ditegurmelalui surat Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap untuk menambah panjarbiaya perkara tidak dipenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada sidang kedua sampaikelima tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sahdan patut, sedangkan panjar biaya perkara telah habis, sehingga Penggugatditegur oleh Pengadilan untuk menambah panjar biaya perkara dan setelahditegur pihak Penggugat tidak memenuhi Surat Teguran Pengadilan AgamaCilacap untuk membayar biaya perkara, atas dasar peneguran

tersebut danPenggugat tidak mengindahkan peneguran, maka Pengadilan berpendapatbahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dianggap tidakbersungguhsungguh berperkara, maka terdapat alasan bagi Pengadilan untukmenyatakan gugatan yang telah diajukan Penggugat harus dicoret dari Register Perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

pernah hadir tanpa keterangan dan tidak pulamengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan,meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali sebagaimanarelaas panggilan No. 0014/Pdt.G/2012/PA.Klg. tanggal 11 Juni 2012, dan Nomoryang sama tanggal 21 Juni 2012 dan tangga 28 Juni 2012.Bahwa pada hari persidangan ketiga Penggugat tidak hadir, sedangkanpersekot biaya perkara telah habis dan telah ditegur untuk menambah persekotbiaya perkara sesuai Surat Peneguran

Nomor: W22A12/375/HK.03.4/VU/2012,tanggal 16 Juli 2012.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaKlungkung Nomor: 0014/Pdt.G/2012/PA.Klg, tanggal 16 Agustus 2012,Penggugat tidak memenuhi surat peneguran tersebut untuk menambah panjarbiaya perkara.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggaptermuat dan menjadi bagian dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan

Putusan 0139/Pdt.G/2018/PA.Kraperkara sebesar Rp.225.000, (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) denganbatas waktu sampai satu bulan sejak tanggal peneguran disampaikan Pemohontidak membayar panjar biaya, maka perkara tersebut akan dicoret/dibatalkan;Menimbang, bahwa ternyata setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak dikeluarkannya tanggal surat peneguran tersebut Pemohon tidakmembayarkan kekurangan panjar biayanya ke Pengadilan Agama Karanganyarberdasarkan Surat Keterangan Panitera

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap untuk menambah panjarbiaya perkara tidak dipenuhi;n nomenon nnn nnnMenimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada sidang ketiga dankeempat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengansah dan patut, sedangkan panjar biaya perkara telah habis, sehingga Pemohonditegur oleh Pengadilan untuk menambah panjar biaya perkara dan setelahditegur pihak Pemohon tidak memenuhi Surat Teguran Pengadilan AgamaCilacap untuk membayar biaya perkara, atas dasar peneguran

tersebut danPemohon tidak mengindahkan peneguran, maka Pengadilan berpendapatbahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dianggap tidakbersungguhsungguh berperkara, maka terdapat alasan bagi Pengadilan untukmenyatakan permohonan cerai yang telah diajukan Pemohon harus dicoret dariRegister Perkara; 222 nn non nnn no nnn nn nn nnn nn ncn nn nnn nnnsPutusan Nomor: 553/Pdt.G/2012/PA.Clp.Halaman 4 dari 6 halamanMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

No.31/Eks/2005/268/PDT.G/2002/PN-MDN tertanggal 8 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Jo Berita Acara Peneguran Lanjutan No.31/Eks/ 2005/268/PDT.G/2002/PN-MDN tertanggal 24 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Jo Penetapan Nomor : 31/Eks/2005/268/PDT.G/2002/PN-MDN tertanggal 4 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Jo Berita Acara Eksekusi Nomor

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IAMedan No.31/Eks/2005/268/PDT.G/2002/PNMDN tertanggal 18 Mel2005, pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Medan telah melaksanakanpeneguran (aanmaning) terhadap JANSEN SITANGGANG,SH sebagaiTergugat Ill/Termohon Eksekusi III dalam perkara tersebut (dalamperkara aquo disebut sebagai Tergugat 1) sebanyak 2 (dua) kali, hal inisesuai dengan Berita Acara Peneguran No.31/Eks/2005/268/PDT.G/2002/PNMDN tertanggal 8 Juni 2005 dan Berita Acara PeneguranLanjutan

