BUNGA TANJUNG RAYA untuk pekerjaan Paket 11 PengaspalanJalan Muara Niro Muara Tabun Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran2015, kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut tidak Sesuai denganspesifikasi tekhnis umum kontrak yang bertentangan dengan Perpres No. 54tahun 2010 Jo.

, dimana perusahaan atau calonpenyedia dinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan hanya PTBunga Tanjung Raya yang lulus dalam evaluasi tersebut.Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukanevaluasi kualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumenpenawaran seperti bukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.Bahwa untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun,PT Bunga Tanjung Raya lulus dalam evaluasi

, dimana perusahaan atau calonpenyedia dinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan 1 (Satu)perusahaan yang lulus terhadap evaluasi tersebut PT Bunga TanjungRaya.Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukanevaluasi kualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumenpenawaran seperti bukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.Bahwa untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun,PT Bunga Tanjung Raya

, dimana perusahaan atau calonpenyedia dinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan 1 (satu)perusahaan yang lulus terhadap evaluasi tersebut PT Bunga TanjungRaya.Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukanevaluasi kualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumenpenawaran seperti bukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.Bahwa untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun,PT Bunga Tanjung Raya

, dimana perusahaan atau calonpenyedia dinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan.Halaman 66 dari 171 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN JmbBahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan 1 (satu)perusahaan yang lulus terhadap evaluasi tersebut PT Bunga TanjungRaya.Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukanevaluasi kualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumenpenawaran seperti bukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.Bahwa untuk Paket 11 Pengaspalan

SaksiSHODIKIN: Bahwa saksi mengerti diminta memberikan keterangan dalam perkarapencurian yang diduga dilakukan para Terdakwa ; Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;Bahwa para Terdakwa adalah karyawan bagian tekhnis PT TobaPengembang Sejahtera,sama dengan saksI ; Bahwa awalnya pada tanggal 11 Maret 2020, sekitar jam 15.00 WIBsaat saksi sedang mengawasi pekerjaan penarikan kabel tenantgedung, saat saksi membuka ruang PDT (Panel Distribution Terminal)nomor P7P2 saksi melihat kabel grounding di lantai

7 Tower A sudahterpotong ; Bahwa pintu ruaang PDT dalam keadaan baik, kuncinya tidak rusak ;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN JKT.SEL Bahwa kunci ruang PTD disimpan di ruang tekhnis!

Biaya penyusunan dokumen permohonan pencairan anggaran tahap (pertama) dan penyusunan dokumen perencanaan tekhnis ia berikan kepadasaudara H. HASBY sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah),biaya tersebut tidak sesuai pos berdasarkan APBDesa Tahun 2016. Putusan No.95/Pid.

Biaya penyusunan dokumen permohonan pencairan anggaran tahap (pertama) dan penyusunan dokumen perencanaan tekhnis ia berikan kepadasaudara H. HASBY sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah),biaya tersebut tidak sesuai pos berdasarkan APBDesa Tahun 2016. Biaya penyusunan dokumen kelengkapan pencairan anggaran Tahap (pertama) ia berikan kepada saudara ROY HARTONO sebesarRp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), biaya tersebut tidak sesuai posberdasarkan APBDesa Tahun 2016.

RAHMAN, S.Kom, berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa Mattiro Bone saudara ABD.RAHMAN, S.Kom namun nomor dan tanggalnya saksi tidakketahui, Surat Keputusan tersebut tentang pembentukan TimPelaksana Tekhnis Kegiatan (PTK) pembangunan jalan desa danpembangunan MCK, yang terlibat sebagai tim PTK berdasarkanSurat Keputusan tersebut adalah saudara ABD.

HASBI dan saudaraROY menyiapkan dokumendokumen tersebut antara lain dokumenperencanaan tekhnis, dokumen permohonan pencairan dana tahap (pertama), serta dokumendokumen lainnya, ia bersama Bendahara Desatinggal mencairkan anggaran tersebut kemudian melaksanakan kegiatankegiatan dengan melihat APBDesa Mattiro Bone Tahun 2016.

