Ditemukan 5679 data
109 — 17
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeure) tetapiperusahaanmelakukanefisiensidengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Barat Cq Bupati Cianjur Cq Camat Cipanas Cq Kepala Desa Cipanas
Terbanding/Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Cipanas
Terbanding/Tergugat III : Direktur CV. Agung Putra
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Jaja Supriatna SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Barat cq Bupati Cianjur
Terbanding/Turut Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Barat Cq Bupati Cianjur Cq Camat Cipanas
Turut Terbanding/Penggugat II : Kristian. H
Turut Terbanding/Penggugat III : Jun Lung
Turut Terbanding/Penggugat IV : Haji Syapril
Turut Terbanding/Penggugat V : Hengki Gunawan
Turut Terbanding/Penggugat VI : Sung Isang
Turut Terba
51 — 48
Jangka waktu;Ccd. hak dan kewajiban para pihak;e. penyelesaian perselisinan;f. keadaan di luar Kemampuan para pihak (force majeure); dang. peninjauan pelaksanaan perjanjian;e Pasal 15 ayat 1 s.d. 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).(1)(2)(3)Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah denganpihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:a.
Jangka waktu;Ccd. hak dan kewajiban para pihak;e. penyelesaian perselisinan;f. keadaan di luar Kemampuan para pihak (force majeure); dang. peninjauan pelaksanaan perjanjian;e Pasal 15 ayat 1 s.d. 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).(1)(2)(3)(4)(5)Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah denganpihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:a.
56 — 7
kinidiperhitungkan sebesar Rp. 133.000, (serratus tiga puluh tiga riburupiah) ;Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdihasilkan harta bersama (gono gini) diantaranya :> 1 unit rumah terletak di Griya Kencana Blok Ill S 39 Driyorejo Gresik, a/n Harliani Buanadjaja,> 1 unit rumah terletak di Bumi Cabean Asri Blok J 4 / 29 Sidoarjo, a/nMarsito Muntono,> 1 unit mobil Suzuki Jimmy Tahun 1984 No.Pol.L304V,Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 238/Padt.G/2017/PN SBY> 1unit Yamaha bebek Force
Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belumdibagi secara adil adalah :> 1 unit rumah terletak di Griya Kencana Blok Ill S 39 Driyorejo Gresik,a/n Harliani Buanadjaja,> 1 unit rumah terletak di Bumi Cabean Asri Blok J 4 / 29 Sidoarjo, a/nMarsito Muntono,> 1 unit mobil Suzuki Jimmy Tahun 1984 No.Pol.L304V,> 1unit Yamaha bebek Force One Th. 1993 No.Pol. L8289SM,> 1 satu rumah JI.
L304V dengantafsiran harga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ; 1 unit Yamaha Bebek Force One Th. 1993 No. Pol. L8289SMdengan tafsiran harga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;Pihak ke Il (dalam hal ini Tergugat) memperoleh : 1 unit rumah Jl.
L304V dengan tafsiranharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ; 1 unit Yamaha Bebek Force One Th. 1993 No. Pol. L8289SM dengantafsiran harga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 238/Padt.G/2017/PN SBYDan diluar surat kesepakatan, Penggugat Rekonpensi juga dimintamemberikan uang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)kepada Tergugat Rekonpensi sebagai konpensasi Penggugat Rekonpensiatas di rumah JI.
55 — 39
Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa, Saksi tidakpernah diberi nafkah lahir (uang) oleh Terdakwa dan hanya barusekali menerima pemberian dari Terdakwa yaitu dibelikan HP mereknokia seharga Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), SewaktuTerdakwa mendapat pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah).Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa, Saksi seringdimintai sesuatu oleh Terdakwa antara lain :a. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha force one milik Saksidibawa oleh Terdakwa
Motor yamaha force one milik Saksil dibawa olehTerdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, SampaiSaat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidakmengetahuli lagi. b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP Terdakwa yang ada rusak. C. Ketika Saksi sedang hamil tua motor honda karisma milikSaksi1 yang masih baru dibawa oleh Terdakwa ke Jakartadengan alasan Saksi1 sedang hamil tua agar kandungannya/anaknya yang masih dalam perut jangan terganggu.d.
