Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
10781835
  • masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itubatal atau tidak bisa;Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkandengan UndangUndang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutanatau tekhnis
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
14632586
  • seller and fruiten ini kebakaran yangterjadi di lokasi itu akan mengasilkan emisi gas rumah kaca padawilayah itu, jadi artinya sebanyak bahan bakar yang dihasilkan apakahdia didalam gambut atau di kawasan hutan maka sebesar itulahsesuai dengan seller and fruiten itulah dihasilkan emisi gas rumahkaca;Bahwa yang pertama ada pengumuman untuk melihat apakah sawityang seperti ini baik atau tidak (baca yang dikeluarkan Ditjen BunKementerian Pertanian), yang kedua ada caracara ahli ada datanyayaitu Pedoman Tekhnis
    Pengolahan lahan tanpa bakar yangdikeluarkan Ditjen Pengolahan lahan dan Air Depertemen Pertanianpada 2009, kemudian ada lagi Revisi 1 pedoman tekhnis pembukaanpenyiapan lahan tanpa bakar dan pembuatan limbah pembukaanlahan di areal perkebunan dan sebagainya;Bahwa beberapa pedoman tadi ahli gunakan sebagai tuls untukmelihat kondisi di lapangan, sama seperti saya mengatakan bahwa ohsarpras tidak baik, kKemudian yang kedua ahli kelokasi kemudianditunjukkan inilah pak tanaman kelapa sawit kami, ada
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — PT WANA SUBUR SAWIT INDAH
996721
  • dipenuhi yaitu Akteperusahaan dan perubahannya terakhir / Profil perusahaan, Nomor WajibPajak, Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuaian denganRencana Tataruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota ( Untuk IUPBdari Gubemur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacana Makropembangunan perkebunan Provinsi dari Gubemur ( Untuk IUPB yangditerbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dari Bupati / walikota yangdilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau1:50.000, Pertimbangan tekhnis
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor lO/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — -HERI SUHARJA -MUHYIDIN, S.IP Bin (Aim) SYARIF SUPARMAN
7911
  • adadenda yang dikenakan untuk hal tersebut dan sudah disetor ke kasdaerah ;Bahwa setahu saksi tentang uang yang disita sebesar Rp.641 juta, menurutketerangan KPA ada dana jaminan sisa pekerjaan karenapada waktu itupekerjaan belum selesai, nilainya yaitu 5 % dari nilaikontrak yang belumterpenuhi;Bahwa biasanya surat SK tersebut diurus oleh yangmenyiapkan yaitu PPTKkarena PPTK sebagai PJS sarna kewenangannya, setelah ditandatangan olehsaksi lalu dibawa kembali oleh yang menyerahkan tadi ;Bahwa secara tekhnis
Putus : 08-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby
Tanggal 8 Juni 2016 — Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
14969
  • sedangkan mekanismenya yaitu pihakdebitur (Koperasi Tani Bidara Tani) mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan danmekanisme yang disyaratkan dalam SK Direksi Bank Jatim Kantor Pusat, Permenkeu danPermentan ;2 2922 222Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi kelompok penerima Kredit Usaha PeternakanSapi (KUPS), yakni bagi koperasi penerima kredit syarat pengurusnya lengkap yaitu harus adaketua, sekretaris dan bendahara, berbadan hukum serta mempunyai anggota, harus adarekomendasi dari Dinas Tekhnis
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 19 Mei 2015 — AHMAD MUNIR, Spd. AHMAD FARID Als MAMAK KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
529
  • Sekolah Dasar Tahun 2014di Surabaya pada tanggal 10 s/d. 12 Agustus 2014 adalah 21Kepala Sekolah ditambah Pak Lukman dan pada waktu bersamapara Kepala Sekolah yang hadir dimintai pak Lukman melalui BuRirin sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan alasanuntuk membelikan kenangkenangan buat penyaji bersteksehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.200.000, (empat juta duaratus ribu rupiah) ;e Bahwa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yangada dengan dikoordinasi pelaksanaannya oleh Tim Tekhnis
Register : 06-10-2011 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 17 Juli 2012 — SIHAR MANULLANG, B.A
9417
  • ataspembebasan tanah, menyaksikan pelaksanaan pembayaran penyerahan ganti rugiatas tanah dan tanaman, membuat berita acara atas tanah;83Bahwa panitia bekerja berdasarkan SK Gubernur;Bahwa SK tanggal 31 Oktober 2003 ini memang terlambat tetapi tetap mengacupada SK 178 tahun 1994 tentang SK Gubernur kemudian SK Bupati sebelumnyaitu ada tapi saksi tidak tahu SKnya dimana dan nomornya;Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2003 rapat ke 3 yang kalau tidak salahdipimpin oleh Pak Sihar Manulang sendiri itu masalah tekhnis
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
1160435