Biaya penyusunan dokumen permohonan pencairan anggaran tahap (pertama) dan penyusunan dokumen perencanaan tekhnis ia berikan kepadasaudara H. HASBY sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah),biaya tersebut tidak sesuai pos berdasarkan APBDesa Tahun 2016.

acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah;11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD DinasDiknas Kabupaten Konawe senilai Rp46.104.000.000,00 (empat puluhenam miliar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009;Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten.

No. 78 PK/Pid.Sus/201610.11.SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun2009;6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah;11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Iran Hamid tertanggal 11Agustus 2009;1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD DinasDiknas Kabupaten.

Konawe senilai Rp46.104.000.000,00 (empat puluhenam miliar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009;Daftar pengawasan Bahcrul, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada ProyekDAK Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Tahun 2009;Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kabupaten.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun2009;5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah;6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11Agustus 2009;7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD DinasDiknas Kabupaten.

Daftar pengawasan Bahcrul, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada ProyekDAK Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Tahun 2009;9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kabupaten. Konawe Tahun Anggaran 2009;Hal. 37 dari 52 hal. Put.

adalah penentuan siapasiapa yang menadi ahli waris,penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilanatas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahliwarispenentuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakberlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis

LOKOLObersertifikat No 186 dengan surat jual beli dan kwitansi tertanggal 12 Juni2004 ;Menimbang, bahwa Permohonan untuk menetapkan statuskepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.status kepemilikan suatu benda harus diajukan dalam bentuk gugatan bukanberupa Pemohonan hal ini juga sejalan dengan Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis Peradilan Buku Il Edisi 2007 Mahkamah AgungRepublik Indonesia pada halaman 47 angka 12C : permohonan yangdilarang permohonan untuk menyatakan

jenjang pendidikan formal maupun informal mengenai bidang tertentudan diakui keahliannya melalui ijazah atau sertifikat kKeahlian khusus untuk itu;Menimbang, bahwa Kewenangan adalah keabsahan atau kemampuanseseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang didapat melalui izin atauperaturan yang memberikan wewenang untuk melakukan tindakan tertentu;Menimbang, bahwa dalam hal ini keahlian dan kewenangan dalam perkara iniadalah keahlian dan kewenangan yang dilakukan oleh seorang apoteker atautenaga tekhnis

kefarmasian;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, danketerangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti diketahui bahwaTerdakwa HERMAN Bin BURHAN bukanlah seorang tenaga ahli yang diberikewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, dan terdakwa bukanlahseorang Apoteker atau tenaga tekhnis kefarmasian sehingga secara otomatisTerdakwa tidak memiki keahlian dan kewenangan atau kompetensisebagaimana dimaksud dalam undangundang kesehatan untukmendistribusikan dan menyimpan

Tapanuli Tengah Nomor251/KANPORA/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD)Kanpora Kab.

Taptengyaitu : sesuai Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagianHalaman 92 dari 169 Putusan No. 107/PID.SUS/TPK/2014/PN.MDNkewenangan daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga meliputi perumusankebijakan tekhnis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.Untuk jabatan tersebut saksi bertanggungjawab kepada Bupati Tapteng melaluiSekda.Bahwa benar saksi pernah diangkat selaku Pengguna Anggaran di Pandanberdasarkan Keputusan Bupati Tapteng Nomor : 823.2/DPPKKD/2011 tanggal07 Desember 2011

Tapanuli Tengah tentang Penetepan Pejabat Pengelola Tekhnis KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD) Kantor Pemuda dan Olahraga Kab.Tapanuli Tengah TA. 2011 Nomor : 251/KANPORA/2011 tanggal 16 Pebruari 2011yang ditandatangani oleh terdakwa Lander Parhusip. S.Pd. Bahwa tidak benar seluruh dokumen pertanggungjawaban ditandatangani olehImam Mahadi Panggabean pada akhir tahun 2011, dan sepengetahuan saya,Imam Mahadi Panggabean menandatangani dokumen pertanggungjawaban pertriwulan.

Tapanuli Tengah Nomor : 251/KANPORA/2011tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Tekhnis KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD) Kanpora Kab.

Tapanuli Tengah Nomor :251/KANPORA/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD)Kanpora Kab.