Motor yamaha force one milik Saksi1 dibawa olehTerdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, SampaiSaat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidakmengetahui lagi.Menimbang11b. Ketika Saksi1 sedang hamil tua motor honda karismamilik Saksi yang masih baru dibawa oleh Terdakwa ke Jakartadengan alasan Saksi1 sedang hamil tua agar kandungannya/anaknya yang masih dalam perut tidak terganggu.C.
Satu unit speda motor yamaha force one milik Saksildibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuktransportasi, namun sampai saat ini kKeberadaan sepeda motortersebut Saksil tidak mengetahuinya lagli.b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP milik Terdakwa sendiri sudah rusak.C.
Satu unit speda motor yamaha force one milik Saksildibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuktransportasi, namun sampai saat ini kKeberadaan sepeda motortersebut Saksil tidak mengetahuinya lagji.b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP milik Terdakwa sendiri sudah rusak. C.
84 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidakmengajukan bukti surat mengenai Laporan Keuangan yangmenerangkan telah mengalami penurunan dan atau dalam kondisitidak sehat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 164 ayat 1dan 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang berbunyi:1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
majeure), denganketentuan pekerja/oburuh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhiryang telah diaudit oleh akuntan publik;Akan tetapi perobuatanperbuatan hukum Termohon Kasasi (dahuluTergugat) jelas melakukan
Efisiensi terhadap Para Pemohon Kasasi(dahulu Para Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang berbunyi:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan
1.Harjono Tejo
2.Merliana Goey
3.Monica
4.Yoewono Tedjo
5.Frenddy Agustan
6.Wyman Prayugo, ST
7.Pang Wiyono Pangestoe
Tergugat:
PT. Tlatah Gema Anugerah
219 — 89
sebagaimana Pasal 1243KUH.Perdata yang berbunyi :Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinyasuatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan ataudibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktuyang telah dilampaukannya.Sehingga cukuplah alasan bagi gugatan ini untuk diajukan.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengatur pembebasanapabila terjadi force
majeur atau overmacht, atau karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force Majeur, maka sudahsepatutnya Tergugat mengganti seluruh kerugian yang di derita Penggugat;Bahwa adapun KERUGIANKERUGIAN PENGGUGAT akibat perbuatanwanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, sebagai berikut :a.
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan ataudibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktuyang telah dilampaukannya.Sehingga cukuplah alasan bagi gugatan ini untuk diajukan.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabila terjadiforce majeur atau) overmacht, atau karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force
setelahdinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, ataujika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapatdiberikan atau dibuat dalam tenggang waktu~ = yang telahdilampaukannya.Sehingga cukuplah alasan bagi gugatan ini untuk diajukan.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabila terjadiforce majeur atau) overmacht, atau karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force
Sehingga perjanjian yang dituangkan dalam AktaPerjanjian Pengikatan Jual beli nomor 18 pada tanggal 02 Oktober 2015sah dan berlaku bagi kedua pihak.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabila terjadiforce majeur atau) overmacht, atau) karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force Majeur, maka sudahsepatutnya Tergugat mengganti seluruh kerugian yang di derita Penggugat;Bahwa adapun
