Ditemukan 3430 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kantor kanten kantur kapten kenten kantar karter kanker konter kalter
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 13 Januari 2015 — PIUS MANGU WISOK SIMON LEWOGETE
97 — 148
  • sendiri atau orang lain ataukorporasi ini merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa kata dengan tujuan (oogmerk) atau sengaja sebagaimaksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai denganperumusan UU hukum pidana) adalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atautujuan dan pengetahuan dari pelaku ( Penyunting Amir Syamsudin Cs, Putusan PerkaraAkbar Tanjung Analisis Yuridis Para Ahli Hukum, Pustaka Sinar Harapan 2004, Hal240241, lihat juga EY Kanter
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT Alm
69 — 24
  • Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASASASAS HUKUMPIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHMPTHM, Jakarta,1982, hal. 167). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbanganbahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apayang diketahui belum tentu dikehendaki. Maka untuk membuktikan kesengajaanTerdakwa SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT dalam Menyuruh orang lainuntuk membinasakan, merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lag!
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2015 — MAHMUDI
33 — 8
  • KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH.,didalam bukunya Asasasas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, PenerbitStoria Grafika, Jakarta 2002, halaman 2002, halaman 336, mengatakan bahwa :Didalam Bab XV KUHP diuraikan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalahsubjek.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-12-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 13 Desember 2016 — - RUDIANTO, ST. MT
275 — 441
  • jikaseseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan orang yang menyuruhmelakukan adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untukmelakukan suatu perbuatan, sedangkan pada orang yang turut sertamelakukan adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatandan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta adahubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yanglainnya;Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam buku AsasAsas HukumPidana Di Indonesia karangan EY KANTER
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
YAYI DITA NIRMALA, SH
Terdakwa:
ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT
838 — 943
  • Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., menyebutkan bahwa Dader adalahistilah ini selalu dikaitkan dengan unsurunsur dari sesuatu tindak pidana.Menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalahbarangsiapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsurunsur (termasukHalaman 230dari261 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2017/PN Jambiunsur Subjek) dari Suatu tindak pidana sebagaimana unsurunsur itu dirumuskandalam undangundang;Drs. P.A.F.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
HERRY AULIA MUDTAQIEN, SE BIN HERMAN ADJAM
136 — 46
  • Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. :Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebihyang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan adadua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatutindak pidana.Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseoranguntuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauhmana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagianitu.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Perjudian
Putus : 27-10-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2014 — LUCAS ATJEP SOEGANDI
169 — 384
  • (EY KANTER dan SR SIANTURI, AsasAsas Hukum Pidana Di IndonesiaDan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM PTHM, 1982 : 166167) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiappermainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantungpada untunguntungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karenakepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertaruhan tentang keputusan perlombaan ataupermainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — HAMDANI, ST Bin NAJAMULHUDA
79 — 17
  • Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. :Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yangmelakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orangatau. lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindakpidana.Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukantindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yangterkandung dalam istilan mengambil bagian itu.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252 /PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Oktober 2013 —
119 — 52
  • Kanter, SH., dan SR Sianturi, SH Asasasashukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, alumni AHM PT. HM, Jakarta, 1982 Hal167) ;Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai pedoman dari Memorie vanToelichting (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harusditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengansengaja (Drs.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Februari 2011 —
342 — 246
  • Kanter, SH., dan SR Sianturi, SH Asasasashukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, alumni AHM PT. HM, Jakarta, 1982 Hal167) ;Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai pedoman dari Memorie vanToelichting (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harusditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengansengaja (Drs.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — GAMALIEL TUMON, ST
59 — 20
  • KANTER, SH dan S.R. SIANTURI,SH., didalam bukunya Asasasas Hukum Pidana Di Indonesia danPenerapannya, Penerbit Storia Grafika, Jakarta 2002, halaman 2002, halaman336, mengatakan bahwa : Didalam Bab XV KUHP diuraikan bahwa salah satuunsur dari tindak pidana adalah subjek.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYAFRIZAL BIN SIRAJUDDIN
137 — 30
  • Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi,S.H.:Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebihyang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataanada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkansuatu tindak pidana.Menjadi persoalan, berapa besar bagianseseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapandan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilahmengambil bagian itu.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 28 Nopember 2013 — MASHUDI, SE BIN ABDUL RONI
194 — 49
  • Kanter, SH. dan S.R. Sianturi,SH., ASASASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, AlumniAHMPTHM, Jakarta, 1982, hal. 167). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkanpertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apayang diketahui belum tentu dikehendaki,Maka untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa dalam memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum tersebut, kami mengutip pendapat(Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ZULYUSRI, SE Bin UMAR DJAKFAR
195 — 297
  • Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi,S.H.:Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebihyang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataanada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkansuatu tindak pidana.Menjadi persoalan, berapa besar bagianseseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapandan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilahmengambil bagian itu.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — SURIANSYAH, S.E, M.Si Bin MUHAMMAD JAMLAN
59 — 15
  • Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. :Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yangmelakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang ataulebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.Menjadipersoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu,atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilahmengambil bagian itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
192 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kanter, SH. dan S.R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
497 — 563 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kanter, SH. Dan S.R. Sianturi, SH. Dalam bukunya Asas AsasHukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (2004) bahwa gradasikesengajaan tersebut ada tiga yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakanatau akibat tertentu adalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksudatau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.Hal. 321 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/20172.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — RIPANSYAH ALIAS ISAH BIN RAMLI
365 — 700
  • untuk desa TumbangTanjung dan Desa Tumbang Tangoi eksavator milik Terdakwa disewa oleh pihakdesa Tumbang Tanjung dan Desa Tumbang Tangoi;Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap padaketerangannya;Saksi Karmanudin Alias lIjam, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan Saksiyang pernah bekerja di UD Karya Abadi sebagai Sopir truk kurang lebihsudah 2 (dua) Tahun;Bahwa Saksi sopir truk merek Mitsubishi kanter
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 17 Februari 2014 — ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
83 — 14
  • Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASASASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hal. 167). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan273pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu,apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.6.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.SMDA
Tanggal 13 Februari 2014 — HASNELY HAMZAH Binti HAMZAH
104 — 22
  • Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASASASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hal. 167). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan273pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu,apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.6.