Reg.Perkara: PDS04/R.4.11/Ft.1/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN selaku Ketua Kelompok Tani Lontangngebersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorderpada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012bertempat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah

Bahwa berdasarkan pedoman tekhnis pengendalian sapi/kerbau betinaproduktif tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementrian Pertanian diketahui bahwa tahapan kegiatanpenguatan pemberian bantuan tersebut meliputi:Hal. 3 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKSa.

sebanyak 3 kallyakni pertama pada tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 80.000.000, (40%),Kedua pada tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000, (30%) danketiga pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000, (30%).Bahwa pencairan tahap pertama,tahap kedua dan tahap ketiga tersebut telahdisalurkan kepada anggota dan bukan anggota kelompok tani dan terdakwabersama dengan saksi HASMAH,SPt. membuat bukti penyaluran berupakwitansi seolaholah penerima uang bantuan tersebut sudah sesuai dengan petunjuk tekhnis

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN selaku Ketua Kelompok Tani Lontangngebersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorderpada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012bertempat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKSBahwa berdasarkan pedoman tekhnis pengendalian sapi/kerbau betinaproduktif tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementrian Pertanian diketahui bahwa tahapan kegiatanpenguatan pemberian bantuan tersebut meliputi:a.

SITl NURMALIATI G Binti LA GUDA sebagai Pimpinandari Yayasan Tunas Karya atau penanggungjawab pelaksana tekhnis dalampelaksanaan program sisipan pedesaan yang pada hari dan tanggal serta jamyang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti dalam tahun 2005, bertempatdi Kota BauBau atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

SITI NURMALIATI G Binti LA GUDA sebagai Pimpinan dariYayasan Tunas Karya atau penanggungjawab pelaksana tekhnis dalam pelaksanaan program sisipan pedesaan yang pada hari dan tanggal serta jam yangsudah tidak dapat diketahui dengan pasti dalam tahun 2005, bertempat di KotaHal. 7 dari 22 hal. Put.

SITl NURMALIATI G Binti LA GUDA sebagai Pimpinandari Yayasan Tunas Karya atau penanggungjawab pelaksana tekhnis dalampelaksanaan program sisipan pedesaan yang pada hari dan tanggal sertajam yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti dalam tahun 2005,bertempat di Kota BauBau atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, membuatsecara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkansesuatu hak, sesuatu perikatan atau yang diperuntukkan

Ribut Istiansyah, ST. selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 06Agustus 2008 telah membuat Surat Pengantar, SuratPermintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 28/SPPLS/DPUCKP/2008 untuk pembayaran termin (pertama)sebesar 95% dari nilai kontrak kepada CV.

Ribut Istiansyah, ST.selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPIK) padatanggal 14 November 2008 telah membuat Surat Pengantar,Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor85/SPPLS/DPUCKP/2008 kepada Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karyadan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas KepalaDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan KabupatenOgan Komering llir membuat surat dengan Nomor900/369/DPUCKP/2008

Citra Serayu Mas dan penebangan yang dilakukan tersebut tidakmengikuti tekhnis penjarangan kayu pinus di mana sebagian kayu yang ditebangadalah kayu yang tidak di tolet atau diberi tanda;Halaman 20/106 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa yang melakukan pentoletan atau memberi tanda terhadap tanaman ataukayu pinus yang akan dilakukan penebangan adalah tim tekhnis dari DinasKehutanan Kab.

Bahwa pada saat itu kami melihat di lapangan yang bertugas melakukanpenebangan adalah perusahaan yang dikomando oleh seseorang yang bernamaJoko dan sebenarnya untuk proses penebangan memang dapat dilakukan olehpihak perusahaan tetapi harus tetap mengikuti petunjuk tekhnis yang telahdikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prov.

Sulawesi Tenggara namun apabilaHalaman 27/106 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdikegiatan ini mempunyai pos anggaran maka penebangan seharusnyadilakukan oleh tim tekhnis dari Dinas Kehutanan;Bahwa sepengetahuan saksi untuk di Dinas Kehutanan Kab. Konawe belumpernah dianggarkan untuk kegiatan penjarangan tersebut;Bahwa setelah kami turun di lapangan bersamasama dengan Terdakwa danjuga Ketua DPRD Kab.