No.31/Eks/2005/ 268/PDT.G/2002/PNMDN tertanggal 24 Juni2005, karena JANSEN SITANGGANG,SH sebagai Tergugat III/TermohonHalaman 4 dari 30 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PN MdnEksekusi III dalam perkara tersebut (dalam perkara aquo disebut sebagaiTergugat I) telah menghadiri acara peneguran tersebut, sedangkanROSNI SIMANJUNTAK sebagai Tergugat I/Termohon Eksekusi dalamperkara tersebut (dalam perkara aquo disebut sebagai Tergugat III), danIrKAPMAN MANIK sebagai Tergugat II/Termohon Eksekusi Il dalamperkara

tersebut tidak hadir, tidak menghadiri acara peneguran tersebut,maka Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus telah menegurTergugat I/Termohon Eksekusi dan Tergugat II/Termohon Eksekusi Ildiluar kehadirannya di dalam persidangan agar mereka memenuhibunyi/isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA KhususNo.268/PDT.G/2002/PNMDN tertanggal 12 Maret 2003 Jo PutusanPengadilan Tinggi Medan No.271/PDT/2003/PTMDN tertanggal 13Januari 2004 dalam tempo 8 (delapan) hari.Bahwa walaupun Pihak Pengadilan

Menyatakan dalam hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IAKhusus No.268/PDT.G/2002/PNMDN tertanggal 12 Maret 2003 JoHalaman 16 dari 30 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PN MdnPutusan Pengadilan Tinggi Medan No.271/PDT/2003/PTMDN tertanggal13 Januari 2004 adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum .Menyatakan dalam hukum Penetapan No.31/Eks/2005/268/PDT.G/2002/PNMDN tertanggal 18 Mei 2005 yangditerbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus JoBerita Acara Peneguran No.31/Eks/2005/

Menyatakan dalam hukum Penetapan No.31/Eks/2005/268/PDT.G/2002/PNMDN tertanggal 18 Mei 2005 yangditerbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus JoBerita Acara Peneguran No.31/Eks/2005/268/PDT.G/2002/PNMDNtertanggal 8 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan NegeriMedan Kelas IA Khusus Jo Berita Acara Peneguran LanjutanNo.31/Eks/ 2005/268/PDT.G/2002/PNMDN tertanggal 24 Juni 2005yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA KhususJo Penetapan Nomor : 31/Eks/2005

WIRYADI & REKAN tanggal 30 Maret2010 dan pemenang lelangnya adalah Terbantah ; e Bahwa penjualan tanah milik Para Pembantah melalui lelangtersebut dilakukan tidak berdasarkan ketentuan dalam pasal 6UndangUndang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan joPeraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010TANGGAL 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,sehingga pelaksanaannya telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum ;e Bahwa Para Pembantah sangat terkejut dengan adanyapemberitahuan relas panggilan Peneguran

(aanmaning) dari KetuaPengadilan Negeri Purwokerto agar dalam tempo 8 (delapan) harisetelah dilakukan peneguran harus segera mengosongkan tanah dansegala sesuatu diatasnya.

Sampai hari kedelapan sesudah peringatan (aanmaning) apabilapemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri pribadi Tergugat ;Bahwa hal tersebut berarti bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan bagiPelawan/Pemohon Kasasi adalah berakhir manakala telah lewat 8 (delapan)hari setelah dilakukan Peneguran (aanmaning) ternyata Pelawan tidak pulamenggunakan haknya. (M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata.

putusan mana belum dilakukan aanmaning dan belum lampau waktuselama 8 (delapan) hari setelah aanmaning sehingga masih dapat dilakukanperlawanan ;Hal tersebut jelas memberikan ketegasan bahwa atas waktu untukmengajukan perlawanan bagi Pelawan yang diberitahukan secara tidaklangsung adalah hingga dilampauinya masa 8 (delapan) hari setelahpeneguran (aanmaning), setelah itu putusan verstek dinyatakan inkracht.Dan bukannya menyatakan bahwa waktu mengajukan perlawanan adalahpada masa atau setelah dilakukan peneguran

Bagi Tergugat yang diberitahukan secara tidak langsung atau melaluiKepala Desa maka putusan dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht) manakala telah lewat dari 8 hari dihitung dari masa peneguran;c.