203 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat masihprematur, secara hukum masih belum layak untuk diajukan, di dalam Pasal13 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr PKTLmd/04/08 tertanggal3 April 2008 (selanjutnya disingkat Perjanjian Kerjasama), secara jelasdisebutkan ayat (1) "Bilamana salah satu pihak gagal atau lalaimelaksanakan kewajibannya atau memenuhi ketentuanketentuan dalamperjanjian ini bukan karena keadaan memaksa (force majeure), maka pihakyang lain memberikan kepada
48 — 7
tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
yaitu. sebesarRp.2.225.753, dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tigarupiah) kecuali upah para Penggugat di atas upah minumum Kab/Kota;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force
majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, menurut ketentuan Pasal 2 bukti T1 ditegaskanbahwa hak pemakaian ruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidakada batasnya, kecuali terjadi force majeur, demikian pula ketentuan dalam Pasal 7bukti T1 ditegaskan pula bahwa "pihak pertama menjamin pihak kedua selamaberlakunya perjanjian ini tidak akan mendapat gangguan hukum dari siapapun jugaatas pemakaian ruangan/kios tersebut";Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena memberikanpenafsiran dan pendapat
klausula bukti T1 disebutkan bahwaoleh karena itu, kedua belah pihak telah bermufakat untuk mengadakan perjanjianjual beli dan dalam klausula Pasal1 bukti T1 disebutkan bahwa pihak pertamadengan ini akan menyerahkan Hak Pemakaian kepada pihak kedua atas sebuahruangan/kios di Toserba Tebing Emas yang telah disetujui oleh kedua belah pihakdan dalam klausula Pasal 2 dari bukti T1 disebutkan bahwa hak pemakaianruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidak ada batasnya, kecualiterjadi force
hukum dan merugikan diriPenggugat Rekonvensi/TergugatI Konvensi (vide pertimbangan hukum PengadilanNegeri Tebing Tinggi pada halaman 21 alinea keempat) sebab berdasarkan bukti T1dan T2 telah terbukti secara sah dan sempurna bahwa Pemohon Kasasi/PenggugatRekonvensi adalah pemilik/pemegang hak pemakaian kios di Gedung ToserbaTebing Emas dan di dalam klausula Pasal 2 dari bukti T2 disebutkan bahwa hakpemakaian ruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidak adabatasnya, kecuali terjadi force
1.AGIS SUSANTO
2.MUâÂÂANAM SUSANTO
Tergugat:
1.SRI ISTARI, SE
2.PUTUT PURWO DUMADI
3.ISTEDY SEPTYARINI
4.NANDIKA PURWADI
5.BAGUS DWI SATRIO
83 — 7
Debitur/Tergugat mengalami krisis/kesulitan kKeuangan diawali dari Pra Musibah BencanaAlam Gunung Kelud 2013, sudah mulai kesulitan menagih piutang sertaAkibat Pasca Musibah Bencana Alam Gunung Kelud meletus tanggal 14Pebruari 2014, usaha ayam petelur dan pakan ayam mengalamikepailitan/kesulitan penagihan piutang, sehingga belum bisamengangsur pinjaman kreditnya kepada PNM Unit Wates Kediri,terhitung mulai bulan September 2013 sampai dengan Pasca MusibahBencana Alam Gunung Kelus Pebruari 2014 (force
Dimana sebelumnya pihak Debitur/Tergugat telah berusaha dan beritikad baik kepada Kreditur untuk membayarangsuran pinjamannya, akan tetapi karena kondisi tidak memungkinkan(force majeur Pasal 1244 Jo 1245 KUHPerdata) akibat bencana alamGunung Kelud meletus pada tanggal 14 Pebruari 2014, pembayaranangsuran kredit, mengalami kemacetan, akibat usahanya bangkrut/kesulitan keuangan ;Bahwa tindakan sepihak dari PT.
Sebab Debitur/Tergugat baik dan sebelumterjadinya force majeur akibat peristiwa bencana alam gunung keludmeletus selalu beritikad baik terhadap kewajibannya dalam melunasikreditnya kepada PNM. Akan tetapi ketka Debitur usahanya Pailit danbelum jatuh tempo pihak PNM telah melakukan eksekusi lelang atas haktanggungan Debitur ;Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imam mahmudiKurniawan,S.H.,M.Kn yang berkantor di JI.
37 — 28
No. 35/PID/2016/PT.DKImenghubungi saksi Kuwatno selaku ketua gardu 0197 Sunter JayaTanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg.
