Ditemukan 3688 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-08-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 46-K/PMT-II/AD/VIII/2013
Tanggal 20 Mei 2014 — Hasan Sodiq, S.sos Letkol Inf. Nrp. 11930070181268
399173
  • Indratono dan saksi RahmadPribadi sendiri.Oditur:Bahwa saksi Rahmad Pribadi Pada awal tahun 2005Saksi mendapat informasi tentang kesempatan untukmasuk bisnis eksplorasi minyak bumi di negaraLibya, kemudian Saksi menyampaikan hal inikepada Saksi5 (Sdr. RS. Indratono) selanjutnyaSaksi5 (Sdr. RS. Indratono) membawa Saksi ke27Pertamina dan dikenalkan dengan salah satuKomisaris Pertamina dan kemudian oleh Komisaristersebut diarahkan untuk menemui WadirutPertamina yang bernama Sdr.
    Bahwa Perusahaan Coral and Reef Ltd milik Terdakwasetahu Saksi didirikan pada tahun 2007 dengan tujuanuntuk menampung Investasi milik Terdakwa yang ada diproyek Lybia Sebanyak 35 % saham dari CAE sesuaidengan akta notaris dan tidak bergerak dalam bidangtertentu hanya tujuannya untuk menampung dana saja.5 Bahwa pada awal tahun 2005 Saksi mendapatinformasi tentang kesempatan untuk masuk bisniseskplorasi minyak bumi di negara Libya, kemudian Saksimenyampaikan hal ini kepada Saksi5.1 Bahwa selanjutnya
    Indratono) yangterletak di Taman Mega Kuningan Jakarta Selatansebagai rekan bisnis dan tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi Rahmad Pribadi Pada awal tahun 2005Saksi mendapat informasi tentang kesempatan untukmasuk bisnis eksplorasi minyak bumi di negaraLibya, kemudian Saksi menyampaikan hal inikepada Saksi5 (Sdr. RS. Indratono) selanjutnyaSaksi5 (Sdr. RS.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
30151568
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupahidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dantemperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, danbitumen yang diperoleh dari proses penambangan,tetapi tidak termasuk batubara atau endapanhidrokarbon lain yang berbentuk padat yangdiperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengankegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.2.Gas...SK No 050723 A 10.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 223 Gas Bumi adalah hasil proses alami berupahidrokarbon
    yang dalam kondisi tekanan dantemperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperolehdari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan GasBumi.Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.Kuasa Pertambangan adalah wewenang = yangdiberikan Negara kepada Pemerintah untukmenyelenggarakan kegiatan Eksplorasi danEksploitasi.Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputipengumpulan, analisis, dan penyajian data yangberhubungan dengan
    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 224 Pengolahan adalah kegiatan memurnikan,memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, danmempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atauGas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahanlapangan.Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan MinyakBumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dariWilayah Kerja atau dari tempat penampungan danPengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumimelalui pipa transmisi dan distribusi.Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan,pengumpulan, penampungan, dan pengeluaranMinyak
    Bumi dan/atau Gas Bumi.Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya,termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalahseluruh wilayah daratan, perairan, dan landaskontinen Indonesia.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalamWilayah Hukum Pertambangan Indonesia untukpelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badanhukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,terusmenerus dan didirikan
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
4211304
  • Bahwa Obyek Sengketa adalah bagian aset Tergugat II Intervensi berupalanhan jalan khusus dibangun oleh PT Pertamina dahulu diperuntukkan untukmendukung eksplorasi SumurSumur minyak bumi mulai dari Desa Telang Baru,Kecamatan Dusun Timur menuju Tanjung sepanjang + 60 KM dengan luas +88,5 Ha yang menjadi jalur pengangkutan alat dan material Wilayah KuasaPertambangan Tanjung Raya (WKP) dan saat ini aset tersebut dicatat sebagaiaktiva tetap PT Pertamina (Persero) sebagai Penyertaan Modal Negara selakupemilik
Register : 02-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 113/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.ANDI HERNAWATI, S.H.