Bahwa Pasal 129 HIR/153 Rog mengatur masa daluwarsa perlawanandan bukannya melarang melakukan perlawanan sebelum dilakukanpeneguran (aamaning) ;Bahwa dari pendapat ahli tersebut dapat diambil intisari sebagai berikut :Bagi pemberitahuan putusan tidak kepada si terhukum sendiri makaterhitung 14 sejak diterimanya pemberitahuan oleh Kepala Desa danditambah masa 8 (delapan) hari setelah peneguran (aanmaning) sebagaimasa Tergugat dapat mengajukan Perlawanan (verzet) ;Bahwa jika dihitung dari kasus' tersebut

maka putusan No.223/Pdt.G/PN.Mks yang walaupun telah lewat masa 14 hari tapi belumdilakukan peneguran (aanmaning) dan belum lewat 8 (delapan) hari setelahaanmaning dan artinya belumlah inkracht maka perlawanan pelawanterhadap putusan verstek tersebut adalah tepat dan benar ;Penerapan kasus tersebut sama dengan Putusan MA No. 4069 K/Pdt/1985.Berdasarkan faktafakta yang diuraikan dan dikaitkan dengan Pasal 129HIR/153 Rbg, bahwa amar putusan yang sedemikian itu bertentangandengan UndangUndang khususnya

tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa objek dari suatu) perlawanan eksekusi adalahPenetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim secara ex officio memeriksa,meneliti register eksekusi di Pengadilan Negeri Parepare atas perkaraperdata Nomor 10/Pdt/2004/PN.Parepare masih dalam tahap peneguranberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor53/Pen.KPN/Eks/Pdt/2008/PN.Parepare tertanggal 22 Desember 2008 danBerita Acara peneguran

Nomor 3246 K/Pdt/2010Acara Peneguran Kedua tertanggal 10 Februari 2009, sedangkan KetuaPengadilan Negeri Parepare belum mengeluarkan Penetapan PelaksanaanEksekusi atas Perkara Nomor 10/Pdt.G/2004/PN.Parepare;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwagugatan perlawanan Pelawan sampai dengan Pelawan VI masih prematurkarena obyek yang dilawan seharusnya penetapan eksekusi yangdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sedangkan dalam hal iniKetua Pengadilan Negeri Parepare

(Vide Vonis Hakim Pertama hal. 34 alinea ke 2 s/dalinea 6 ) ;Pertimbangan Hakim Pertama tersebut di atas adalah suatu pertimbanganyang sangat keliru, karena menurut pemahaman Hukum yang ada PemohonKasasi sebagai yang ter Eksekusi telah memenuhi panggilan peneguranpertama pada tanggal 05 Januari 2009 dan peneguran kedua tertanggal 10Februari 2009 dimana Pemohon Kasasi pada saat peneguran tersebut telahdiperintahkan untuk mengosongkan Obyek Sengketa ;Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi penetapan

ditegurmelalui surat Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap untuk menambah panjar biaya perkara tidak dipenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada sidang kedua sampaikelima tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sahdan patut, sedangkan panjar biaya perkara telah habis, sehingga Penggugatditegur oleh Pengadilan untuk menambah panjar biaya perkara dan setelahditegur pihak Penggugat tidak memenuhi Surat Teguran Pengadilan AgamaCilacap untuk membayar biaya perkara, atas dasar peneguran

tersebut danPenggugat tidak mengindahkan peneguran, maka Pengadilan berpendapatbahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dianggap tidakbersungguhsungguh berperkara, maka terdapat alasan bagi Pengadilan untukmenyatakan gugatan yang telah diajukan Penggugat harus dicoret dariRegister Perkara; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan UndangUndangPutusan Nomor: 241 1/Pdt.G/2012/PA.Clp.Halaman 4 dari 5 halamanNomor 3 tahun

tahun 2011, Terdakwa YUSLAN MADRAS melakukanpembangunan pondasi untuk membangun rumah di atas tanah bersertifikatdengan Nomor Hak Milik 3645 tanggal 4 April 2011 milik saksi korban Ny.SYOFINAR;Bahwa Terdakwa melakukan pembangunan rumah di atas tanah bersertifikatdengan Nomor Hak Milik 3645 tanggal 4 April 2011 milik saksi korban Ny.SYOFINAR tanpa seizin dari saksi korban yang memiliki tanah tersebut;Bahwa saksi korban dan saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWODIPONEGORO Alias ERIK pernah melakukan peneguran

