Ditemukan 1650 data
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat;13 Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan tersebutdi atas, maka para Penggugat berhak atas :1 Uang perjalanan dinas tugas pekerjaan di lapangan denganjumlah total Rp2.800.000,00;2 Uang THR tahun 2011 sebesar Rp3.000.000,00;3 Upah sampai proses penyelesaian perselisihan pemutusanhubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum berkekuatantetap/Incraht
dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan bahwa telah Putus Hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat;3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang perjalanan dinas tugas pekerjaanlapangan sebesar Rp2.800.000,00;4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR tahun 2011 sebesarRp.3.000.000,00;Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 53 K/Pdt.Sus/20135 Menghukum Tergugat untuk membayar Upah sampai proses penyelesaianperselisihan pemutusan hubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum tetap/Incraht
Pembanding/Penggugat II : I WAYAN PUTRA Diwakili Oleh : JONO G. NUGROHO, SH
Terbanding/Tergugat : I WAYAN SRIDANA
54 — 24
Menghukum Tergugat/Terbanding, untuk membayar uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)per hari keterlambatannya jika ia tidak segera menyerahkan ObyekSengketa kepada Penggugat/Pembanding terhitung sejak adanyaputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incraht van gewidjs);9.
Rayonda Pranata bin Rahmat
Tergugat:
Nurma Ningsih
63 — 10
telah mengganggu suasana bathin dariPenggugat Rekonpensi beserta keluarganya, sehingga apabila dinilaidengan uang maka yang sewajarnya menurut kepatutan hukum adalahsenilai Rp.1.500.000.000, (satu setengah miliar rupiah).Sehingga Total Kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonpensiadalah sebesar Rp.2.080.500.000, (dua miliar delapan puluh juta limaratus ribu rupiah), yang akan dibayar secara tunai, seketika dansekaligus sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (incraht
Tergugat Rekonpensi yang tidak memiliki itikadbaik dalam penyelesaian permasalahan ini, Penggugat RekonpensiMohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliHalaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2018/PN Skyperkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalamperkara ini Sejak putusan perkara ini memiliki Kekuatan hukum yang tetap(incraht
telah mengganggu suasana bathindari Penggugat Rekonpensi beserta keluarganya, sehingga apabiladinilai dengan uang maka yang sewajarnya menurut kepatutan hukumadalah senilai Rp.1.500.000.000, (satu setengah miliar rupiah).Sehingga Total Kerugian yang di derita olen Penggugat Rekonpensiadalah sebesar Rp.2.080.500.000, (dua miliar delapan puluh jutalima ratus ribu rupiah), yang akan dibayar secara tunai, seketikadan sekaligus sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (incraht
Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp.1.000.000, (Satu. juta rupiah) per hari atasketerlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara inisejak putusan perkara ini memiliki kKekuatan hukum yang tetap (incraht); Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebutPenggugatmengajukan Replik tanggal 2 April 2018 yang selengkapnyasebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang,
59 — 28
dalam pasal 5 huruf a, yang dilakukan dengan cara :w Bermula pada saat korban Yuliani mendatangi rumah yang menjadi tempattinggal terdakwa pada tempat tersebut diatas dengan maksud untuk mengecat rumahdengan dibantu oleh saksi Hasbullah, setelah saksi Hasbullah selesai mengecat rumahbagian luar tibatiba datang saksi Yuliadi dan mengatakan kepada korban bahwa korbantidak berhak berada di rumah tersebut karena sudah diceraikan oleh terdakwa, saat itukorban mengatakan kalau putusan pengadilan belum incraht
atau kegiatan seharihari, yang dilakukandengan cara:w Bermula pada saat korban Yuliani mendatangi rumah yang menjadi tempattinggal terdakwa pada tempat tersebut diatas dengan maksud untuk mengecat rumahdengan dibantu oleh saksi Hasbullah, setelah saksi Hasbullah selesai mengecat rumahbagian luar tibatiba datang saksi Yuliadi dan mengatakan kepada korban bahwa korbantidak berhak berada di rumah tersebut karena sudah diceraikan oleh terdakwa, saat itukorban mengatakan kalau putusan pengadilan belum incraht
BAHRI, yang dilakukan dengan cara :won 2 ona =H === == Bermula pada saat korban Yuliani mendatangi rumah yang menjadi tempattinggal terdakwa pada tempat tersebut diatas dengan maksud untuk mengecat rumahdengan dibantu oleh saksi Hasbullah, setelah saksi Hasbullah selesai mengecat rumahbagian luar tibatiba datang saksi Yuliadi dan mengatakan kepada korban bahwa korbantidak berhak berada di rumah tersebut karena sudah diceraikan oleh terdakwa, saat itukorban mengatakan kalau putusan pengadilan belum incraht
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kabupaten Nagan Raya Nomor 171/17/DPRK/2013, Tanggal16 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Independen PemilihanKabupaten Nagan Raya Periode 20132018, yang saat ini masih menjadi objeksengketa hukum di Pengadilan Tinggi TUN Medan; Bahwa Tergugat dalammengeluarkan objek sengketa telah mengabaikan proses hukum yang sedangberjalan di Pengadilan TUN Banda Aceh, seharusnya Tergugat menghormatiproses hukum yang sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (incraht
masukantersebut dan proses penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasilsampai perkara ini di ajukan ke hadapan persidangan;PERMOHONAN DALAM PENUNDAAW/ SKORSING;1 Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat memohon Pengadilanmenangguhkan atau penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat (objeksengketa) sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap(incraht
putusan sebagai berikut:I12IDALAM PENUNDAAN/SKORSING:Mengabulkan Permohonan Penundaan/Skorsing Para Penggugat.Mewajibkan atau memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan/ menundaPelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor 713/KPTS/Tahun 2013 tanggal 16September 2013 tentang penetapan Komisioner KIP Nagan Raya Periode20132018 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 16 September 2013, dengansegala akibat hukumnya selama proses pemeriksaan di PTUN sampai denganadanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol: DR 9062 DA dan STNKMobil Pick Up Mitsubishi Col L. 300 atas nama I NENGAH BUDHA, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Mataram telah memutus barang bukti dirampas untukNegara, padahal mengenai barang bukti tersebut Pengadilan Negeri Matarammenyatakan barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara TerdakwaEKA SAOPI di mana terhadap perkara Terdakwa EKA SAOPI telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (incraht) dan kami Jaksa/Penuntut Umum telahmengeksekusi putusan tersebut dengan mengembalikan
HAFIFI AWAN menurut kami Jaksa/Penuntut Umum telah melampaui kewenangannya karena memutus mengenaistatus barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht)(BA.
13 — 6
Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2018 sampaiputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraht VanGewisjde) sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);3.2. Nafkah iddah yang diperhiutungkan perbulannya seebsar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga seluruhnyaberjumlah Rp 5.000.000, x 90 hari = Rp 15.000.000,(lima belas jutarupiah);3.3.
Ttetetap (Incraht Van Gewisjde) dengan rincian perbulannya Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);oe Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untukmembayar Nafkah iddah perbulannya sebesar Rp 5.000.000, (limajuta rupiah) x 90 hari= Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);4. Menghukum pula Pemohon/Tergugat Rekonvensi untukmembayar Mutah sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah);5.
19 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesarRp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atasketerlambatannya dalam membayar ganti rugi, sejak perkara ini diputusdan incraht van gewisjde zack;11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta siapapununtuk mentaati isi putusan ini;12. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebihdahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad), walaupun ada bantahan, bandingmaupun kasasi13.
1.TISNAWATI
2.DEWI SRI
3.PRAKOSO
4.SAWITRI
Tergugat:
1.PT. LIPPO BANK
2.PAUL HANDOKO
3.ADINYOTO HADININGRAT
4.PT. RESTU MAHARANI
29 — 8
W10.U3/3085/HK.02/10/2017, tanggal 06 Oktober 2017, menerangkan bahwaperkara perkara perdata No.383/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel, telah berkekuatanhukum tetap (Incraht van gewijsde);Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwaternyata tanah dengan bangunan yang terletak di Jalan Sekolah Duta Raya UFNo.7 Pondok Indah Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Guna BangunanNo.2754/Kel. Pondok Pinang, atas nama Ny.
Rosi Nurhasiani Basuki telahdiletakkan sita jaminan dalam perkara No.383/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel, dan perkaratersebut telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde);Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ParaPelawan dan Ny. Rosi Nurhasiani Basuki turut sebagai pihak dalam perkaraperdata No.383/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel,........................atau tidak ?
22 — 13
AtasNo.28/Pdt.G/2011/ PN.Pdg tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap (incraht) sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 2321 K/Pdt/2012tanggal 27 Maret 2014.b.
