Bagus) kepada PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan makan dan minum(mamin) untuk tamu atau rapat. Selanjutnya PPTK berkoordinasi denganKasubag Keuangan dalam hal pemesanan makan dan minum tersebut kecatering.

Sosselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi SUFIATUN dansaksi DINI ANANTAZANI, SE selaku Bendahara untuk membuatkelengkapan SPP dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta pencairandana kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya (tidak realcost), sehingga dengan demikian lalu saksi ERMI AGUSTININGSIH selakuPPK membuat kuitansi / surat pesanan / nota dari penyedia barang / jasaseolaholan sesuai dengan kegiatan, padahal tanda tangan dan stempelpenyedia barang / jasa pada kwitansi

Sosselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi SUFIATUN dansaksi DINI ANANTAZANI, SE selaku) Bendahara untuk membuatkelengkapan SPP dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta pencairandana kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya (tidak realcost), sehingga dengan demikian lalu saksi ERMI AGUSTININGSIH selakuPPK membuat kuitansi / surat pesanan / nota dari penyedia barang / jasaseolaholah sesuai dengan kegiatan, padahal tanda tangan dan stempelpenyedia barang / jasa pada

Primaboss Mobilindo ;

PRIMABOSS MOBILINDO milik terdakwaseharusnya tidak lulus proses evaluasi sehingga tidak bisa diajukan sebagaiCalon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalam rangkaPemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaanlain yang diusung oleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku PetugasPengaman proses tender dari Kepolisian Pekanbaru di Dinas PerikananProvinsi Riau) yang lolos evaluasi administrasi dan evaluasi tekhnis, namunakhirnya PT.

Put No.28/PID.SUS/2012/PTRproses evaluasi sehingga tidak bisa diajukan sebagai Calon PemenangPelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalam rangka PemberdayaanPembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lain yang diusungoleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku Petugas Pengaman proses tenderdari Kepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Provinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun = akhirnya PT.

Primaboss Mobilindo ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan PerikananDarat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.

Put No.28/PID.SUS/2012/PTR15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12Februari 2008 ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts. 1162/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Perubahan LampiranKeputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 19/l/2008 tentang Penunjukan ParaPejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Primaboss Mobilindo ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SkK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan PerikananDarat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;Hal. 50 dari 53 hal.

(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).Bahwa Keterkaitan saksi dalam proyek ini adalah sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanPPK Nomor UM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.

Tugas sayasebagai PPTK adalah membantu PPK dalam pelaksanaan tekhnisdan administrasi, kewenangannya adalah melakukan pengawasansecara tekhnis maupun administrasi kegiatan.Bahwa secara tekhnis dilapangan adalah melaksanakan monitoringsetiap paket kegiatan agar sesuai dengan rencana tekhnis danrencana waktu pelaksanaan, secara administrasi memeriksakelengkapan laporan sesuai format yang berlaku serta menyangkutkeadaaan dari isi laporan.Bahwa Prosedur pengawasan yang saksi Lakukan dalampelaksanaan fisik

Menyetujui laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat olehKontraktor, diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahuioleh PPK.Bahwa saksi juga mempunyai kewenangan untuk meyetujuipenggunaan material serta mutu dari pekerjaan tersebut.Bahwa kalau penggunaan material tidak sesuai dengan spesifikasi/syarat tekhnis yang tertuang dalam kontrak maka melalui konsultanpengawas berwenang untuk mengganti material tersebut danterhadap mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan syarat tekhnisyang tertuang dalam kontrak

/bestek berwenang untukmemerintahkan melalui konsultan pengawas untuk membongkarseluruh atau sebagaian pekerjaan tersebut unrtuk diperbaiki dandisesuaikan dengan syarat tekhnis sebagai mana yang tertuangdalam dokumen kontrak.

Bahwa MARSIANUS SITAR, ST sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan PPK NomorUM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.Tugas Saksi sebagai PPTK adalah membantu PPKdalam pelaksanaan tekhnis dan administrasi,105kewenangannya adalah melakukan pengawasansecara tekhnis maupun administrasi kegiatan.22.

Raihmadan Putra Berjaya tersebut yang merupakan salah satu dokumen yang diwajibkan kepada setiap pelaku usaha pertambangan sebelum batubara yang diusahakan tersebut dapat dilakukan penjualan, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum; Menimbang, bahwa terhadap dokumen Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT.