  • No. 09/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr seingat saksi pada hari itu juga ;Bahwa dipersidangan dibacakan BAP saksi nomor 12.2;Bahwa Dokumen yang disodorkan adalah gambar dan dokumenBQ. yang saksi maksud gambar adalah gambar dokumen desainperencanaan jembatan ;Bahwa dipersidangan diperlihatkan BB No.855 ;Bahwa Saksi membenarkan BB yang ditunjukkan, gambar tersebutyang saksi terima dari ADNAN;Bahwa Tentang spesifikasi teknis yang disodorkan ke saksi, dalamgambar tersebut sudah tercantum spesifikasi tekhnis material
    Ada koordinasi setiap 3 bulan yaitu manajer divisimelaporkan portofolio proyek yang menjadi tanggungjawabnya ;Bahwa Rapat periodik 3 bulanan diikuti oleh GM, semua manajerdivisi dan semua manajer proyek ;Bahwa Dalam setiap rapat, manajer divisi maupun manajeroperasional pasti melaporkan setiap progress termasuk kalau adakendalakendala, namun untuk proyek WFC ini seingat saksibukan termasuk proyek yang bermasalah, karena dari skala nyatermasuk proyek kecil serta isuisu tekhnis maupun non tekhnistidak
    Berdasarkan daftarrekanan mampu, dilakukan kualifikasi subkon, yang terpilih laludiundang untuk membuat penawaran, negosiasi sampai didapanpenawaran terbaik bai dari segi tekhnis maupun harga ;Bahwa Komite Pengadaan, Ketuanya GM ex officio, Sekretarisadalah Manajer Pengadaan, ada manajer keuangan, ada dariunsur Divisi, manajer proyek, kalau memerlukan aspek teknistertentu bisa juga masuk manajer teknik, atau manajer safety kalauada yang memerlukan safety ;Bahwa Yang melakukan evaluasi terhadap calon
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 19 Juni 2014 — - Drs. YUSNI ALI
7818
  • Datuk Bandar Kota Tanjung Balai90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak 12 September 2012 s/d 10Desember 2012 dan Pedoman yang digunakan adalah Surat PerjanjianPekerjaan (Kontrak), Spesifikasi Tehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Putusan No. 13/Pid.Sus K /2014/PN.
    (satumilyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas riburupiah), masa pengerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitungsejak 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012 dan Pedoman yangdigunakan adalah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), SpesifikasiTehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dilapangan tetapi tidak setiap harikarena sebagai Kadis PU Kota Tanjung Balai terdakwa masih banyak tugaslain, selanjutnya untuk pengawasan kegiatan pada setiap pelaksanaanpengerjaan
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
7021178
  • kecuali seluas diatas 25 (duapuluh lima) hektar, jika luas yang dimiliki melebihi yang sudah ditetapkanperkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/ IUP ;Bahwa ada tata cara untuk mengatur IUP (Izin Usaha Perkebunan) diHalaman 101 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwpertanian ;Bahwa setiap usaha kebun seluas lebih 25 (dua puluh lima) hektar harusmengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;Bahwa dasar hukum KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ada diKementrian Koperasi ;Bahwa tekhnis
    Peputra Supra JayaHalaman 204 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwberdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;Bahwa benar pembagian TBS terhadap koperasi yang sudah lunas hutangkreditnya yaitu mendapat 98 % dan 2 % untuk penempatan tenaga tekhnis,kemudian bagi koperasi yang belum lunas mendapat 63 % dan 35 % untukcicilan hutang dan 2 % lagi untuk perusahaan sebagai penempatan tenagateknisnya ;Bahwa benar tidak ada dipasang tandatanda/ plang yang menunjukkan bahwalahan
Register : 19-06-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 16 April 2015 — 1.Ir. IRWANSYAH Bin MANSYUR 2.Drs. DJAKFAR Bin M.YUSUF
11722
  • bulan Desember 2011;e Bahwa setahu saksi yang menyiapkan dokumen untuk pembayaran yaituterdakwa II selaku PPK bersama saksi Zainuddin sebagai penerbit SPM;e Bahwa sebagai bendahara saksi tidak ada melakukan verifikasi terhadapdokumen pembayaran yang diajukan pelaksana sebab bukan tugas saksi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidakkeberatan;26 Saksi Tanrizal, ST Bin Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai pengelola tekhnis
    Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2014/PN BnaMenimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata benar setelahTerdakwa I dilantik Terdakwa I melanjutkan realisasi DIPA tersebut denganmenunjuk perencanaan tekhnis yang sama dengan tahap praperencanaan yaitu CV.Putra Karya Konsultan dan kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak)Nomor : 002/ 510APBN/2011 tanggal 07 April 2011 Pekerjaan Perencanaan TeknisPembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yangditandatangani oleh Terdakwa
Putus : 21-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Agustus 2013 — CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI
7313
