Ditemukan 5187 data
87 — 35
Pembanding/ Para Penggugattetap dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkatbanding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankankepada ParaPembanding/ Para Penggugat;Mengingat PasalPasal dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien
Terbanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : Firma SETIA KAWAN
Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
Terbanding/Tergugat V : CHRISTINE POSUMA, dalam hal ini selaku para ahli warisnya, yaitu : ELVIRA SUGIHNAWAN, EARLENE SUGIHNAWAN, THIERZA SUGIHNAWAN dan GISELE SUGIHNAWAN
Terbanding/Tergugat VI : ERVINA POSUMA
Terbanding/Tergugat VII : GRACE POSUMA
117 — 57
Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan :a).Pasal 1870 Kitab UndangUndang Hukum Perdata :"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahiwarisnya atau orangorang yang mendapat hak dari mereka, suatu buktiyang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.b).Pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) :"Akta otentik, yaitu Surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawaiumum yang berkuasa untuk membuatnya, mewujudkan bukti yangcukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SYACHRUL OEIJ Diwakili Oleh : SAHRIAH, SH
63 — 31
Dalamberbagai ketentuan yang mengatur tuntutan serta merta antara lain diaturdalam Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG)bandingkan dengan Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR),bahwa putusan serta merta harus didasarkan pada surat bukti yang diajukansebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihaklawan), adalah sebuah akta authentik atau akta dibawah tangan yang diakui isidan tanda tangannya oleh Tergugat.
Terbanding/Tergugat I : NY MICHELLE JOHANNA
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS DAN PPAT
Terbanding/Turut Tergugat I : PT BANK FAMA INTERNASIONAL
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris dan PPAT Nenny Isnaeni SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PT TUNGGAL CAHAYA AGRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : TUAN WILSON WINARNO
191 — 84
Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herzien IndonesichReglement / HIR) ;3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang PengadilanUlangan untuk Jawa dan Madura;4. UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,6. Ketentuan dalam perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula ParaPenggugat ;2.
56 — 33
Dasar hukum ataslarangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Pasal 191 ayat Ill Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil,serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta danProvisionil;Bahwa, doktrin para sarjana sebagaimana disampaikan deh M.
166 — 89
BuktiP3 : Fotocopy dari copy Herzien Inlandsch Reglement (ReglemenIndonesia yang diperbaharul);4.
Nurcholis Majid
Tergugat:
1.Erni Mugiaasih
2.Eni Rahayuningsih
3.Pairin
4.Kepala Desa Babakan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran
100 — 10
perkara yang dikuasai oleh para tergugat sedangkan C.1116berada di Kalapatiga bukan di Karanggedang sebagaimana dalil gugatanpenggugat ;Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut maka majelis akanmempertimbangkan satu persatu dari permasalahan yang ada untuk membuatterang permasalahan ini dan memutuskan berdasarkan hukum yang berkeadilanbagi para pihak yaitu penggugat dan tergugat didasarkan atas alat buktibukti yangdiajukan oleh para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Pasal164 Herzien
Terbanding/Penggugat : LELY SUSANTI
Terbanding/Turut Tergugat I : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang
Terbanding/Turut Tergugat II : ABDULLAH BIN JAFAR
Turut Terbanding/Tergugat II : GURUH ISYA
181 — 106
Nagasari, seluas 5635 M2 atas nama Lely Susanti (TergugatRekonvensi ), berhubung selama pemeriksaan dala perkara ini tidak pernahdilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), maka petitum ini harusdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa untuk petitum 10, yang menuntut agar dinyatakanbahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupunada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbar bijvoorrad), berhubung tidakada alasan untuk dikabulkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 ayat(1) Herzien
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
377 — 321
Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan, bukti T22;Foto copy sesuai dengan asli Putusan Arbitrase Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) Nomor: 984/X/ARBBANI/2017 tertanggal 5 Oktober2018, bukti T23;Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.Foto copy sesuai dengan asli Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) No. 18.2833/XI/BANI/ED tertanggal 8 November 2018, buktiT24;Foto copy Herzien
Elly Gunawan,S.E.
