Subsidair.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapuan Bin Wahab olehkarena salahnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000, (lima puluhjuta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menghukum terdakwa Sapuan Bin Wahab untuk membayar uangpengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.552.600.000, (tigamilyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) danmenyatakan barang

sitaan berupa uang titipan dari Penti Surnita BintiMailan isteri Terdakwa Sapuan Bin Wahab sejumlah Rp 3.346.300.000,(tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)kepada Jaksa Penuntut Umum dirampas untuk negara dandiperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara atasnama terdakwa Sapuan Bin Wahab, sedangkan sebagian lagi sisakekurangan kerugian keuangan negara yaitu sejumlah RpHalaman 45 dari 54 hal Put No 2 /Pid.SusTPK/2019/PT BGL176.300.000, (seratus tujuh puluh

Menyatakan barang sitaan dikembalikan kepada pihakpihak yangberkepentingan sesuai hukum yang berlaku;. Biaya negara menurut hukum;Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan (replik) Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembelaan Penasihat HukumTerdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Bahwa pembanding mendalilkan pertimbangan Majelis Hakim terhadapbarang barang sitaan adalah tidak tepat dan sangat menyesatkan ,dimana fakta hukum sudah jelas membuktikan objek sita dimaksud tidakada hubungannya dengan Koperasi Dwifani maupun Pengurus KoperasiDwifani, murni milik pihak ketiga dan milik Tergugat IV yang bukanmerupakan anggota/ pengurus koperasi, pihak penggugat / terbandingpun tidak bisa membuktikan bantahannya, pertimbangan Majelis Hakimdalam hal ini adalah sangat menyesatkan dan

2010, Pasal 1 (4) dan Pasal 5 yaitu Lelang Eksekusi adalah lelanguntuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumendokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perudangundangan yangberlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu menegakanhukum, antara lain: Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi Pengadilan,Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal6 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang lEkasekusidikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang

Sitaan Pasal 45KUHAP, Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi BarangTemuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai;Bahwa justru Tergugat dan Tergugat Ill yang menegakkan danmelaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UndangUndang HakTanggungan tersebut; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatanPenggugat seharusnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapatHalaman 26 dari 58 Hal.

SP514/PUPN/SATGAS.09/II/1 992tanggal 26 Februari 1992, selanjutnya diberi tanda TT.III8 ;Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS80/PUPNC.VII.13/93 tanggal 11 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda TT.III9;Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Penyitaan Nomor : BA43/WPN.07/0302/94 tanggal 24 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda TT.III10 ;Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor :SPPBS134/PUPNC/VII.13/94 tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya diberitanda

hukum dalamperkara ini, maka dengan demikian unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan ataumenerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram;Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yangdilarang sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dan dihnubungkan pulaSurat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor : B08/N.9.11.3/Euh.1.02/2015tanggal 16 Februari 2015 berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengankeseluruhan berat kotor 194,16 (seratus sembilan puluh empat koma enam belas) gramdan 24 (dua puluh empat) butir narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 8,81 (delapankoma delapan puluh satu) yang disita dari Terdakwa dan juga berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris No. 418B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Februari2015 dengan kesimpulan barang bukti Tablet

subyek hukum dalamperkara ini, maka dengan demikian unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan ataumenerima Narkotika Golongan beratnya melebihi 5 (lima) Gram;Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yangdilarang sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pulaSurat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor : B08/N.9.11.3/Euh.1.02/2015tanggal 16 Februari 2015 berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengankeseluruhan berat kotor 194,16 (seratus sembilan puluh empat koma enam belas) gramdan 24 (dua puluh empat) butir narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 8,81 (delapankoma delapan puluh satu) yang disita dari Terdakwa dan juga berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris No. 418B/II/2015 BALA LAB NARKOBA tanggal 25 Februari2015 dengan kesimpulan barang bukti Tablet

54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh Bahwa benda sitaan dalam KUHAP merupakan kewenangan Penyidik.Maka jika suatu benda menjadi objek yang terkait suatu tindak pidanadan benar telah diberi garis Polisi atau police line menandakan bahwabenda tersebut adalah benda sitaan dan dalam status quo artinya bendatersebut tidak dapat diganggu dalam kepentingan pro yusticia yaituproses penyidikan, penuntutan sampai Pengadilan; Bahwa apabila suatu benda sudah diberi garis Polisi maka sertamertaakan menjadi barang

sitaan tanpa harus ada izin dari Pengadilan karenamerupakan bagian dari barang bukti.

