Ditemukan 2274 data
PT.FAJAR BAIZURI dan BROTHER
Tergugat:
H. t. Alaidiansyah als Haji Tito
130 — 318
Dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materipokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupalarangan melanjutkan kegiatan, penegasan itu dikemukakan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah AgungRI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara.
143 — 76
S&TMitra Mina Industri, (fotokopi dari fotokopi);Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar DiPelabuhan Perikanan Republik Indonesia, (fotokopidari fotokopi);Surat dari Direktur Jenderal Perikanan TangkapKementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : B.1788/DJPT.2/P1.230.D2/III/2015, tanggal 10Maret 2015, Perihal Analisis dan Evaluasi KapalPerikanan Buatan Luar Negeri (Eks KapalPerikanan Asing) ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Kapal Perikanan, (foto kopidari foto kopi);Surat dari PT.
S&TMitra Mina Industri, (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan TangkapKementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor :B.1788/DJPT.2/P1.230.D2/III/2015, tanggal 10Maret 2015, Hal Analisis dan Evaluasi KapalPerikanan Buatan Luar Negeri (Eks.
B. 1788/DJPT2/PI.230 D2/Ill tanggal 10 Maret 2015 diperoleh faktahukum bahwa Dirjen Perikanan Tangkap telah mengirimkan surat akandilakukan analisis dan evaluasi terhadap perusahaan Penggugat denganmenilai 3 (tiga) aspek utama meliputi : 1) keabsahan pemilik kapal, 2) tingkatkepatuhan operasional kapal perikanan, dan 3) ketaatan pembayaran pajakdan penerimaan negara bukan pajak dengan memverifikasi dokumen,kondisi fisik di lapbangan dan datadata lainnya;Menimbang, bahwa didalam Keputusan Menteri
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakil KetuaMahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1788/2011/S.753.Tah.Sus/ PP/2011/MA. tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2011 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karenadidakwa :PRIMAIRBahwa ia Terdakwa SYAMSUL ARIZAL, DIPL.
Nasrah Totoran
Terdakwa:
SOSANA MUTIARA,S.Pt.M.MA
70 — 43
Pt beserta uang sebesar Rp.13.000.000;
- 15. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 520/1748/.b/XII/2013 Tanggal, 16 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
16. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 520/1750/XII/2013/Distanak Tanggal, 20 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
17. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 520/1788.a/XII/2013/Distanak Tanggal, 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
18. 1 (satu) lembar surat nomor : 520/0001/I/2014 Distanak tanggal 02 Januari 2013 perihal pemberitahuan
Terbanding/Penggugat I : HAGAR HARTJE POLLO
Terbanding/Penggugat II : MELKIOR POLLO
Terbanding/Penggugat III : SELVINCE POLLO KOBA
Terbanding/Penggugat IV : PAULUS WILIAM POLLO
Terbanding/Penggugat V : METU SALACH POLLO
Terbanding/Penggugat VI : VICTORYA POLLO, S.KOM
Terbanding/Penggugat VII : APRIANA POLLO
Terbanding/Penggugat VIII : ALEXANDER POLLO
Terbanding/Penggugat IX : HERLINCE POLLO
Terbanding/Penggugat X : LYDIA DAMARIS POLLO
Terbanding/Turut Tergugat : SONYA MATELDA POLLO
Turut Terbanding/Tergugat II : HUSEIN
Turut Terbanding/Tergugat III : Hjh SULIHA
86 — 29
No. 1788 K/Sip/1976, Putusan MA No. 279 K/Sip/1976 yangmenyatakan gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakansementara dari hakim yang tidak menyangkut pokok perkara. Gugatan atauPermohonan provisi menyangkut Pokok perkara harus ditolak.C. Dalam Pokok Perkara1. Bahwa mohon kiranya apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas,dianggap dipakai kembali dalam jawaban ini;2.
ABDURRAHMAN
Tergugat:
PT. GUNUNG MAS RAYA PEKANBARU Cq PT.GUNUNG MAS RAYA PERKEBUNAN SUNGAI ROKAN ESTATE
Turut Tergugat:
1.PRESIDEN RI Cq Gubernur Riau Cq Bupati Rokan Hili Cq Camat Rimba Melintang Cq Penghulu Pematang Sikek
2.Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Rokan Hilir Cq. Camat Rimba Melintang Cq. Penghulu Pematang Sikek
128 — 65
Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MANo.1788 K/Sip/1976. Begitu juga penegasan Putusan MA No.279 K/Sip/1976.Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan sementara dari hakimmengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonanprovisi yang berisi pokok perkara haruslah ditolak....."90.
