melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

NO POLIST 1;3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1, warna Merah Hitam, No. Pol.

NO POLISI 1;1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1, warna Merah Hitam, No. Pol.

Nomor 24/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby10.11.sebuah perusahaan secara permanen (karena lahan tempat usahaTergugat di minta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut /TNI AL),dan sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 164 ayat (1) UUKETENAGAKERJAAN No. 13 Tahun 2003 Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruhkarena perusahaan tutup karena perusahaan mengalami kerugiansecara terus menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa(force majeur)...... , oleh karena perusahaan Tergugat

mengalamisituasi dan keadaan memaksa (force majeur) karena lahan tempat usahaTergugat secara mendadak diminta dan diambil alih oleh TentaraNasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), maka cukup alasan jikaTergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan parapekerja/buruhnya;Bahwa dalil poin 15 gugatan Penggugat harus ditolak, karena pemutusanhubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah sudah jelas karenaperusahaan tutup, sehingga adalah tidak mungkin Tegugat harusmempekerjakan kembali Penggugat

dan khusus pada bukti T3.a dapatdiketahui bahwa, lahan yang ditempati untuk kegiatan usaha perusahaanTergugat tersebut harus menghentikan seluruh kegiatan usahanya danmeninggalkan lahan milik TNI AL Pesapen tersebut, dari buktibuktitersebut dapat disimpulkan bahwa tutupnya perusahaan Tergugat adalahdisebabkan karena lahan tempat usahanya diminta kembali oleh TNI ALPesapen Surabaya dan bukan karena penyebab lainnya ;Bahwa, kemudian jika dinubungkan dengan perusahaan tutup karenakeadaan memaksa (force

Pdt.SusPHI/2019/PN Sby16peristiwaperistiwa Semacamnya, sedangkan peristiwa yang menimpatutupnya perusahaan Tergugat adalah berawal dari kegiatan bisnis padaumumnya yaitu perjanjian antara Tergugat dengan TNI AL PesapenSurabaya untuk Pengoperasian Hak menempati tanah dan bangunandiatas tanah penguasaan TNI AL sebagaimana tertuang dalam bukti T2yang diajukan oleh Tergugat, dengan demikian sebenarnya tutupnyaperusahaan Tergugat tersebut dapat disimpulkan tidaklah sebagaimanadimaksud kaeadaan memaksa (force

Bahwa dengan demikianPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyalahiprosedur dengan mengirim surat melalui perusahaan Tiki, oleh karenasudah sepatutnya pengiriman surat panggilan sidang relas) diantarlangsung oleh Juru Sita Pengadilan Niaga bukan melalui perusahaan jasatitipan surat incasu Tiki;"Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku"Bahwa dalam perkara a quo terdapat keadaan memaksa (force majure);Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit sudah lebih dari puluhantahun

Nomor 748 K/Padt.SusPailit/201618.19.tidak mendapatkan income dari kegiatan pelayaran kapal yang manakegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan pokok dari Pemohon Kasasidahulu Termohon Pailit Termohon Pailit 1, sehingga keadaan demikiandapatlah dikualifikasikan ke dalam force majure atau keadaan kahar;Bahwa Dasar hukum keadaan memaksa adalah Pasal 1244, 1245,1444 dan 1445 KUHPerdata (Burgelijk Wetbook);Pasal 1244 BW Tertulis : " jika ada alasan untuk itu siberhutang harusdihukum mengganti biaya,

pemerintah yaitu diterbitkan Peraturan DirekturJendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/20/Dtpl14 tentang Tata CaraPengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal, sehinggakapal untukkegiatan operasional Termohon Pailit tidak dapat berjalan;Bahwa sehingga dengan demikian sudah jelas dan nyata akibat diterbitkanperaturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/20/Dtpl14tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Diberikan PelayananOperasional Kapal merupakan keadaan kahar atau force

CaraPengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal tanggal 3Desember 2014 (bukti Tl), maka keseluruhan kapal (barang modal) yangtelah disewagunausahakan tidak dapat beroperasi sehingga berakibatperusahaan Termohon Pailit tidak dapat berusaha sebagaimana mestinya,sehingga Termohon Pailit tidak mendapatkan income dari kegiatanpelayaran kapal yang mana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatanpokok dari Termohon Pailit Il, sehingga keadaan demikian dapatlahdikualifikasikan ke dalam force

Nomor 748 K/Pdt.SusPailit/2016tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Tidak Diberikan PelayananOperasional Kapal merupakan keadaan kahar atau force majure;46. Pembuktian dalam perkara a quo tidak lah sederhana oleh karena Besaran UtangTermohon Pailit belum jelas sejumlah berapa?;47.

Bahwa secara hukum kebakaran merupakan bahagian dari bentukbencana alam, yang dalam kategori suatu perjanjian, begitu jugadengan perjanjian kredit masuk pada bahagian/klausul keadaanmemaksa/ keadaan kahar (force majeur).

Sehingga keadaan demikianHal 7 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR16.17.18.akan berdampak pada hapusnya suatu perjanjian, sebab bencana alammerupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki/disengaja oleh salahsatu pihak dalam perjanjian;Bahwa dengan hapusnya perjanjian karena keadaan memaksa akibatbencana alam (kebakaran)/force majeur apalagi usaha Penggugat tidakdiasuransikan, maka dengan sendirinya secara hukum kewajibanPenggugat kepada pihak Tergugat sama sekali telah hapus dengansendirinya

Artinya pihak Tergugatmenggabungkan pinjaman kredit Penggugat tertanggal SPPK 06November 2009 dengan pemberian dana setelah kebakaran tersebut.Dengan demikian tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karenaperjanjian pertama telah hapus karena force majeur, sementarapemberian dana setelan kebakaran tidak dapat dilegalkan secarahukum (dana dicairkan terlebin dahulu, administrasi kelengkapan dansyarat kemudian, dan waktunya tidak sesuai dengan pencairan danayang semestinya);d.

Dimanakedua surat dimaksud pada pokoknya menyebutkan akan dilaksanakanlelang oleh KPKNL Pekanbaru akan objek jaminan hak tanggungan milikPenggugat pada hari Kamis, 24 April 2014;Hal 10 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR22.23.24.25.Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran sebanyak 2 kali atas usahaPenggugat, cukup beralasan bagi Penggugat untuk menyatakan memintapada Majelis Hakim perkara a quo menetapkan dalam putusannya bahwahal itu merupakan force majeur (keadaan Kaharmemaksa) yang

Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan AktaAddendum Perjanjian Kredit No 03 tanggal 2 September 2009 yangdibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H. tanpa adanya protestidak diberikannya asuransi;Bahwa Jika Penggugat menyatakan adanya suatu tindak bencana alam,maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan secara tertulis kepadaPenggugat mengenai adanya Force Majeur.

pada pokoknya PENGGUGATmendalilkan terjadipemadaman (blackout) selama 3 (tiga) hari, yaitutanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2013;Bahwa faktanya pemadaman (blackout) yang terjadi hanya padatanggal 17 Juni 2013, dimana pemadaman (blackout) tersebut adalahkarena adanya gangguan jaringan akibat tertimpa pohon yangdisebabkan peristiwa alam, yaitu hujan lebat dan angin kencang, yangmana peristiwa alam tersebut tidak bisa diprediksi dan dikendalikan olehTERGUGAT yang dikategorikan sebagai Sebab Kahar (Force

Majeure);(Bukti T1 4, T1 5) ;Berdasarkan hal tersebut, terbukti dalili PENGGUGAT adalah mengadaada dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:kesengajaan, kelalaian, atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan ataukelalaian), dan tidak berlaku karena alasanalasan adanya force majeure;Menimbang, bahwa apakah pihak Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran sisanilai/Vvolume pekerjaan Penggugat yang termasuk dalam 68 pekerjaanbencana alam yang diperintahkan melalui SPMK yang diterbitkan olehTergugat

Bahwa reaksi dari TERGUGAT IIl manakala PARA PENGGUGAT memintapertanggungjawaban hukum sangatlah klise dan menyalahkan pandemi Covid19 sebagai keadaan force maejure padahal TERGUGAT IV senantiasamencitrakan dirinya sebagai pimpinan yang visioner dan dapat mengantisipasihambatan dan kendala atas investasi yang dilakukan dalam kelompok usahaHal. 17 dari 131 Hal.

majeure) terhadappenundaan Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Saham ini tidaksematamata dibuat tanpa dasar yang jelas dan bisadipertanggungjawabkan, yang menjadi dasar pembuatan SuratPemberitahuan Kahar Covid19 adalah keadaan yang realterjadi saat ini serta didasari oleh Keputusan Badan KesehatanDunia (WHO) pada tangga!

11 Maret 2020, yang menetapkanbahwa wabah virus Covid19 sebagai wabah pandemidunia dan Surat Keputusan Kepala BNPB No. 13A tahun 2020yang isinya menyatakan bahwa Indonesia dalam StatusKeadaan Darurat Waspada Covid19" sampai dengan bataswaktu yang belum ditentukan, sehingga menimbulkanKEADAAN KAHAR/ MEMAKSA (force majeure);b) Terkait untuk penundaan kewajiban Klien Kam kepada KlienRekan khususnya dan kepada semua Investor pada umumnyasudah jelas dan sudah Klien Kami sampaikan secara mendetaildalam

majeure yang terjadi diluar kendali manusia yangmelanda seluruh dunia secara global termasuk Indonesia.

Wabah pandemi Covid 19 adalah jelas merupakanperistiwa keadaan memaksa, keadaan kahar atau force majeur yang terjadidiluar kendali manusia (termasuk Tergugat III) yang melanda seluruh duniasecara global termasuk Indonesia.2.

memaksakankehendak.Bahwa, panjangnya masa waktu yang diperlukan dalam perbaikan (Upgrade) KapalLayar Motor Bintang Utara I adalah bukan karena Tergugat melainkan sematamata adalah murni persoalan tehnis, diluar kemampuan Tergugat.Bahwa, sekalipun demikian Tergugat tetap dengan segala itikad baik berusaha untukmelaksanakan semua kewajibannya dalam menjaga kelangsungan kerjasama usahaantara Penggugat Tergugat.Bahwa, tenggelamnya Kapal Layar Motor Bintang Utara I di perairan Ambonadalah merupakan musibah yang bersifat force

majeur, diluar dugaan Tergugat, danhal terbut sangat memukul usaha Tergugat.Bahwa, oleh karena Kapal Layar Motor Bintang Utara I yang menjadi Jaminandari Perjanjian HutangPiutang antara Penggugat dengan Tergugat karena keadaanMemaksa / Force Majeur / Overmacht telah tenggelam maka sesuai dengan ketentuanpasal 1244, 1245 KUH Perdata, tidaklah ada alasan bagi Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara ini.Berdasarkan uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada YangMulia

PREMATUR1Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahbersifat prematur oleh karena dalam perkara aquo tidak terjadi ingkar janji(wanprestas1).Bahwa, yang dijadikan sebagai Jaminan dari Perjanjian HutangPiutangaquo adalah Kapal Layar Motor milik Tergugat dengan data dan spesifikasisebagai mana ternyatakan dalam Akta Pengajuan Hutang dengan JaminanNo 03 tanggal 5 Desember 2011 dihadapa Notaris Hartono, SH.Bahwa, obyek jaminan dari perjanjian tersebut telah tidak ada karenakeadaan yang Force

(Upgrade)Kapal Layar Motor Bintang Utara I adalah bukan karena TergugatHal 31 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps32melainkan sematamata adalah murni persoalan tehnis, diluar kemampuanTergugat.1 Bahwa, sekalipun demikian Tergugat tetap dengan segala itikad baik berusahauntuk melaksanakan semua kewajibannya dalam menjaga kelangsungankerjasama usaha antara Penggugat Tergugat.m Bahwa, tenggelamnya Kapal Layar Motor Bintang Utara I di perairanAmbon adalah merupakan musibah yang bersifat force

majeur, diluar dugaanTergugat, dan hal terbut sangat memukul usaha Tergugat.n Bahwa, oleh karena Kapal Layar Motor Bintang Utara I yang menjadiJaminan dari Perjanjian HutangPiutang antara Penggugat dengan Tergugatkarena keadaan Memaksa / Force Majeur / Overmacht telah tenggelam makasesuai dengan ketentuan pasal 1244, 1245 KUH Perdata, tidaklah ada alasanbagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat, Penggugatmengajukan 16