5.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT ROCKSTONE MINING INDONESIA DIWAKILI OLEH ISHAK
673315
  • kegiatanpenambangan, tetapi harus memiliki syarat khusus yaitu harus memilikiIzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan kegiatan penambangantersebut hanya terbatas untuk kegiatan penambangan tertutup yaituhanya dilakukan dibawah tanah dan tidak ada /and clearing; Bahwa tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan terbuka di dalamkawasan hutan lindung meskipun memiliki Izin Pinjam Pakai KawasanHutan (IPPKH); Bahwa contoh kegiatan penambangan tertutup didalam kawasan hutanlindung adalah penambangan minyak
    bumi dan gas alam;Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menentukan suatu hutanmenjadi kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau hutan produksiadalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; Bahwa proses sebuah kawasan hutan untuk ditetapkan oleh Menteriuntuk menjadi sebuah hutan lindung, hutan konservasi dan hutanproduksi harus melalui beberapa tahapan yang mana tahap pertamaadalah penunjukkan kawasan hutan yang akan dijadikan sebagai hutantetap, tahap kedua berupa penataan batas kawasan hutan
Putus : 27-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 27 April 2018 — kejaksaan Negeri Sumenep Sitrul Arsyih Musa’ie, SAg., MM.;
165121
  • Negeri Dan Otonomi Deaerah> Keputusan Negeri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentangKepengurusan Badan Usaha milik Daerah Menteri Dalam Negeri> Percepatan terhadap program penambahan 10 Juta Sambunganrumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013 Nomor: 690/477/SJTanggal 21 Februari 2009 Penjelasan Psal 71 ayat 7 Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Nomor900/4622/SJ Tanggal 21 Desember 2009> Buku pedoman tata kerja No. 023/PTK/III/2009 tentangPengusahaan Pertambangan Minyak
    Bumi Dalam Negeri padaSumur Tua> Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01Tahun 2008 tentang pedoman Pengusahaan PertambanganMinyak Bumi pada Sumur Tua> Keputusan Bupati Nomor : Tahun Tentang Tugas dan Fungsi sertaStruktur Organisasi Perusahaan Daerah Sumekar> Pengembangan Lapangan Tua Kabupaten Sumenep Nomor :063/PJU/GS/III/2009 tanggal 10 Maret 2009> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1999 tentangKepengurusan Bdan Usaha milim daerah> Lembaran Negara RI> Peraturan Bupati
    dalam Negeri Dan Otonomi Deaerah> Keputusan Negeri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentangKepengurusan Badan Usaha milik Daerah Menteri DalamNegeri> Percepatan terhadap program penambahan 10 Juta Sambunganrumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013 Nomor: 690/477/SJTanggal 21 Februari 2009 Penjelasan Psal 71 ayat 7 Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Nomor900/4622/SJ Tanggal 21 Desember 2009> Buku pedoman tata kerja No. 023/PTK/III/2009 tentangPengusahaan Pertambangan Minyak
    Bumi Dalam Negeri padaSumur Tua> Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01Tahun 2008 tentang pedoman Pengusahaan PertambanganHalaman 276 Putusan Nomor : 09/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY.Minyak Bumi pada Sumur Tua> Keputusan Bupati Nomor : Tahun Tentang Tugas dan Fungsiserta Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Sumekar> Pengembangan Lapangan Tua Kabupaten Sumenep Nomor :063/PJU/GS/III/2009 tanggal 10 Maret 2009> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1999 tentangKepengurusan Bdan
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
389231
  • Golongan bahangalian yang strategis, ialah:antrasit, semua jenis batubara, semua jenis batubara muda, batuanaspal, minyak bumi, aspal, lilinbumi dan semua jenis bitanten baik padatmaupun cair dan semua gas mudah terbakar helium, judium, bromium danpersenyawaannya; uranium, tei tum dan lainlain bahanradioaktip;tembaga, airraksa, aluminium, timah putih, mangan, besi, kobalt, Nikel,belerang; clan lainlain bahan galian, jika terdapat bersama dengan bahanbahan tersebut diatas, didalam satu lapisan, sehinggo
Register : 21-04-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna
Tanggal 18 April 2016 — H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. Bin OK. ABDUL GANI.