MenKeu No.3800/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara),selanjutnya diberi tanda T.1 1920.Fotocopy Surat Paksa No.SP.159/PIPNC.18/2009 tanggal 22 Juni 2009,selanjutnya diberi tanda T.1 2021.Fotocopy Surat Perintah Penyitaan No.SPS01/PUPNC.18.03/2010 tanggal 14 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda T.1 2122.Fotocopy Berita Acara Penyitaan No.14/WKN.10/KNL.04/2010 tanggal 1Juni 2010, selanjutnya diberi tanda T.1 2223.Fotocopy Surat Perintah Penjualan barang Sitaan No.

Perlawanan terhadap sita ini pada dasarnya tidak menangguhkaneksekusi putusan hakim (penyitaan terhadap barang sitaan), kecuali apabilaKetua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan agarmenangguhkan eksekusi sampai dijatuhkan putusan terhadap perlawanantersebut (Pasal 206 ayat (3), Pasal 225 sampai dengan 228 Rbg).Menimbang bahwa dalam Repliknya pihak para Pelawan mendalilkankalaupun pihaknya perlu dibuktikan terlebih dahulu merupakan ahli waris dariMUSTAFA KAMANFATLOL/BAHALE, sehingga pihak

SHkepada Penggugat, oleh karena berita acara tersebut hanya dibuat sepihak tanpa adanyasaksisaksi beserta tanda tangannya dan tanda tangan penerima barang;Menimbang, bahwa bukti surat T17 tersebut juga tidak didukung olehketerangan saksisaksi yang diajukan oleh TergugatI, TergugatII, TergugatIII danTergugatIV serta Turut TergugatV, dimana saksi Ahmad Ali Dona Ginting, saksi ErickManurung, saksi Rolas Sitanggang dan saksi Nurmala tidak ada yang mengetahui secarapasti mengenai tindakan pengembalian barang

sitaan dan Berita Acara pengembalianbarang tertanggal 21 Desember 2014, hanya saja saksi Ralas Sitanggang pernahdiperintahkan oleh TergugatI untuk menyampaikan surat kepada Barani Simbolon dansaksi Nurmala pernah diperintahkan oleh TergugatIII untuk menemui Barani Simbolonakan tetapi saksi Nurmala tidak bertemu dengan Barani Simbolon dan hanya bertemudengan isterinya yang dipanggil Kak Butet, begitupula halnya bukti surat T16 berupasurat kepada Penggugat perihal pengembalian 1 (satu) unit mobil

menyatakan menerimakewenangan dan untuk itu kuasa. untuk TANPA PERSETUJUANTERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama (ADI SANTOSO/PemilikObvek Sengketa/Tergugat I) MENJUAL ATAU SURUH MENJUALDIHADAPAN UMUM SECARA LELANG Obiek Hak Tanggungan baikseluruhnva mauoun sebagiansebagian;Bahwa pelelangan terhadap Obyek Sengketa juga teiah dilakukandengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 215ayat (1) RBG, yang menyebutkan penjualan barang

sitaan dilakukandengan perantaraan Kantor Lelang dan menurut Pasal 1 angka 4 Kep.Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT BTNMenkeu No. 450/KMK 01/2002 yang dimaksud Kantor Lelang;adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Serpong, Kantor Wilayah DJKN Banten (Tergugat IV) yang didalamprosesnva sudah terlebih dahulu melalui tahapan pemberitahuansebagai berikut:a.

kali meminta kepada TERGUGATagar bersedia menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan,akan tetapi selalu diabaikan.Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak siasia (i/usior), mohonagar diletakkan sita Jaminan (concervatior beslag) terhadap objek tanahterperkara dan harta kekayaan baik yang berupa benda bergerak maupuntidak bergerak milik TERGUGAT dan selanjutnya menyatakan sah danberharga sita Jaminan tersebut dan PENGGUGAT tetap mereservir haknyauntuk mengajukan susulan daftar barang

sitaan untuk sementara adalahsebagai berikut:Tanah terperkara seluas + 4.732 Ha yang terletak di Desa Simangambat Julu,Sigagan dan Ujung Gading Jae, Kec.

Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata, Halaman339, menyatakan bahwa :Halaman 17 dari 59 halaman putusan Nomor 376/PDT/2021/PT BDGZA,22.Tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkanTergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saatputusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntutPenggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.Dengan demikian tindakan penyitaan barang milik Tergugat bukan untukdiserahkan dan dimiliki

Kekhususan itu, terutamaterletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atasbarang itu:a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain(Tergugat),b. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, danc.

Uang hasil lelang barang sitaan, yaitu ditrasfer ke rekening Kejaksaan NegeriMerauke No. Rek. 0352.01000017301 dan No. Rek. 0352.01000017302yang dipegang oleh bendahara penerima saksi Masmui, S.Sos.

