/IV/2017 tanggal 20 Juni 2017 telahmemberikan teguran kepada Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biayaperkara sebesar Rp.174.000, (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) denganbatas waktu sampai satu bulan sejak tanggal peneguran disampaikan Pemohontidak membayar panjar biaya, maka perkara tersebut akan dicoret/dibatalkan;Menimbang, bahwa ternyata setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak dikeluarkannya tanggal surat peneguran tersebut Pemohon tidakmembayarkan kekurangan

Sampai hari kedelapan sesudah peringatan (aanmaning) apabilapemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri pribadi Tergugat ;Bahwa hal tersebut berarti bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan bagiPelawan/Pemohon Kasasi adalah berakhir manakala telah lewat 8 (delapan)hari setelah dilakukan Peneguran (aanmaning) ternyata Pelawan tidak pulamenggunakan haknya. (M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata.

putusan mana belum dilakukan aanmaning dan belum lampau waktuselama 8 (delapan) hari setelah aanmaning sehingga masih dapat dilakukanperlawanan ;Hal tersebut jelas memberikan ketegasan bahwa atas waktu untukmengajukan perlawanan bagi Pelawan yang diberitahukan secara tidaklangsung adalah hingga dilampauinya masa 8 (delapan) hari setelahpeneguran (aanmaning), setelah itu putusan verstek dinyatakan inkracht.Dan bukannya menyatakan bahwa waktu mengajukan perlawanan adalahpada masa atau setelah dilakukan peneguran

Bagi Tergugat yang diberitahukan secara tidak langsung atau melaluiKepala Desa maka putusan dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht) manakala telah lewat dari 8 hari dihitung dari masa peneguran;c.

Bahwa Pasal 129 HIR/153 Rog mengatur masa daluwarsa perlawanandan bukannya melarang melakukan perlawanan sebelum dilakukanpeneguran (aamaning) ;Bahwa dari pendapat ahli tersebut dapat diambil intisari sebagai berikut :Bagi pemberitahuan putusan tidak kepada si terhukum sendiri makaterhitung 14 sejak diterimanya pemberitahuan oleh Kepala Desa danditambah masa 8 (delapan) hari setelah peneguran (aanmaning) sebagaimasa Tergugat dapat mengajukan Perlawanan (verzet) ;Bahwa jika dihitung dari kasus' tersebut

maka putusan No.223/Pdt.G/PN.Mks yang walaupun telah lewat masa 14 hari tapi belumdilakukan peneguran (aanmaning) dan belum lewat 8 (delapan) hari setelahaanmaning dan artinya belumlah inkracht maka perlawanan pelawanterhadap putusan verstek tersebut adalah tepat dan benar ;Penerapan kasus tersebut sama dengan Putusan MA No. 4069 K/Pdt/1985.Berdasarkan faktafakta yang diuraikan dan dikaitkan dengan Pasal 129HIR/153 Rbg, bahwa amar putusan yang sedemikian itu bertentangandengan UndangUndang khususnya

Surat Peneguran/ Peringatan/Somasi Pertama tertanggal 3 Februari2014, (Vide Bukti.24);2. Surat Peneguran/Peringatan/Somasi Ke Dua tertanggal 10 Februari2014 (Vide Bukti.25);3. Surat Peneguran/Peringatan/Somasi Ke Tiga tertanggal 17 Februari2014 (Vide Bukti.26);Untuk segera menyelesaikan dan Mempertanggungjawabkan Pengembalianatas Titipan uang untuk Tukar Guling / Ruitslag Tanah dan Bangunan SMASMK VETERAN di Jalan Dr. Angka 56, Purwokerto dari Penggugattersebut, akan tetapi Tergugat.