Belayan International Coal (PT.BIC), dengan demikian menurut hukum dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT. Belayan International Coal, seakan-akan membenarkan asal usul batubara yang akan dijual oleh PT. Raihmadan Putra Berjaya berasal dari seam/Pit PT.

Isnaini, mengacu pada Pasal 51 KUHP, karena kewenangan yang melekat pada Direktur Utama adalah kewenangan yang sah untuk memerintahkan kepada terdakwa melakukan tugas dan tanggungjawabnya pada bagian tekhnis pertambangan, akan tetapi Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan terkait batubara yang diproses sebelum diterbitkan Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB) Nomor : 449/SKPB-BIC/IV/2019, tanggal 25 April 2019, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor :

449/SKAB-BIC/IV/2019 tanggal 25 April 2019, kemudian memberikan pertimbangan tekhnis atau saran kepada Direktur Utama agar menilai dapat atau tidak diterbitkannya dokumen dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria turut serta melakukan tindak pidana tersebut; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Raihmadan Putra Berjayatersebut yang merupakan salah satu dokumen yang diwajibkan kepada setiappelaku usaha pertambangan sebelum batubara yang diusahakan tersebut dapatdilakukan penjualan, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yangmelanggar hukum;Menimbang, bahwa terhadap dokumen Surat Keterangan Pengiriman Barang(SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tanganioleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT.

Belayan InternationalCoal (PT.BIC), dengan demikian menurut hukum dengan diterbitkannya SuratKeterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang(KTT) PT. Belayan International Coal, seakanakan membenarkan asal usulbatubara yang akan dijual oleh PT. Raihmadan Putra Berjaya berasal dari seam/PitPT.

Isnaini, mengacupada Pasal 51 KUHP, karena kewenangan yang melekat pada Direktur Utamaadalah kewenangan yang sah untuk memerintahkan kepada terdakwa melakukantugas dan tanggungjawabnya pada bagian tekhnis pertambangan, akan tetapiHalaman 29 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Trg.Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaanterkait batubara yang diproses sebelum diterbitkan Surat Keterangan PengirimanBarang (SKPB) Nomor : 449/SKPBBIC/IV/2019, tanggal 25 April

2019, SuratKeterangan Asal Barang (SKAB) Nomor : 449/SKABBIC/IV/2019 tanggal 25 April2019, kemudian memberikan pertimbangan tekhnis atau saran kepada DirekturUtama agar menilai dapat atau tidak diterbitkannya dokumen dimaksud, makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria turut sertamelakukan tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum Unsur Yang melakukan, yangmenyuruh melakukan

dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuanbagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonanseseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,penentuanbagian masingmasing ahli waris;Penetapan Nomor : 0357/Pdt.P/2016/PA.Gtlo Hal 6 dari 9Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakberlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis

ELANSYAH PUTRA, S.IP bin ZULKARNAIN MUHI, memberikan keterangansesuai keahliannya pada pokoknya :Bahwa suatu perbuatan melakukan distribusi daging sapi kepadapedagang daging di Kota Bengkulu untuk dijual kepada masyarakat gunamendapatkan keuntungan, maka hal tersebut merupakan Pelaku Usahadan dapat dikategorikan Memperdagangkan;Bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan daging sapi wajibmemenuhi persyaratan tekhnis yang telah diberlakukan secara wajib, danmengenai persyaratan tekhnis daging sapi di

Taufik Mahdiselaku Direktur RSUDZA;e Bahwa saksi bertugas memberikan penjelasan masalahtekhnis pada saat aanwijzing dan melakukan evaluasispesifikasi tekhnis terhadap penawaran;e Bahwa aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2009bertempat di ruang rapat RSUDZA Banda Aceh Lantai 2,dimana pada saat aanwijzing tersebut saksi menjelaskan halhal yang berkaitan dengan masalah tekhnis, sedangkan yangberkaitan dengan administrasi dijelaskan oleh Muhazarselaku sekretaris panitia pengadaan;e Bahwa berkaitan

dengan unsur tekhnis saksi menjelaskandalam aanwijzing tersebut adalah halhal sebagai berikut :1 Masalah lubang MRI, karena masingmasing Merk MRI berbedabesar lubang alatnya, sehingga diadakan addendum terhadappermasalahan tersebut;2 Masalah kapasitas helium, karena masingmasing Merk MRIberbeda, sehingga diadakan addendum terhadap permasalahantersebut;3 Masalah Radio Frekuensi, karena masingmasing Merk MRIberbeda chanel yang dipergunakannya;4 Aanwijzing Lapangan, harus diperlukan ruangan khusus

