Ditemukan 1129 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-10-2018 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 993/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL Tanggal 24 Maret 2020 — 1.Sangeeta Ramchand
2.Jotty Harry AljotyMelwani
3.ShaliniNanikChadiramani
4.Deepak BhagwandasDodani
lawan
1.PT Gambir Trading co
2.Dr. Otto Hasibuan, SH, MM
641 — 417
641 — 417
Direksi dan atau DewanKomisasir menetapkan pemberian ijin untuk menyelenggarakan RUPSapabila Pemohon secara sumir telah membuktikan persyaratan telahterpenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukmenyelenggarakan RUPS, Undangundang tidak menyebutkan secaralimitative, Ahli menjelaskan tentang rasiolegis sumir di dalam pasal itu, itumaksudnya perusahaan sedang bermasalah karena tidak sinkron antarapemegang saham, direksi dan komisaris, buktinya direksi dan komisaristidak mau melakukan RUPS padalah
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
426 — 263
426 — 263
Bahwa terhadap dalil duplik penggugat poin II.3. setelah membaca danmencermati isi replik penggugat dapat kami simpulkan bahwa penggugatsepertinya telah ketakutan yang ditunjukan dengan menuduh bahwa antaratergugat dan tergugat II intervensi telah bekerjasama/konspirasi denganniat dan Itikad tidak baik, padalah bahwanya antara tergugat dan tergugatIl intervensi telah berada di koridor hukum demi membela kepentinganhukum masingmasing sesuai dengan faktafakta hukum yang sebenarbenarnya oleh karenanya
Register : 06-05-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
86 — 61
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
86 — 61
menjadi alat bukti dalam perbuatan melawan hukumtersebut ;Bahwa, kwitansi merupakan tanda bukti pembayaran yang sah pada AJB ;Bahwa, kalau akta tidak dibacakan, maka akta tersebut cacat ;Bahwa, kalau akta dibuat tidak sesuai dengan faktanya maka akta tersebuttidak bisa dipakai sebagai alat bukti, karena sudah tidak ada nilainya ;Bahwa, kalau ada seseorang menitip sertifikat pada Notaris, kemudian olehNotaris dijual kepada orang lain tidak bisa/tidak boleh ;Bahwa, kalau Notaris melakukan pelepasan hak padalah
Register : 22-06-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 93/PDT.G/2015/PN Mlg Tanggal 6 April 2016 — Misnadi
167 — 19
167 — 19
Bahwa terhadap posita ke 18 dan ke 19 sangat membingungkan dan seharusnya ituditolak, karena dalam dalilnya telah menyebutkan seharusnya yang menerbitkan SuratKeputusan pemberian tanah Negara adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusatnamun dalam perkara ini malah yang menerbitkan adalah Tergugat IV sehinggaHalaman 80 dari 161 Putusan Nomor 93/Pat.G/2015/PN Migdianggapnya telah melakukan pelanggaran hukum (padalah Tergugat IV dalam perkaraini adalah Badan Pertanahan Nasional Pusat).
Register : 23-03-2016 — Putus : 10-03-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN KALIANDA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kla Tanggal 10 Maret 2017 — Penggugat:
1.Tn. OEY ALBERT
2.SANTOSO
3.Ny. YULIANA
4.Tn. ALFRED
Tergugat:
1.Tn. MADE INDRA
2.DAYA KURNIA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL .BPN.
123 — 9
123 — 9
Akta Jual Beli No. 669 /2010 tanggal 16 Desember 2010;Bahwa yang menjadi Dasar atau bukti kepemilikan tanah dari Hi Asmin tersebutrOommMmooO WO Padalah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tuatua Kampungtanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan PemilikanTanah tanggal 9 September 2006. Padahal buktibukti kepemilikan tanahtersebut adalah PALSU. Buktibukti kepemilikan tersebut seluruhnya dibuatoleh Sdr.
Putus : 13-10-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620 K/Pdt/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 — HAGUS SUANTO, vs. CITIBANK N.A INDONESIA, dkk
178 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu kebijakan pengkreditan juga tidak dilakukan padakartu kredit milik nasabah lainnya, padalah kedududukan Penggugatdengan nasabah pemegang kartu kredit lainnya adalah samasamanasabah Tergugat V dan juga samasama nasabah pemegang kartukredit Citibank N.A yang juga mempunyai hakhak dan kewajibankewajiban yang sama persis dengan Penggugat;Bahwa menanggapi tindakan kebijakan diskriminatif?