8514
  • Biaya langsung Non Personil pada prinsipnya tidakmelebihi 40 (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus seperti :penilaian aset, survey untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, suvey lapangan, pengukuran, penyeledikantanah dan lainlain;Dari hasil evaluasi dan penghitungan yang Ahli lakukan terhadap dokumendokumen tersebut bahwa Rencana Anggaran Biaya(RAB)yang diajukan PT.
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
467259
  • Abadi di Kampung Waimon dan Distrik Segun;Bahwa perusahaan tidak pernah melakukan aktifitas dalam bentukpemberdayaan kepada masyarakat dengan membuat kebun bibit;Bahwa perusahaan tidak pernah memberikan bantuan misalnyamembangun Gereja atau Posyandu;Bahwa saat pertemuan dengan pak Hartanto sekalu perwajilanperusahaan, kami meminta kepada perusahaan yaitu tanah tidakdilepaskan atau dijual kepada perusahaan karena milik masyarakatpribumi, hasil bumi yang ada diperut bumi seperti tambang emas, gas,minyak
    bumi dan lain sebagainya adalah milik masyarakat adat,kemudian fasilitas pendidikan bagi masyarakat dari sekolah dasar sampaidengan perguruan tinggi dan bagi hasil serta membuka rekening bagisetiap kepala keluarga;Bahwa perjanjian tersebut dibuat di Notaris di Sorong.
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
538239
  • CITIC Seram Energy Limited yaitu:eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas bumi.Bahwa pada tahun 2008, CITIC Seram Energy Limited pernah mempunyaipekerjaan Integrated Project Management For Seram Block di Blok Seram.Bahwa berdasarkan data tender yang ada di perusahaan CITIC, pekerjaanIntegrated Project Management For Seram Block ini pernah ditenderkansampai tahap prakualifikasi namun tidak ada kelanjutan atau dibatalkan.Bahwa pada tahun 2008, PT.
    Dari pengukuran ini dapat ditafsirkanbagaimana sifatsifat dan kondisi di bawah permukaan bumi baik itu secaravertikal maupun horisontal.Bahwa dalam skala yang berbeda, metode geofisika dapat diterapkansecara global yaitu untuk menentukan struktur bumi, secara lokal yaitu untukeksplorasi mineral dan pertambangan termasuk minyak bumi dan dalam skalakecil yaitu untuk aplikasi geoteknik (oenentuan pondasi bangunan dll).Bahwa studi reservoir migas adalah studi tentang batuan tempatterakumulasinya minyak
    dan gas bumi.Bahwa reservoir migas adalah batuan tempat terakumulasinya minyak dangas bumi yang memiliki karakteristik porositas dan permeabilitas yang mampumenyimpan minyak dan gas (Hidrokarbon)Bahwa petroleum system (sistem minyak bumi) adalah system alamiahyang mampu membentuk akumulasi minyak bumi dan terdiri dari 5 (lima)unsur:e adanya batuan Induk (Source Rock), Merupakan batuan sedimen yangmengandung bahan organik seperti sisasisa hewan dan tumbuhan yangtelah mengalami proses pematangan dengan
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
236551
  • Golongan bahangalian yang strategis, ialah antrasit, semua jenis batubara, semua Jjenisbatubara muda, batuan aspal, minyak bumi, aspal, lilinbumi dan semuajenis bitanten baik padat maupun cair dan semua gas mudah terbakar.helium, judium, bromium dan persenyawaannya, uranium, tetium dan lainlain bahan radioaktip, tembaga, air raksa, aluminium, timah putih, mangan,besi, kobalt, nikel, belerang dan lainlain bahan galian, jika terdapatbersama dengan bahanbahan tersebut di atas, di dalam satu lapisan,
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
MARTINI LUISA Als Dr EVA
830391
  • Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017dengan Kode, Judul dan Keterangan jenis Lapangan Usaha Perdagangan sebagaiberikut:KATEGORI DAN GOLONGAN POKOK LAPANGAN USAHA (KBLI)A) Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan01 Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Ybdi02 Kehutanan Dan Pemanenan Kayu Dan Had Hutan Selain Kayu 03PerikananB) Pertambangan Dan Penggalian05 Pertambangan Batu Bara Dan Lignit06 Pertambangan Minyak
    Bumi Dan Gas Alam Dan Panas Bumi07 Pertambangan Bijih Logam08 Pertambangan Dan Penggalian Lainnya09 Jasa Penunjang PertambanganC) Industri Pengolahan10 Industri Makanan11 Industri Minuman12 Industri Pengolahan TembakauHal 113 Putusan No.870/Pid.Sus/2020/PN.