terhadap Terdakwapada saat Terdakwa membangun pondasi rumah, bahwa tanah yang Terdakwamembangun rumah di atasnya tersebut adalah milik saksi korban Ny.SYOFINAR, namun Terdakwa tidak mengindahkan peneguran yangdisampaikan oleh saksi korban dan saksi RADEN MAS MURTASA ERYSUDEWO DIPONEGORO Alias ERIK, malahan Terdakwa tetap melanjutkanpekerjaan pembangunan rumahnya tersebut;Bahwa pekerjaan pembangunan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa tidakmemiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota

persidangan tersebut Pemohon hadir, dan menyatakan belumsiap menghadirkan saksi diersidangan, dan mohon ditunda sampai tanggal12 Juli 2018, pada persidangan tanggal tersebut, Pemohon tidak hadir,setelah diperiksa panjar biaya persidangan, ternyata panjar biaya persidanguntuk selanjutnya tidak cukup untuk memanggil Pemohon, selanjutnya MajlisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari menegurPemohon untuk menambah panjar biaya perkara, sejak tanggal 12 Juli 2018;Bahwa setelah disampaikan surat peneguran

oleh Panitera kepadaPemohon, sejak terhitung tanggal peneguran sampai dilaporkan kepadaMajelis Hakim tanggal 23 Agustus 2018, Pemohon tidak menambah panjarbiaya perkara, yaitu sudah lebih dari 1 (satu) bulan lebih, selanjutnyadikeluarkan Surat Keterangan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Wno tanpa tanggal2018 oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosani;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan

bahwa pada sidang yang kelima ternyata panjar biayadinyatakan habis, berhubung panjar biaya perkara ini telah habis, maka untuk dapatdilanjutkan persidangan perlu dipanggil lagi, lalu ketua majelis hakimmemerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon dan Panitera Pengadilan AgamaNegara telah menegur Pemohon dengan suratnya Nomor W.15.A.11/235/HK.03.4/IH/2014 tanggal 17 Maret 2014, perihal teguran untuk membayar tambahan panjarbiaya perkara;Menimbang, bahwa setelah kurun waktu (satu) bulan setelah peneguran

pula mewakilkan kepada orang lainsebagai kuasanya untuk hadir di persidangan;Menimbang, bahwa telah ternyata panjar biaya perkaranya telah dinyatakanhabis, maka untuk dilanjutkan persidangan, Pemohon diharuskan menambah panjarbiaya perkara, untuk memanggil Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Negara dengan suratnyaNomor W.15.A.11/235/HK.03.4/IN/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah menegurPemohon untuk menambah panjar biaya perkara;Menimbang, bahwa setelah satu bulan sejak peneguran

Penggugatmelihat hal tersebut langsung turun ke tempat penggalian di kali Nangaba danlangsung melarang sopir (Eksafator) untuk tidak melakukan penggalian galian C disungal, sementara itu Penggugat melihat Tergugat III berada diatas damtrak yangmenggangkut galian C, akibat peneguran / pencegahan dari Penggugat eksafatordan damtrak milik Tergugat II tidak melakukan kegiatan dan Penggugat mendengarsopir damtrak sempat marah kepada Tergugat III.Hal ini membuktikan Tergugat III yang mengijinkan galian

Bahwa setelan ada peneguran Tergugat kepada Tergugat II pada hariselasa tanggal 16 Juli 2019 dan peneguran Penggugat kepada karyawan TergugatIl (Sopir Eksafator dan sopir damtrak) pada tanggal 5 Agustus 2019 untuk tidakHalaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Endmenggali galian C di sungai Nangaba, maka Tergugat II harus menunjukan etikadbaiknya dengan cara membuka muara Sungai baru yang lurus aliran Sungainya darijembatan Nangaba dan menutup aliran sungai yang mengalir mengarah ke