Register : 27-01-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 10 Mei 2016 — SYOFIAN, M.Pd Bin ABU BAKAR KELING
126 — 24
126 — 24
Pada saat itu terdakwa Syofian, M.Pdmengarahkan Kepala Sekolah agar pengadaan barang dikelola oleh pihakketiga sehingga diharapkan segera menyiapkan proposal bantuan sosialyang formatnya diberikan oleh saksi Sukma Wijaya dalam bentuk filedengan jenis, jumlah dan harga barang yang sudah ditentukan dalamformat proposal tersebut padalah seharusnya kegiatan pengadaan barangBansos tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masingmasingSekolah Dasar ;Halaman 35 dari 267 halaman Putusan No. 05/Pid.SusTPK
bertempat di Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Siak untuk mengumumkan sekolah yang terpenuhiverifikasi penerimaan bansos, mengisi formulir administrasi bantuan sosial.Pada saat itu terdakwa Syofian, M.Pd mengarahkan Kepala Sekolah agarpengadaan barang dikelola oleh pihak ketiga sehingga diharapkan segeramenyiapkan proposal bantuan sosial yang formatnya diberikan oleh saksiSukma Wijaya dalam bentuk file dengan jenis, jumlah dan harga barang yangsudah ditentukan dalam format proposal tersebut padalah
Register : 15-12-2015 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 240/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG Tanggal 28 Maret 2016 — 1.HANNY HARMAWATI
TURIJAH
3.TITIN S
4.WIWIN MINTARSIH
5.UMI AMINI
LAWAN:
PT MASCOTINDO JAYA ABADI
186 — 16
186 — 16
Abadi tahun 2010 s/Halaman 228 dari 262 Putusan PHI Nomor 240/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg2012 pasal 20 tentang sistem pengupahan dan sistem pembayaranupah, diberi tanda T 12;13.Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Tugas NO 007/SP.TSK.SPSI/MCT/OIV/2015 tanggal 30 April 2015 yang menyatakan bahwa sdrAri Mustari sebagai Sie Kejesahteraan dan Karlizal sebagai SiePembelaan organisasi SP.TSK.SPSI/MCT dimana saksi tersebutmengatakan di muka persidangan bahwa mereka bukan pengurusorganisasi SPSI SP.TSK.SPSI/MCT, padalah
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Tanggal 11 Mei 2015 — Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd.(TERDAKWA)
91 — 138
91 — 138
/negosiasi disetujui oleh rekanan.Kontrak ditandatangani pada tanggal 2 Juni2004, padalah DASK sampai dengantanggal 20 Juli 2004 belum disahkan danproses Negosiasi baru selesai pada tanggal21 Agustus 2004.Pemeriksaan Buku oleh Penitia Penerimabarang dilakukan digudang penerbit yangseharusnya dilaksanakan setelah buku diterima disekolah.Penyebab terjadinya penyimpangan tersebutdisebabkan :Tidak dipatuhi ketentuan Kepres Nomor 80tahun 2003 tentang pedomanpelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah,
Register : 05-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 16 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
125 — 82
125 — 82
Desember 2018 yang sudahberkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) adalah sangatberbeda dengan perkara ini dimana perkara Perdata No.409/Pat.G/2018/PN Mdn tertanggal 18 Desember 2018 adalah perkaraperbuatan melawan hukum akibat terblokirnya rekening pribadi ParaPenggugat sedangkan dalam perkara ini adalah tuntutan ganti kerugianakibat terblokirnya rekening pribadi para Penggugat dan akibat hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat/Pembanding yang melibatkan ParaPenggugat ikut membayar pajak, padalah
Register : 18-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk Tanggal 12 September 2017 —
109 — 30
109 — 30
Dengandemikian, bilamana tiket/SKRD tidak diberikan kepada wajib retribusi,maka uang yang telah diterima oleh petugas retribusi tidak bisadisetorkan ke kas daerah, padalah seluruh hasil retribusi wajib disetorke kas daerah;Bahwa cara mengawasi kinerja petugas dilapangan khusus yangbertugas di Pos TPR di wisata pantai, supaya tidak terjadipenyalahgunaan uang hasil pungutan retribusi, Saksi memerintahkansecara lisan kepada Sekerataris Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanKab.
Register : 19-05-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 9 Desember 2016 — I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN,SE.
400 — 295
400 — 295
operasional prosedur yangtertuang didalam keputusan direksi BPD Bali dengan nomor0326.102.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang standaroperasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP audit BPDBali tidak mengatur tentang nasabah deposito yang tidak hadir ke bankuntuk melakukan pencairan deposito, melainkan mengatur untuknasabah deposito yang datang ke bank; Bahwa Saksi menerangkan tujuannya menelpon Fia Wartini dalammencairkan deposito sebesar Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah)padalah
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 20 Juni 2013 —
159 — 106
159 — 106
Selain itukebijakan pengkreditan juga tidak dilakukan pada kartu kredit miliknasabah lainnya, padalah kedududukan Penggugat dengan nasabah pemegangkartu kredit lainnya adalah samasama nasabah Tergugat I V dan jugasamasama nasabah pemegang kartu kredit Citibank N.A yang jugamempunyai hakhak dan kewajibankewajiban yang sama persis denganPenggugat ;Bahwa menanggapi tindakan kebijakan diskriminatif Tergugat I Vterhadap kartu kredit Penggugat mengenai kebijakan pengkreditan yangdilakukan hanya terhadap
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur) 6325 — 31538
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
Konsekuensinya133 Hukum Positif adalah hukum yang saat ini berlaku di wilayah tertentu (dalam konteks ini adalahwilayah Indonesia).Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur 69 isi53 fot136.indd 69 12/13/2010 9:24:41 Padalah apabila dalam Hukum Positif telah diatur suatu pengaturan, seyogianyapengaturan dalam BW menjadi tidak berlaku.
Register : 08-04-2010 — Putus : 06-10-2010 — Upload : 21-05-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 25 /Pid.Sus/2010/PN.LBT Tanggal 6 Oktober 2010 — -MUHAMAD SALEH
150 — 35
150 — 35
laporan hasil pelaksanaan program Bantuan Selisih Harga Benih Ikantahun anggaran 2007 yang diberikan kepada Pemerintah adalah berdasarkan pada dokumendokumen yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Mitra Timur Raya Tama yangmengelola dan melaksanakan program Bantuan Selisih Harga Benih Ikan tahun anggaran 2007,dimana berdasarkan datadata di dalam dokumendokumen tersebut menyatakan bahwa programBantuan Selisih Harga Benih Ikan tahun anggaran 2007 telah selesai dilaksanakan dengan baik,padalah
Putus : 14-04-2008 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2737/Pid.B/2009/PN.Sby Tanggal 14 April 2008 — GANTORO
329 — 95
329 — 95
ada surat edaran dan brosurbrosur yang dikirimkan ke kepala cabangcabang ;e Bahwa karena saksi tidak pernah ditegur oleh komisaris, direksi, audit BI dan Bapepambaik secara langsung maupun tertulis, maka saksi tidak tahu kalau reksadana tidak pernahdilarang untuk dijual ;e Bahwa dari 65 cabang yang menjual reksadana 40 cabang dan yang menjadi Terdakwahanya ada 3; Bahwa yang menjadi Terdakwa hanya 3 orang karena sewaktu di BAPmereka mengatakan yang menginstruksikan penjualan reksadana adalahSaksi, padalah
Register : 09-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 62 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Tanggal 2 Februari 2016 — ADAM HEREWILA, S.Sos
87 — 48
87 — 48
Kecamatan Alak Kota Kupang senilai1.260.000.000, (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), padahal pada tahun2007 tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Kupang dariTHOMASPENUN LIMAU (almarhum) selaku pemilik tanah senilai Rp.240.000.000, (dua ratusempat puluh juta rupiah) dalam bentuk penghargaan secara adat (Okomama)berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 282/CA/ XII/2007 tanggal 14Desember 2007 yang telah ditandatangani pula oleh Terdakwa selaku Camat AlakKota Kupang, padalah
Putus : 26-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg. Tanggal 26 Januari 2016 — MAMAK JAMAKSARI
122 — 56
122 — 56
TUBAGUS CHAERI WARDANA kemungkinan ikut rapat, namunSdr.DADANG PRIYATNA, Sdr.HERDIAN KOOSNADI, Sdri.TITA,Sdri.DESY YUSANDI tidak ikut rapat, dalam pembahasan APBD Padalah tambahan alokasi anggaran untuk SKPD yang memerlukan.Bahwa SEKDA Sdr.DUDUNG E.DIREDJA selalu mengikuti rapatrapatyang diadakan oleh Pemkot Tangerang Selatan dengan 4 SKPD Besardi Ritz Charlton dan The East Mega Kuningan dan bertindak selakuketua Tim anggaran Pemda (TAPD), dan yang bertindak sebagai notulendalam rapatrapat tersebut
Putus : 01-11-2017 — Upload : 18-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — W I D O D O
378 — 597 — Berkekuatan Hukum Tetap
378 — 597 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ir.Edison Effendi sebagai satusatunya acuan dalammempertimbangan putusan a quo padalah telah jelas danterang bahwa keterangan yang diberikan oleh Dr. Ir.
Register : 22-08-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps Tanggal 10 Januari 2018 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I KETUT SUKARTAYASA,SH, S. Kep., M.Sc.
176 — 120
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I KETUT SUKARTAYASA,SH, S. Kep., M.Sc.
176 — 120
;Bahwa saksi baru tahu perusahaan saksi ikut melakukan penawaransetelah di panggil oleh Penyidik, padalah saksi tidak pernah menawarkanproduk dan tidak ikut pelelangan tersebut dan saksi tidak tahu sama sekalimasalah ini ;Bahwa saksi tidak tahu ada pengadaan alkes RS Kab. Badung tahun2013 tersebut ;Bahwa saksi kenal dengan Kt. Budiarsa pada saat mengikuti lelangpengadaan alat kesehatan di Lombok.