No. 35/PID/2016/PT.DKI1010Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg. Priok Jakarta Utara menghubungi dengan cara mengirim pesansingkat (SMS) dan BBM (blackberry Messenger) masingmasing KetuaGardu yang ada di wilayah Jakarta Utara diantaranya Ketua Gardu 074Sunter Jaya Tg.
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penugasan Luar Negeri :14Operasi Perdamaian PBB ke Lebanon dalam Kontingen Garuda XXVI/C2tahun 20102011 sebagai Force Protection Company (Pasukan KhususPBB).Pemohon Kasasi juga menjadi perwakilan peserta dari Indonesia untukmengikuti perlombaan croos country (lintas medan) antar negara yangtergabung dalam UNIFIL dan masuk 10 besar.2.
Pemohon Kasasi mempunyai Tanda Kehormatana.Dari Presiden Republik Indonesia berupa :1) Satyalancana Santi Darma.2) Satyalancana Wira Darma.3) Satyalancana Dharma Nusa.4) Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun.Dari Force Commander UNIFIL Lebanon (Panglima Perang PBB) :1) UN Medal (Medali PBB).2) Force Protection Medal (Medali Pasukan Khusus PBB di Lebanon).Pemohon Kasasi telah lulus seleksi Secaba dan telah dilantik dariTamtama menjadi Bintara berpangkat Sersan Dua.
38 — 2
terdakwa tetap ditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa ;1 (satu) buah kunci inggris, 9 (sembilan) kunci sok berbagai ukuran, 1 (satu) tas warna biru,Dirampas Untuk Dimusnahkan ;4 (empat) plat besi jembatan panjang 120 cm, 8 (delapan ) mur baut ukuran 23 inc ;(delapan) klem berbentuk U 16 (enam belas) ring berbagai ukuran ;Dikembalikan kepada dinas PU Bina Marga Madiun melalui saksi MISPANDI, ST ;1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star warna hitam tanpa plat ;(satu) unit sepeda motor Yamaha Force
(4) KUHAP masalamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan danmenetapkan terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;1 (satu) buah kunci inggris, 9 (Sembilan) kunci sok berbagai ukuran, 1 (satu) tas warna biru, karenadipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan dirampasuntuk dimusnahkan. 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star warna hitam tanpa plat dan 1 (satu)unit sepeda motor Yamaha Force
(satu) Unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat ;Dirampas untuk Negara ;6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000. ( dua riburupiah ) ;Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriKabupaten Madiun pada hari : SENIN tanggal 13 Agustus 2012, oleh kami LUCY ERMAWATI, SHsebagai Hakim Ketua, DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.
1.Ubaidillah Amri
2.Lukman Effendi
3.Sabilah Rasyad
4.Moch. Miftachul Amri
5.Mulyadi
6.Edi Sumarno
7.Syaikus Nifa
8.Agus Mujianto
9.Turno Junaidi
10.Agus Mudiwarno
Termohon:
PT. INJAPLAST
237 — 53
MARGOMULYO NO. 35SURABAYA, namun akibat adanya bencana nonalam penyebaran Corona VirusDisease 2019 (COVID19) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaibencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virusdisease 2019 (COVID19) sebagai bencana nasional, mengakibatkanTERMOHON PKPU masih kesulitan mencari pembeli dengan harga penawaranyang baqus, sehingga hal ini termasuk dalam FORCE MAJEURE oleh karena ituHal
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kontraktor Tambang BatuBara, sedangkan Pihak Tergugat status Pemilik Tambang Batu Bara;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi sepakat mengadakan PerjanjianKontrak Kerjasama Batu Bara sebagaimana yang tersebut pada posita angka 1(satu) diatas yang rinciannya adalah sebagai berikut: BatasanPekerjaan (Pasal 1); Hargadan Target Produksi (Pasal 2); Pembayaran (Pasal 3); Evaluasi Kinerja (Pasal 4); Peralatandan Supporting (Pasal 5); Kewajiban Para Pihak (Pasal 6); Masa berlakunya Kontrak (Pasal 7); Force
Majeure; Penyelesaian Perselisihan;Bahwa pada saat kegiatan produksi sedang berjalan kurang lebih 2 (dua)bulan, ternyata banyak halhal yang sangat menganjal dalam PerjanjianKontrak Kerja Pertambangan Batu Bara tanggal 16 April 2009 tersebutterhadap Pihak Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan Joint Serveybersamasama pada saat pengapalan pertama;Bahwa oleh karena itu Pihak Penggugat dengan Suratnya bertanggal Manado29 Mei 2009, Nomor 001/SK GN/VV/2009 menyampaikan kepada Tergugatyang intinya
242 — 65
BahwaDirektur Marketing Bp.Adhi Pumama didampingi Bp.Senjaya Komala21dan disaksikan Andi Suryanto (Wakadiv HRD) menyerahkan surat penugasanSurat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepadaPenggugat /Joko Cahyono sebagai TASK FORCE di Kantor CabangSanggau.