. : 111/Pdt.G/2016/PN.Dps. dalam perkaraantata :PENGGUGAT, laki ,laki, umr 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal diDenpasar, NIK. 517101051270XXXX, yang selanjutnya disebut sebagai ; MELAWAN;TERGUGAT, Perempuan, Umur 37 tahun, Agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal diDenpasar NIK. 517101450778XXXX, yang selanjutnya, disebutsebagai force rence nen nnn nnn nnn ne nn nnn nnn nn nn nnnTERGUGAT ;Telah mendengar permohonan Penggugat secara tertulis yang diajukan dipersidanganyang

rinciberikut alasanalasannya yang bisa diterima akal mengenai dasarse sepenentuan katagori sangat mendesa ini, maka bisa dikatakanpertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidakmemiliki pijakan yuridis ;Bahwa berdasarkan akta perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yangdiperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris Di Medan,dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa PemutusanPerjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belahpihak atau karena adanya peristiwa force

Bahwa dalam salah satu pasal dari Perjanjian disebutkan : HakPemakaian para Pembanding atas ruangan atau kios di Deli Plazaadalah untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali karena ada pemutusanperjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanyaperistiwa force majeur ;c.

rekonpensi, dengan Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugatdalam rekonpensi, adalah adanya pemberian hak pakai atas ruangan tempat usahadidalam komplek Deli Plaza sebagaimana ternyata dari bukti P.2, dan hakpemakaian tersebut telah dimanfaatkan oleh Pembanding/Penggugat dalamkonpensi/Tergugat dalam rekonpensi tersebut mulai tanggal 4 Oktober 1986sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kecuali karena adanya pemutusanperjanjian ini atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa Force

keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Medan,sehingga pengosongan terpaksa harus dilaksanakan tindakan itu bukanlahkebijakan dari Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalamrekonpensi, tetapi adalah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menghendakikawasan tersebut dijadikan Kawasan Superblock Deli Grand City dalam rangkauntuk membangun image Kota Medan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive,Convention dan Exibihition) yang menurut Pengadilan Tinggi dapat diartikansebagai pengertian Force

Kemudian Tani (DPO) memperlihatkan kunci T yangsudah dipersiapkan oleh Tani (DPO), lalu terdakwa ikut bersama samaArhani als Utuh (DPO) dan Tani (DPO) dengan cara membonceng dibelakang;e Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Force One warna kuning milikArhani als Utuh(DPO) mereka berangkat ke daerah Barabai Kab. Hulu SungaiTengah untuk melihat pameran/pasar malam.

Hulu Sungai Tengah sedangkan Arhani als Utuh (DPO) dan Tani (DPO)berboncengan berdua menggunakan sepeda motor Force One warna kuningmilik Arhani als Utuh (DPO) menuju kerumah mereka masingmasing;Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 06.00 Witaterdakwa bersama dengan Arhani als Utuh (DPO) melepas nomorpolisisepeda motor saksi korban dan membawa sepeda motor tersebut keperumahan Desa Pamangkih dengan maksud akan ditawarkan kepadaseseorang dengan harga Rp. 1.500.000, (Satu juta

DA 4118 BP;Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 21.00Wita, terdakwa dihampiri oleh Arhani (DPO) dan Tani (DPO)denganmenggunakan sepeda motor Force One warna kuning milik Arhani(DPO), pada saat itu kKeduanya mengajak terdakwa untuk mengambil sepedamotor milik orang lain dengan tanpa izin;Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Force One tersebutterdakwa bersama kedua temannya tersebut berangkat menuju ke PasarMalam di daerah Barabai Kab.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 266 wama Orange; 1 (satu) buah SIM BI Umum atas nama Saripin Wahab; 2 (dua) buah anak kunci; 1 (satu) buah kaos putin MRY HELMETS/FORCE THE LIMIT; 1 (satu) buah celanajeans ceper wama hitam abu abu; 1 (satu) pasang sandal wamaorange;Dikembalikan kepada yang berhak (keluarga korban) 1 (satu) keping cd rekaman cctv di kantor Grapari Telkomsel branceManado;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;4.

Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 266 warna orange;1 (satu) buah SIM BI umum atas nama Syarif Wahab; 2dua) buah anak kunci;satu) buah kaos putih mry helmets/force the limit;((1 ( 1 (satu) buah celana jeans ceper warna hitam abu abu; 1 (satu) buah sandal wama putih orange;Dikembalikan kepada yang berhak (keluarga korban)6.

Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 266 warna Orange;satu) buah SIM BI Umum atas nama Saripin Wahab;dua) buah anak kunci;satu) buah kaos putih MRY HELMETS/FORCE THE LIMIT;satu) buah celana jeans ceper warna hitam abuabu;1 ( 2 (1 ( 1 ( 1 (satu) pasang sandal warna orange;Dikembalikan kepada yang berhak (keluarga korban) 1 (satu) keping cd rekaman cctv di kantor Grapari Telkomsel branceManado;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa untuk

Karena tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, akan tetapi wanprestasi yang tanpa sengaja ataukeadaan memaksa (force majeur);b. Penggugat telah mengesampingkan isi perjanjian, jika terjadiforce majeur;2. Gugatan Penggugat salah alamata.

kepadaPenggugat berupa keuntungan dari penyertaan modal Penggugatdalam usaha penambangan batubara yang dijalankan oleh Orang Tuasaya dan uang pengganti jasa bunga deposito sebesar 1% per bulan.> Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan keadaan Orang Tuasaya sebagai Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi adalahtidak benar karena Orang Tua saya sudah melakukan prestasi denganmemberi keuntungan dan bunga per bulannya kepada pihakPenggugat.> Bahwa dalam pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabilaterjadi force

Karena tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan olehtergugat akan tetapi wanprestasi yang tanpa sengaja ataukeadaan yang memaksa (force majeur);b. Penggugat telah mengesampingkan isi perjanjian jika terjadiforce majeur;2.

Selditentukan suatu. tempat berkedudukan maka penggugat dapatmemasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalamdaerah hukum yang dipilih itu maka gugatan ini telah diajukan secarakeliru karena salah alamat oleh penggugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa eksepsi dari para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karenatidak ada perbuatan melawan hukum dari para Tergugat melainkanwanpretasi yang disebabkan karena force majeur hal ini

Dumai Barat, Kota Dumaikemudian saksi Soufyan Sauri Als lan Bin Amirudin meminta saksi RianRamadan Als Rian Bin Indra Jaya mencarikan sepeda motor untuk menjual 1(satu) unit TV merk samsung 42 Inci warna hitam kemudian setelah saksiHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2018/PN DumRian Ramadan Als Rian Bin Indra Jaya kembali menggunakan 1 (Satu) unitsepeda motor Yamaha Force One tanpa plat nomor warna hitam les biruyang dipinjam dari Sdr.

Putra (DPO) selanjutnya anak yang berkonflik denganhukum, saksi Soufyan Sauri Als lan Bin Amirudin dan saksi Rian RamadanAls Rian Bin Indra Jaya pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One tanpa plat nomor warna hitam les biru menjual 1 (Satu)unit TV merk samsung 42 Inci warna hitam kepada saksi Fauziah Als Uzi BintiAhmad Hasim di JI. Bahtera Kel. Laksamana Kec.

Putra (DPO)selanjutnya Anak bersama saksi Rian dan saksi Soufyan pergimenggunakan 1 (Satu) unit Ssepeda motor Yamaha Force One tanpa platnomor warna hitam les biru menjual 1 (Satu) unit TV merk samsung 42Inci warna hitam kepada sdr.

rinciberikut alasanalasannya yang bisa diterima akal mengenai dasaroepenentuan katagori sangat mendesak ini, maka bisa dikatakanpertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidakmemiliki pijakan yuridis ;Bahwa berdasarkan akta perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yangdiperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris Di Medan,dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa PemutusanPerjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belahpihak atau karena adanya peristiwa force

Bahwa dalam salah satu pasal dari Perjanjian disebutkan : HakPemakaian para Pembanding atas ruangan atau kios di Deli Plazaadalah untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali karena ada pemutusanperjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanyaperistiwa force majeur ;c.

rekonpensi, dengan Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugatdalam rekonpensi, adalah adanya pemberian hak pakai atas ruangan tempat usahadidalam komplek Deli Plaza sebagaimana ternyata dari bukti P.2, dan hakpemakaian tersebut telah dimanfaatkan oleh Pembanding/Penggugat dalamkonpensi/Tergugat dalam rekonpensi tersebut mulai tanggal 4 Oktober 1986sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kecuali karena adanya pemutusanperjanjian ini atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa Force

keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Medan,sehingga pengosongan terpaksa harus dilaksanakan tindakan itu bukanlahkebijakan dari Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalamrekonpensi, tetapi adalah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menghendakikawasan tersebut dijadikan Kawasan Superblock Deli Grand City dalam rangkauntuk membangun image Kota Medan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive,Convention dan Exibihition) yang menurut Pengadilan Tinggi dapat diartikansebagai pengertian Force

Bahwa meskipun Tergugat menutupinya dalam melakukan PHK terhadap15.Penggugat dengan alasan pensiun (Purna Tugas) atau efisiensi tetap saja tindakanTergugat yang secara sepihak telah melakukan PHK terhadap Penggugat tidakdapat dibenarkan, karena faktanya usia Penggugat belum memasuki usia pensiun,dan jika ingin melakukan efisiensi nyatanya perusahaan Tergugat tidak tutup dantidak mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut atau tidak puladalam keadaan memaksa (force majeur) ;Bahwa sejatinya

PHK dengan alasan effisiensi sebagaimana dimaksud padadasarnya pemahaman yang tepat dikarenakan hal sebagai berikut :"pemutusan hubungan kerja yang terpaksa harus dilakukan karena perusahaantutup yang disebabkan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturutatau dalam keadaan memaksa (force majeur) dan/atau perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut atau dalamkeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan effisiensi" ;Hal. 5 dari 22 hal.Put.Nomor

Batik Keris) tidak termasuk dalam kategori perusahaan yangmengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut atau dalam keadaanmemaksa (force majeur) yang mengakibatkan terjadinya penutupan perusahaan,dan faktanya perusahaan Tergugat tersebut belum dan tidak pernah tutup ;Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat (3)UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Putusan MahkamahKonstitusi No. 19/PUUIX/2011, tanggai 20 Juni 2012, dimana dalam ketentuanatau putusan dimaksud

sebagaipertanggungjawaban kepada Kadolog/Kasub Dolog sesuai denganaturan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini; Pasal 10 menyebutkan :Pada dasarnya, selama barang berada di bawah penguasaan danpengelolaan Kepala Gudang/Pengusaha tidak diperkenankan terjadikekurangan, ksusutan, kehilangan dan atau kerusakan, kecualiapabila hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan dan ataukelalaiannya atau orangorang yang bekerja dan atau berada dibawah pengawasannya atau karena suatu keadaan memaksa yangtidak dapat dihindarkan (force

majeure) ; Pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4 menyebuitkan :Hal. 21 dari 27 hal.

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I sebagai Pembatalan Kontrakantara Tergugat I dan Penggugat, bukanlah alasan yang dapat diterima sebagaidasar pembatalan kontrak maupun yang bisa dikategorikan sebagai sebuah keadaandaya paksa atau Force Majeure ; 16.17.18.19.Bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan Kontrak secara sepihak tanpamelakukan perundingan dengan Penggugat telah dengan jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum / Onrecht Matige Daad yang mempunyai konsekuensi hukumtersendiri dan haruslah

pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkanterjadipemadaman (blackout) selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 17sampai dengan 19 Juni 2013;Bahwa faktanya pemadaman (blackout) yang terjadi hanya pada tanggal 17Juni 2013, dimana pemadaman (blackout) tersebut adalah karena adanyagangguan jaringan akibat tertimpa pohon yang disebabkan peristiwa alam, yaituhujan lebat dan angin kencang, yang mana peristiwa alam tersebut tidak bisadiprediksi dan dikendalikan oleh TERGUGAT I yang dikategorikan sebagaiSebab Kahar (Force

Majeure); (Bukti T1 4, T1 5) ;Berdasarkan hal tersebut, terbukti dalil PENGGUGAT adalah mengadaada dantidak sesuai dengan fakta sebenarnya.