Angka 56, Purwokerto dariPenggugat tersebut sampai dengan Sekarang / saat ini;Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kali menyampaikan SuratPeneguran/Peringatan/Somasi serta mengundang Tergugat IV (GunardiSiswoyo), Tergugat V (Soderi alias Sodri), dan Tergugat VI (Suprayogi),dengan Mengirimkan Surat Peneguran /Peringatan/Somasi kepada paraTergugat serta mengundang para Tergugat (Tergugat IV, V dan VI) untuksegera mengembalikan Titipan uang dari Penggugat untuk Tukar Guling /Ruitslag Tanah dan Bangunan

Surat Peneguran/Peringatan/Somasi Pertama tertanggal 17 Februari2014, (Vide Bukti 27);2. Surat Peneguran/Peringatan/Somasi Ke Dua tertanggal 22 Februari2014, (Vide Bukti.28);3. Surat Peneguran/Peringatan/Somasi Ke Tiga tertanggal 28 Februari2014, (Vide Bukti 29);Untuk segera menyelesaikan dan Mempertanggung jawabkanPengembalian atas Titipan uang untuk Tukar Guling / Ruitslag Tanah danBangunan SMA SMK VETERAN di Jalan Dr.

MATA ANDAU SAWITKAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015; nen enn Bahwa, pencabutan lzin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dilakukanTERGUGAT secara sewenangwenang dan tanpa prosedur hukum yangberlaku, karena sebelum melakukan pencabutan atas obyek gugatan tersebut,TERGUGAT tidak pernah melakukan pembinaan dan/atauperingatan/peneguran kepada PENGGUGAT sebelum melakukan pencabutanatas perizinan yang dimiliki PENGGUGAT; Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT nyata tidak melaksanakanasasasas penyelenggaraan pemerintahan

Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan, karena dalam penerbitan objek sengketa tidak melakukanpembinaan dan peneguran terlebih dahulu, tetapi langsung mencabut IzinUsaha Perkebunan Penggugat tanpa dilakukan pemberian peringatan.

Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLKmelakukan pembinaan dan peneguran kepada PENGGUGAT jika adapelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT terhadap persyaratan perizinanyang telah ditetapbkan oleh PENGGUGAT; 13.Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwaTERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyeksengketa dalam perkara aquo, tidak pernah melakukan peneguran dan /atau peringatan kepada PENGGUGAT terkait dengan perizinan yangdimiliki PENGGUGAT, akan tetapi Surat Keputusan yang menjadi

Asas Keterbukaan (Fair Play) won cee nee ene ene nenBahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo tidakpernah melakukan pembinaan dan peneguran kepada PENGGUGATsehingga PENGGUGAT tidak mendapatkan pembinaan secara terbukadari TERGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT;c. Asas Tertib Penyelenggaran Negata.

MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9Januari 2015, secara hukum sangat merugikan PENGGUGAT karenapenerbitan atas surat keputusan tersebut tidak didasarkan atas prosedurhukum yang berlaku, sebab peraturan perundangundangan mewajibkanTERGUGAT untuk melakukan pembinaan dan peneguran sebelummenerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek perkara aquo; Bahwa selain Surat Keputusan tersebut merugikan kepentingan hukumPENGGUGAT, Surat Keputusan tersebut juga diterbikan TERGUGATsecara sewenangwenang dan bahkan

ditegurmelalui surat Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap untuk menambah panjar biaya perkara tidak dipenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada sidang kedua sampaikelima tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sahdan patut, sedangkan panjar biaya perkara telah habis, sehingga Penggugatditegur oleh Pengadilan untuk menambah panjar biaya perkara dan setelahditegur pihak Penggugat tidak memenuhi Surat Teguran Pengadilan AgamaCilacap untuk membayar biaya perkara, atas dasar peneguran

tersebut danPenggugat tidak mengindahkan peneguran, maka Pengadilan berpendapatbahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dianggap tidakbersungguhsungguh berperkara, maka terdapat alasan bagi Pengadilan untukmenyatakan gugatan yang telah diajukan Penggugat harus dicoret dariRegister Perkara; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan UndangUndangPutusan Nomor: 241 1/Pdt.G/2012/PA.Clp.Halaman 4 dari 5 halamanNomor 3 tahun

Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenangmengadili Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat; Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalahberdasarkan permohonan Tergugat tertanggal 30 Juli 2018mengenai Permohonan Aanmaning ( Peneguran )Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/20.8./PN.Kwg...sebagaimana menjalankan isi putusan Pengadilan NegeriKarawang Nomor : 24 / Pdt.G / 1991 / PN.