Bahwa perlu Tergugat II jelaskan kembali bahwa Penggugat sebelumnyapernah mengajukan gugatan No.28 yang mana atas gugatan tersebutmemiliki Posita dan Petitum yang sama lalu juga memiliki objek sengketayang sama dengan gugatan 119 ini (Ne bis in idem), yang mana atasgugatan No.28 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (incraht) sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 September 2011, yangamarnya berbunyi :Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PDG.MENGADILI :Dalam Eksepsi
Karnizul
Tergugat:
Riyadi
Turut Tergugat:
BPN KABUPATEN BOGOR
34 — 28
membalik namakan kepemilikan atas sebidang tanah darat / perumahan yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atau yang dikenal dengan nama Bukit Cemara Blok P-9 No.3 Rt.08/08 Citra Indah, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sebagaimana yang tercatat di Surat Ukur Nomor 856/Sukamaju/2002 dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2255 atas nama pemegang hak RIYADI, dari nama Tergugat RIYADI menjadi atas nama KARNIZUL setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap INCRAHT
memproses danmembalik namakan kepemilikan atas sebidang tanah darat / perumahanyang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atauyang dikenal dengan nama BUKIT CEMARA Blok P9 No.3 Rt.08/08 CITRAINDAH, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sebagaimana yangtercatat di Surat Ukur Nomor 856/Sukamaju/2002 dalam Sertipikat Hak GunaBangunan No. 2255 atas nama pemegang hak RIYADI, dari nama TergugatRIYADI menjadi atas nama KARNIZUL setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap INCRAHT
terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten BogorHalaman 12 dari 13 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Cbi.Form02/SOP/06. 3/2017atau yang dikenal dengan nama Bukit Cemara Blok P9 No.3 Rt.08/08 CitraIndah, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sebagaimana yangtercatat di Surat Ukur Nomor 856/Sukamaju/2002 dalam Sertipikat HakGuna Bangunan No. 2255 atas nama pemegang hak RIYADI, dari namaTergugat RIYADI menjadi atas nama KARNIZUL setelah putusan perkaraini berkekuatan hukum tetap INCRAHT
157 — 58
Yang telah incraht;. Bahwa, ceramah penggugat tentang landasan hukum dan penafsiran hukumbahkan menyimpulan pasal KUH Perdata sebagaimana yang tertuang didalam lembar kedua tanpa nomor halaman, maka kuasa hukum Tergugat.dan Tergugat.II tidak akan menanggapi terlalu jauh namun : Penafsiran dan kesimpulan pasalpasal di dalam KUHP kami serahkansepenuhnya kepada Majelis Hakim sesuai dengan fungsinyasebagaimana undangundang pokok kehakiman.
Bahwa, dalil gugatan penggugat dalam posita (pokok perkara) sudah pernahdiperiksa dan diadili pada perkara No. 96/Pdt.G/2019/PN.Tbn. dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) oleh karenanya dalil dalampositanya mohon dikesampingkan:Di lain pihak gugatan penggugat terkesan tidak memahami hukum acaraperdata dan terkesan kebingungan sebagaimana posita poin angka 9menyebutkan :Jika para tergugat dan turut tergugat tidak memiliki uang tunai senilai diatasdengan ini kami memohon kepada ketua pengadilan
Ton dan sudah mempunyaikekuatan hukum tetap (incraht) oleh karenanya dalil gugatan penggugat harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa tergugat III dalam jawaban pokok perkaranyamendalilkan bahwa Penggugat mengakui Sertifikat Hak Milik No. 00989 atasnama Alm.
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
apabila perlu denganbantuan aparat Kepolisian;Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasaitanah objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian immateriil (moriil)dan materiil bagi Penggugat:Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesarRp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesarRp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannyadalam membayar ganti rugi, sejak perkara ini diputus dan incraht
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
222 — 228
Bahwa PENGGUGAT merupakan Terpidana kasus korupsiyang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/incraht pada Tanggal, 26April 2016 dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut:MENGADILI:Halaman 7 Putusan Nomor : 43/G/2019/PTUN.SMD Menyatakan terdakwa HANSEN, SH., M.Si tidak terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanasebaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair; HANSEN, SH.
Bahwa PENGGUGAT selama ini tidak pernah mendapatkansurat pemberhentian sementara ataupun teguran dari BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat bahkan tetap menerimagaji seratus persen (100%) sesuai dengan Pangkat/Golongan padasaat Penggugat ditahan sampai kasus hukum PENGGUGATdinyatakan berkekuatan hukum tetap/incraht. Adalah jelas merupakanpelanggaran yang nyata dilakukan oleh TERGUGAT karena telahmelanggar Pasal 281 ayat 1 PP No. 11 Tahun 2017 TentangAdministrasi Pemerintahan.11.
Karena status hukum PENGGUGAT telah berkekuatanhukum tetap/incraht.
Oleh sebab itu kembali lagiPENGGUGAT tegaskan bahwa kasus hukum PENGGUGAT telahberkekuatan hukum tetap/incraht pada Tanggal, 26 April 2016 adalahjelas merupakan pelanggaran hukum yang nyata dilakukanTERGUGAT diberlakukan surut kebelakang oleh karena itu telahmelanggar asasasas hukum itu sendiri yang dianut oleh hukum positifIndonesia yang tidak mengenal aturan yang berlaku surut ke belakangatau Asas Retroaktif sesuai dengan UU Dasar 1945 Pasal 28 I.15.