akan mendiskusikannya terlebin dahulu dengan pihakkeluarga..Bahwa Atas rangkaian peristiwa Diskriminasi yang dilakukan oleh TergugatCq manajemen dan Pimpinan PT CS Finance kepadaPenggugat/JokoCahyono, dimulai dengan dijatuhkannya demosi tanpa alasan yang jelas,tanpa mendapat surat peringatan maupun teguran dan alasan yang jelas,serta tidak pernah mendapat arahan dan bimbingan yang jelas dari pimpinandalam melakukan pekerjaan, hingga kemudianPenggugat/Joko Cahyonomendapat penugasan sebagai Task Force
kemampuan denganmemperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.Sehingga semakin terang dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat kepadaPenggugat adalah perbuatan yang melanggar Hukum.22.Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya tersebut yangmanatelah dipertanyakan serta dikomunikasikan oleh Penggugat kepadaatasan yang bersangkutan namun tidak pernah mendapatkan penjelasan,akhirnyaPenggugattelah mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Agustus2017 atas penugasan sebagai Task Force
Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakancaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiStaf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.
Menyatakan Tergugat telahmelakukan tindakan diskriminasi terhadap Penggugatdengan cara mendemosi Penggugat dari jabatan Wakil Direktur Marketing KMBmenjadi sebagai Staf Ahli Direksi dan selanjutnya memberikan penugasan dan/atau Penempatan dari Staf Ahli Direksi menjadi Task Force ke Kantor CabangSanggau adalah tidak sah dan melanggar peraturan dan ketentuan hukum yangberlaku.Halaman 31 dari 68 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Menyatakan SuratSK Direksi No. 540/SKPK/HRS/A/2015 tertanggal
39 — 21
MKI tidak membayarkan SHK kepadaKoperasi SJL selama 3 (tiga) bulan secara berturutturut tanpa alasan yangjelas dan/atau force mayor maka Koperasi SJL berhak mengambil lahanyang telah dikerjasamakan dengan PT.