Konawe untuk melaksanakankegiatan penjarangan dengan kesepakatan hasil kayu dari kegiatan penjarangantersebut dijual kepada pihak perusahaan dengan harga yang telah disepakati;Bahwa sebelum dilakukan penebangan dalam kegiatan penjarangan tersebutsudah terlebih dahulu ada tim tekhnis dari Dinas Kehutanan Kab.

Novita Widiana;Bahwa saksi tidak sempat membaca mengenai harga jual kayu pinus hasilpenjarangan tersebut sebesar Rp70.000, di Surat perjanjian kerjasama sebelumsaksi tanda tangani waktu itu;Bahwa setahu saksi untuk mekanisme kegiatan penjarangan tersebut di konsepoleh pejabat tekhnis di Dinas Kehutanan Kab.

Sembilan ratus tiga puluhtujuh juta tiga ratus ribu Rupiah), bisa dibuktikan dan kemudian dikurangidengan dana/pembayaran yang telah diserahkan Tergugat kepadaPenggugat sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta Rupiah),sebagaimana diuraikan tersebut diatas berarti kekurangan pembayaranTergugat hanya sebesar Rp.37.588.300,00 (Tiga puluh tujuh juta limaratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai kerusakanExcavator disebabkan oleh kerusakan tekhnis

Selama masa sewa, segala kerusakanExcavator yang disebabkan oleh kerusakan tekhnis menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA, ...................655 14.Bahwa tuntutan biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unit excavatorsebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh Juta lima ratusdelapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) tidak dapatdipertanggungjawabkan kepada Tergugat, sebagaimana yangdiuraikannya dalam perubahan surat gugatan, tanggal 19 Pebruari 2014,halaman 3 dan 4;15.Bahwa tuntutan yang diajukan

CMN),Rp.855.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) ditambahbantuan perbaikan kedua unit alat berat sebesar Rp.45.000.000,00(Empat puluh lima juta Rupiah), menjadi sebesar Rp.900.000.000,00(Sembilan ratus juta Rupiah);Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah sepakat mengenai kerusakanExcavator disebabkan oleh kerusakan tekhnis menjadi tanggungjawabTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagaimana yang telah232410.11.disepakati dalam

2013sampai dengan bulan September 2013, dengan harga sewaRp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah), untuk 1 (satu) unit Excavator;Menimbang, bahwa mengenai biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unitExcavator sebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh jutalima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) yang telah35dikeluarkan oleh Penggugat (alat bukti surat P3 sampai dengan P18), yangdisangkal oleh Tergugat dengan dalil bahwa kerusakan kedua alat Excavatortersebut merupakan kerusakan tekhnis

untuk tetap digunakan (dioperasikan), sehingga mengakibatkankerusakan yang lebih parah lagi dan excavatorexcavator tersebutmengalami kerusakan karena kurangnya pemeliharaan dari pihak Tergugatdan sering dipaksakan untuk mengerjakan lahan yang berat, dimanaketerangan Saksi Tri Maryono Adi bersesuaian dengan keterangan saksi H.Muhammad Iskandar;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat ditarik suataukesimpulan bahwa kerusakan 2 (dua) unit Excavator milik Penggugat bukandisebabkan kerusakan tekhnis

dikualifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohonmendalilkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agarPemohon ditunjuk sebagai wali untuk memenuhi kepentingan biayapendidikan dan lainlain dari anaknya Pemohon ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karenaanak yang bernama FIDYA FITRA MILIATRI adalah orang yang masihterkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan denganmemperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman Tekhnis

Wiriyatmoko, MT. ; Bahwa lembar yang berisi Ketentuan Tekhnis ditandatangani pada tanggal15 April 2005 oleh Kasudin Ir. Robby Ifrany, MT. :Bahwa Ir. Wiriyatmoko, MT menjabat sebagai Kasudin sampai tanggal 21September 2005 dan Ir. Robby Ifrany, MT. menjabat sebagai Kasudinsejak tanggal 19 Oktober 2005 sampai dengan awal tahun 2009 ; Hal 44 dari 111 hal. Putusan No. 1649/Pid.B/2010/PN. Jkt. Ut.