Lelang eksekusi Barang Sitaan berdasarkan pasal 45 KUHP ;8. Lelang eksekusi barang rampasan ;9. Lelang eksekusi barang temuan ;. Lelang eksekusi jaminan Fiducia ;. Lelang eksekusi Gadai ;. Lelang eksekusi benda sitaan berdasarkan pasal 18 (2) UU No. 31 tahun 1999tentang pemberantasan TPK sebagai diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 ;Bahwa adapun dokumen lelang yang bersifat khusus untuk jenis lelang barangrampasan adalah :227pao oe1.

Apabila barang yangdilelang merupakan barang sitaan penjual/ pemohon lelang untuk dijadikan barangbukti pengganti.

sitaan yang digunakansebagai penganti barang bukti dipersidangan maka pelelangan dapatdilaksanakan selama berjalannya persidangan atau sebelum adanya putusanhukum yang berkekutan tetap, hal tersebut dilakukan mengingat kerawananbarang bukti apabila tidak segera dilakukan pelelangan akan hilang, berkurangatau kualitas barang bukti menjadi menurun drastis sehingga berdasarkanPenetapan Pengadilan dapat dilakukan pelelangan guna menyelamatkan ataumengamankannya;Bahwa pelelangan telah dilakukan pada

sitaan;Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Eddy Soetiyono, S.H., pindah/mutasi, selaindari permohonan/permintaan lelang dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Merauketerdakwa Eddy Soetiyono, SH, tersebut juga ada permohonan/permintaan lelang dariKepala Kejaksaan Negeri Merauke yang baru yaitu saksi Sudiro Husodo, SH., yang manaterhadap permohonan/permintaan lelang sebanyak 2 (dua) kali dari Kepala KejaksaanNegeri Merauke yaitu saksi Sudiro Husodo, SH., tersebut telah dilakukan pelelangansebagaimana

Sehingga tindakan mengambil barang sitaan yangdilakukan tanpa izin dapat dikatakan sebagai perbuatan melawanhukum.Ahli menjelaskan tentang pasal 362 dan 363 KUHP serta unsuryang ada pada kedua pasal tersebut. Mendasarkan pada uraianyang telah diberikan oleh ahli, maka dapat kiranya ahli katakanHalaman 34 dari 58 Putusan Nomor 914/Pid.B/2020/PN.Ptk35bahwa perbuatan sdr. DEO RAJIMAN dan sdr. BERNADUSDOYE yang mengambil ljazan Paket B arn.

Bahwa sesuai dengan pengertian sita jaminan (conservatoir beslag)sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBGatau Pasal 720 Rv: Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalamperkara tersebut.e Tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugatselama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusandilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugatdapat dipenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu.d.

dalam pasal 227ayat(1)HIR,pasal 261(1)RBG atau pasal 720Rv yang menjelaskanmenyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkaratersebut khususnya hutang piutang yang ditimbulkan oleh Wanprestasi yangbertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Para Tergugatselama proses persidangan berlangsung,sehingga pada saat putusandilaksanakan,pelunasan pembayaran hutang/kevajiban hutang atau gantirugi yang dituntut oleh Penggugat dapat teroenuhi dengan jalan menjualsecara lelang barang

sitaan tersebut;.

Acara Penyitaan Nomor: BA219/WPN.04/KP.01/2000 tanggal 8 Nopember 2000 yangditandatangani oleh Jurusita Piutang Negara, Para Saksidan Penyimpan Barang;Bukti TT.10 : Foto copy Surat Perintah Penjualan Barang SitaanHal. 47Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN SngNomor: SPPBS02/PUPNC.13/2000 tanggal 8 Januari2000 yang ditandatangani oleh Ketua PUPN CabangBandung;Bukti TT. 11 : Foto copy Surat dari Kepala KP3N Bandung Nomor: S4210/WPN.04/KP.01/2001 tanggal 3 Desember 2001 halPemberitahuan Rencana Pelelangan Barang

Sitaan;Bukti TT. 12 : Foto copy Pengumuman Lelang Pertama Nomor: PENG03/WKN.8/KP.04/2011 tanggal 25 Juli 2011 yangditandatangani oleh Kepala KPKNL Purwakarta;Bukti TT. 13 : Foto copy Surat Kepala KPKNL Purwakarta Nomor: S640/WKN.8/KNL.04/2011 tanggal 25 Juli 2011 HalPemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan PermintaanPengosongan Obyek Lelang;Bukti TT. 14 : Foto copy Pengumuman Lelang Kedua Nomor: PENG04/WKN.8/KP.04/2011 tanggal 25 Juli 2011 yangditandatangani oleh Kepala KPKNL Purwakarta melaluiSurat