Penggugatmelihat hal tersebut langsung turun ke tempat penggalian di kali Nangaba danlangsung melarang sopir (Eksafator) untuk tidak melakukan penggalian galian C diHalaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Endsungal, sementara itu Penggugat melihat Tergugat III berada diatas damtrak yangmenggangkut galian C, akibat peneguran / pencegahan dari Penggugat eksafatordan damtrak milik Tergugat II tidak melakukan kegiatan dan Penggugat mendengarsopir damtrak sempat marah kepada Tergugat

Bahwa setelan ada peneguran Tergugat kepada Tergugat II pada hariselasa tanggal 16 Juli 2019 dan peneguran Penggugat kepada karyawan TergugatIl (Sopir Eksafator dan sopir damtrak) pada tanggal 5 Agustus 2019 untuk tidakmenggali galian C di sungai Nangaba, maka Tergugat II harus menunjukan etikadbaiknya dengan cara membuka muara Sungai baru yang lurus aliran Sungainya darijembatan Nangaba dan menutup aliran sungai yang mengalir mengarah ke daerahpertanian Penggugat sehingga Penggugat tidak mengalami

/IV/2017 tanggal 20 Juni 2017 telahmemberikan teguran kepada Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biayaperkara sebesar Rp.174.000, (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) denganbatas waktu sampai satu bulan sejak tanggal peneguran disampaikan Pemohontidak membayar panjar biaya, maka perkara tersebut akan dicoret/dibatalkan;Menimbang, bahwa ternyata setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak dikeluarkannya tanggal surat peneguran tersebut Pemohon tidakmembayarkan kekurangan

Penggugat telah habissehingga untuk pemanggilan pihak berperkara demi kepentingan pemeriksaanperkara ini tidak mungkin dapat berjalan dan berlanjut tanpa biaya oleh karena ituberdasarkan surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Gorontalo nomor :W26.A1/1654/HK.02/X/2013, bertanggal 02 Desember 2013, kepada Pemohon telahditegur untuk menambah panjar biaya perkara dengan batas waktu penambahanpanjar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang yaitu selama1 bulan sejak tanggal peneguran

pekerja TERGUGAT yang melakukan pemagaran dilokasi dengan menggunakan drum bekas ; ~~~~~~~~~~~~~~Bahwa, tanah yang TERGUGAT kuasai dengan lebar 25 m panjang30 m yang terletak di Areal III Pamusian Kelurahan Kampung VIKecamatan Tarakan Timur dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Utara : Jalan Pertamina ; ~~~~~~Sebelah Timur : Tanah Pertamina / lokasi sumur230/63/156 ; ~~~~~7Sebelah Barat : Jalan Pertamina ; ~~~~Sebelah Selatan : Tanah Pertamina / lokasi sumur 284 ; Bahwa, setelah dilakukan peneguran

TERGUGAT dengan melakukan pemagaran danmendirikan bangunan dengan tanpa hak di atas tanah milikPENGGUGAT jelas merupakan perbuatan melawan hukum = yangmerugikan PENGGUGAT ; ~~~777 777Pada tanggal 12 Maret 2010 pihak PENGGUGAT melakukankoordinasi dengan Kelurahan Kampung VI Tarakan Timur untukmelakukan tindakan lanjutan atas teguran pertama PENGGUGATkepada pihak TERGUGAT dan pihak Kelurahan Kampung VI TarakanTimur melalui staf Penertiban Kelurahan Kampung VI TarakanTimur untuk melakukan peninjaunan dan peneguran

adalah TERGUGAT meyakini tanahdimaksud adalah tanah milik TERGUGAT diperoleh secara terangberalas hak yang dilegalisasi oleh pejabat publik yangberwenang, kemudian TERGUGAT melihat di lokasi saat itu sudahberdiri Kantor KPU Kota Tarakan dan bangunan bangunanlainnya, kemudian jarak bangunan TERGUGAT kurang lebih 20 m10dari kepala sumur Pamusian III adalah dalil tidak benar, faktadi lapangan jauh sekali dari kepala sumur dimaksud ; Bahwa, dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa, PENGGUGATmelakukan peneguran

secara lisan kepada para pekerja TERGUGATyang melakukan pemagaran adalah dalil tidak benar, karenafakta sebenarnya bahwa peneguran dilakukan setelah bangunanjadi, singkatnya justru sudah berdiri bangunan di lokasi milikTERGUGAT baru ada peneguran, terkesan si penegur tidak tahuSiapa pemiliknya, dikesankan secara umum tanah tidak bertuanalias ditelantarkan ~ oem ssBahwa, dalil PENGGUGAT setelah melakukan peneguran tJlisanditindaklanjuti dengan 2 (dua) kali melayangkan surat faktanyajustru surat surat

melanggar ketentuan PeraturanKeselamatan Kerja Tambang, Minj Politie Reglement (MPR) No. 341dan SK Menteri Pertambangan yang membahayakan keselamatan nyawadan lingkungan sekitarnya, sedangkan pihak TERGUGAT menyangkaltelah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGATmenyakini tanah yang dimaksud adalah tanah milik TERGUGAT yangdiperoleh secara terang beralas hak yang dilegalisasi olehpejabat publik yang berwenang dan jarak bangunan TERGUGAT jauhsekali dari kepala sumur tersebut selain itu peneguran

dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pemohon telah diperintahkandan dipanggil untuk hadir di persidangan, sedang ketidak hadiran Pemohon tersebutbukan didasarkan pada suatu halangan yang dibenarkan hukum ;Bahwa, panjar biaya perkara yang dibayar oleh Pemohon telah habis danMajelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeparauntuk menegur kepada Pemohon agar Pemohon menambah panjar biaya perkara ;Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jepara telah melakukan peneguran

Pts No. 1188/Pat.G/2016/PA.JeprBahwa Panitera telah melakukan peneguran terhadap Pemohon agarmenambah panjar biaya perkara berdasarkan Surat teguran Nomor: W11A17/252/HK.03.5/1/2016 tertanggal 17 Januari 2017, akan tetapi sampai batas waktuyang ditentukan, Pemohon tidak melakukan penambahan panjar biaya perkarasebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan AgamaJepara Nomor: 1188/Pdt.G/2016/PA.J2pr. tanggal 21 Maret 2017;Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak menambah panjar

/IV/2017 tanggal 27 Juli 2017 telahmemberikan teguran kepada Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biayaperkara sebesar Rp.195.000, (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) denganbatas waktu sampai satu bulan sejak tanggal peneguran disampaikan Pemohontidak membayar panjar biaya, maka perkara tersebut akan dicoret/dibatalkan;Menimbang, bahwa ternyata setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak dikeluarkannya tanggal surat peneguran tersebut Pemohon tidakmembayarkan kekurangan

Halaman 2 dari 9 Putusan No.121/Padt.G.S/2018/PN.Mks.Aplikasi Permohonan Kartu Kredit ;Keterangan singkat :Membuktikan bahwa Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihakmanapun telah mengajukan permohonan kartu kredit BNI dengan total nilaipengajuan sebesar sebesar Rp.135.000.000, (Seratus tiga puluh lima jutarupiah) ;Surat Teguran No.MKL/10/2992 tgl 29062018 perihal Tagihan TunggakanKartu Kredit BNI No. 4665730000008682 ;Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya peneguran

pertamakepada Tergugat (Debitur) agar melaksanakan kewajibannya untukmembayar angsuran kredit kepada Penggugat ;Surat Teguran No.MKL/10/3634 tgl 26072018 perihal Tagihan TunggakanKartu Kredit BNI No. 4665730000008682 ;Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya peneguran keduakepada Tergugat (Debitur) agar melaksanakan kewajibannya untukmembayar angsuran kredit kepada Penggugat ;Surat Teguran No.MKL/10/3887 tgl 06082018 perihal Tagihan TunggakanKartu Kredit Bank Negara

Indonesia ;Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya peneguran terakhirkepada Tergugat (Debitur) agar melaksanakan kewajibannya untukmembayar angsuran kredit kepada Penggugat ;Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yangbersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu. gunamemeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenanmemutus dengan

Akan tetapi karena gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas tersebut memohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka olehkarenanya tidak dapat dilakukan peneguran untuk menambah biaya panjar perkara,sebab acara peneguran untuk menambah panjar biaya perkara hanya berlaku untukperkara yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon yang mampu dan sanggupuntuk membayar biaya perkara, bukan untuk perkara Prodeo; Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak datang dan tidak pulamewakilkan