Ditemukan 6363 data
1039 — 732 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPPRES No. 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi (TKP)BUMN dan KEPPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atasKeppres No. 122 Tahun 2001:Dengan mengacu kepada peraturan perundangundangan tersebut di atas,Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan DepartemenDepartemen yangterkait melaksanakan amanat privatisasi ternadap BUMN, termasukdiantaranya PT. Indosat, Tbk. Privatisasi terhadap PT.
Pasal 27(a) ini sudah jelas, dan oleh karenaitu, sesuai hukum yang berlaku, Termohon tidak bisa menafsirkan Pasal 27(a)di luar artinya yang sudah jelasnya.Putusan KPPU yang antara lain mewajibkan Telkomsel untuk mengurangitarifnya setidaktidaknya 15% jelasjelas bertentangan dengan hukum karenaamar yang demikian telah melampaui kKewenangan Termohon yang diberikanoleh UndangUndang Antimonopoli dan Keppres 75/1999.Termohon sudah jelasjelas tidak mempunyai kewenangan menilai danmenentukan tarif pada
UndangUndangAntimonopoli maupun Keppres 75/1999 tidak memberikan kewenangantersebut kepada Termohon, melainkan berdasarkan hukum Indonesia,kewenangan tersebut diberikan kepada Dirjen Postel.Hal. 412 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/200994.95.Dalam hal ini, Para Pemohon merujuk kepada pendapat ahli Prof. Dr. PhillipusM.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
AMIR GAOS LATUCONSINA
256 — 531
Terminal Transit Tipe B Passo dan katanya (saksi Angganoto Urasebagai PPTK) ada Surat Persetujuan Proses Penunjukan Langsung WalikotaAmbon walaupun Kami Panitia Pengadaan sudah berusaha untuk meminta suratpersetujuan Walikota Ambon dimaksud namun (saksi Angganoto Ura sebagaiPPTK) tetap tidak memberikan surat persetujuan Walikota Ambon dimaksudkepada Kami Panitia Pengadaan.Bahwa menurut saksi Proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di DesaPasso adalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
proses lelang penunjukan langsungKegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap Ill sesuai denganUndangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe BPasso Tahap Ill, Surat Keputusan dari Menteri Kimpraswil dan adanya SuratPerseujuan Proses penunjukan langsung Waelikota Ambon untuk kegiatanpembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III Tahun 2009.Bahwa proses pelelangan Pembangunan Transit Tyoe B di Desa Passoadalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
91 — 21
AHLI ADE KRISTIAWAM ,SE, Disumpah, dibacakan BAP nya dipersidanganpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak mengenal dengan lakilaki dengan Terdakwa IDA RAHAYUWIDOWATI dan Ahli juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.Bahwa Peraturanperaturan yang dijadikan dasar / pedoman dalam kegiatanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diaturdalam:a) Tahun 2004 s/d 2010 diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubahdengan Pepres No. 79 Tahun 2009
175 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
hakprioritas tentunya adalah mempunyai nilai ekonomis;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHakBarat, menyebutkan:Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat danmengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan, akandiberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanahtanahtesebut diperlukan untuk proyekproyek pembangunan bagipenyelenggaraan umum;Sedangkan Pasal 3 Keppres
ERWAN SUWARNA, SH.MH
Terdakwa:
SYAIFUL A. MAKSUM, ST.MT
79 — 31
Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden(Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya;Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpanganyang berindikasi merugikan kKeuangannegara / daerah, audit penghitungan kerugian keuangannegara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi
129 — 56
institusi yang diberi wewenang olehUndang undang Dasar 1945 untuk melakukan audit investigative dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa BPKP mempunyai wewenangmelaksanakan tugas pemerintah di bidang Pengawasan Keuangan dan pembangunansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, makaMahkamah Konstitusi mengakui kKewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasiberdasarkan Keppres
99 — 49
permasalahan pelelangan mesin Genset 500 KVA yang terjadi di PT KATadalah pelelangannya dilakukan secara terbatas, diperoleh harga yang lebihtinggi jauh diatas harga pasar, dilakukan negoisasi harga berkalikali dibuat HPSulang dan dilakukannya turun volume (kuantum) Bahwa yang menjadi dasar dan harus dipedomani berkaitan dengan pengadaanbarang dan jasa pemerintah adalah keputusan Presiden Nomor: 80 tahun 2003.Prinsipprinsip pengadaan yaitu Efisien, Efektif, Bersaing, Adil, Transparan danAkuntabel.Bahwa Keppres
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
205 — 279
Memberitahukan kepada Kemensos / Dit PKP bila ada dana rekeningbahwa berdasarkan KEPPRES No. 42 tahun 2002, DIREKTORATPENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN telah menyalurkan danabantuan sosial kepada 20 (dua puluh) KUBE yang ada di KotaPematangsiantar pada bulan Desember 2013 yang penerimanya (KUBE)telah ditetapbkan sebelumnya oleh Dinas Sosial Kota Pematangsiantarkemudian disahkan dan ditetapkan kembali oleh KPA yakni DirjenPenanggulangan Kemiskinan, dan saksiyang bertindak selaku PPSPMdalam penyaluran
143 — 30
adanya penolakan dari warga sekitar dan teknisnyaadalah melakukan pengecekan dilapangan sehingga keluarlah adendum ;Bahwa pada waktu adendum dikeluarkan kontraktor sudah bekerja tetapi denganadanya penolakan dari warga sekitar lokasi maka proyek berhenti dan penolakantersebut dilakukan didalam rapat dan ada kesepakatan terhadap penolakantersebut;Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap biaya proyek peningkatanJalan Pondok Rangon tersebut adalah kontraktor dan dituangkan dalam RAB ;Bahwa didalam Keppres
140 — 26
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
144 — 53
perpanjangan tangan dari Dinas KoperasiProvinsi dan Kementerian Koperasi;Bahwa personil Dinas Koperasi yang masuk ke dalam panitia pembangunan pasarperbatasan tugasnya tidak akan tercampur dengan tugasnya sebagai personil dari DinasKoperasi sebab ada pembatasan tugas, yaitu tugas sebagai panitia terbatas pada proyeksaja sedangkan tugas sebagai personil dari Dinas Koperasi merupakan tugas yangsifatnya abadi;Bahwa koperasi bukan plat merah tetapi plat kuning sehingga koperasi tidak bisamelaksanakan Keppres
602 — 510
Pemakaian fungsi tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunaninfrastrukturminyak, gas dan panas bumi menjadi tanggung jawab Pemohon Intervensi dan harusdilindungi oleh karena fungsi tanah tersebut berubah menjadi Objek Vital Nasionalsebagaimana Pasal 1 angka 1 KEPPRES No. 63 Tahun 2004 tentang PengamananObjek Vital Nasional adalah :Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yangmenyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumberpendapatan Negara
204 — 32
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IlII/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan diatas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
88 — 20
Ade Charge/Ahli DANI SUDARSONO, Ak di bawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;Bahwa Ahli adalah mantan PNS pada BPKP ;Bahwa BPKP sejak tahun 2001 tidak lagi mempunyai kKewenanganuntuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negaraberdasarkan Keppres Nomor 42 Tahun 2001.
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
317 — 122
kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres
103 — 49
karena inprosedural.Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa adalah benar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalahbadan yang memperoleh wewenang konstitusional maupun wewenang atribusisebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Badan PemeriksaKeuangan (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006) sehingga karenakewenangan yang diberikan tersebut BPK berwenang untuk melakukanperhitungan terhadap adanya kerugian keuangan Negara ;Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keppres
209 — 314
Yang menjadidasar kewenangan tersebut adalah:1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria;2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;3) Keppres Nomor 26 tahun 1988 tentang Pembentukan BadanPertanahan Nasional (Pasal 16 Sub c);Halaman 27 dari 195 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN RtgPeraturan Menteri Negara Agraria/Ka.
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
369 — 302
Keppres Nomor 32 Tahun 1979;Hal 66 dari 171, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.28. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XItersebut di atas, sudah jelas dan tegas, bahwa dasar pengajuanpermohonan hak atas tanah untuk 14 (empat belas) sertipikat adalah dariGirik Letter C. Nomor 715 atas nama Maryani/Tergugat XIV dan Girik LetterC. Nomor 716 atas nama H.
95 — 41
Beragamperaturan perundangundangan, mulai dari UU yang dikeluarkan DPR denganPemerintah (eksekutif), PP, KEPPRES, KEPMEN dan ditambah dengan segalabentuk PD (Peraturan Daerah) yang dikeluarkan Daerah Tingkat dan Il. Apa yangsudah diketahui oleh masyarakat maupun Hakim secara umum, tidak perlu dibuktikanlagi (otdir feiten). Kalau halangan itu sudah bisa diduga atau sepatutnya sudahdiperhitungkan oleh debitur, semua itu harus ditanggung oleh debitur (vide Pasal 1244dan Pasal 1245 KUHPerdata).
69 — 18
Waktu membuat HPS berdasarkan Keppres No. 54 tahun 2010 Pasal 66menyebutkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari, sementaradalam pengadaan ini barang yang diadakan sifatnya barang khnusus yangmemerlukan waktu yang cukup, paling tidak 20 (dua puluh) hari untukpembuatan HPS terhadap barangbarang yang akan diadakan.3.