;Bahwa lembar yang berisi Ketentuan Tekhnis ditandatangani pada tanggal15 April 2005 oleh Kasudin Ir. Robby Ifrany, MT. ;Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut, saksi barumengetahui pada saat saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan bahwa adamasalah sehubungan lokasi tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hal 47 dari 111 hal. Putusan No. 1649/Pid.B/2010/PN.Jkt. Ut.

;Bahwa lembar yang berisi Ketentuan Tekhnis ditandatangani pada tanggal15 April 2005 oleh Kasudin Ir. Robby Ifrany, MT. ;Bahwa tanah yang dimohonkan haknya, setelah berkas permohonan lengkap kemudian dibentuk PanitiaPendaftaran Tanah A, kemudiandilakukan pengukuran dilapangan, dibuat Ketetapan hak, dibuat Peta ; Bahwa Panitia Pendaftaran Tanah A berkewajiban mengadakanpengecekan dilokasi yang dimohonkan haknya tersebut, tidak ada rapat khusus ;Hal 50 dari 111 hal.

Bahwa setahu saksi Ketetapan Rencana Kota No.55/19 yang disahkan olehKepala Dinas Tata Ruang Pemda DKI Jakarta pemanfaatan adalah PHT(Penyempurna Hijau Taman) dalam pengertian bahwa diatas lahan tersebuttidak dapat diberikan ijin untuk pembangunan rumah tinggal, kecuali untuktaman ;Bahwa terhadap data berupa Ketetapan Rencana Kota (KRK) No.29/TN/JU/2004, data tersebut tidak benar karena lembar KRK yang berupa Peta dan lembar yang berisi ketentuan tekhnis ditandatangani pada tanggal yangsama, tetapi

;Bahwa lembar yang berisi Ketentuan Tekhnis ditandatangani pada tanggal15 April 2005 oleh Kasudin Ir. Robby Ifrany, MT.

Nomor: P.3/Menhut-11/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;

Nomor : P.14/Menhut-V/2011 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;

Kemudian, pada bulandesember 2011, berdasarkan hasil perhitungan staf tekhnis dinaskehutanan kab.

Kemudian, pad a bulandesember 2011, berdasarkan hasil perhitungan stat tekhnis dinaskehutanan kab.

No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKehutanan Tahun Anggaran 2011; 1 (satu) bundel foto copyPeraturan Menteri Kehutanan RI.Nomor : P.14 / MenhutV / 2011 Tanggal 14 Mei 2008 tentangPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKehutanan Tahun Anggaran 2011;* 1 (Satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor :0177/BL/LS/11 tanggal 07 Maret 2011 tentang PembayaranBelanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan

Banggai Tahun anggaran 2011;e 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Kehutanan RI.Nomor: P.3/Menhut11/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentangPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;e 1 (Satu) bundel foto copyPeraturan Menteri Kehutanan RI.Nomor : P.14/MenhutV/2011 Tanggal 14 Mei 2008 tentangHal. 57 dari 61 hal.Put.

No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;e 1 (Satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor :0177/BL/LS/11 tanggal O7 Maret 2011 tentangPembayaran Belanja Modal Pengadaan Konsitruksi Bendungan(Pembuatan Dam Penahan Kel. Soho, Kec. Luwuk Kab.

lebih baikjika kelak kembali pada kehidupannya sebagai anggotamasyarakat biasa ; 50255 0 rrr re eeeBahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) UndangUndang Nomor12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, petugaspemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin ataumenjatuhkan hukuman disiplin wajib memperl akukan wargaHalaman 9 dari 116 halaman, Putusan Nomor : 06/G/2010/PTUNJKT.10bianaan secara adil dan tidak bertindak sewenangwenang ;Bahwa untuk menghindari kesewenang wenangan itu,sesual dengan petunjuk tekhnis

yang dikeluarkan olehDirektur Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun2003, pemeriksaan atas kesalahan maupun kelakuan baikdari Narapidana harus diketahui wali Narapidana ;Bahwa penjatuhan hukuman disiplin oleh Tergugat kepadaPenggugat tidak memenuhi' standar pemeriksaan sesuaidengan petunjuk tekhnis Direktur JenderalPemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Tahun 2003, karena tidak menyertakanwali Narapidana dalam penjatuhan