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
240160
  • Danau Paniai, Sentani,Urumuka dan Memberamo tersebut dan itu merupakan kebijakan Terdakwaselaku Gubernur Papua;Bahwa pekerjaan PLTA tersebut sejalan dengan kebijakan nasional danjuga berkaitan dengan perubahan iklim secara global bahwa harusmengurangi emisi karbon yang dapat mempengaruhi iklim secara global,oleh karena itu secara nasional bapak Presiden meluncurkan kebijakanpembangunan listrik yang tidak mengeluarkan asap yang disebut listrik yangterbarukan non fosil artinya yang tidak berasal dari minyak
    bumi.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
293112
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijinusaha pemanfaatan hutan (IUPH), provisi sumber dayahutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dariwilayah Daerah yang bersangkutan;b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yangberasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) danpenerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi(royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yangbersangkutan;c. penerimaan negara dari sumber daya alampertambangan minyak
    bumi yang dihasilkan dariwilayah Daerah yang bersangkutan;d. penerimaan negara dari sumber daya alampertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan; dane. penerimaan dari panas bumi yang berasal daripenerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iurantetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan.Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencanapenerimaan negara dari sumber daya alam per Daerahsebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber
Register : 31-01-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 25/Pid.B/2011/PN.PKP
Tanggal 12 Januari 2012 —
16229
  • ARIE YOEWONO SOEPIRMAN, MT bin SOEPIRMAN.Bahwa jabatan saksi adalah Staf Khusus Kepala badanPengatur Hilir (BPH) Migas dengan tugas melakukanpengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan danpendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi padakegiatan usaha hilir ;Bahwa usaha yang merupakan bagian Kegiatan Usaha Huludan Hilir sebagaimana dalam UU No.22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi yaitu Kegiatan Hulu meliputi Exploitasidan Produksi Minyak Bumi sedangkan Kegiatan Hilir meliputiPengolahan,
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1098259
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijinusaha pemanfaatan hutan (IUPH), provisi sumber dayahutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dariwilayah Daerah yang bersangkutan;b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yangberasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) danpenerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi(royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yangbersangkutan;c. penerimaan negara dari sumber daya alampertambangan minyak
    bumi yang dihasilkan dariwilayah Daerah yang bersangkutan;d. penerimaan negara dari sumber daya alampertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan; dane. penerimaan dari panas bumi yang berasal daripenerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iurantetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan.Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencanapenerimaan negara dari sumber daya alam per Daerahsebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
382377
  • Tapi sekarang terbalik, karena minyak bumi naikterus, sehingga sekarang harga Nitrogen itu mahal. Makanya hargaNitrogen non subsidi itu sekarang 1 kg = Rp 10.000,. Jadi kalau kitamembakar hanya ingin dapat kapur sekian kilo yang harganya murahtadi, kemudian kita kehilangan Nitrogen yang jumlahnya jauh lebihbanyak, itu berarti tindakan yang sangat tidak bijaksana, karena diamalah rugi bukannya untung;Bahwa bukti PT2 dan P13, perhitungan ini kalau mau diurut aslinya inidulu Ahli yang buat.