hokum tetap ( In Kracht Van Gewijsde ) ;Bahwa, terhadap permohonan dari Tergugat dimaksud sebagaiPemohon Eksekusi telah direspon dan dijawab oleh KetuaPengadilan Negeri Karawang dalam Surat Penetapan Nomor :24/Pdt.G/1991/PN.Krw. tanggal Agustus 2018 ;Bahwa dalam surat penetapan Ketua Pengadilan Negeridimaksud, telah dibuatkan dan disampaikan risalah panggilanpeneguran pada hari selasa tanggal 14 Agustus 2018 kepadaTermohon eksekusi dalam hal ini Para Penggugat dalamperkara ini;Bahwa, pelaksanaan peneguran

Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam mengajukan PermohonanEksekusi ( Permohonan Peneguran Hukum ) terhadap ParaPenggugat adalah Sah dan tidak melakukan perbuatan melawanhukum;4. Menyatakan perbuatan Penggugat dalam mengalihkan, danmendaptarkan hak milik kepada pihak lain sepanjang menyangkutobjek sengketa ( Objek Eksekusi ) adalah tidak Sah secara hukum ;5. Menyatakan menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh dalamisi putusan perkara ini;6.

/PN.Kwg...Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berdasarkanpermohonan Tergugat tertanggal 30 Juli 2018 mengenai PermohonanAanmaning ( Peneguran ) sebagaimana menjalankan isi putusanPengadilan Negeri Karawang Nomor : 24 / Pdt.G / 1991 / PN. Krw tanggal 3Maret 1992 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 241/ Pdt /1992 / PT. Bdg, tanggal 19 September 1992 Jo Putusan Kasasi MahkamahAgung R.I. Nomor : 651 K/Pdt/1993 tanggal 27 Pebruari 1998 Jo PutusanMahkamah Agung RI.

dalam hal ini ParaPenggugat dalam perkara ini;Bahwa, pelaksanaan peneguran dimaksud dalam rangka menjalankanpermohonan Eksekusi dari Tergugat dalam perkara ini, dalam hukum Acaratidak menunda pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon kecualiada perintah lain dari Ketua Pengadilan Negeri karawang;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bertentangandengan hukum acara Perdata, yang mana gugatan yang diajukan olehPenggugat haruslah diartikan melakukan upaya hukum untuk mengoreksidan

melaluisurat Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap untuk menambah panjar biaya perkaratidak dipenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada sidang kedua sampai kelimatidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut,sedangkan panjar biaya perkara telah habis, sehingga Penggugat ditegur olehPengadilan untuk menambah panjar biaya perkara dan setelah ditegur pihak Penggugattidak memenuhi Surat Teguran Pengadilan Agama Cilacap untuk membayar biayaperkara, atas dasar peneguran

tersebut dan Penggugat tidak mengindahkan peneguran,maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingandianggap tidak bersungguhsungguh berperkara, maka terdapat alasan bagi Pengadilanuntuk menyatakan gugatan yang telah diajukan Penggugat harus dicoret dari RegisterPerkara;9 229 2 22222 n nnn nnn anne nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006, maka semua

bahwa pada sidang yang kelima ternyata panjar biayadinyatakan habis, berhubung panjar biaya perkara ini telah habis, maka untuk dapatdilanjutkan persidangan perlu dipanggil lagi, lalu ketua majelis hakimmemerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon dan Panitera Pengadilan AgamaNegara telah menegur Pemohon dengan suratnya Nomor W.15.A.11/235/HK.03.4/IH/2014 tanggal 17 Maret 2014, perihal teguran untuk membayar tambahan panjarbiaya perkara;Menimbang, bahwa setelah kurun waktu (satu) bulan setelah peneguran

pula mewakilkan kepada orang lainsebagai kuasanya untuk hadir di persidangan;Menimbang, bahwa telah ternyata panjar biaya perkaranya telah dinyatakanhabis, maka untuk dilanjutkan persidangan, Pemohon diharuskan menambah panjarbiaya perkara, untuk memanggil Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Negara dengan suratnyaNomor W.15.A.11/235/HK.03.4/IN/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah menegurPemohon untuk menambah panjar biaya perkara;Menimbang, bahwa setelah satu bulan sejak peneguran

WIRYADI & REKAN tanggal 30 Maret2010 dan pemenang lelangnya adalah Terbantah ; e Bahwa penjualan tanah milik Para Pembantah melalui lelangtersebut dilakukan tidak berdasarkan ketentuan dalam pasal 6UndangUndang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan joPeraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010TANGGAL 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,sehingga pelaksanaannya telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum ;e Bahwa Para Pembantah sangat terkejut dengan adanyapemberitahuan relas panggilan Peneguran

