Sefri Zeth Ternate, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan, sehubungan denganmasalah pemalsuan dokumen berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK); Bahwa yang melakukan pemalsuan documen tersebut adalah TerdakwaRoberth Kabungsina Alias Roberth; Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 11 september tahun2018 sekitar pukul 09:00 WIT, tepatnya di Desa Tapa Kecamatan Obi BaratKabupaten Halmahera Selatan; Bahwa saat kejadian

,M.Si Alias Saban, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan, sehubungan denganmasalah pemalsuan dokumen berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK); Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun saat saksi diminta keterangan dikepolisian baru saksi mengetahui yang melakukan pemalsuan dokumenberupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu.

IndukKependudukan yang palsu; Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksitidak mengenali barang bukti tersebut ;Tanggapan Terdakwa : Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dariTerdakwa ROBERTH KABUNGSINA Alias ROBERTH yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN LbhBahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di depan persidangan, sehubungan dengan masalah pemalsuan

dokumen berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK);Bahwa Terdakwa yang melakukan pemalsuan documen tersebut;Bahwa pemalsuan dokumen surat berupa Nomor Induk Kependudukan milikbeberapa warga Desa Tapa Kecamatan Obi Barat Kabupaten HalmaheraBarat;Bahwa tepatnya pada hari selasa tanggal 11 september tahun 2018 sekitarpukul 09:00 WIT, tepatnya di Desa Tapa Kecamatan Obi Barat KabupatenHalmahera Selatan;Bahwa pada saat itu ada pemilihan kepala desa Tapa Kecamatan ObiKabupaten Halmahera Selatan, dimana ada

disebut Objek Gugatan;Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat yang membatalkan keterpilihanPenggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode20142019, dapat dilihat pada Diktum memperhatikan pada huruf (b) dalam SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor:121a/KPUKNW/027.433526/V/2014,Tentang Pembatalan calon terpilih Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Pemilihan Umum Legislatif Tahun2014, tanggal 21 Mei 2014 ; adanya laporan tentang Dugaan Pemalsuan

Dokumen/Surat pada berkas pengajuan/pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten KonawePemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 oleh Penggugat;Bahwa jika mengacu dari yang menjadi dasar dikeluarkannya objek gugatan olehTergugat (masalah pemalsuan dokumen) maka sudah seharusnya objek gugatan tidakbisa dikeluarkan oleh Tergugat, sebelum ada putusan hukum yang tetap yangmenyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen, sebagaimana yang

Dokumen, sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 220ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012;7 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 121a/KPUKNW/027.433526/V/2014, Tentang Pembatalan Calon terpilih Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Pemilihan Umum Legislatif Tahun2014, Tanggal 21 Mei 2014, terlebih dahulu tanpa adanya Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap

dugaan pemalsuan Dokumen yangdilakukan Penggugat, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatanadalah Premature dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);8 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige daad), maka patut dan beralasan hukum bila Tergugat membatalkanatau mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121a/KPUKNW/027.433526/V/2014, Tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota atau;Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuandokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa namun demikian, sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Unaaha,belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat terbukti bersalahmelakukan Pemalsuan Dokumen, sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 220ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012;Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang

1. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan pemalsuan dokumen/surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan SPRINDIK

melakukan proseduryang benar maka dengan ini Pembanding (ulunya Tergugat) mengajukan Keberatan/ Bandingatas Putusan BPSK KOTA BATAM Nomor : 009/PKARB/BPSK/IV/2014 tanggal 5 Juni 2014,dengan alasan alasan Keberatan/pembanding ini adalah sebagai berikut :I.Il.Ill.Keberatan mengenai kewenangan mengadili.Bahwa sehubungan dengan Gugatan dari Penggugat yang di ajukan melalui BPSK KotaBatam adalah tidak tepat di ajukan kepada BPSK Kota Batam , karena Penggugat dalamGugatannya berdasarkan pengaduan mengenai Pemalsuan

