Bahwa saksi ketika itu. keluar sebentar bersama Kompol SRISULASMINI untuk kepentingan penyidikan dalam perkara dugaantindak pidana pemalsuan dokumen tersebut, maka Saksi teringatdokumen tersebut harus Saksi juga bawa untuk kepentingan Penyidikantersebut terkait menerima petunjuk dan arahan dari pimpinan Saksimaka setelah sekembalinya Saksi pada Ruang Kasubdit tersebut Saksitidak mendapatkan dokumen berupa lIjazah tersebut, kKemudian Saksiberusaha mencarinya pada tumpukan dokumendokumen perkaraPemalsuan

BENNI dimintai penyidik untuk mengeluarkan isi dalamtas gembloknya tersebut, dan didapati didalam tas gemblok tersebutljazah paket B milik Terdakwa DEO RAJIMAN yang telah di jadikanBarang Bukti pada kasus pemalsuan dokumen tersebut, dan kemudianpenyidik membawa dokumen berupa ijazah paket B tersebut ke kantorDit Reskrimum polda Kalbar.Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dantidak keberatan.Saksi M.

IDHAMSYAH yang mengatakan /menginformasikan kepada Saksi bahwa barang buktinya berupa 1( satu ) lembar ljazah paket B atas nama DEO RAJIMAN dengannomor ijazah 13PB080016 yang sudah disita dalam perkara dugaantindak pidana Pemalsuan Dokumen dengan nomor : LP / 271 /RES.1.9 / IX / 2020 / Kalbar / SPKT, tanggal 8 September 2020 telahhilang pada saat sdr.

Dokumen sesuai laporan polisi nomor : LP /271/RES.1.9/1X/ 2020 / Kalbar / SPKT, tanggal 8 September 2020.Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 12.00 wiblewat sedikit, sdr.

PAULUS ANISARDINIP 131675414 milik Terdakwa DEO RAJIMAN tersebut bisa berada diRuang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalbar dikarenakanTerdakwa DEO RAJIMAN merupakan terlapor dalam dugaan tindakpidana pemalsuan dokumen sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP /271/1X/ Res. 1.9/ 2020 / Kalbar / SPKT tanggal 08 September 2020Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa terhadap terhadap1 lembar IJAZAH Setara SMP Paket B dengan nomor Register No13PB080016 atas nama DEO RAJIMAN yang di tanda tangani

Bukti tersebut ditandatangani oleh Juneidi.Kenyataannya dalam surat bukti pengiriman barang No.011489 Tol.15 April 2013 tertulis jenis kiriman satu buah kotak (CPU Exc).Dalam hal ini ada kecurigaan telah terjadi pemalsuan dokumen danterhadap pemalsuan dokumen ini dalam waktu dekat akan dibuatpengaduan kepada Pihak Kepolisian;8. bahwa Tergugat keberatan dan tidak mengakui dalam kotak yangberukuran panjang 33 Cm, lebar 26 Cm dan tinggi 32 Cm adalahberisi 10 (sepuluh) unit rangkaian alat CPU Excavator

., yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi bekeryja sebagai Pegawai Negeri Sipil di DukcapilJakarta Timur dengan Jabatan sebagai Staf Pendaftaran PEndudukdan sudah 5 (lima) tahun, Adapun tugas dan tanggung jawabnyaantara lain pengecekan data kependudukan wilayah Jakarta Timur; Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkaratindak pldana pemalsuan dokumen berupa EKTP (Kartu TandaPenduduk) Elektronik; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa KTP Elektronik adalah identitasdiri

tidak dibenarkan secara hukum yang berlaku di NegaraKesatuan Republik Indonesia, karena sangat merugikan negara;Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetappada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaantindak pidana pemalsuan

dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir jalan Danau Sunter Utara Rt. 010 Rw.011, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utarapada saat Terdakwa sedang menunggu pemesan dokumen yang dipesankepada Terdakwa; Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu 3 (tiga) orang petugas polisiyang berpakaian preman; Bahwa dokumen yang dipalsukan Terdakwa berupa dokumen jenis E KTP; Bahwa adapun Terdakwa melakukan

ABDUL HARIS dkk (buktiTi 2):Bahwa dalam rangka penyelidikan Tindak Pidana penyerobotantanah dan pemalsuan dokumen telah melakukan interview terhadapH.

Nomor :445/DB.153/SPPFBT/KD BRQH/IX/2018 pada tanggal 14September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa BaroqahHENDRA JAYADI, S.AP, sehingga dibuatkan Laporan Informasitertanggal 3 Mei 2019 (Bukti T 16) mengenai adanya tindak pidanakorupsi kepada Unit Tipikor Krimsus Polres Tanah Bumbu untukdilakukan pengembangan atas penanganan perkara penyorobotandan pemalsuan dokumen tersebut, dan kemudian dibuatkan suratHalaman 20 dari 70 putusan pidana nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bin.perintah penyelidikan No

SP.Lidik/54/V/2019/Reskrim tertanggal 3Mei 2019 (Bukti T 17) dengan mempelajari berkas perkara danmemonitoring perkara yang ditangani penyidik perkara penyorobotandan pemalsuan dokumen ternyata terdapat peristiwa pidana korupsiyang disebutkan secara jelas mengenai perbuatan pidananya berupapenyalahgunaan kewenangan dengan jabatan yang terjadi padasekitar bulan Januari 2019, dari hasil penyelidikan tersebut kemudiandibuatkan laporan hasil penyelidikan (LHP) tertanggal 9 Mei 2019(Bukti T 18).Dari hasil

TAUFIK RAHMAN BinBAHRUDIN tertanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wita (BuktiT 22.4).Dan dari buktibukti Surat yang telah disita dari perkara penyerobotantanah dan pemalsuan dokumen yang secara jelas menyebutkannama HENDRA JAYADI dalam perkara tersebut, berupa buktibuktisebagai berikut :1) Asli 1 (Satu) lembar kwitansi harga pembayaran tanah denganukuran panjang selatan 155 M dan utara 127 M, lebar barat 122M dan Timur 144 M, luas 16.638 M2 yang terletak dijalan KaryaBersama RT.11 RW.01 Desa Barogah

merupakan tindakan sewenangwenangdan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah tidak beralasanmenurut hukum, karena dalam melakukan penanganan terhadap tindakpidana yang dilakukan Pemohon dilakukan Termohon melalui tahapanpenyelidikan yang berawal dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidanapenyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen yang dilaporkan keTermohon pada tanggal 14 Nopember 2018, dimana Termohon telahmenerima pengaduan dari masyarakat (dumas) dari Seseorang yangbernama H.

1. Menyatakan Terdakwa UDIN Bin AMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan hak dan dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UDIN Bin AMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

perusahaan yang dimiliki olehpenyedia hanya digunakan sebagai syarat formal administratifdalam proses pengadaan (hanya untuk formalitas prosespengadaan dan memenuhi syarat administrasi dalam pencairandana), dan secara substantif penyedia tersebut tidak melakukankegiatan pengadaan barang/jasa, maka hal tersebut bersifatfiktif (terjadi rekayasa pengadaan dan dokumen pelaksanaankegiatan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya).e Bawa jika terdapat kegiatan yang bersifat fiktif (terjadi rekayasadan pemalsuan

dokumen pelaksanaan kegiatan), bertentangandengan prinsip pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 5Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 (khususnya prinsipefektif, efisien, transparan, dan akuntabel) dan etika pengadaanyang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 70Tahun 2012 yang berbunyi :Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran

dokumen pelaksanaan kegiatan),bertentangan dengan prinsip pengadaan yang disebutkan dalamPasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 (khususnyaprinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel) dan etikapengadaan yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan PresidenNomor : 70 Tahun 2012 yang berbuny i:Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran

dokumen pelaksanaan kegiatan), bertentangandengan prinsip pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 5Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 (khususnya prinsipefektif, efisien, transparan, dan akuntabel) dan etika pengadaanyang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 70Tahun 2012 yang berbunyi:Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran

dokumen pelaksanaan kegiatan),bertentangan dengan prinsip pengadaan yang disebutkandalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012(khususnya prinsip efektif, efisien, transparan, danakuntabel) dan etika pengadaan yang disebutkan dalamPasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 yangberbunyi:Hal. 43 dari 74 hal Putusan No : 10/Pid.Sus TPK/2018/PT.DKI.Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:a. melaksanakan tugas secara tertib,

Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I,Para Penggugat telah membuat Laporan Ke kepolisian ResortKota Besar Medan dengan nomorSTLP/931/K/IV/2016/POLRESTA MEDAN karena telah melakukandugaan tindak pidana pemalsuan dokumen terhadap hartawarisan kepunyaan dari orang tua Para Penggugat anak kandungdari Almarhum H.Ahmad Djauhari dan almarhumah Hj.Khadijah HrPutih;9.

diterbitkan denganadanya kerja sama oknum pemerintah setempat (kepala desa),bahwa bukti kepalsuan sertifkat tersebut telah terungkap denganditemukannya bukti baru (novum) yaitu:e Kohir yang digunakan dalam sertifikat hak milik(bukti Termohon) adalah Nomor Kohir 736 atasnama: Sattu bin Yunjung, novum tersebut diberitanda (P1);e Persil yang digunakan dalam Sertifikat HakMilik (bukti Termohon) adalah Nomor Persil 9 DIIdengan luas 9 are atas nama: Manai bin Panda,novum tersebut diberi tanda (P2);Bahwa akibat pemalsuan

dokumen tersebut yang digabung dari NomorKohir milik Sattu bin Yunjung dan Nomor Persil milik Manai bin Panda olehsalah satu Kepala Desa Panciro, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik tanpasepengetahuan Pemohon sebagai pemilik tanah sengketa yang sah,sehingga status kepemilikannya beralin dari Panda bin Moha (pewarispemohon) menjadi Sada binti Sabaking yang sama sekali tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa, sehingga dalam proses dipersidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa hal ini telah

AMIN pada waktu dantempat tersebut di atas datang ke Kantor Yayasan IKIP Veteran bersamadengan rekanrekannya dari Yayasan IKIP Veteran pihak Marzuki dengantujuan untuk memberitahukan putusan kepada pihak Ali Rosyad yaituputusan Mahkamah Agung yang menghukum Ali Rosyad dan kawankawandalam perkara pemalsuan dokumen dengan hukuman penjara, yangselanjutnya Terdakwa memberitahukan putusan tersebut dan bermaksuduntuk berkantor di Kantor Yayasan IKIP Veteran, namun dari pihak AliHal. 1 dari 7 hal.

Angkutan Barang;1 (satu) buah buku Ker Mobil Warna Biru;1 (satu buah Kunci Kontak mobil Truk;Hal mana kesemua barang bukti tersebut telah disita sesuaidengan ketentuan hukum~ yang berlaku, sehingga dapatdipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa terdakwa SAHIRUN, S.Pd, MH, BIN LA NDULItelah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;e Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan denganadanya dugaan pemalsuan

dokumen FAKO :e Bahwa Terdakwa~ adalah selaku Direktur Koperasi SerbaUsaha Sukarno Hatta yang telah menerbitkan Dokumen FAKOuntuk pemuatan kayu milik saksi Husin;e Bahwa Koperasi Serba Usaha Sukarno hatta bergerakdibidang Hasil Hutan, menampung hasil hutan rakyat danmenjual antar kabupaten dan propinsi;e Bahwa saksi Husin mendatangi terdakwa untuk dibuatkanFAKO dan pada saat itu juga terdakwa buatkan yakni padatanggal 28 Januari 2012 namun nanti setalah dua harikemudian terdakwa baru serahkan dokumen

Menyatakan Terdakwa SAHIRUN S.Pd BIN LA NDULI, terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana PEMALSUAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN SECARABERSAMASAMA sebagaimana yang diatur dan diancam pidanadalam pasal 263 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP:132. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SAHIRUNS.Pd BIN LA NDULI dengan pidana penjara selama 2 (dua)bulan;3.

Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukanjawaban secara tertulis yang kemudian dibacakan dalam persidangan, sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI1 Bahwa, Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa, mengadilidan memutuskan perkara ini, sebab Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret2014 yang dipergunakan oleh KUASA HUKUM TERGUGAT. pekerjaanadvokad beralamat di Ponorogo adalah surat kuasa khusus untukmelaksanakan pendampingan serta melapor ke Polres Ponorogo sehubungandengan tindak pidana, pemalsuan

dokumen nikah yang dilakukan olehTETANGGA VI umur 58 tahun, alamat Ponorogo.

Ponorogo sehubungan dengan tindakpidana pemalsuan dokumen nikah yang dilakukanoleh Tergugat prinsipal;2 Bahwa surat kuasa dimaksud tidak menunjukPengadilan Agama mana sebagai tempat kedudukanuntuk berperkara, yaitu tidak menunjuk mengenaiPengadilan Agama Ponorogo;3 Bahwa surat kuasa dimaksud bukan surat kuasakhusus (power of autonary speciality) akan tetapimerupakan surat kuasa umum (power of autonarycommon) yang melanggar ketentuan Pasal 123HIR.

Perdata tersebut patut diduga keras telah terjadiPemalsuan Dokumen terutama tanda tangan dari salah satu anggota timbagian perdata yang memeriksa Perkara dari lahan sengketa tersebutyakni saudara Eduardus Mali membantah tidak ikut dan tidak pernahmenandatangani dan membahas keputusan seperti yang tertera dalamberkas keputusan itu.Bahwa Tim bagian perkara Perdata bersama Tergugat diduga telahmemalsukan tanda tangan dari para saksi Penggugat yakni Nikolas BereKiik dan Nikolas Yos Bere, menyangkut kasus Pemalsuan

dokumen initelah dilaporkan secara lisan oleh Penggugat kepada Polsek Kobalimapada tgl 11 Maret 2019.Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Atb23)Bahwa Penggugat sendiri baru menerima salinan keputusan tim BagianPerdata tersebut pada hari senin tanggal 19 November 2018 padahalkeputusan dari tim tersebut tertanggal 25 Agustus 2012.24) Bahwa lahan/Tanah sengketa tersebut digarap/diolah secara terusmenerus oleh Pengugat sampai sekarang.25) Bahwa berdasarkan seluruh uraian

terggugat mengukur lahanatau sengketa tersebut yang ukurannya dan batasbatasnya seperti pointsatu di atas.Dugaan penggugat tidak benar karena tim bagian perkara perdata desaraina kecamatan kobalima pada hari rabu tanggal 18 Januari 2012 telahmelakukan pemeriksaan terhadap penggugat atas nama Ferdinandus Beredan tergugat atas nama Monika Aek dalam perkara sengketa tanah yangberlokasi di Debu Klan dusun raihenek desa rainawe kecamatan kobal imakabupaten malaka.Dalam putusan tersebut tidak terjadi pemalsuan

dokumen atautandatangan atas nama Eduardus Mali karena saat itu beliau jugamenghadiri sidang keputusan masalah sengketa tanah tersebut danpenggugat tidak hadir saat itu.Tim bagian perkara perdata tidak memalsukan tandatangan dari para saksipenggugat yakni Nikolas Bere Kiik dan Nikolas Yos Bere karena padatanggal 18 Januari 2012 kedua saksi ikut dalam pemeriksaan perkaraperdata di desa rainawe kecamatan kobalima kabupaten malaka.Bahwa pada tanggal 25 agustus 2012 rapat keputusan yang di tetapkan

dimaksud pada ayat(3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calonterpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);Bahwa pengertian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calonterpilin berhalangan sebagaimana dimaksud di atas yang jikadihubungkan dengan perkara Penggugat adalah 14 (empat belas)hari semenjak putusan Pengadilan Negeri Ranai yang menyatakanPenggugat terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politikuang atau pemalsuan

dokumen berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor18/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 9 Mei 2014 telah mempunyaikekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Mei 2014, karenaberdasarkan Ketentuan Pasal 263 ayat (2) UndangUndang Nomor8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, danDPRD menyatakan Dalam hal putusan pengadilan sebagaimanaHalaman 7 dari 18 halaman.

tetap berhak untuk duduk menjadi anggota DPRD, ..... danseterusnya adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar dan harusdibatalkan karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan normanormahukum dan ketentuanketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 220 ayat(1) ayat (2) ayat (3) UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 tentang PemiluAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukanapabila calon terpilin yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidanapemilu berupa politik uang atau pemalsuan

dokumen berdasarkan putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

,Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan; Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan di persidangan, karena dugaanada tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Gambar Situasi tanah Nomor :3204, di Kelurahan Katobengke Kec.

Betoambari Kota Baubau ; Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pemalsuan dokumen Gambar Situasitanah Nomor : 3204 dimaksud bermula dari adanya sidang sengketa perdatapada Tahun 2004 di Pengadilan negeri Baubau antara orang tua LA ODEMUKMIN sebagai penggugat melawan LA BANDO sebagai Tergugat, dan saksihadir mewakili Kantor Pertanahan selaku Tergugat, dimana saat itu LA BANDOmengajukan Gambar Situasi tanah Nomor : 3204 sebagai bukti surat; Bahwa saksi tidak tahu apakah saat sidang sengketa perdata tersebut

,Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan di persidangan, karena dugaantindak pidana pemalsuan dokumen berupa Gambar Situasi tanah Nomor : 3204,di Kelurahan Katobengke Kec.

Ptnh..Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan di persidangan, karena dugaantindak pidana pemalsuan dokumen berupa Gambar Situasi yang saksi lupa nomornya; Bahwa saksi baru mengetahui adanya dugaan pemalsuan Gambar Situasidimaksud saat

depan persidangan dengan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;Bahwa benar saksi merupakan mantan Kepala Kantor Pertanahan sejak Tahun2012 sampai dengan Tahun 2016, kemudian saksi dipindahkan ke KANWIL Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungandengan dugaan tindak pidana pemalsuan

= 1 Hektare tidak ada di temukan dalam DokumenPSDA Kabupaten Simalungun sebagaimana Surat Pemerintah KabupatenSimalungun DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN TATA RUANGNo: 600/229/6.5/2018 yang menyatakan Tanah Garapan /Persil No.67berlokasi di Desa Silau Malela tidak ada datanya pada data persawahansehingga Penggugat mempunyai dugaan kuat Bahwa Tergugat telahmelakukan Pemalsuan Dokumen Negara dan Pemalsuan surat yang nyatanyata telah merugikan Penggugat dan Seluruh ahli waris Alm.HULALANNAPITUPULU

dokumen negara atauSuratSurat apapun menyangkut alas hak Tergugat sebelum dijualkepada TARTIK ; bahwa tidak benar ada kerugian Penggugatpenggugat denganpengalihan tanah terperkara kepada pihak ketiga , yang didalam hal iniTARTIk selaku Tergugat III ;Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 443/Pdt/2019/PT MDN bahwa gugatan Penggugatpenggugat tidak memiliki legalstanding yang dapat dipercaya, berikut dengan alas hak maupun latarbelakang tanah sawah terperkara yang amat kabur, serta faktafaktayang tidak valid

Tamb (1);e Bukti ini diajukan Terbanding/Penggugat untuk membuktikanBahwa Polres Simalungun telah menindak lanjuti PengaduanTerbanding/Penggugat tentang adanya Pemalsuan Dokumen Negara( Pemalsuan Surat) yang dilakukan oleh Tergugat ;20.