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 258 K/Pdt/2011Bahwa menyangkut putusan provisi ini secara jelas telah diterapkan dalamPutusan Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan MA Nomor 1788 K/Sip/1976(sebagaimana dimuat dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI19621991, hal. 57) dan kembali ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 279K/Sip/1976 (sebagaimana dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi, tanggal17041979, hal 303), dari kedua Putusan MARI tersebut pada intinyamenyatakan bahwa:"putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya
62 — 48
Bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg, putusan provisi merupakan putusanyang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggusampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara,tetapi terbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuaidengan putusan MA No. 1788 K/Sip/1976, begitu juga putusan MA No.279 K/Sip/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakansementara dari hakim mengenai hal yang
159 — 67
Bahwa provisionale beschiking,yakni kKeputusan yang bersifat sementaraatau interin award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yangdijatunkan (Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA 279K/Sip/1976) (M.Yahya Harahap; Hukum Acara Perdata hal. 884; SinarGrafika; Cetakan kelima; 2007).c.
72 — 42
Cbi.Form02/S OP/063/2017merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dengan demikian, putusan provisi tidakmengenai materi pokok perkara, tetapi terbatas hanya mengenai tindakansementara, hal ini juga sesuai dengan putusan MARI Nomor 1788 K/Sip/1976,begitu juga putusan MARI Nomor 279 K/Sip/1976, gugatan provisi seharusnyabertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidaktermasuk dalam pokok perkara (Vide M.
111 — 42
;Menimbang, bawa apa yang didalilkan Pelawan dalam bagian Provisi menurutpandangan Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam praktekberacara di Pengadilan Negeri Tuntutan Provisi hanya dapat dikabulkan bilamana memenuhisyaratsyarat dalam pasal 180 HIR dan Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976 yang menentukanbahwa gugatan Provisi dimaksud tidak termasuk mengenai masalah yang sama denganmasalah dalam perkara pokok yang akan diputus dalam putusan akhir nantinya.
IRWANTO TENGGO WIJAYA Alias TITI TEGUH
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Resor Mimika
100 — 31
Pemohon adalah pembeli kupon togel sedangkan BapakSagala dan isterinya (Ibu Siti ButarButar/Sagala) adalah bandar juditogel di kota Timika pada waktu itu;Dari sisi hukum pidana, perjudian adalah tindakan yang dilarang dandiancam dengan hukuman pidana penjara selamalamanya 10(sepuluh) tahun maupun pidana denda sebesarbesarnyaRp25.000.000,00 (vide pasal 303 KUHPidana juncto pasal 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian);Dari sisi hukum perdata, pasal 1788 KUHPerdata menyatakanUndangundang
75 — 11
tindakansementara sebelum putusan akhir dijatuhkan, karena menurut Majelis apa yang didalilkan dalamtuntutan provisi oleh Penggugat sudah mengenai pokok perkara, berdasarkan Putusan mahkamahAgung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 menyatakan bahwa tuntutan provisionilyang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan tindakan sementaraselama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara ( bodem geschill ) tidakdapat diterima dan Putusan Mahkamah Agung RI 1788
194 — 133
Lekom Maras sebagaipelaksanaan;Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan PutusanMA RI No. 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionilmerupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggusampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof.Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat bahwa tuntutan provisionilmerupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakanpendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusanakhir dijatuhkan. (Prof. Dr.
Terbanding/Terdakwa : Johanes Budisutrisno Kotjo
385 — 194
Jendral GatotSubroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 2701 (satu) lembar fotocopy warna Undangan Rapat Nomor:1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017 Tanggal 20 September 2017yang ditanda tangan oleh DIREKTUR PENGADAANSTRATEGIS2 SUPANGKAT IWAN SANTOSO, yang telahdilegalisir oleh KEPALA SATUAN PELAYANAN HUKUMKORPORAT DEDENG HIDAYAT 2d1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari PejabatPelaksana Proses Penugasan IPP PLTU MT Riau1 (2 x 300MW) kepada 1. DM Pengadaan IPP Il, 2.
Jendral GatotSubroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 2701 (satu) lembar fotocopy warna Undangan Rapat Nomor:1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017 Tanggal 20 September 2017yang ditanda tangan oleh DIREKTUR PENGADAANSTRATEGIS2 SUPANGKAT IWAN SANTOSO, yang telahdilegalisir oleh KEPALA SATUAN PELAYANAN HUKUMKORPORAT DEDENG HIDAYAT 2711 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari PejabatPelaksana Proses Penugasan IPP PLTU MT Riau1 (2 x 300MW) kepada 1. DM Pengadaan IPP Il, 2.
KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
Tergugat:
PT AGRO LESTARI SENTOSA
119 — 31
Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan agar putusan inidinyatakan dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun ada Verzet(Perlawanan), Banding, atau Kasasi dari TERGUGAT (u/tvoorbaar bijvoorraad).Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka PENGGUGAT memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusansebagai berikut:DALAM PROVISIBahwa menurut Putusan MA RI NO 1788
Terbanding/Penggugat : PT. Lingkar Cipta Selaras
143 — 100
Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No. 1788 K/Pdt/2014 tertanggal 28 Januari 2015dikutip sebagai berikut:Bahwa, telah benar terlepas dari jadwalnya, nota kesepakatan(memorandum of understanding/MoU), dalam perkara a quo telahmengatur hak dan kewajiban masingmasing pihak dan sesuai ketentuanPasal 1338 KUHPerdata maka para pihak wajib melaksanakan isikesepahaman dengan itikad baik,...Bahwa R.
Terbanding/Penggugat III : Eka Sinto Kasih Tjia
Terbanding/Penggugat I : Jon Sudijono
Terbanding/Penggugat IV : Herman Wakiman
Terbanding/Penggugat II : Suwandi Nasmul
Terbanding/Turut Tergugat III : H. Anwar
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
Terbanding/Turut Tergugat I : Sukam
Terbanding/Turut Tergugat XVI : KEPALA DESA SITUSARI
Terbanding/Turut Tergugat XIV : Caplin Asikin
Terbanding/Turut Tergugat XII : Punan
Terbanding/Turut Tergugat X : Abdul Wiharja
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Nami
Terbanding/Turut Tergugat VI : Yulius Simson Salang
Terbanding/Turut Tergugat IV : H. Muhtar Anwar
Terbanding/Turut Tergugat II : Wati
Terbanding/Turut Tergugat XVII : BUPATI KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat XV : KEPALA DESA BOJONG
Terbanding/Turut Tergugat XIII : Asan
Terbanding/Turut Tergugat XI : Ilan
Terbanding/Turut Tergugat IX : Asep
158 — 93
Rejeki Kurnia Alam yang telah ditambang kandunganpasirnya;Surat Pernyataan IYON ITING (Turut Tergugat VII) tanggal 03September 2014 yang pada pokoknya menyatakan menandatanganiSPH (Surat Pelepasan Hak) atas tanah sawah seluas + 1788 M? yangterletak di Kp.
Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593.2/331/II/2013, tertanggal Situsari 04 Pebruari2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SitusariBahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut,pada pokoknya menyatakan : Bahwa lyon Iting, memiliki sebidang tanah seluas+ 1788 M2 adalah merupakan Tanah Milik Adat,terletak di Blok Sawak Karet, Rt. 02/01, DesaSitusari, Kec.Cilengsi, Kab.
1.NURDIN HASNI
2.MARJUKI
3.AHMAD IBRAMSYAH
Tergugat:
1.TAHER
2.PT. TUBINDO
Turut Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN cq KECAMATAN TANJUNG PALAS cq KEPALA DESA SALIMBATU
92 — 47
Putusan Provisi disebut jugaprovisionele beschikking, yaitu keputusan yang bersifat sementara yang berisitindakan menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Dengan demikian Putusan Provisi tidak boleh mengenai pokok perkara tetapihanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkansuatau kegiatan, misalnya melarang meneruskan kegiatan atau pembangunandiatas tanah objek sengketa dengan ancaman hukuman membayar uang paksa,sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1788
1.SYAMSIR AHMAD BIN AHMAD BALOKO
2.TASMAN BIN AHMAD BALOKO
3.BUSTAN AHMAD BIN AHMAD BALOKO
4.RUSTAN. A BIN AHMAD BALOKO
5.RAHMAWATY AHMAD BINTI AHMAD BALOKO
Tergugat:
1.LA EDE
2.ASMA AHMAD ALIAS ASMA
133 — 71
Mertokusumo adalah putusanyang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutanagar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satupihak, sebelum putusan akhir dijatunhkan.Menimbang, bahwa Putusan Provisi secara tegas tidak diatur didalamketentuan perundangundangan, akan tetapi putusan provisi dapat diterapkanterbatas pada tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan.Sebagaimana penegasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1788