Tergugat:
1.PT Tunas Rimba Utama
2.Indahwati
3.Moch Usman
Turut Tergugat:
1.Bambang Mariyanto
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria Tata Ruang Kerpala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur cq Kepala Kantor ATR Pertanahan Kabupaten Pasuruan
3.PT Bank Rakyat Indonesia Pesero Tbk
100 — 27
Dasar hukum atas larangantersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peletakkan Sita Jaminan berdasarkankeadaan khusus sebagaimana
Pembanding/Penggugat I : Sulastri maeda Yoppy Diwakili Oleh : Pratiwi Febry, SH, dkk
Terbanding/Tergugat VI : Rukyat Muhamad Fauzi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi Cq. Dishub Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Bina Marga Prov. Jabar
Terbanding/Tergugat V : Lucky Indah Permana Hakim
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat
90 — 65
KEWENANGAN MENGADILI1.Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasidengan dasar sebagai berikut:Pasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR):halaman 3 dari 89 halaman perkara No. 397/P DT/2017/PT.BDG."Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempattinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih olehpenggugat."
Terbanding/Penggugat : Drs. BIYANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaen Sleman
101 — 68
diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquopada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan PengadilanNegeri Sleman Nomor 270/Pdt.G/2016/PN Smn, tanggal 19 Oktober2018, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan harusdikuatkan;Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Tergugattetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan ;Mengingat HIR (Herzien
210 — 79
khusus terhadap 2 (dua) frasa yang berbunyi sama : ketigaSertifikat, dirubah / dibaca 1 (satu) kali saja ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, sehinggaamar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat /Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;Mengingat, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Pasal 136 HIR (Herzien
1.MOCHAMMAD ALI bin MOCHAMAD YAHYA
2.ZAENAL MUSTAKIM bin MOCHAMAD YAHYA
3.SITI RUKHAYAH bin MOCHAMAD YAHYA
4.ZAENAL ARIFIN bin MOCHAMAD YAHYA
5.ZAENAL ABIDIN bin MOCHAMAD YAHYA
6.TOPIK GUNAWAN bin AGUS SALIM
Tergugat:
1.SITI UMMI WAHYUNI binti MOCHAMAD YAHYA
2.NOVANDA ANGGARA APRIL SAPUTRA bin EDI SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.DEWI ASRIANI AGUSTIN binti MOCHAMAD YAHYA
2.DIDIK ARIYANTO, SH.MKn.
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Blora
87 — 24
tersebut adalah dikabulkan untuksebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang bahwa oleh karena gugatan Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sebaliknyagugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan untuksebagian, maka terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 1266, 1267, 1320, 1337, 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pasal 132a Herzien
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Bumi Serpong Damai
Terbanding/Tergugat I : PT Nusa Konstruksi Enjiniring, TBK
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Menteng
Terbanding/Tergugat II : Hyundai Engineering dan Construction Co.,LTD
146 — 131
IIIdi bawah).Bahwa pertanyaan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam mengadili Gugatan aquo merupakan pertanyaan terkaitkompetensi absolut.Pasal 125 dan 136 dari Herzien Indlandsch Reglement ("HIR"),memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuspertanyaan terkait eksepsi kompetensi absolut secara terpisah dan terlebihdahulu dari pemeriksaan terhadap pokok perkara.
85 — 46
Herzien Indlandsch Reglement(HIR) ;17.1.1. Pasal 195 (6) :Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jikayang membantahnya itu orang lain, oleh karena barangyang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal ituserta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri,yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankankanputusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu,17.2.
Wa Ode Rukayah
Tergugat:
1.Ali Bin La Bulogo
2.La Kadu Bin La Bulogo
3.Wa Eti Binti La Bulogo
4.Zamnah Binti La Bulogo
5.La Ema Bin La Bulogo
89 — 34
jelas,padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harusterang dan jelas atau tegas (duidelijk);Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikanformulasi Surat gugatan dalam perkara perdata;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatanadalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syaratformil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundanganundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR(Herzien
IMAM NUR KHOIRUL
Tergugat:
1.PT. PRIMATAMA KREASI MAS
2.PT.JAMBI AGRO WIJAYA
184 — 245
Oleh karenanya, sudah sepatutnya Eksepsi Kompetensi Absolutini diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a guo dan menyatakan PengadilanNegeri Sarolangun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara a quotidak dapatditerima (niet ontvantkelijke verklaard) di dalam Putusan Selasebagaimana diatur di dalam Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement(HIR).. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Sah12.
114 — 14
17Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahwa KantorPertanahan merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan didalamlingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dipimpin oleh seorangMenteri yang bertanggung jawab Kepada Presiden sebagai kepalaPemerintahan;Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPer) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukanoleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umumyang berkuasa untuk itu.Pasal 165 Herzien
135 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam artikel tersebut Witanto menjelaskan antara lainbahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalamPasal 207 Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") danPasal 225Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.);4. Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebihjauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiHalaman 83 dari 106 hal. Put.