  • SOETRISNO : e Bahwa Keahlian Ahli adalah dibidang auditing dan akuntansi ; e Bahwa dasar Ahli melakukan penghitungan kerugian berdasarkan Surat Tugas dariKepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah nomor : ST 357 / PW / 11 /5/2013, tanggal 18 Januari 2013 perihal Pemberi Keterangan Ahli, sedangkan Tugas8484dan wewenang saksi adalah melakukan Audit dan Pembinaan berdasarkan SuratTugas dari Kepala Perwakilan (atasan langsung) ;Bahwa jabatan Ahli sebagai Pengendali Tekhnis Bidang Investigasi dengan
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
11631
  • Indofarma (Persero) Tbk.Halaman 205 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgBeserta anak perusaahaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 49/Auditama VII/PDTT/07/2014 tertanggal 21 Juli 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala BadanPengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.031.34.11.12.7542 Tahun 2012tentang Pedoman Tekhnis Cara Distribusi Obat Yang Baik menyatakanbahwa cara distribusi obat yang baik adalah cara distribusi/penyaluran obatdan atau bahan obat yang bertujuan
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA Ir. RASYIDIN, M. Eng bin ZAINUL ABIDIN
11061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.Karena berdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuaidengan spesifikasi
Register : 06-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 9 Februari 2017 — I. Zonial Pajri, SH. Bin Jak Umar ; II. Mardalena, SE. Binti Markoni Idris ;
583171
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Bahwa tugas dan kewenangan Kepala UPTD dalam pengadaandan penyaluran pupuk bersubsidi adalah melakukan pembinaansecara tekhnis tentang pemupukan tanaman kepada Kelompok TaniHalaman 51 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.di wilayah Kecamatan, menyetujui dan menandatangani RencanaDefenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi selakuKepala UPTD, serta membuat Rekapitulasi RDKK TingkatKecamatan ;Bahwa saksi menyetujui dan menandatangani
Register : 04-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
19836
  • TjkBahwa Untuk mekanisme penghitungan pajak minerba sebagaiberikut :o Wajib Pajak mengirimkan Laporan Produksi minerba melaluiUPT ke BPPRD;o Laporan Produksi dikirimkan BPPRD ke Dinas Perdagangandan Perindustrian untuk proses verifikasi lapangan terhadapLaporan Produksi Wajib Pajak oleh Tim Tekhnis dibawah KabidEnergi;o Laporan Produksi kemudian di cap verifikasi dari Tim Tekhnisyang telah ditandatangani oleh Kabid Energi dikirimkanKembali ke BPPRD;o BPPRD menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan TentangPajak
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
785624
  • Akte perusahaan danperubahannya terakhir / profil perusahaan, Nomor Wajib Pajak,Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuai denganRencana Tataruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota (UntukIUPB dari Gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacanaMakro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur ( UntukIUPB yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dariBupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi denganSkala 1:100.000 atau 1:50.000, Pertimbangan tekhnis ketersediaanlahan
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
444177
  • Jadi RZWP3K itu bukan hanya KabupatenBelitung tetapi satu Provinsi Babel; Bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan reklamasi mengajukan izinsebelum keluarnya RZWP3K, harus menunggu sampai provinsi membuatRZWP3K; Bahwa terkait kegiatan reklamasi menurut Saksi harus ada kajianterlebih dahulu bisa dilihat merusak atau tidak terhadap kegiatan reklamasi:; Bahwa Saran tekhnis adalah apaapa saja yang harus sebelummelakukan kegiatan dimaksud; Bahwa saksi tidak ada memperingatkan atau menegur ketika datangkelokasi
Register : 09-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 65/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 21 Oktober 2015 — Ir. Juni Hartawan bin Azhar
10434
  • Mulya Agung mempunyai kekuasaanyang sama dengan Direktur dalam hal direktur berhalangan dan wakil direkturbertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;Bahwa yang menanda tangani surat penawaran dan dokumen tekhnis sertakualifikasi saat proses pemilihan penyedia jasa Paket Pekerjaan PembangunanJalan Masuk Konsiruksi Rabat Beton dan Plat Duecker adalah saksi sendiriselaku wakil direktur CV.
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 31 Januari 2018 — ISKANDAR W. GOROTOMOLE
10975
  • Halmahera Barat tersebut sudahsesual;Halaman 58 dari 168 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttee Bahwa dengan berakhirnya pelelangan dengan Pengumuman pemenangmaka Tugas Panitia lelang sudah berakhir dan sudah tidak mencampuriurusan tekhnis lagi ;e Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr.