Nomor 1466 K/PID.SUS/2017=~ ON OD11.12.13.14.15.16.Like1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Teknnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

Nomor 1466 K/PID.SUS/201715.16.17.18.19.20.Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan PelaksanaanTugas Tekhnis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya SaingDaya Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2011 ;1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker DinasKelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

MTmenerangkan PIP Semarang adalah salah satu penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semarang hanya menyelenggarakan DiklatPelaut tingkat , Il, Ill dan M sedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANTV dan ATT V PIP Semarang tidak pernah menyelenggarakan hinggasekarang. Unit penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

MT menerangkan PIP Semarang adalah salah satupenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semaranghanya menyelenggarakan Diklat Pelaut tingkat , Il, Ill dan NMsedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANT V dan ATT V PIPSemarang tidak pernah menyelenggarakan hingga sekarang. Unitpenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK (Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.

(UPT) Diklat Laut salah satunya adalahtermasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unit penyelenggara tekhnis(UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikat ke direktorat JendralPerhubungan laut dan setelah itu barulah Direktorat Jendral PerhubunganLaut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihat sertifikat ANT V atasnama Yosman Telau Mbanua berdasarkan kode number yang dimilikinya yaitu6200044724N50211 adanya kode

Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.

Bahwa berdasarkan Keputusan walikota depok tersebut Dinas Kesehatan KotaDepok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan untuk alat kesehatanpada Rumah Sakit Swasta di Kota Depok Tahun 2008 tertanggal 12 Desember2008 yang ditandatangani oleh Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinas KesehatanKota Depok ;11.12.13.14.15.16.17.18.19.46Bahwa berdasarkan keputusan serta petunjuk tekhnis tersebut diatas, laludlaksanakannya Program bantuan alat kesehatan yang ersumber dari keuanganAPBD Propinsi Jawa Barat

berupa belanja tidak langsung oleh kuasa pengguna AnggaranSekretariat daerah Kota Depok dan saksi Dr.Mien Hartati selaku Kepala DinasKesehatan Kota Depok tidak perlu mengeluarkan petunjuk tekhnis dimaksud ;Menimbang, bahwa dari fakta serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka diperoleh suatu fakta hukum dengan dikeluarkannya Petunjuk Tekhnis dari DinasKesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh saksi Dr.Mien Hartati selaku KepalaDinas kesehatan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan

Rumah sakit Hasanah Graha Afiah :KEDUA : Mekanisme Pelaksanaan pemberi bantuan alat kesehatan sebagaimanadimaksud pada Diktum Pertama secara tekhnis diatur lebihlanjut oleh Dinas kesehatan Kota Depok ;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Depok tersebut DinasKesehatan Depok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan untuk alatkesehatan pada rumah sakit Swasta di Kota Depok Tahun 2008 tertanggal 12Desember 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Dr.

tekhnis yang dikeluarkan olehsaksi Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Depok telah diadikansebagai salah satu syarat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar gunamengeluarkan uang bantuan dari Kas Negara/Daerah ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu. tindakan terdakwa Beni BambangErawan telah mengadakan pertemnuan pada sekitar Nopember 2007 dengan saksiDr.Mien Hartati , Dr.

yang dikeluarkan oleh saksi Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinaskesehatan Kota Depok dalam waktu yang hampir bersamaan pula ;Menimbang, bahwa dengan menggunakan petunjuk tekhnis yang dikeluarkanoleh saksi Dr.

ANUGRAH PERKASAtelah sesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangdisebutkan dalam Kontrak. Ketika melaksanakan tugas tersebut,terdakwa II Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris,SP bin M.

ACINDO WIRA PERKASA tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis kontrak karena sumber bibit tidak berasal dariPPKS Medan dan tidak bersertifikat BP2MB/BBP2TP.

AcehSelatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pak Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris, SP Bin M.

Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PakKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris,SP Bin M.

Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris, SP Bin M.

Grand Mentari Mulia(GMM) selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan Pengadaan Energy Solar CellSystem Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012sesuai dengan Kontrakkerja No : 1802/UN50/SPKAPBNP/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan nilaikontrak sebesar Rp. 12.925.647.000 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh limajuta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bersamasama denganDEDIHSAPJAH, S.T, M.Sc (yang masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah), selaku wakil rektor UBB dan Tim Tekhnis

listrik PLN yanghanya disetujui sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), danmemerintahkan Rektor UBB agar menyiapkan kelengkapai administrasi berupapenyusunan RKAKL APBNP dan dokumen pendukung seperti Kerangka AcuanKerja /TOR, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapanlainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKAKL APBNP TahunAnggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012;Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahman telahmembentuk Tim Tekhnis

Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantu PPKdalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan yangPutusan Perkara Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp Hal. 16dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah S.T,M.Sc.

Darusman, MT yang selain selaku PPK juga selakuanggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13September 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. menghubungi terdakwa FranchiscaAnggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya sebagaisyarat kelengkapan administrasi untuk penunjang penelaahan RKAKL APBNP danpermintaan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tersebut beberapa hari kKemudian dipenuhioleh terdakwa Franchisca Anggela dengan menyerahkan Spesifikasi Tekhnis

;Bahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dari terdakwa FranchiscaAnggela tersebut saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. melakukan verifikasi harga denganmembandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun 2011 yang pernahdilaksanakan oleh terdakwa Franchisca Anggela dan berdasarkan teoriteori dariinternet hingga terbentuklah HPS dan Spesifikasi Tekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.

Blok 10B No. 34 RT08 RW 10 Kelurahan Meruya Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan juga Buku IIPedoman Tekhnis Administrasi Peradilan Perdata Umum MahkamahAgung Republik Indonesia edisi 2007 halaman 3 angka 1, Permohonandiajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohonatau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang meliputi tempat tinggal Pemohon, dalam permohonan ini terlihatPemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Negeri Bogor, akantetap Pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah hukum PengadilanNegeri Bogor, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Barat,sehingga oleh karena itu Permohonan Pemohon yang ditujukan kePengadilan Bogor tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 118 HIRdan juga Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi Peradilan Perdata UmumMahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007 halaman 3 angka 1;2.

Didi Laksana (Liauw Kwan Hong) ;Point 3 : Menetapkan bagian waris dari masingmsing ahli waris sesuaidengan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Tekhnis AdministrasiDan Tekhnis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesiaedisi 2007 halaman 47 pada pada angka 12 mengenai permohonan yangdilarang salah satunya pada point b adalah : Permohonan untuk menetapkanstatus keahliwarisan.

Penuntutannyaterpisah) dibawa ke Polres Rejang Lebong dan atasbarang bukti yang ditemukan di rumah orang tua FahrulRozi (penuntutan terpisah) selanjutnya dikirimkebalai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu untukdilakukanpengujian ; 2 ere eee eee ee eee eee eeeBahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujianterhadap barang tersebut dimana hasil pengujiandari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor:13/NK/KS/RL/11/2011 tanggal O07 Februari 2011 yangdibuat dan ditandatangani oleh Drs Fimi Apt.M.SiManejer Tekhnis

Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrad, Kosmetika dan Produk Komplemenpada BPOM Bengkulu serta Berita Acara PengujianBarang Bukti yang ditanda tangani oleh YUSMANELISselaku Penguji dan diketahui oleh Manejer Tekhnis DrsFIRNI, Apt, MSI tanggal 7 februari 2011 denganhasi barang bukti yang diserahkan' oleh PihakPenyidik tersebut telah dilakukan pengujian darihasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampeladalah positif ganja (termasuk Narkotika Golongan No.

Penuntutannyaterpisah) dibawa ke Polres Rejang Lebong dan atasbarang bukti yang ditemukan di rumah orang tua FahrulRozi (penuntutan terpisah) selanjutnya dikirimkebalai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu untukdilakukanpengujian ; 2 ere eee eee ee eee eee eee Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujianterhadap barang tersebut dimana hasil pengujiandari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor:13/NK/KS/RL/11/2011 tanggal O07 Februari 2011 yangdibuat dan ditandatangani oleh Drs Fimi Apt.M.SiManejer Tekhnis

Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrad, Kosmetika dan Produk Komplemenpada BPOM Bengkulu serta Berita Acara PengujianBarang Bukti yang ditanda tangani oleh YUSMANELISselaku Penguji dan diketahui oleh Manejer Tekhnis DrsFIRNI, Apt, MSI tanggal 7 februari 2011 denganhasi barang bukti yang diserahkan oleh PihakPenyidik tersebut telah dilakukan pengujian darihasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampeladalah positif ganja (termasuk Narkotika Golongan No.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan danketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rv dan Pasal 271 RV, yangjuga dikemukakan dalam buku I Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabilaTergugat belum memberikan jawaban..., sehingga dengan demikian pencabutan suratgugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa

(PG dan DinasPerkebunan/Disbun Tingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis DinasPerkebunan/Disbun Tingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan DinasPerkebunan/Disbun Tingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis DinasPerkebunan/Disbun Tingkat I) ;Bahwa kurang lebih sekitar tahun 2008 saksi bersamadengan pengurus Koperasi Primair lainnya

(PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Ratoon ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)432 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I);Bahwa setahu saksi Ide/Gagasan pendirian Pabrik Gulaberkembang dari Tim Teknis Disbun

(PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Bahwa saksi tidak tentu selalu hadir dalam RAT yangdiadakan oleh KUBP Rosan Kencana, kadang

RINI SUKRISWATI, Msi selaku KetuaTim Tekhnis Propinsi/Disbun Propinsi.

Rini Sukriswati, Msiselaku Ketua Tim Tekhnis Propinsi karena wewenangnyabersama sama dengan Terdakwa selaku Ketua KUBP RosanKencana dan Ir.

Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/201 7/PN.BglBahwa ia terdakwa UNTUNG, S.T.bin DURANIDI selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK954157 Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Nomor : SK 954067 Tahun 2013 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara KegiatanPembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok di Lingkungan Bina MargaDinas Pekerjaan Umum

secara melawan hukum tetap menandatanganilaporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh saksi EDION INDRA binINDRA MANAF seolaholah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai denganspesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimanalaporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan antara lainsebagai berikut :1.

Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.BglBahwa benar lebih kurang 3 hari setelah dilakukan pemeriksaan olehtim PHO pekerjaan yang kurang tersebut kemudian diperbaiki olehpenyedia barang dan tim PHO kemudian menyatakan pekerjaanpembangunan jalan Muara SahungAir Tembok terseut dapatdiserah terimakan.Bahwa benar selaku anggota tim Justifikasi Tekhnis pekerjaanpembagunan jalan tersebut dimintakan adendum kontrak olehpenyedia barang karena terdapat kendala tekhnis dilapangan yangmengakibatkan pekerjaan tidak

dapat dilaksanakan sesuai dengangambar rencana.Bahwa penyedia barang yaitu terdakwa EDION INDRA tidak pernahmengajukan usulan penggantian peralatan kerja kepada timJustifikasi Tekhnis dalam rangka adendum kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;5.

Bahwa banyak peralatan yang tidak di datangkan ke lokasi pekerjaanoleh penyedia barang sehingga pekerjaan yang dikerjakan tidaksesual dengan spesifikasi tekhnis, mutu dan kualitas yang ada dalamkontrak. Bahwa idealnya kualitas dan ketahanan jalan yang dibangun memilikitenggat waktu ketahanan minimal 10 tahun.

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 05 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 08 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 09 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 10 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada

Etiawan Putra (Terdakwa).e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 01 Maje kepadapembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain:A.

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :A.

MUHAMMAD SAHLAN Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam penatausahaan hasilhutan, tidak terlepas dari peran Tenaga Tekhnis (Ganis) danhalaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor :116/Pid.Sus/2017/PN.WngPengawas Tenaga Teknis (Wasganis).

diatur dalam Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P. 58 / Menhut Il / 2008 dan Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.20 / Menhut Il / 2010.Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestariyang memiliki Kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksilestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dandiberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.Dan untuk menjadi Tenaga Tekhnis

Pengelola Hutan ProduksiLestari (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis,sedangkan Kartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalah : Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalamkegiatan pengukuran kayu bulat' rimba, kayu bulatmewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulat darihutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihanpenyegaran Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL

) pada tahun 2015, sedangkan persayaratanmempunyai Kartu Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari.Surat Keterangan dan Kartu Tenaga Tekhnis tersebut terlampir.Dan ahli menjelaskan bahwa selain itu tugas ahli selakupenguji adalah melakukan pegukuran dan menentukan mutukayu.

diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan).(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasaldari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olah oleh industriprimer yang memiliki izin sah.(3) SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

15) 1 (satu) lembar asli Daftar Anggota Kelompok. 16) 1 (satu) buah copy legalisir buku laporan akhir Dinas Peternakan provinsi Sumatera Selatan. 17) 15 (lima belas) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tiga Tahap dari Kelompok Tani Tunas Harapan.18) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pembina Tiga Tahap. 19) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pengelola Administrasi dan Pelaporan Tiga tahap. 20) 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Tekhnis

delapan) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5538/Kpts /Ku.410/12/ 2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabata Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara pengeluran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan pada SKPD dinas / badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012. 26) 1 (satu) buah buku copy legalisir Pedoman Tekhnis

Meminta laporan kepada team tekhnis tentang perkembangan kegiatan danrealisasi penggunaan anggaran sesuai dengan tahapan..

(lima ratus juta rupiah).Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok Tani70Benar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.

Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya, sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.

(lima ratus juta rupiah).Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok Tani.Benar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.

Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya,sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.

GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUM! HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.

GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/IIV2012 denganperingkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.

GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUMI HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.

GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/II/2012 denganperingkat sebagai berikut :Hal.36 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.

Terdakwa selaku Direktur Utama PT Bumi HarmoniIndoguna telah menugaskan tim tekhnis untuk mencari tenaga ahitersebut, sehingga untuk proses perekrutan secara detail terdakwa tidakmengetahuinya.Bahwa Terdakwa lupa siapasiapa saja yang ikut menjadi tim tekhnistersebut, namun tim tekhnis tersebut ada dibawah koordinasi dari Sdr.IMAM SISWO selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna.Bahwa laporan khusus mengenai perekrutan tenaga ahli tidak ada,namun Sdr. Sdr.

Jasakons Putra Utama pesertayang dinyatakan lulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70)hanya 3 (Tiga) perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

Survindo Karya TekhnikNusantara (73,13);Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudianpada tanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukanpenetapan peringkat Tekhnis Pengadaan Jasa KonsultansiPekerjaan Penyusunan Lokasi Prioritas Nomor 89/PPT/SEKRBNPP/III/2012 dengan peringkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. DEKAMA SEKATA83, 70 Peringkat 2. PT. MIRANTHI 82,50 Peringkat IIKONSULTAN PERMAI3. PT.

DEKAMA SEKATAseharusnya tidak lulus atau dinyatakan gugur kualifikasiadministrasi sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahapkualifikasi tekhnis apalagi ke tahap seleksi pelelanganselanjutnya, sedangkan pada saat kualifikasi tekhnis tahappembuktian kualifikasi, Panitia Pengadaan tidak melihatdokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir bagi paratenaga ahli yang disertakan oleh terdakwa yang dokumennyadipalsukan tersebut, sehingga seharusnya apabilahasilpembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

Survindo Karya Tekhnik Nusantara dan PT.Jasakons Putra Utama peserta yang dinyatakan lulus diatas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga)perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

ASMAWA TOSEPU.Bahwa saksi diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional PengelolaPerbatasan Nomor 9101975.1 Tanggal 13 Agustus 2012tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor 91004 Tahun 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan BadanNasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2012 dimanadalam Surat Keputusan tersebut saksi diangkat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan menggantikan Drs.

Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranPembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapasawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh

No. 14/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranHal. 29 dari 90 Hal. Put.

H.Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan danPembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi KhususHal. 95 dari 90 Hal. Put.

PRIMAIRBahwa Terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA, dalam kedudukansebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangiheberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 28 Tahun 2009tanggal 13 Pebruari 2009, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2010atau setidaktidaknya di waktu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat di UnitPelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

(UPT) DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe, Terdakwaselaku Bendahara Pembantu Pengeluaran tidak menyetorkan dana pengembalianTunjangan Umum Tenaga Fungsional Pendidikan pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangiheselang bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp.173.133.000, (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)ke Kas Daerah.Bahwa adapun besaran pengembalian

Dana Tunjangan Umum TenagaFungsional Pendidikan pada UPT Dikpora Kecamatan Tamako yang tidak disetorkanoleh terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA selaku Bendahara PembantuPengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe ke Kas Daerah PemerintahKabupaten Sangihe, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010berdasarkan temuan BPK perwakilan Sulawesi Utara Yaitu :1 Bulan Mei 2010 : Rp. 25. 085. 500; 2 Bulan Juni 2010 : Rp. 24

SUBSIDAIRBahwa Terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU Alias TIWA, dalamkedudukan sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako KabupatenSangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 28 Tahun2009 tanggal 13 Pebruari 2009, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember2010 atau setidaktidaknya di waktu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat diUnit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Dana Tunjangan Umum TenagaFungsional Pendidikan pada UPT Dikpora Kecamatan Tamako yang tidak disetorkanoleh terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA selaku Bendahara PembantuPengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe ke Kas Daerah PemerintahKabupaten Sangihe, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010berdasarkan temuan BPK perwakilan Sulawesi Utara Yaitu : 1.

PDS03/PKPIN/Ft.1/06/2016 tanggal 1 Juli 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia TerdakwaDEDIH SAPJAH, S.T, M.Sc selaku wakil rektor UBB dan Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang kegiatan pengadaanEnergy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka BelitungNomor : 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012 bersamasamadengan Francischa Anggela Direktur PT.

listrik PLN yang hanya disetujui sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), dan memerintahkan Rektor UBBagar menyiapkan kelengkapai administrasi berupa penyusunan RKAKLAPBNP dan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja /TOR,Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapanlainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKAKL APBNP TahunAnggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012.Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahmantelah membentuk Tim Tekhnis

Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantuPPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi tekniskegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan olehTerdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc.Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) danSpesifikasi teknis kegiatan Terdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc tidakmelakukan tugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir.

Darusman, MTyang selain selaku PPK juga selaku anggota Tim Tekhnis PenyiapanDokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13 September 2012 Terdakwamenghubungi Saksi Franchisca Anggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnisdan Rencana Anggaran Biaya sebagai syarat kelengkapan administrasi untukpenunjang penelaahan RKAKL APBNP dan permintaan Terdakwa tersebutbeberapa hari kKemudian dipenuhi oleh Saksi Franchisca Anggela denganmenyerahkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)pengadaan Solar

Cell System kepada Terdakwa Dedih SapjahBahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan RencanaAnggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dariSaksi Franchisca Anggela tersebut Terdakwa melakukan verifikasi hargadengan membandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun2011 yang pernah dilaksanakan oleh Saksi Franchisca Anggela danberdasarkan teoriteori dari internet hingga terbentuklah HPS dan SpesifikasiTekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dari Penggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku IIPedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yangmenegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia,maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dariPenggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan semula, halmana