DOKUMEN) ; BAHWA Pembanding Ill/Tergugat III (TARTIK) MEMBELITANAH melalui Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Sawahtertanggal 02 Nopember 2017 ( Bukti T.IV.3) , NAMUNHalaman 55 dari 64 Putusan Nomor 443/Pdt/2019/PT MDNPembanding Ill/Tergugat Ill (TARTIK) telah dinyatakanMENGUASAI FISIK/ITANAH Tanggal 24 Oktober 2017( Bukti T.IV.6) , Artinya secara Juridis Tartik lebin DahuluMenguasai Tanah baru Ada Penerbitan Surat PenyerahanHak, pada hal hingga saat ini Pembanding III/Tergugat III(Tartik) tidak pernah

BAHWA DUGAAN PEMALSUAN DOKUMEN NEGARAIMEMPERGUNAKAN SURAT PALSU' SAAT INI SEDANGDITANGANI/ DISIDIK OLEH POLRES SIMALUNGUN(BUKTI PTENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUMPerbuatan Melawan Hukum ( onrechtmattige daad) dalam Konteks HukumPerdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu Buku Ill pada bagian Tentang Perikatanperikatan yang dilahirkan demi undangundang yangberbunyi : Tiap perbuatan Melanggar Hukum , yang membawa kerugian kepadaorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

Melakukan tindak pemalsuan dokumen bank berjudul Hold MailHal 5 dari 126 halaman put perk No. 91/PDT/2017/PT.DKI.Agreement.5. Secara melawan hukum = memblokir/menahan atau menolakkeseluruhan laporan rekening Koran, bukti dan dokumen transaksibank Nasabah serta Perjanjian dan Kontrak transaksi derivatifmencapai nilai total US$ 930,502.69, atas AC No. 0003764000natas nama Hardi Widjaja Kusuma.6.

Josef Ackermann Komisaris Utama DeutscheBank AG Jerman, tentang dugaan tindak perampasan dana simpananNasabah, pemalsuan dokumen bank dan transaksi bank serta pemalsuantanda tangan penyimpan dana, yang telah dilakukan oleh TERGUGAT Il,sehingga total laporan yang pernah diterima oleh TERGUGAT perihaltindak kejahatan perbankan oleh TERGUGAT Il mencapai 41 (empat puluhsatu) laporan.Bahwa fakta kegagalan TERGUGAT untuk membantah secara langsungmaupun melalui hak jawab yang dimiliki membantah secara tegas

dokumen bank, pemalsuan dokumentransaksi bank, pemalsuan transaksi derivatif, memberi keteranganpalsu didepan persidangan, yang telah melanggar prinsip perbankanyang sehat (prudential banking), UU No. 10 tahun 1998 tentangPerbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, UUPerlindungan Konsumen, KUHPerdata, namun keseluruhanpenyimpangan dan pelanggaran serta tindak kejahatan yang sangatmerugikan hak asasi Nasabah penyimpan dana Indonesia, ternyatadapat diabaikan, dibiarkan dan tidak dihiraukan

Melakukan pemalsuan 3 (tiga) transaksi derivative (25, 26Agustus 1997) senilai US$ 930,502.69; Melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen bank berjudul HoldHal 54 dari 126 halaman put perk No. 91/PDT/2017/PT.DKI.Mail Agreement. Secara melawan hukum memblokir/menahan atau menolakkeselurunhan laporan rekening Koran, bukti dan dokumentransaksi Nasabah serta Perjanjian dan Kontrak transaksi deivatifmencapai nilai total US$ 930,502.69, atas AC No. 0003764000natas nama Hardi Widjaja Kusuma.

Halaman 14 butir 9 surat gugatan :beceeeeseeeees tentang dugaan tindakan perampasan dana simpananNasabah, pemalsuan dokumen bank dan transaksi bank sertapemalsuan tanda tangan penyimpan dana, yang telah dilakukan olehTergugat Il.........Hal 55 dari 126 halaman put perk No. 91/PDT/2017/PT.DKI.h.

Maka selama7 bulan = 30 hari x 7 Bulan x 170.000 = 35.700.000 .Jadi dalamhal ini saya sebagai istri dirugikan sebesar :i Ditipu sebesar 100.000.000 (Pemalsuan dokumen) ;ii Dilecehkan kerugian 50.000.000 (Karena harga diri)ili Material nafkah 35.700.000Jadi total kerugian 185.700.000 .DALAM KONVENSI :Mengabulkan Gugatan PenggugatDALAM REKONVENSI :1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;2.

Ditipu sebesar 100.000.000 (Pemalsuan dokumen) ;b. Dilecehkan kerugian 50.000.000 (Karena harga diri) ;c. Material nafkah 35.700.000 ;Jadi total kerugian 185.700.000 ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatanPenggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, denganmendasarkan pada ketentuan Pasal ketentuan pasal 158 RBg. Majelis Hakimberpandangan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat acarajawaban.

Bahwa atas kesengajaan dan pengaburan alamat tinggal, Pelawan berniatmelaporkan ke pihak berwajib/Kepolisian karena Pelawan menduga adanyaunsur penipuan dan pemalsuan dokumen;8. Bahwa Alamat Pelawan yang benar adalah JI. Tanah Sereal Raya No. 10RT/RW 008/014 Kelurahan Tanah Sereal, di mana alamat ini sesualdengan:a. KTP Pelawanb. Akta jual beli Objek Perkara9. Bahwa Pelawan Tinggal di rumah Jl.

Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015, yang telah nyataterjadi pemalsuan dokumen tersebut sehingga dapat dibatalkan sesuaiHalaman 12 dari 52 halaman.

Sekalipun Objek Sengketa dan Objek Sengketa Il secara formil memenuhiunsurunsur sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, namunsebagaimana terlinat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jelas danterang menunjukkan inti atau substansi permasalahan dalam perkara a quoadalah sengketa atau perselisihan keperdataan atau bahkan terdapatpermasalahan pidana (pemalsuan dokumen) yang hingga saat ini belumterdapat Putusan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) yang menyatakandemikian;c.

Eksepsi kompetensi absolut;Bahwa Penggugat mempermasalahkan keabsahan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September2015 yang mendasari terbitnya kedua objek sengketa dan mendalilkanadanya dugaan pemalsuan dokumen maupun tanda tangan atas NotulenRUPS PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015.

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNJKT.RUPS dan Akta Notaris adalah terkait sengketa keperdataan, sedangkandugaan pemalsuan dokumen maupun tanda tangan atas Notulen RUPS PTCitra.

Hattori Indonesia,tertanggal 02 Mei 2011.P2 : Fotocopy Peraturan Perusahaan PT.Hattori Indonesia tahun 20112013.P3 : Fotocopy Laporan Audit Khusus Kantor Akuntan Publik Drs.H.Mohammad Thoha , "Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan Uangdi PT.Hattori Indonesia", tertanggal 18 April 2011.P4: Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor No.Pol.

haruslahdinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermatgugatan dan jawabjinawab perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwayang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalilPenggugat yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat dapat diputus karena alasan, pertama, Tergugat dikualifikasikanmengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No.13Tahun 2003, dan kedua, Tergugat melakukan pemalsuan

dokumen danpenggelapan/penyelewengan atas uang Penggugat ?

Pasal 168ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Majelis Hakim menyatakan putus hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat dikualifikasikanmengundurkan diri terhitung sejak tanggal 2 Mei 2011, oleh karena itu petitumangka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakanputus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkanketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 maka dalil Penggugatyang mempermasalahkan Tergugat melakukan pemalsuan

dokumen danpenggelapan/penyelewengan atas uang Penggugat tidak perlu lagidipertimbangkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam gugatannya telahmenyatakan bersedia memberikan sejumlah uang kepada Tergugat sebesarRp.93.628.410, (Sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribuempat ratus sepuluh rupiah) berupa uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang penggantian Hak, THR tahun 2010 dan upah Mei 2011sesuai Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bandung maka Majelis Hakimmemerintahkan