Register : 09-01-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 31-05-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr
Tanggal 29 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.Dr. R.M. YUSUF TRISNAJAYA, SH., MH
2.ANDRA VASRI, SH
3.ADIA PRATISTIA, SH
4.REZA YUSUF AFANDI, SH
5.HAZA PUTRA, SH
6.SYAHRIL SIREGAR, SH.
7.EDDY SUGANDI TAHIR, SH.
8.MARITUS HANDANI, S.H
9.ADE MAULANA, SH., MH
10.RINI TRININGSIH, SH., M.Hum
11.HAZA PUTRA, SH
12.ADE MAULANA, SH., MH
13.RINI TRININGSIH, SH., M.Hum
Terdakwa:
DR. INDRA MUCHLIS ADNAN, SH. MH, M.Kn, MM PhD
20515
65. 1 (satu) Eksemplar Penerimaan Daerah Dari Minyak Bumi dan Gas Alam.
66. 1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar. No : 061/ORG/2005/06. Tembilahan Januari 2004
67. 1 (satu) Eksemplar Izin Sementara Radio Siaran Lokal No: PT.303/A.26/DPHB. Pekanbaru.02 Juni 2004
68. 1 (satu) Eksemplar Daftar tenaga kerja PT.
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
583406
  • Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017dengan Kode, Judul dan Keterangan jenis Lapangan Usaha Perdagangan sebagaiberikut:KATEGORI DAN GOLONGAN POKOK LAPANGAN USAHA (KBLI)A) Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan0102Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YbdiKehutanan Dan Pemanenan Kayu Dan Had Hutan Selain Kayu 03PerikananB) Pertambangan Dan Penggalian0506O070809Pertambangan Batu Bara Dan LignitPertambangan Minyak
    Bumi Dan Gas Alam Dan Panas BumiPertambangan Bijin LogamPertambangan Dan Penggalian LainnyaJasa Penunjang PertambanganC) Industri Pengolahan10111213141516171819202122232425262728Industri MakananIndustri MinumanIndustri Pengolahan TembakauIndustri TekstilIndustri Pakaian JadiIndustri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas KakiIndustri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur)Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan SejenisnyaIndustri Kertas Dan Barang Dari KertasIndustri Pencetakan Dan
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
737784
  • Sby.B) Pertambangan Dan PenggalianC)D)E)0506070809Pertambangan Batu Bara Dan LignitPertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam Dan Panas BumiPertambangan Bijih LogamPertambangan Dan Penggalian LainnyaJasa Penunjang PertambanganIndustri Pengolahan10111213141516171819202122232425262/7282930313233Industri MakananIndustri MinumanIndustri Pengolahan TembakauIndustri TekstilIndustri Pakaian JadiIndustri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas KakiIndustri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur)Dan
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
8181
  • PajakDirektorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI diatur dalam pasal 341 dan 341Keputusan Menterio Keuangan RI No. 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 yaitu :Tugas saksi adalah Menyiapkan perumusan kebijakan, memantau dan menelaahperkembangan PNBP yang berasal dari DepartemenDepartemen, SDA Non Minyak Bumidan Gas Alam, menyusun perkiraan penerimaan dan melakukan verivikasie Fungsi saksi adalah :e Penyusunan Rumusan Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP dariDepartemen dan SDA Non Minyak
    Bumi dan Gas Alam serta memantaupelaksanaanya.e Penyusunan rencana perkiraan, penghitungan dan pelaksanaan pemungutan PNBPdari departemen dan SDA non migas.e Pemantauan, penelaahan dan evaluasi laporan di bidang PNBP dari Departemen danSDA non migas.e Pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan jumlah penyaluran dana bagi hasilsumber daya alam non migas kepada daerah, dan bekerja sama dengan direktoratdana perimbangan.e Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan departemen dan SDA( sumber daya alam