untukalat MRI 3 TESLA tersebut;e Bahwa spesifikasi tekhnis yang saksi pergunakan sebagaidasar pengadaan adalah berdasarkan dokumen yang saksiterima dari bagian perencanaan, yaitu spesifikasi tekhnismerk siemens, namun dalam proses aanwijzing dilakukanaddendum agar dibuka syaratsyarat untuk merk lainsehingga tidak mengarah pada satu merk saja;e Bahwa yang dilakukan evaluasi tekhnis hanya kepadaperusahaan yang lulus evaluasi administrasi saja, yaitu PT.Beta Sinarindo, PT.

Petugas yang melakukanpengecekan maintenance biomedical, berkaitan dengan peralatanmedis, dan melakukan perbaikan jika terdapat kerusakan ataugangguan;Bahwa terkait pengadaan alat kesehatan MRI 3 TESLA diRSUDZA, saksi termasuk sebagai unsur tekhnis penerima danpemeriksa barang yang bertugas mengecek kesesuaian barangdengan spesifikasi tekhnis yang ditentukan didalam dokumenkontrak, melakukan uji fungsi alat tersebut, melakukan ujicobapada pasien termasuk keselamatan penggunaan terhadap pasien;e Bahwa

Siemens;e Bahwa masa garansi alat kesehatan MRI 3 TESLA tersebutberdasarkan dokumen kontrak adalah selama (satu) tahun;e Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan pemeriksaanterhadap alat kesehatan tersebut adalah dokumen kontrak, karenadidalam dokumen kontrak terdapat spesifikasi tekhnis dan hasilpemeriksaan saksi bahwa alat kesehatan MRI 3 TESLA ini telahsesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak, kecuali2 item alat assesoris yaitu alat pemindah pasien dan AC.

Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 tahun 1985tentang Mahkamah Agung menyebutkan:(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadappenyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yangberada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaankehakiman.(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atauperingatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yangberada di bawahnya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam halterjadi perbedaan pemahaman dan pelaksanaan tekhnis

Namun demikian, perkawinan dan pendidikansecara tekhnis seringkali saling menghalangi. Terdapat sejumlah kendalatekhnis bagi mereka yang telah menikah untuk tetap meneruskanpendidikannya. Sebaliknya, kegiatan sekolah yang padat, rutin, danmembutuhkan konsentrasi khusus juga sulit diharmonisasikan dengan tugasdan tanggung jawab sebagai suami atau isteri di rumah, sehingga memberipeluang terjadinya masalah dalam rumah tangga.Hal. 14 dari 19 Pen.

M.Sc dandiketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik Narkotik ObatTraditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.

Selanjutnya berdasarkan bukti suratberupa Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun2017 sekitar pukul 10.00 WIB oleh Staf Pengujian Produk terapetik, Narkotik,kosmetik, Obat traditional dan produk Komplimen Elvira Yolanda, S.Farm, Apt.M.Sc dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik NarkotikObat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.

., M.Kes Nip.19640615 199403 2 001 selakuManajer Tekhnis Pengujian Produk, Terapetik, Narkotika, Obtrad,Kosmetika dan ProdukKomplemen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.PM.01.01.90.02.11.0265,didapat hasil sebagai berikut :Pemeriksaan :Bentuk : daun, biji, batang kering Bau : NormalWarna : hijau kecoklatanUji Identifikasi : Ganja Positif (+)Kesimpulan :Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika GolonganI Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009).PERBUATAN

Firni, Apt., M.Kes Nip.19640615 199403 2 001 selakuManajer Tekhnis Pengujian Produk, Terapetik, Narkotika, Obtrad,Kosmetika dan ProdukKomplemen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.PM.01.01.90.02.11.0265,didapat hasil sebagai berikut :Pemeriksaan :Bentuk : daun, biji, batang kering Bau: NormalWarna : hijau kecoklatanUji Identifikasi : Ganja Positif (+)Kesimpulan :Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk NarkotikaGolongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009

YASID (Alm) selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secaraterpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun2010 tanggal 11 Oktober 2010 dalam pengadaan Barang dan Jasa pada TahunAnggaran 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat di BagianPerlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 atausetidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk

Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yangmengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuanoOo woPengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang.Selanjutnya saksi SUHARMUN, ST Bin M.

Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuaiketentuan peraturan yang berlaku.f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yangmengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD denganpersetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan KuasaPengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.Selanjutnya saksi SUHARMUN, ST Bin M.

YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan SuratKeputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010,saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pelaksana PengadaanPakaian Dinas Harian dan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah)berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010Notaris Mufti Nokhman,

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :a.b.GiPPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuaiketentuan peraturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat

saksiPartidjo menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), kemudian untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwa memberi saksiPartidjo surat K2 ;Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 bertempat dirumah saksi Partidjo,saksi Partidjo menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk meyakinkan saksi Partidjo,terdakwa memberi saksi Partidjo foto copy penetapan NIP CPNS Pusat atasnama NORA TRI NOTASDIAN, Golongan II / c jabatan Tenaga Tekhnis

saksiPartidjo menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), kemudian untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwa memberi saksiPartidjo surat K2 ;Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2014 bertempat dirumah saksi Partidjo,saksi Partidjo menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwamemberi saksi Partidjo foto copy penetapan NIP CPNS Pusat atas nama NORATRI NOTASDIAN, Golongan II / c jabatan Tenaga Tekhnis

Nar.K.11.0225 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatanganioleh MAHDALENA selaku Manajer Tekhnis Pengujian ProdukTerapik Narkotika Kosmetik, Obat Tradisional danProduk Komplemen BPOMRI Banjarmasin diperoleh hasilbarang bukti yang diduga narkotika jenis sabusabu yangdiajukan oleh Polres Tabalong diperoleh hasil barang buktitersebut dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidakberbau) = mengandung metafetamina positip yang masuk dalamdaftar Narkotika Golongan I UU.

Nar.K.11.0225 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatanganioleh MAHDALENA selaku Manajer Tekhnis Pengujian ProdukTerapik Narkotika Kosmetik, Obat Tradisional danProduk Komplemen BPOMRI Banjarmasin diperoleh hasilbarang bukti yang diduga narkotika jenis sabusabu yangdiajukan oleh Polres Tabalong diperoleh hasil barang buktitersebut dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidakberbau) mengandung metafetamina positip yang masuk dalamdaftar Narkotika Golongan I UU.

yangdibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan danpengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa olehManager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dandiketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uangkepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang.Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis

POS INDONESIA (persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area danpelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero ); Halaman 36 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUSTPK/2017/PT. JMB16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012tentang Perbendaharaan di PT.

POS INDONESIA (persero ) tahun 2012 No. : KD.32 / DIRUT / 0312 tanggal 30 Maret 2012 tentangImplementasi sistem pengelolaan dana perusaahn terintegrasi;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No. : SE.34 / DIRKUG/ 0412tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan danaperusahaan terintegrasi;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No.: SE.115/ DIRKUG/ 1013tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO )penggunaan layanan pengelolaan kas;1 (satu

POSINDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT.POS INDONESIA ( persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentangorganisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POSINDONESIA ( persero );1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT.

. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero );16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero); 17) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.

.: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas; 20) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas; 21) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT.

. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentangorganisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POSINDONESIA (persero );16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POSINDONESIA (persero);17) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.

Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar OperasionalProsedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranyamengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis; Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 Saksi Gunara Als. GunBin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka Als.

POSINDONESIA ( persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dantata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero );1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA(persero);1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.

.: SE.115 / DIRKUG /1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG/0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT.

Rustam Tahirsetelah menerima pelimpahan pekerjaan pengadaan dan pemasangan tianglistrik beton pratekan yang tersebar di 24 (dua puluh empat) lokasi di KabupatenSelayar, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 dengan surat Nomor :01/BAPI/PIM/VIII/2009 mengajukan permintaan persetujuan pencairan danauang muka 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak kepada Pejabatpelaksana tekhnis kegiatan (PPTK), dan pada hari itu juga tanggal 28 Agustus2009 Terdakwa SUDIRMAN telah menerima pembayaran uang muka sebesarRp1.256.045.600,00