Dengan demikian adalah tidak benar daliPenggugat yang menyatakan Tergugat memberlakukan undangundangsecara berlaku surut (rektroaktif) terhadap kasus hukum Penggugat yangtelah berkekuatan hukum tetap/incraht. Dalil inioun harus ditolak, karenatidak berdasar dan beralasan hukum ;11.
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero
Terbanding/Tergugat II : YUSUF MARYOTO T.
Terbanding/Tergugat III : TIM PANITIA PENGADAAN TANAH
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Cq Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
32 — 16
SehinggaSHM No. 5048 atas nama Iwan Sardjono telah mempunyai kekuatanhukum yang kuat (incraht van gewisjde) sehingga menggugurkan ataumenolak bukti yang di ajukan olehterbanding / Tergugat I, berupa alatbukti tertulis4. Bahwa berdasarkan bukti surat SHM No. 48 atas nama IR.
Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilanperdata adalah:a. bukti tertulis;b. bukti saksi;Cc. persangkaan;d. pengakuan;e. sumpah.Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik melalui alat bukti tertulismaupun dari keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan danadanya Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (incraht vangewisdje), serta dikuatkan dengan SHM 48 atas nama Ir.
213 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nur S.Pi, selamaperkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde):Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 740Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Robby M.Nur S.Pi , sampai Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
203 — 62
Direktur Jenderal Pajak Tahun Pajak 2005, 2006, dan2007 dengan jumlah penghasilan Netto adalah sebesar Rp(8.422.962.119,00) daberdasarkan Putusan Pengadilan Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan 2009penghasilan nettonya adalah sebesar Rp(3.039.963.986,00);bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Majelis atas buktibukti danketerangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan yaituKeputusan Direktur Jenderal Pajak dan Putusan Pengadilan Pajak yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (incraht
40 — 11
ditahan.Menyatakan barang bukti :. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000, (Dua puluh ribu rupiah)1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 5.000, (Lima ribu rupiah)2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000, (dua ribu rupiah)1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah)aa @ hf2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)(telah dirampas untuk negara dalam berkas Perkara PAIDI SAPUTRA BinTAPSILI, dkk dan perkara tersebut telah Incraht
)1. 98 (Sembilan puluh delapan) Lembar kartu Remi warna merah,2. 3 (tiga) botol M 150, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah), telah dirampas untuk dimusnahkan dalamberkas Perkara PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI, dkk dan perkaratersebut telah Incraht)5.
12 — 0
Bahwa gugatan tidak priematur , karena gugatan harta bersama tidak dilarang mestigugatan perceraian belum incraht (berkekuatan hukum tetap ) menurut hukum acaradibolehkan mengajukan gugatan perceraian bersamaan namun ketentuan7PageMahkamah Agung tidak diperbolehkan bersamaan dalam satu perkara (satukesatuan) dalam perkara perceraian, Mahkamah Agung hanya mengatur , pengajuangugatan harta bersama terpisah (perkara tersendiri) dengan gugatan perceraian/permohonan talak ;3.
Bahwa gugatan tidak prematur , karena gugatan harta bersama tidak dilarang mestigugatan perceraian belum incraht (berkekuatan hukum tetap ) menurut hukum acaradibolehkan mengajukan gugatan perceraian bersamaan namun ketentuanMahkamah Agung tidak diperbolehkan bersamaan dalam satu perkara (satukesatuan) dalam perkara perceraian, Mahkamah Agung hanya mengatur , pengajuangugatan harta bersama terpisah (perkara tersendiri) dengan gugatan perceraian/permohonan talak ;13Page3.
48 — 7
2 (Seperdua bagian);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk petitum point nomor 5 (lima), patutdikabulkan;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 6,Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Gresik cq majelis Hakimmenghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;Menimbang, bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(incraht van gewisde) dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikatkepada para pihak yang berperkara
, sehingga pihakpihak yang terlibat dalamputusan tersebut terikat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan tersebut, selainitu putusan yang mengandung titel eksekutorial dapat dilaksanakan secarapaksa terhadap pihakpihak yang tidak mau melaksanakan isi putusan tersebutsecara sukarela, oleh karenanya tanpa diminta oleh pihak Penggugat pun,dengan sendirinya putusan perkara a quo apabila telah berkekuatan hukumtetap (incraht van gewisde) Tergugat maupun Turut Tergugat harus tunduk danmematuhi isi putusan