Dokumen, hal ini telah Penggugatajukan laporan Polisi ke Polresta Barelang Batam dan yang di laporkan adalah saudara HeriSuandi bukan Pembanding, maka oleh karena itu BPSK kota Batam belum berwenangmengadili Perkara ini sebelum ada keputusan pidana yang pasti dan atau belum adakesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pembanding yang berakibat merugikanTerbanding;Keberatan mengenai pihak (kekurangan pihak).Bahwa Terbanding mengajukan Gugatan pada BPSK Kota Batam didalam Gugatannyamendalilkan

mengenai pemalsuan Dokumen yang di lakukan oleh Heri Suandi akan tetapiGugatan Terbanding pada BPSK Kota Batam tidak mengikut sertakan Heri Suandi sebagaiPihak Tergugat dalam Perkara maka tentunya Gugatan Terbanding yang di ajukan kepadaBPSK Kota Batam adalah kurang Pihak;Keberatan mengenai tidak memenuhi Hukum acara persidangan di Pengadilan.Bahwa Majelis Hakim BPSK Kota Batam dalam memeriksa perkara tidak memenuhi hukumacara yang sepatutnya , tidak memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat (sekarangpembanding

Keberatan mengenai Pihak (Kekurangan Pihak);Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai kekurangan pihak dimana HeriSuandi tidak diikut sertakan sebagai pihak yang memalsukan dokumen maka majelis hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam sengketa Penyelesaian Sengketa Konsumen disini cukuppada pihak konsumen dan pihak pelaku usaha saja, dan mengenai pemalsuan dokumen yangdilakukan oleh Heri Suandi sudah masuk dalam ranah hukum pidana, dimana harus diselesaikanoleh Pembanding

Perkara inibaru diajukan 2 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon.Alasan pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah adanya unsurpemalsuan identitas dan pemalsuan dokumen. 18)Bahwa, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pembatalanperkawinan dalam perkara nomor : 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg di PengadilanAgama Padang adalah pembatalan perkawinan dengan alasan ketikamelangsungkan perkawinan ternyata adanya unsur pemalsuan identitasdan pemalsuan dokumen.19)Bahwa, keputusan tersebut juga

Dokumen pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun2017 oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 2 atas nama JABESEZAR GAGHANA, SE, ME dan HELMUD HONTONG; SE (fiktif positif);(sesuai pasal 53 angka (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan).Adapun yang menjadi alasanalasan Pemohon adalah sebagai berikut :1.

Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan dan/ataumelakukan Tindakanterhadap perihal: Permintaan Kalrifikasi terhadap LaporanPemberian Surat Keterangan Palsu/Pemalsuan Dokumen pada PilkadaKabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 oleh Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati No.Urut. 2 atas nama JABES EZAR GAGHANA, SE, ME danHELMUD HONTONG, SE;3.

Perihal: Permintaan klarifikasiterhadap Laporan Pemberian Surat Keterangan Palsu/Pemalsuan Dokumen padaPilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 oleh Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati Nomor 2 atas nama JABES EZAR GAGHANA, SE, ME danHELMUD HONTONG, SE (fiktif positif); (Sesuai pasal 53 angka (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menyangkalsegala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannyatanggal

Perihal: Permintaan kiarifikasi terhadap LaporanPemberian Surat Keterangan Palsu/Pemalsuan Dokumen pada PilkadaKabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 oleh Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Nomor 2 atas nama JABES EZAR GAGHANA, SE, ME danHELMUD HONTONG, SE (fiktif positif); (Sesuai pasal 53 angka (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang

Perihal : Permintaan kiarifikasi terhadap LaporanPemberian Surat Keterangan Palsu/Pemalsuan Dokumen pada PilkadaKabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 oleh Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Nomor 2 atas nama JABES EZAR GAGHANA, SE, ME danHELMUD HONTONG, SE tidak termasuk ke dalam Keputusan Tata UsahaNegara karena Termohon tidak mengeluarkan penetapan tertulis yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara sehingga Surat Permohonan Pemohontersebut tidak masuk kedalam kategori Sengketa Tata Usaha

ISWADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetappada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaantindak pidana pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa padahari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di KomplekMarina Tama Blok E No. 6 Gunung Sahari Pademangan Jakarta Utara

Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetappada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaantindak pidana pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk;Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1274/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Bahwa saksi bersama team Satreskrim Polres Pelabuhan TanjungPriok Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERHANAlias HERMAWAN SANTOSA pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020sekira

Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetappada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;* Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaantindak pidana pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk; Bahwa saksi bekerja di Kantor Suku Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Cibinong Jawa Barat sebagai Kepala SeksiIdentitas Penduduk Dukcapil Kabupaten Subang sejak 2009;* Bahwa dasar hukum Suku Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten

ESA KURNIA ARIANGGI SURYAATMAJA dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetappada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaantindak pidana pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk;e Bahwa saksi bekerja di Kantor Suku Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. sebagaiHalaman 12 dari 23 Putusan

Bahwa kerugian secara materiel tidak ada namun secara nonmateriel adalah nama baik instansi.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan padapokoknya telah menerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan saksibertetap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisiantersebut; Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanyadugaan tindak pidana pemalsuan dokumen Kartu Tanda

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang melaporkan ParaPenggugat kepada Polda NIT sesuai Laporan Polisi NomorLP/B/302/VIII/2018/SPKT tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhanmelakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatansecara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum adalah perbuatan melawanhukum dan melanggar hak subjektif Para Penggugat;6.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang melaporkan ParaPenggugat kepada Polda NTT sesuai Laporan Polisi NomorLP/B/302/VIII/2018/SPKT tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhanmelakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatansecara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum adalah perbuatanmelawan hukum dan melanggar hak subjektif Para Penggugat;6.

Putusan Nomor 696 K/TUN/PILKADA/201516.17.18.19.Bahwa berdasarkan hasil penelitian Komisi Pemilinan Umum KabupatenKaimana secara administratif dan juga verifikasi faktual ditemukanfakta, adanya indikasi pemalsuan dokumen karena adanya perbedaantempat kelahiran yang dicantumkan atau tercantum di dalam KTP,Riwayat Hidup dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang ternyataberbeda dengan tempat kelahiran yang tersebut di seluruh ijazahsekolah yang dilampirkan (SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi);Bahwa

Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan fakta,adanya indikasi pemalsuan dokumen karena adanya perbedaan tempatkelahiran yang dicantumkan atau tercantum di dalam KTP, RiwayatHidup dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang ternyata berbedadengan tempat kelahiran yang tersebut di seluruh ijazah sekolah yangdilampirkan (SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi);Bahwa dalam verifikasi akhir, Ketua dan Anggota Panwas KabupatenKaimana dilibatkan dan sekaligus bertindak sebagai saksi, serta KepalaDinas Kependudukan

Keseluruhanproses dimaksud tersebut dapat dikonfirmasi karena ada di dalam BeritaAcara yang dibuat oleh KPU Kaimana yang hasilnya dicantumkan dalamform lampiran TT.2 KWK;Putusan a quo dari Panwas tidak menggali secara mendalamkebenaran materiil tentang indikasi dugaan pemalsuan sehingga tidakada kebenaran materiil yang terungkap, justru putusan a quo menutupikebenaran materiil pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Calon Drs.Matias Mairuma;C.

Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetappada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaantindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekitarpukul 14.30 Wib saksi bersama dengan tim yang lainnya telah melakukanpenangkapan terhadap Matsuri Alias Japra di area pemakamanBudidarma Cilincing Jakarta Utara atas laporan dari masryarakat

Edi Rustianto, S.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetappada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaantindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekitarpukul 14.30 Wib saksi bersama dengan tim yang lainnya telah melakukanpenangkapan terhadap Matsuri Alias Japra

mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan padapokoknya telah menerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan saksibertetap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisiantersebut;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanyadugaan tindak pidana pemalsuan

dokumen yang dilakukan olehTerdakwa; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Maret2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Pangkalan Ojek Kp.

hal ini telah Penggugat ajukan laporan Polisi kePolresta Barelang Batam dan yang dilaporkan adalah saudara Heri Suandibukan Pembanding, maka oleh karena itu BPSK kota Batam belumberwenang mengadili Perkara ini sebelum ada keputusan pidana yangpasti dan atau belum ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan olehPembanding yang berakibat merugikan Terbanding;Keberatan mengenai pihak (kekurangan pihak).Bahwa Terbanding mengajukan Gugatan pada BPSK Kota Batam didalamGugatannya mendalilkan mengenai pemalsuan