hukuman disiplinTerPSebUT 2 +2 shes sume shes sens ees SHS Bee Se eme B meBahwa karena dibuat bertentangan dengan undangundang danpetunjuk pelaksanaan tekhnis, maka obyek sengketa harusbatal / tidak sah dan Penggugat harus diberiperlindungan hukum dari upaya balas dendam Tergugat =;Bahwa karena batal/tidak sah, kedudukan Penggugat harusditempatkan pada kedudukan semula, yaitu diberi remisitahun 2009 dan dikembalikan kedudukannya sebagai Pemuka10Kerja (PK) Narapidana ; Bahwa karena batal/tidak sah

Dankontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terobuka TamanKejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota KabupatenPohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTKPHWT/ X/2008 Tanggal 21Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertama Pejabat tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Pihak Kedua Direkur CV. CAHAYA KARTINI SAUDARABAMBANG HERMANTO DJAFAR secara langsung dan tidak diwakilkan.

CAHAyA KARTINI saudara BAMBANG HERMANTO DJAFAR diketahuioleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saudara NASIR AHMAD, A,Ma.Pd.dan berdasarkan gugatan penggugat butir 3 bahwa PPIK saudara M.BUSTAN HARDI, SH dan KPA Saudara NASIR AHMAD, A.Ma.Pd, diangkatoleh tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 206.a Tahun 2008 tanggal25 September 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dan pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di LingkunganBadan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten

Pohuwaio.Bahwa gugatan penggugat yang mengatakan bahwa tergugat telahmelakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah salah alamat karenapihak yang menandatangani kontrak kerja Pekerjaan Proyek PembangunanRuang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan TataKota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTKPHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertamapejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) saudara M.

JAYA SAMPURNA telah memenuhipersyaratan baik syarat administrasi, tekhnis, kualifikasi dan harga. Bahwa dapat saksi jelaskan kekurangan kekurangan perusahaanyang melakukan penawaran antara lain sebagai berikut :Putusan Perkara No. 63/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg.

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yangmeliputi, sepesifikasi tekhnis barang/ jasa, rincian HPS danrancangan kontrak.b. Menunjuk penyedia barang/ jasa atau menerbitkan suratpemenang penyedian barang dan jasa.Menandatangani kontrak.. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa.. Mengendalikan pelaksanaan konirak.Melaporkan pelaksanaan/ penyedia pengadaan barang/ jasakepada PA (Pengguna Anggaran) /KPA (Kuasa penggunaAnggaran).g.

Arbain selaku PP TK tidak ikut serta.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai spesifikasi tekhnis yang harusdipenuhi oleh CV. Jaya Sampurna, karena saksi tidak pernah membacaPutusan Perkara No. 63/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg. Halalman 23 dari 94 Halamanperjanjian kerja (kontrak) antara CV. Jaya Sampurna dengan dinas BinaMarga dan Pengairan Kab.

Peraturan Bupati Kab Tangerang No.02 Tahun 2013 tentangPetunjuk tekhnis dan prosedur pembayaran atas dokumenpelaksanaan anggaran (DPA).b.

EgaAlfallah ), disetujui oleh Pejabat Pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) sar.H. Arbain Junaidi.ST. Laporan mingguan dibuat berdasarkan laporanharian yang juga dibuat oleh CV Jaya Sempurna (sdr.Adam) dan diperiksaoleh Pengawas tekhnis lapangan Dinas Bina Marga dan PengairanKabupaten Tangerang (sdr. Muhammad Komarudin Fadly dan sdr. EgaAlfallah ), disetujui oleh Pejabat Pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) sdr.H. Arbain Junaidi.ST.CV.

Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK HADIID DIRHAM MAULANA dengan pidana berupa PEMBINAAN DALAM LEMBAGA YANG DITUNJUK YAITU UNIT PELAKSANA TEKHNIS (UPT) REHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL DAN KORBAN NAPZA (REHSOS ANKN) SURABAYA selama : 1 (Satu) tahun ;3.