuanketentuan dalam HERZIEN
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
Terbanding/Turut Tergugat I : SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI
85 — 44
objek perkara denganhasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagiPelawan untuk memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkarauntuk mencegah eksekusi oleh Terlawan agar Pelawan tidak kembalidirugikan haknya.19.Bahwa dengan demikian Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atasPutusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPKtertanggal 11 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hakhak yang diberikan dan dilindungi oleh hukum yakni :Pasal 195 (6) Herzien
104 — 14
17Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahwa KantorPertanahan merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan didalamlingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dipimpin oleh seorangMenteri yang bertanggung jawab Kepada Presiden sebagai kepalaPemerintahan;Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPer) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukanoleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umumyang berkuasa untuk itu.Pasal 165 Herzien
131 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam artikel tersebut Witanto menjelaskan antara lainbahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalamPasal 207 Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") danPasal 225Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.);4. Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebihjauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiHalaman 83 dari 106 hal. Put.
315 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal iniberkesesuaian dengan Hukum Acara Perdata Indonesia yang relevandengan perkara a quo yaitu Herzien Inlandsch Reglement (HIR). HIRmerupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah PulauJawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlakudi Indonesia hingga kini. Oleh karena HIR tidak mengatur mengenaiHal. 52 dari 76 hal. Put.
Terbanding/Penggugat : Drs. BIYANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaen Sleman
100 — 66
diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquopada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan PengadilanNegeri Sleman Nomor 270/Pdt.G/2016/PN Smn, tanggal 19 Oktober2018, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan harusdikuatkan;Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Tergugattetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan ;Mengingat HIR (Herzien
200 — 76
khusus terhadap 2 (dua) frasa yang berbunyi sama : ketigaSertifikat, dirubah / dibaca 1 (satu) kali saja ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, sehinggaamar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat /Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;Mengingat, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Pasal 136 HIR (Herzien
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
682 — 721
kabarsetelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuksebagaimana dimaksud dalam pasal 152 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian petitum permohonanpemohon angka 6 ( enam) dapat dikabulkan dengan menunjuk HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Pengawas Likuidator seperti disebutdalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa petitum tentang putusan serta merta ( uitvoerbaarbij voorraad ) karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat ( 1 )Herzien