Dokumen yang dilakukanoleh Heri Suandi akan tetapi Gugatan Terbanding pada BPSK Kota Batamtidak mengikut sertakan Heri Suandi sebagai Pihak Tergugat dalamPerkara maka tentunya Gugatan Terbanding yang diajukan kepada BPSKKota Batam adalah kurang Pihak;Keberatan mengenai tidak memenuhi Hukum acara persidangan diPengadilan.Bahwa Majelis Hakim BPSK Kota Batam dalam memeriksa perkara tidakmemenuhi hukum acara yang sepatutnya, tidak memberikan kesempatankepada pihak Tergugat (sekarang Pembanding) untuk

No.231 K/Pdt.SusBPSk/2015undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Keberatan mengenai kewenangan mengadili.Bahwa sehubungan dengan Gugatan dari Penggugat yang diajukanmelalui BPSK Kota Batam adalah tidak tepat di ajukan kepada BPSKKota Batam, karena Penggugat dalam Gugatannya berdasarkanpengaduan mengenai Pemalsuan Dokumen, hal ini telah Penggugatajukan

laporan Polisi ke Polresta Barelang Batam dan yang dilaporkanadalah saudara Heri suandi bukan Pembanding, maka oleh karena ituBPSK kota Batam belum berwenang mengadili Perkara ini sebelum adakeputusan pidana yang pasti dan atau belum ada kesalahan ataukelalaian yang dilakukan oleh Pembanding yang berakibat merugikanTerbanding;Keberatan mengenai pihak (kekurangan pihak)Bahwa Terbanding mengajukan Gugatan pada BPSK Kota Batamdidalam Gugatannya mendalilkan mengenai pemalsuan Dokumen yangdilakukan oleh

menerimagaji pokok sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulansehingga untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau selama 240 (dua ratusempat puluh) bulan penghasilan yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugatadalah Rp2.300.000,00 x 240 yaitu Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh duajuta rupiah);13 Bahwa selain kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, pihak Penggugatjuga mengalami kerugian immateriil yang disebabkan adanya tuduhan bahwaPenggugat melakukan pemalsuan

dokumen;Padahal dengan tegas ada pihak lain yang membuat pernyataan dimana yangmelakukan pemalsuan dokumen adalah pegawai pada Dealer Suzuki Paciran (PT.Cahaya Sabat Utama) Jalan Raya Blimbing 242 Lamongan (P4);Dengan adanya tuduhan yang belum terbukti kebenarannya secara yuridis, jelasmembuat nama baik Penggugat menjadi tercemar yang dalam hal ini tentunya sangatsulit dinilai dengan uang;Untuk itu Penggugat menuntut penggantian kerugian atas kerugian immateriil yangdideritanya kepada Para Tergugat

terhadap Penggugatmerupakan cacat hukum sehingga dapat dikatakan tidak sah dan batal demihukum;4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita olehPenggugat dikarenakan hilangnya penghasilan yang sedianya dapat dinikmatioleh Penggugat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau selama 240 (duaratus empat puluh) bulan, sebesar Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh duajuta rupiah);5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang disebabkanadanya tuduhan melakukan Pemalsuan

Dokumen terhadap Penggugat olehTergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);6 Menghukum Tergugat untuk memberikan uang pesangon dan uang penghargaankepada Tergugat sebesar Rp54.395.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratussembilan puluh lima ribu rupiah);7 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara sertamerta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;8 Menetapkan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya pemeriksaan gugatanini;Subsidair:Mohon

Yulita Andriani dalam perkara tindakpidana Pemalsuan dokumen dalam Pencalonan Kepala DesaGenduang ;e 1 (Satu) lembar foto copy daftar peserta ujian nasional paket B yangdikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan tanggal 4 Agustus2008 ;Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 157/PID.B/2013/PTRe 1(Satu) lembar foto copy daftar penyerahan ljazah paket B setaradengan SMP Gelombang tahun 2008 yang dikeluarkan oleh DinasPendidikan Kab. Pelalawan tertanggal 29 Oktober 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas4.