Putri Indah Malaqbi ;Bahwa Terdakwa SUDIRMAN setelah menerima pelimpahan pekerjaanpengadaan dan pemasangan tiang listrik beton pratekan yang tersebar di 24(dua puluh empat) lokasi di Kabupaten Selayar, kemudian pada tanggal28 Agustus 2009 dengan surat Nomor : 01/BAPI/PIM/VIII/2009 mengajukanpermintaan persetujuan pencairan dana uang muka 20 % (dua puluh persen)dari nilai kontrak kepada Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK), dan padahari itu juga tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa SUDIRMAN telah

No. 616 K/Pid.Sus/2014Anggaran dan dituangkan dalam Addendum surat perjanjian kontrak Nomor :600/VI.1.KONT.ADD/CKLIST/XI/2009 ;Pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa Sudirman walaupun tidakpernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pekerjaannya,namun Terdakwa tetap kembali mengajukan permintaan pencairan danaangsuran pertama 80,425 % dengan surat Nomor : 01/BAPII/PIM/XII/2009kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, dan pada hari itu juga tanggal23 Desember 2009 Sudirman telah menerima

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan ribudua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram. Bahwa berdasarkan Report Analisis Nomor : 025/KETLABKDR1020.4.3/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari PT.

di gudang milikNasrun di Jalan Jangkang Hijau Kampung Baru Kelurahan Batu berdaunKecamatan Singkep di jual Kembali oleh terdakwa Syamsudin dan Nasrunkepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.Bahwa uang untuk memodali pembelian biji timah berasal dari saksiSaharudin Alias Jang lalu di kelola oleh Nasrun dan terdakwa SyamsudinAlias Sudin.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis

Setelah itu biji timah yangberasal dari saksi Arjuna dan yang di beli dari saksi hardianto Muhammaddi campur saat melakukan penggorengan biji timah tersebut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan ribudua ratus

Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harusmembuat pengajuan yang diketahui tim tekhnis Kabupaten, dan untukpencairan berikutnya maka harus disertakan buktibukti penggunaandana yang pencairan pertama.7. Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 haridibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim tekhnis untukpersaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewandi Jakarta.8.

Bahwa Laporan Penggunaan Dana KTT GIRI MAKMUR tertanggal 5Desember 2011 sebesar Rp. 14.500.000, (empat belas juta lima ratus riburupiah) oleh saksi DHANI HERNOWO dan saksi RUSITO dipergunakan untukmengajukan rekomendasi ke Tim Tekhnis Kabupaten Banyumas dalampenarikan dana sebesar Rp. 105.500.000, (Seratus lima juta lima ratus riburupiah) pada tanggal 28 Desember 2011.

Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harusmembuat pengajuan yang diketahui tim tekhnis Kabupaten, dan untukpencairan berikutnya maka harus disertakan buktibukti penggunaan danayang pencairan pertama.HAL 52 DARI 202 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg.7. Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 haridibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim tekhnis untukpersaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diJakarta.8.

Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harusmembuat pengajuan yang diketahui tim tekhnis Kabupaten, dan untukpencairan berikutnya maka harus disertakan buktibukti penggunaan danayang pencairan pertama.HAL 67 DARI 202 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg.7. Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 haridibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim tekhnis untukpersaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diJakarta.8.

PERKARA : PDS 05/ BTG/09/ 2018,Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR ;Bahwa terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin MARDIONO(Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembebasanlahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) oleh Sekda Kota Bontangbersamasama dengan Dra.

DARIUS SIMA;Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST BinMARDIONO (Alm) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanHalaman 15 dari60 halaman, Putusan Nomor 22/PIDTPK/2019/PT.SMR.( PPTK ) oleh Sekda Kota Bontang bersamasama dengan Dra.NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT (Terdakwa dalam penuntutanterpisah) yang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota

Hurus bPemberian ganti rugi/satuan atas tanah serta tanam tumbuh dan /ataubangunan yang ada diatasnya ataupun barang barang lain milikpemegang ha katas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melaluiperantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harusdilakukan kepada yang berhakBahwa terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK SekdaKota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

DARIUS SIMA;Bahwa perbuatan Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK SekdaKota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) oleh Sekda KotaBontang bersamasama dengan Dra.

kedua, Hurus bPemberian ganti rugi/satuan atas tanah serta tanam tumbuh dan /ataubangunan yang ada diatasnya ataupun barang barang lain milikpemegang ha katas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melaluiperantara dalam bentuk dan nama apapun juga malainkan harusdilakukan kepada yang berhakBahwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) selakuPPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis