Ditemukan 1668 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : apabila aprilah arabiyah abadilah adabiyah abibilah
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
TARADJI LETAHIIT
132 — 305
  • tunjangan KPN dan Perangkat Negeri, Tunjangan BPN, danHonor Bendahara ;Halaman 75 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN AmbBahwa alur Proses pencairan DD dan ADD Negeri Labuan tahun 2017 dantahun 2018 adalah Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeridisampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati Maluku Tengahdalam hal ini melalui Dinas DPMNP3A untuk dievaluasi, berdasarkan catatanevaluasi yang diberikan, Kepala Pemerintah Negeri/Desa menyesuaikandengan apa yang dikoreksi tersebut apabilah
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama
Register : 21-09-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 2209/Pdt.G/2018/PA.Kbm
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 16
  • S. sastromijoyo,sehingga hibah itu sendiri sudah bertentangan dengan hukumyang lebih tinggi sehingga sudah tepat dan benar apabilah hibahitu dicabut dan obyek hibah itu dibagi sesama ahli waris sesualporsinya, hal tersebut bersesuaian dengan asas Lex Superiorderogate legi inferiori yang artinya: apabila terjadi konflik antaraPutusan Nomor 2209/Pdt.G/2018/PA.Kbmhalamn 129 dari 185peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggimaka peraturan yang lebih tinggi yang didahulukan.10.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD IDRUS, S.H.
2.GETRIDA MANDOWEN,SE
157 — 63
  • .= Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat TIDAK PERNA melakukansewa kendaraan selama 1 (satu) tahun anggaran 2015 denganmenggunakan dana hiba APBD, karena untuk operasional dalamhalaman 48 dari 165 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Mnkkota Bawaslu Provinsi Papua Barat telah memilik KendaraanOperasional Kantor, dan apabilah ada kegiatan Keluar Daerah, makaanggaran Operasionalnya menggunakan Anggaran yang telah ditetapkan pada Anggaran APBN. Bahwa Komisioner tidak mengurusi anggaran.
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mak
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
1.LETKOL PURNA MARTHEN BOKKO
2.LANCANG BOMBING NAMPE SH
3.M D PAILANG SH
Tergugat:
1.ESTHER GODANG
2.YULIUS RATU PALULLUNGAN
3.MARTA MUNA
4.BASO ALIAS AMBE NENNI
5.SAMUEL ALIAS AMBE DENDE
306 — 465
  • Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;DALAM KONVESI DAN REKONVENSI Menghukum para Penggugat dalam Konvesi / para Tergugat dalamRekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;ATAU :Apabilah Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Halaman 34 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pat.G/2020/PN MakMenimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut diatas selanjutnya baik
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
143 — 67
  • dilengkapi dengan LPJ Pembayaran penghasilan tetap(SILTAP) atau tunjangan KPN dan Perangkat Negeri, Tunjangan BPN, danHonor Bendahara ;Bahwa alur Proses pencairan DD dan ADD Negeri Labuan tahun 2017 dantahun 2018 adalah Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeridisampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati Maluku Tengahdalam hal ini melalui Dinas DPMNP3A untuk dievaluasi, berdasarkan catatanevaluasi yang diberikan, Kepala Pemerintah Negeri/Desa menyesuaikandengan apa yang dikoreksi tersebut apabilah
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ANDRE SAUT SIMBOLON, SH
Terdakwa:
EMAN NUGIANA Als MAN Bin H. SANIP
67 — 15
  • dari pemain yang kalahsesual kesepakatan danmendapat 1 (Satu) poin papan potdan apabila sudah bermain 9(sembilan) kali dikocok kartu makaSiapa yang paling banyak memilikipapan pot maka dia yang menanglagi dengan setiap pemainmembayar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dari setiap orangpemain dan setiap pemain saatmenurunkan kartu yang pertama(dasar) harus kartu) yangberurutan contohnya kartu 2, 3, 4,atau apabila tidak mempunyaidasar murni ada kartu joker bisadipakai menutupi kartu yang tidakberurut, apabilah
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 572/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 24 Juli 2019 — Pemohon:
IKSAN
48 — 3
  • dari pemain yang kalahsesual kesepakatan danmendapat 1 (Satu) poin papan potdan apabila sudah bermain 9(sembilan) kali dikocok kartu makaSiapa yang paling banyak memilikipapan pot maka dia yang menanglagi dengan setiap pemainmembayar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dari setiap orangpemain dan setiap pemain saatmenurunkan kartu yang pertama(dasar) harus kartu) yangberurutan contohnya kartu 2, 3, 4,atau apabila tidak mempunyaidasar murni ada kartu joker bisadipakai menutupi kartu yang tidakberurut, apabilah
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-06-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 39/PID.TPK/2014/PT SBY
Tanggal 21 Juli 2014 — Pembanding/Terdakwa : ERI SUDEWA DULLAH, SE
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALILA RAMA PURNAMA, SH.MHum
133 — 76
  • penyelesaian kredit bermasalah dan hapus buku ; Mengusul penghapusan kredit macet ; Mengusulkan..........Mengusulkan hapus tagih kredit macet yang telah dihapus bukukan ; Melakukan pembinaan kepada debitur kredit bermasalah ; Melaksanakan prinsip kehatihatian dan keputusan terhadap sistim dan prosudur,peraturan Bank Indonesia, peraturan perundangundangan serta peraturan internal lainnya yang berlaku ;Melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan ; Menyusun dan menyampaikan laporan seksi ; Apabilah
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
131 — 24
  • oleh KKM ;Bahwa untuk alat navigasi yang bertanggung jawab adalah Mualim 2;Bahwa yang mengeluarkan sertifikat kapal lolos uji layak laut adalah BKI untukkelas kalau yang utamanya Departemen Perhubungan;Bahwa untuk diadakan KIR ada setahun sekali ada yang dua tahun sekali ;Bahwa KIR itu ada yang badan kapal namanya Cool Mechinary dan ada yangMechinary;Bahwa kalau ada kerusakan alatalat navigasi yang mengusulkan mualim 1, yangdiketahui oleh saksi, dan saksi bersamasama mengecek apabila ada kerusakan,apabilah
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 27-10-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 19-K/PMT.III/AD/X/2014
Tanggal 10 Desember 2014 — ARIFIN, KOLONEL INF NRP. 30781
164 — 59
  • Menyelenggarakan bimbingan dan pengasuhan.29.61Memberikan jam Komandan kepada peserta didik.Mengkordinasikan kegiatan Operasinal pendidikan keKesatuan atas.Melaksanakan evaluasi kegiatan rutin bulanan.Menyelenggarakan sidang Dewan pendidikan menjelangtupdik.Menyenggarakan siding penasehat pendidikan khusus(apabilah serdik melakukan penggaran berat dan siswamenderita sakit keras untuk tidak dilanjukanpendidikannya.Memaparkan rencana pengoperasionalan pendidikankepada Danrindam, Spers, Kakesdam, Kajasdam
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN PDG
Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. YANDRIZAL Pgl YAN
81 — 11
  • Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu denganPidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandan pidana dendasebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dimana apabilah dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;7.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 25-06-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 10 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI PRAWIRO SETIONO, SH
Terdakwa:
HASBULLAH, S.Pt.M.Si Bin H. ZAINAL ABIDIN
173 — 76
  • danmempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negaradalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja .e Menguji ketersediaan dana ,menyediakan uang persediaan ndanmenyampaiakn usulan rencana penarikan dana seusi keperluanbelanja Operasional kantor .e Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/ SPJperhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan olehpejabat pembuat Komitmen.e Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.e Menolak perintah bayar dari PPK apabilah
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 12/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI
Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.IZHAR, SH.
3.EDI SUTOMO, S.H
4.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
Terdakwa:
TRAN NHO
115 — 0
  • BV 0411 TS menggunakan alat tangkap Jaring Pair Trawl sudah dilakukan berulang kali terutama apabilah hasil tangkapan ikan yang diperoleh ketika menangkap ikan diperairan Vietnam kurang/sedikit. Kegiatan menangkap ikan di perairan Indonesia terutama dilakukan antara bulan Juni sampai dengan bulan Januari tergantung kondisi cuaca. Rata rata jumlah ikan yang diperoleh setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia selama 15 ? 20 hari yakni 7 ?
    BV 0411 TS menggunakan alat tangkap Jaring Pair Trawl sudah dilakukan berulang kali terutama apabilah hasil tangkapan ikan yang diperoleh ketika menangkap ikan diperairan Vietnam kurang/sedikit. Kegiatan menangkap ikan di perairan Indonesia terutama dilakukan antara bulan Juni sampai dengan bulan Januari tergantung kondisi cuaca. Rata rata jumlah ikan yang diperoleh setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia selama 15 ? 20 hari yakni 7 ? 10 ton;

    ?

Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-06-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 48/PID.TPK/2015/PT SBY
Tanggal 27 Agustus 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUDI SETIAWAN
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adam Ohoiled, SH
263 — 105
  • Apabilah diperlukan dapat melakukan pemantauan ke lokasi usaha debiturbermasalah dan hapus buku.Dalam melaksanakan tugas, kewenangan serta tanggungjawabnya padapelaksanaan pemberian dana penggunaan Fasilitas Kredit KMKK standby loandari PT. Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tok, Cabang Surabaya KepadaPT. CIP, saksi Ir.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 697/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon:
RIDWAN
83 — 24
  • pemain yang kalahsesual kesepakatan danmendapat 1 (Satu) poin papan potdan apabila sudah bermain 9(sembilan) kali dikocok kartu makaSiapa yang paling banyak memilikipapan pot maka dia yang menanglagi dengan setiap pemainmembayar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dari setiap orangpemain dan setiap pemain saatmenurunkan kartu yang pertama(dasar) harus~ kartu) yangberurutan contohnya kartu 2, 3, 4,atau apabila tidak mempunyaidasar murni ada kartu joker bisadipakai menutupi kartu yang tidakberurut, apabilah
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
194 — 422
  • surat kuasa saja dengan demikian maka pengantinya tidak sahsecara hukum untuk melaksanakan tugas tersebut, dan tugas yangdilakukan oleh orang yang menganti tidak sah;Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat laporan hariankemajuan pekerjan untuk diserahkan kepada PPK adalah tugas dantanggung jawab kontraktor pelaksana bukan merupakan tugaskonsultan pengawas, karena konsultan pengawas tugasnya mengawasijalanya pekerjaan dilapangan, memeriksan laporan kemajuanpekerjaan yang dibuat oleh kontraktor, apabilah
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
315 — 217
  • BNI, dengan cara mengumpulkan dana Pihak ketiga denganmenjanjikan kepada pihak ketiga atau nasabah untuk mendapatkan cashback(bonus) apabilah membuka tabungan di tabungan BNI dan juga membukarekening deposito yang akan diberikan bunga diatas ratarata.
    Rayhan adalah 7222333710 atas nama CV.RAYHAN.Bahwa yang memegang dan mengetahui apabilah ada aliran masuk kereningCV. Rayhan CV. RAYHAN tersebut adalah suami terdakwa TATA IBRAHAIM,karena rekening dalam penguasaan suami Saksi.Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat aliran dana masuk ke CV. Rayhan yangpenyetornya atas nama terdakwa MASDIANAARIEF BULU dari ambon.Bahwa selain nomor rekening milik Cv.
    Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Cabang Ambon kepada tedakwaTATA IBRAHIM, SE, MM melalui rekening saksi ini, dan apabilah sisa saldosebesar Rp.50.079.216 saksi bersedia menyerahkan kepada penyidik;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;30. Saksi ABDUL KARIM AL GAZALI, S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwasaksi kenal dengan terdakwa dan dan memiliki hubungan keluarga; Bahwa saksi kenal dengan Sdr.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
307 — 176
  • Untukmengatakan bahwa terjadi penyertaan ada dua syarat mutlak yang harusdilakukan yaitu : Kesengajaan yang bersifat mutlak dan adanya sifatbathin diantara dua pelaku dan/atau harus ada kesepahaman yangnyata dalam mewujudkan delik tersebut diluar daripada itu maka tidakada penyertaan;Bahwa dana yang dipinjamkan oleh bank BUMN ataupun BUMD kepadanasabah apabilah kita mengacu kepada Undangundang keuangannegara yaitu Undangundang pemberantasan korupsi, UndangundangBPK, Undangundang penyelenggaraan negara
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 8 April 2015 — EDDY SYAHPUTRA, S.pd Bin M. DAUD YACOB
125 — 308
  • dibahas lagi di rapat BanggarDPRD Kab.Natuna untuk disepakati bersamausulan anggaran dari SKPD tersebutkemudian dibuat kedalam = rancanganperaturan daerah.Bahwa dalam penentuan anggaran yang sudah di susun oleh SKPDmelalui BAPEDA yang sudah di rapatkan dengan tim TAPD kemudiananggaran Langsung dan tidak langsung yang sudah disusun tersebut dirapatkan dan di bahas lagi dengan bagian anggaran legislative ;Bahwa dalam pelaksaaan penggunaan anggaran APBD murni danAPBD Perubahan baru bisa dilaksanakan apabilah
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
104 — 129
  • bersamaHalaman 155 dari 338 Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/TPK / 2014/PN.Tpgusulan anggaran dari SKPD tersebut kemudiandibuat kedalam rancangan peraturan daerah.Bahwa dalam penentuan anggaran yang sudah di susun oleh SKPD melaluiBAPEDA yang sudah di rapatkan dengan tim TAPD kemudian anggaranLangsung dan tidak langsung yang sudah disusun tersebut di rapatkan dan dibahas lagi dengan bagian anggaran legislative ;Bahwa dalam pelaksaaan penggunaan anggaran APBD murni dan APBDPerubahan baru bisa dilaksanakan apabilah