Yulita Andriani dalam perkara tindakpidana Pemalsuan dokumen dalam Pencalonan Kepala DesaGenduang ;e 1(Satu) lembar foto copy daftar penyerahan ljazah paket B setaradengan SMP Gelombang tahun 2008 yang dikeluarkan oleh DinasPendidikan Kab. Pelalawan tertanggal 29 Oktober 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas ;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1.000 (seriou rupiah ) ;5.

terdakwa menyuruh seseorang untuk untukmembuat SK Palsu seolaholah Asli atas persetujuan debitur namun adayag inisiatif terdakwa sendiri hingga ihak Bank BIPN percaya dan yakinbahwa yang mengajukan kredit tersebut adalah Pegawai Negeri Sipilhingga proses pencairan dana tersebut cair ;Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Heri Setio Adianto BinSony Tohati dengan cara melakukan interview kepada sdr.SherleenKusumawati dan terdakwa diperoleh adanya keterangan perihal dugaanpenipuan dan Pemalsuan

dokumen dan adanya dugaan debitur fiktif yaitudebitur yang tidak layak untuk diberikan pinjaman dengan hasil sebagiberikut: CIF Nama Debitur Total O/S Recovery Total2774NG Dede Wahyudin, SE 300.000.000 13.943.599 286.056.4012734NU Asep Nurhidayat,SE 292.528.666 292.528.666277414 Ateng Mulyana 300.000.000 10.383.752 196.416.2482777FO Ganjar Subarkah,SE 300.000.000 15.621.839 284.378.161277372 Mustopa 250.000.000 198.500 249.801.500277589 R Nur Qoyyum, SE 300.000.000 34.906.059 265.093.9412773QZ Yusuf

dokumen dan adanya dugaan debitur fiktif yaituHalaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 755/Pid.B/2017/PN BIbdebitur yang tidak layak untuk diberikan pinjaman dengan hasil sebagi berikut:CIF Nama Debitur Total O/S Recovery Total2774NG Dede Wahyudin, SE 300.000.000 13.943.599 286.056.4012734NU Asep Nurhidayat,SE 292.528.666 292.528.666277414 Ateng Mulyana 300.000.000 10.383.752 196.416.2482777FO Ganjar Subarkah,SE 300.000.000 15.621.839 284.378.161277372 Mustopa 250.000.000 198.500 249.801.500277589

HERI SETIO ADIANTO Bin SONY TOHARI dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi bekerja di Unit Resum pada Bank BIPN Pusat sejak bulanDesember 2012 dan jabatan saksi sebagai Special Review/Audit Khusus;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Special Review/Audit Khususadalah melakukan pemeriksaan atas dasar adanya laporan atau kejadianDraud/kecurangan ;Bahwa saksi dipanggil untuk dimintai keterangan dalam perkara Terdakwamengenai pemalsuan Dokumen SK nasabah yang diketahui terjadi

Dede Wahyudi,SE , Sdr.Nur Qoyyum, SE dan Sdr.Ganjar Subarkah, SEsudah lengkap dengan persyaratan yang diajukan oleh Bank BIPN hinggaproses pencairan sudah melalui tahapan/mekanisme sesuai dengan prosedurdi Bank BTPN ; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Agustus 2016 diKantor Bank BTPN KC Cimahi diberitahu oleh Sdr.TB.Moch.Taufik bahwaada dugaan penipuan pemalsuan dokumen permohonan kredit debitur Sadr.Dede Wahyudi,SE , Sdr.Nur Qoyyum, SE dan Sdr.Ganjar Subarkah, SE danyang melakukan

., (vide Bukti T17), maka pokok pelaporan adalahmengenai adanya dugaan pemalsuan dokumen atau penggunaandokumen palsu persyaratan administrasi bakal calon.

Bahwa Tergugat/Pembanding mengetahui kondisi sebenarnya dariPenggugat/Terbanding setelah menerima surat dari Kantor Advokat/Pengacara Anggoro Adi Atmojo, S.H., & Rekan Nomor : 01/AA&R/V/2014tanggal 14 Mei 2014, perihal Laporan Dugaan Pemalsuan Dokumen atauPenggunaan Dokumen Palsu persyaratan Administrasi Bakal CalonAnggota DPRD Kabupaten Pemalang yang disertai bukti fotokopi salinanputusan pengadilan;.

Selanjutnyasekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke warung internet yang berada diNongsa untuk mencetak Surat Hasil PCR yang terdakwa buat tersebut.Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 pukul 07.30 wib terdakwamenunjukkan Surat PCR tersebut kepada petugas di Bandara Hang Nadimsebagai syarat untuk melakukan penerbangan.v Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen Surat PCR denganmenggunakan Logo KLINIK MEDILAB sebagai salah satu syarat berangkatkeluar Kota.v Bahwa dalam menggunakan Surat

Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, saat ini syarat untuk diperbolehkanmelakukan penerbangan keluar Kota dengan menunjukkan Surat Vaksin,Surat PCR, KTP.v Bahwa alasan terdakwa memalsukan surat PCR tersebut dikarenakanterdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan SWAB pcr secara resmi.v Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen Surat PCR berlogoKLINIK MEDILAB menggunakan Laptop merk NEC warna Silver milikNongsa Point Marina Resort (NPM) dan mencetak Surat PCR tersebut diWarnet di daerah Nongsa.v Bahwa Terdakwa

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021pukul 07.30 wib terdakwa menunjukkan Surat PCR tersebut kepadapetugas di Bandara Hang Nadim sebagai syarat untuk melakukanpenerbangan.v Bahwa benar terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen Surat PCRdengan menggunakan Logo KLINIK MEDILAB sebagai salah satu syaratberangkat keluar Kota.v Bahwa benar dalam menggunakan Surat PCR Palsu tersebut, terdakwabertujuan ke Kota SEMARANG untuk menjenguk orang tua terdakwa yangsedang sakit.vy Bahwa benar Sepengetahuan

Terdakwa, saat ini syarat untukdiperbolenkan melakukan penerbangan keluar Kota dengan menunjukkanSurat Vaksin, Surat PCR, KTP.v Bahwa benar alasan terdakwa memalsukan surat PCR tersebutdikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan SWAB pcrsecara resmi.v Bahwa benar terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen Surat PCRberlogo KLINIK MEDILAB menggunakan Laptop merk NEC warna Silvermilik Nongsa Point Marina Resort (NPM) dan mencetak Surat PCR tersebutdi Warnet di daerah Nongsa.vy Bahwa benar Terdakwa

Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebutsesuai dengan keterangan yang akan Saksi sampaikan pada sidang hari ini;122 Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalahpemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen ljazah paket A, B, dan C besertaSKHUN yang diterbikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah; Bahwa Saksi melakukan pemalsuan dokumen tersebut pada tahun 2019dan tahun 2020.

Bahwa Saksi melakukan pemalsuan dokumen tersebut, pada tahun 2019dan tahun 2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan sebagian kecildirumah Saksi Di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten BenerMeriah; Bahwa yang menjadi pelaku pemalsuan dokumen tersebut adalah Saksisendiri; Bahwa yang menjadi korban pemalsuan dokumen tersebut adalah DinasPendidikan Kabupaten Bener Meriah. Bahwa yang mengetahui pemalsuan dokumen tersebut adalah Terdakwa,Saksi Rahmat Fitra Bin M.

~Bahwa Saksi Samiyo hadir di persidangan sehubungan dengan masalahpemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen ljazah paket A, B, dan C besertaSKHUN yang diterbikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;128 Bahwa terjadinya pemalsuan dokumen berupa ijazah paket tersebut padahari, tanggal dan bulan yang Saksi Samiyo tidak ingat lagi, namun di antara tahun2019 sampai dengan tahun 2020;129 Bahwa Saksi Samiyo melakukan pemalsuan dokumen berupa ijazah pakettersebut bersama Terdakwa;130 Bahwa yang menjadi

~Bahwa adapun yang Terdakwa katakan kepada Saksi Asnawi terkait uangyang akan diberikan kepada Saksi Asnawi yaitu dengan berkata ini uang untukHalaman 110 dari 135 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Strpengurusan ijazah paket tersebut kKemudian Saksi Asnawi menjawab iya terimakasih pak kemudian Saksi Asnawi langsung menerima uang yang Terdakwaberikan tersebut;208 ~~ Bahwa adapun cara Saksi Asnawi melakukan pemalsuan dokumen adalahdengan cara sebagai berikut:1.