(aanmaning) dari KetuaPengadilan Negeri Purwokerto agar dalam tempo 8 (delapan) harisetelah dilakukan peneguran harus segera mengosongkan tanah dansegala sesuatu diatasnya.

ditegurmelalui surat Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap untuk menambah panjar biaya perkara tidak dipenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada sidang kelima dankeenam tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengansah dan patut, sedangkan panjar biaya perkara telah habis, sehinggaPenggugatditegur olen Pengadilan untuk menambah panjar biaya perkara dansetelah ditegur pihak Penggugat tidak memenuhi Surat Teguran PengadilanAgama Cilacap untuk membayar biaya perkara, atas dasar peneguran

tersebutdan Penggugat tidak mengindahkan peneguran, maka Pengadilan berpendapatbahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dianggap tidakbersungguhsungguh berperkara, maka terdapat alasan bagi Pengadilan untukmenyatakan gugatan yang telah diajukan Penggugat harus dicoret dari Register Perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

panjar biaya perkara, ternyataPemohon tidak memenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada sidang ketiga sampai keempattidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil lagi dengan sah dan patut,sedang panjar biaya perkara telah habis, dan Pemohon telah ditegur oleh PaniteraPengadilan Agama Cilacap untuk menambah panjar biaya perkara dan setelah ditegur,ternyata pihak Pemohon tersebut tidak memenuhi Surat Teguran Pengadilan AgamaCilacap untuk menambah panjar biaya perkara, atas dasar peneguran

tersebut danPemohon tidak mengindahkan peneguran, maka Pengadilan berpendapat bahwaPemohon sebagai pihak yang berkepentingan dianggap tidak bersungguhsungguhberperkara, maka terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonanyang telah diajukan Pemohon harus dicoret dari register perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

pekerja TERGUGAT yang melakukan pemagaran dilokasi dengan menggunakan drum bekas ; ~~~~~~~~~~~~~~Bahwa, tanah yang TERGUGAT kuasai dengan lebar 25 m panjang30 m yang terletak di Areal III Pamusian Kelurahan Kampung VIKecamatan Tarakan Timur dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Utara : Jalan Pertamina ; ~~~~~~Sebelah Timur : Tanah Pertamina / lokasi sumur230/63/156 ; ~~~~~7Sebelah Barat : Jalan Pertamina ; ~~~~Sebelah Selatan : Tanah Pertamina / lokasi sumur 284 ; Bahwa, setelah dilakukan peneguran

TERGUGAT dengan melakukan pemagaran danmendirikan bangunan dengan tanpa hak di atas tanah milikPENGGUGAT jelas merupakan perbuatan melawan hukum = yangmerugikan PENGGUGAT ; ~~~777 777Pada tanggal 12 Maret 2010 pihak PENGGUGAT melakukankoordinasi dengan Kelurahan Kampung VI Tarakan Timur untukmelakukan tindakan lanjutan atas teguran pertama PENGGUGATkepada pihak TERGUGAT dan pihak Kelurahan Kampung VI TarakanTimur melalui staf Penertiban Kelurahan Kampung VI TarakanTimur untuk melakukan peninjaunan dan peneguran

adalah TERGUGAT meyakini tanahdimaksud adalah tanah milik TERGUGAT diperoleh secara terangberalas hak yang dilegalisasi oleh pejabat publik yangberwenang, kemudian TERGUGAT melihat di lokasi saat itu sudahberdiri Kantor KPU Kota Tarakan dan bangunan bangunanlainnya, kemudian jarak bangunan TERGUGAT kurang lebih 20 m10dari kepala sumur Pamusian III adalah dalil tidak benar, faktadi lapangan jauh sekali dari kepala sumur dimaksud ; Bahwa, dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa, PENGGUGATmelakukan peneguran