78 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada TermohonKasasi tersebut akan dikenakan bunga dalam bentuk US$ 184.851,72 dandalam bentuk rupiah Rp.382.458.199, ;15.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang sedangdikasasi ini, knususnya pada halaman 64 alinea 1, 2 dan 3 yang pada intinyamenolak alasan Pemohon Kasasi bahwa keterlambatan Pemohon Kasasimelunasi sisa harga pembelian kepada Termohon Kasasi bukan atau tidakterdapat alasan atau peristiwa yang bersifat FORCE
MAJEURE .s.o.r.adalah salah dan keliru, sebao sudah merupakan fakta hukum yang bersifatNOTOIR bahwa di wilayah Aceh pada saat itu memang dalam keadaandarurat militer, karena banyak pemberontak yang menamakan diri GerakanAceh Merdeka yang melakukan kegiatan untuk mengacaukan keamananNegara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kejadian tersebut telahmempengaruhi dan melumpuhkan usaha bisnis Pemohon Kasasi di daerahtersebut, yang mana hal tersebut diluar kKemauan/kehendak PemohonKasasi selaku pengusaha
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
Benjamin Bailer
141 — 81
masing :
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat 91,86 gram brutto;
- 1 (satu) botol yang berisi cairan Anti Sumbat dengan merek Drain Force
SUS /2016/PN DPS.536,82 gram brutto246,31 gram brutto156,22 gram brutto182,62 gram brutto299,22 gram brutto252,90 gram brutto264,19 gram brutto333,70 gram brutto515,48 gram brutto18. 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat 91,86AT Taeroaogram brutto;19. 1 (satu) botol yang berisi cairan Anti Sumbat dengan merekDrain Force dengan berat 1806,41 gram brutto;20. 1 (Satu) botol plastik berisi cairan yang bertuliskan HCL denganberat 103,18 gram brutto;21. 1 (Satu) botol warna putih
(Satu) plastik klip berisi kristal bening, 1 (Satu) botol plastikwarna putih berisi cairan dengan merek Gold ND bertuliskan IPA, 1 (Satu)buah keranjang bambu yang berisi butiran warna biru, 13 (tiga belas) buahbotol plastik tanpa selang yang berisi cairan dan/atau padatan, 11 (Sebelas)buah botol plastik dengan selang plastik terpasang yang berisi padatan, 1(satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat 91,86 gram brutto,1 (Satu) botol yang berisi cairan Anti Sumbat dengan merek Drain Force
SUS /2016/PN DPS.buah keranjang bambu yang berisi butiran warna biru, 13 (tiga belas) buahbotol plastik tanpa selang yang berisi cairan dan/atau padatan, 11 (Sebelas)buah botol plastik dengan selang plastik terpasang yang berisi padatan, 1(satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat 91,86 gram brutto,1 (satu) botol yang berisi cairan Anti Sumbat dengan merek Drain Force, 1(satu) botol plastik berisi cairan yang bertuliskan HCL, 1 (Satu) botol warnaputin berisi bubuk warna biru merek
SUS /2016/PN DPS.v 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening denganberat 91,86 gram brutto ;v 1 (satu) botol yang berisi cairan Anti Sumbat denganmerek Drain Force ;v 1 (Satu) botol plastik berisi cairan yang bertuliskan HCL ;v 1 (Satu) botol warna putih berisi bubuk warna biru merekGrow More ;v 1 (satu) kaleng yang berisi serbuk warna putin denganmerek MORTON IODIZED SALT ;v 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) ;v Kristal bening diduga metamfetamina (shabushabu)dengan berat 0,71 (nol koma
SUS /2016/PN DPS.v 1 (Satu) buah keranjang bambu yang berisi butiranwarna biru ;v 13 (tiga belas) buah botol plastik tanpa selang yangberisi cairan dan/atau padatan ;v 11 (sebelas) buah botol plastik dengan selang plastikterpasang yang berisi padatan ;v 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening denganberat 91,86 gram brutto ;v 1 (Satu) botol yang berisi cairan Anti Sumbat denganmerek Drain Force ;v 1 (Satu) botol plastik berisi cairan yang bertuliskan HCL ;v 1 (Satu) botol warna putih berisi
a.180,6 gram brutto
b.195,90 gram brutto
c.536,82 gram brutto
d.246,31 gram brutto
E.156,22 gram brutto
f.182,62 gram brutto
g.299,22 gram brutto
h.252,90 gram brutto
i.264,19 gram brutto
j.333,70 gram brutto
k.515,48 gram brutto
25 — 5
Mesin 50 C-476436; Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Devia Kurnianti Als Via Bin Bustani 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Force one tanpa No. Pol Bernomor 73 Dirampas Untuk Negara;1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);