kemudian SaksiAsnawi mencetak ijazah tersebut;3 Yang ketiga Saksi Asnawi melakukan pemalsuan dokumen jjazahpaket A,B dan C dengan membuat atau mencetak sendiri blangko kosongjjazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil UjianNasional (SKHUN) Penyetaraan kemudian Saksi Asnawi mengetik namapemesan ljazah Palsu yang mendapatkan jjazah tanpa melalui tahapankegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian SaksiAsnawi mencetak blangko kosong buatan Saksi Asnawi tersebut

atas nama RITA (obyeksengketa) merupakan sebidang tanah beserta rumah yang dalam penguasaanLUCIANA TUTUHATUNEWA TERGUGAT I DAN BANK ICB BUMI PUTERAunit Mikro Pasar Rungkut Makmur TERGUGAT II KPKNL (KantorPemeriksaan Keuangan Negara dan Lelang) dengan SECARA PAKSA,dikarenakan Tergugat I telah melakukan Rekayasa Pemalsuan Dokumen dan Data,KTP (Kartu Tanda Penduduk) seolaholah bernama RITA pemilik (obyek sengketa)serta semua persyaratan untuk melakukan pinjaman kepada Tergugat H, namunTergugat II dengan

Bahwa perbuatan intimidasi, penguasaan tidak sah serta sertifikasi rekayasa tersebutadalah atas Pemalsuan Dokumen serta Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263, dan Pasal1365 jo. 1372 Kitab Undangundang Hukum Perdata;Bahwa perbuatan KPKNL (Kantor Pemeriksaan Keuangan Negara dan Lelang)telah melakukan pelelangan yang salah sehingga sangat merugikan Penggugat tanpamendahulukan kebenaran serta melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;3.

Bahwa andai kata Tergugat II / Terbanding mengetahui adanya perbuatan curang yangdilakukan oleh Tergugat I/ Terbanding melakukan pemalsuan dokumen seolaholahTergugat I / Terbanding telah berlaku menjadi NY. RITA (almarhum) tetntulahTergugat II / Terbanding tidak akan mengucurkan dananya;.

Penggugat kecewa karena Tergugat terlibat kasus pemalsuan Dokumen;Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkansudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknyaterjadi pada Maret 2018, yang mengakibatkan Tergugat ditangkap Polisidan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Tuban yangberalamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang(selama 2 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut

berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksisaksidalam persidangan, telah ditemukan faktafakta sebagai berikut : Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernahbercerai; Bahwa, sejak Februari 2018, Penggugat dan Tergugat berselisih danbertengkar terusmenerus, disebabkan Tergugat telah menjalin cinta denganperempuan lain yang berasal dari Jawa Tengah, Penggugat mengetahuikarena Tergugat sering teloon mesra dengan perempuan lain tersebut Penggugat kecewa karena Tergugat terlibat kasus pemalsuan

Dokumen; Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat 2 bulan, danselama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagisebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;Hal 7 dari 10 hal.

Armada Finance Perwakilan Bontang tersebutdilakukan sehubungan dengan adanya surat tugas dari Kepala KantorWilayah 02 Surakarta untuk melakukan audit rutin dan karena monitoringsistem kantor pusat; Bahwa sesuai dengan SOP audit dilakukan 3 (tiga) bulan sekali namunapabila ada indikasi penyimpangan dapat dilakukan sewaktuwaktu; Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapandana PT.

Armada Finance PerwakilanBontang; Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapandana di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, bersama stafMarketing yaitu Saksi Budi Haryono, Saksi Leo Vico Nardo dan Agus Rizal; Bahwa di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut Terdakwasebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejaktahun 2018 sampai dengan 2019, dan sejak 2019 sebagai Pinca PT.

Armada FinancePerwakilan Bontang, namun harus disertai dengan alasan yang Jelas; Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam bawahan/karyawan untukdiberhentikan apabila tidak mau menuruti perintah Terdakwa; Bahwa para Marketing mau menuruti kemauan dan kerjasamamelakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana dengan Terdakwatersebut, karena disamping mendapatkan bonus dari Terdakwa juga akanmendapatkan kemudahankemudahan; Bahwa alasan saksi Wiwit selaku kasir mau mencairkan pengajuanpembiayaan terhadap