secara lisan kepada para pekerja TERGUGATyang melakukan pemagaran adalah dalil tidak benar, karenafakta sebenarnya bahwa peneguran dilakukan setelah bangunanjadi, singkatnya justru sudah berdiri bangunan di lokasi milikTERGUGAT baru ada peneguran, terkesan si penegur tidak tahuSiapa pemiliknya, dikesankan secara umum tanah tidak bertuanalias ditelantarkan ~ oem ssBahwa, dalil PENGGUGAT setelah melakukan peneguran tJlisanditindaklanjuti dengan 2 (dua) kali melayangkan surat faktanyajustru surat surat

melanggar ketentuan PeraturanKeselamatan Kerja Tambang, Minj Politie Reglement (MPR) No. 341dan SK Menteri Pertambangan yang membahayakan keselamatan nyawadan lingkungan sekitarnya, sedangkan pihak TERGUGAT menyangkaltelah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGATmenyakini tanah yang dimaksud adalah tanah milik TERGUGAT yangdiperoleh secara terang beralas hak yang dilegalisasi olehpejabat publik yang berwenang dan jarak bangunan TERGUGAT jauhsekali dari kepala sumur tersebut selain itu peneguran

tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa objek dari suatu) perlawanan eksekusi adalahPenetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim secara ex officio memeriksa,meneliti register eksekusi di Pengadilan Negeri Parepare atas perkaraperdata Nomor 10/Pdt/2004/PN.Parepare masih dalam tahap peneguranberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor53/Pen.KPN/Eks/Pdt/2008/PN.Parepare tertanggal 22 Desember 2008 danBerita Acara peneguran

Nomor 3246 K/Pdt/2010Acara Peneguran Kedua tertanggal 10 Februari 2009, sedangkan KetuaPengadilan Negeri Parepare belum mengeluarkan Penetapan PelaksanaanEksekusi atas Perkara Nomor 10/Pdt.G/2004/PN.Parepare;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwagugatan perlawanan Pelawan sampai dengan Pelawan VI masih prematurkarena obyek yang dilawan seharusnya penetapan eksekusi yangdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sedangkan dalam hal iniKetua Pengadilan Negeri Parepare

(Vide Vonis Hakim Pertama hal. 34 alinea ke 2 s/dalinea 6 ) ;Pertimbangan Hakim Pertama tersebut di atas adalah suatu pertimbanganyang sangat keliru, karena menurut pemahaman Hukum yang ada PemohonKasasi sebagai yang ter Eksekusi telah memenuhi panggilan peneguranpertama pada tanggal 05 Januari 2009 dan peneguran kedua tertanggal 10Februari 2009 dimana Pemohon Kasasi pada saat peneguran tersebut telahdiperintahkan untuk mengosongkan Obyek Sengketa ;Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi penetapan

Tju Eng Kuan ;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tahapanpermohonan eksekusi Hak Tanggungan diawali dengan adanya acaraPeneguran / Aanmaning oleh Pengadilan dan dalam hal ini tentunyaPengadilan Negeri Medan ;Bahwa ternyata para Pelawan sampai saat ini terhadap masingmasingdirinya tidak pernah dipanggil oleh Pengadilan Negeri Medan untukdilakukan peneguran / aanmaning baik untuk tanggal 27 Februari 2008 dan12 Maret 2008 sebagaimana yang disebutkan dan tertera pada halaman 3(tiga

) point Ill (tiga romawi) tentang Berita Acara Peneguran / Aanmaningdalam penetapan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor08/Eks/HT/2008/PN.Mdn tertanggal 23 Desember 2008 ;Hal. 2 dari 8 hal.

Bahwa oleh karena itu nyata dan terbukti Terlawan telah beritikad tidakbaik terhadap para Pelawan karena Terlawan nyatanyata melanggarketentuan Pasal 1338 ayat (3) yang menegaskan : Setiap perjanjian mestidilaksanakan dengan itikad baik (toegoedetrouw) , atau kemungkinanTerlawan tergiur dan / atau tertarik untuk menguasai dan / atau memiliki1 (satu) jaminan lainnya yang masih tersisa sebagai jaminan atas sisakewajiban tertunggak para Pelawan ;Bahwa karena itu sudah sepatutnya, baik peneguran / aanmaningmaupun

ditegurmelalui surat Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap untuk menambah panjarbiaya perkara tidak dipenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada sidang kedua sampaikelima tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sahdan patut, sedangkan panjar biaya perkara telah habis, sehingga Penggugatditegur oleh Pengadilan untuk menambah panjar biaya perkara dan setelahditegur pihak Penggugat tidak memenuhi Surat Teguran Pengadilan AgamaCilacap untuk membayar biaya perkara, atas dasar peneguran

tersebut danPenggugat tidak mengindahkan peneguran, maka Pengadilan berpendapatbahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dianggap tidakbersungguhsungguh berperkara, maka terdapat alasan bagi Pengadilan untukmenyatakan gugatan yang telah diajukan Penggugat harus dicoret dari Register Perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

juta lima ratus riburupiah).Surat Teguran No.MKL/10/1651 tgl 18042016 perihal Tagihan TunggakanKartu Kredit BNI JCB No.3563930000003344.Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upayapeneguran pertamakepadaTERGUGAT (Debitur) agar melaksanakankewajibannyauntuk membayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT.Surat Teguran No.MKL/10/2011 tgl 20052016 perihal Tagihan TunggakanKartu Kredit BNI JCB No.3563930000003344.Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya peneguran

keduakepada TERGUGAT (Debitur) agar melaksanakankewajibannyauntukmembayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT.Surat Teguran No.MKL/10/2113 tgl 16062016 perihal Tagihan TunggakanKartu Kredit BNI JCB No.3563930000003344.Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya peneguran ketiga kepada TERGUGAT (Debitur) agar melaksanakankewajibannya untukmembayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT.Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas,PENGGUGAT mohon kepada Ketua

Surat Teguran No.MKL/10/3521 tgl 24072017 perihal Tagihan Tunggakan KartuKredit BNI No.4665740000045392.Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya peneguran pertamakepada TERGUGAT (Debitur) agar melaksanakankewajibannya untukmembayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT.3.

Surat Teguran No.MKL/10/3528 tgl 22082017 perihal Tagihan Tunggakan KartuKredit BNI No.4665740000045392.Keterangan Singkat :Membuktikan bahwaPENGGUGAT telah melakukan upaya peneguran keduakepada TERGUGAT (Debitur) agar melaksanakankewajibannya untukmembayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT.4.

Surat Teguran No.MKL/10/4275 tgl 22092017 perihal Tagihan Tunggakan KartuKredit BNI No.4665740000045392.Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya peneguran ketigakepada TERGUGAT (Debitur) agar melaksanakankewajibannya untukmembayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT.Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas,PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihakyang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu

Pemohon belum dapat menghadirkan,dan bahkan pada persidangan berikutnya tanggal 26 Maret 2013 Termohon tidak hadirdi persidangan meskipun pada persidangan tanggal 26 Maret 2013 Pemohon telahdiperintahkan untuk hadir pada persidangan berikutnya, ketidak hadiran Pemohontersebut ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; Bahwa karena panjar biaya perkara yang dibayarkan Pemohon tidakmencukupi lagi maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Batang agar melakukan peneguran

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap untuk menambah panjarbiaya perkara tidak dipenuhi; nen enon nnn n nnn nnnMenimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada sidang ketiga dankeempat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengansah dan patut, sedangkan panjar biaya perkara telah habis, sehingga Pemohonditegur oleh Pengadilan untuk menambah panjar biaya perkara dan setelahditegur pihak Pemohon tidak memenuhi Surat Teguran Pengadilan AgamaCilacap untuk membayar biaya perkara, atas dasar peneguran

tersebut danPemohon tidak mengindahkan peneguran, maka Pengadilan berpendapatbahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dianggap tidakbersungguhsungguh berperkara, maka terdapat alasan bagi Pengadilan untukmenyatakan permohonan cerai yang telah diajukan Pemohon harus dicoret dariRegister Perkaraj=seses eee tier ee eeeeReaiesPutusan Nomor: 0528/Pdt.G/2012/PA.Clp.Halaman 4 dari 6 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang dimandemen dengan UndangUndang

/IV/2017 tanggal 27 Juli 2017 telahmemberikan teguran kepada Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biayaperkara sebesar Rp.195.000, (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) denganbatas waktu sampai satu bulan sejak tanggal peneguran disampaikan Pemohontidak membayar panjar biaya, maka perkara tersebut akan dicoret/dibatalkan;Menimbang, bahwa ternyata setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak dikeluarkannya tanggal surat peneguran tersebut Pemohon tidakmembayarkan kekurangan