• Putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan semula (vide pasal 266 (3) KUHAP.);

• Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

• Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang di-splits, pengadilan pengaju harus memberikan tanda khusus atau penjelasan baik disampul maupun di dalam pengantarnya.

• Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

• Memerintahkan agar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotikadari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : 122/N.4.10/Euh.1/04/2019, tanggal 26 April 2019 telah menetapkan status barang sitaanNarkotika bukan tanaman Terdakwa ADI CHANDRA alias TUYUL binIDRIS LUBIS, Firman Perdamaian Batee alias Firman tetap terlampirdalam berkas perkara;5.

• Kemudian salah satu saksi dari anggota menanyakan kepadaterdakwa dari mana mendapatkan barang narkotika jenis shabu dengan beratbruto 0,24 (nol koma dua empat) gram yang telah diserahkan kepada saksiRAGIL kemudian terdakwa menjawab dari saudara KAMPLENG (DPO).Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan NarkotikaNomor : 362/0.1.12/Euh.1/03/2019 tanggal 4 Maret 2019, barang bukti atasnama RAGIL WIBOWO Bin SUYATNO dan ANOM MARZUKI BIN SUKIMINdengan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu

• No. 89 PK/Pdt/2007Bahwa oleh karena hal yang tersebut di atas, Terlawan Il telah memintabantuan Terlawan Ill untuk menjual lelang objek jaminan/agunan Terlawan berupa tanah seluas 19.603 m2 yang pada hakikatnya adalah milik Pelawanberdasarkan Akte Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Nomor 112 bertanggal24 Januari 1986 ;Bahwa selanjutnya Terlawan Ill telah menerbitkan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan No. 149/PUPNC.01/2000 bertanggal 23 Oktober 2000yang tercantum dalam Surat Keputusan Terlawan

  No. 89 PK/Pdt/2007untuk menjual lelang objek jaminan atas kredit tersebut yaitu tanah dan rumahterperkara yang pada hakikatnya terlebih dahulu menjadi milik Pelawan sebelumkredit diserahkan Terlawan Il kepada Terlawan ;Bahwa selanjutnya Terlawan Ill telah menerbitkan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan No. 149/PUPNC.01/2000 bertanggal 23 Oktober 2000yang tercantum dalam Surat Keputusan Terlawan Ill, Pengumuman LelangUlang Nomor : PENG01/WPN.01/KP.02/2001, yang dimuat di Harian UmumPerjuangan, tanggal

  Justru karenaitu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak perlawanan Pelawanatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.EKSEPSITUNTUTAN BATAL KEPUTUSAN TIDAK BERALASAN1Bahwa SPPBS merupakan tindak lanjut daripada rentetan pengurusanpiutang Negara yang telah dilakukan oleh PUPN yaitu perintah dari PUPNkepada Terlawan Ill (KP3N Medan) untuk melelang objek jaminan milikdebitur kepada Negara.Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (GPPBS) nomor : SPPBS149/PUPNC.01/2000 tanggal 23

• Sedangkan sisabarang bukti sejumlah 1875,5971 gram telah dimusnahkansebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP.Sita/272.c/X/2018/Res Narkoba tanggal 24 Oktober 2018 serta BeritaAcara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika tanggal 24 Oktober 2018;Perbuatan terdakwa SUGIMAN BIN M SAID ALS MAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Atau Pasal 112 Ayat (2)JO Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU:KEDUA:Bahwa ia terdakwa SUGIMAN BIN M SAID

  Sedangkan sisabarang bukti sejumlah 1875,5971 gram telah dimusnahkansebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP.Sita/272.c/X/2018/Res Narkoba tanggal 24 Oktober 2018 serta BeritaAcara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika tanggal 24 Oktober 2018.Perbuatan terdakwa SUGIMAN BIN M SAID ALS MAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnyadipersidangan telah didengar keterangansaksisaksi

  Sita/272.c/X/2018/Res Narkoba tanggal 24 Oktober 2018 serta Berita AcaraPemusnahan Barang Sitaan Narkotika tanggal 24 Oktober 2018;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah terbukti adanyaperbuatan Menerima Narkotika Golongan yang dilakukan oleh Terdakwa,sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke3 tersebut telah terpenuhi ;Unsur ke4: Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram ataumelebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram

• Mesin 509369608;

• 1 (satu) lembar surat berita acara penjualan langsung barang sitaan dan/atau barang rampasan kejaksaan negari Ogan Komering Ilir;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

• No.080/2012 tanggal 09 Februari 2012 adalah merupakan jenis lelangeksekusi PUPN terhadap obyek jaminan debitur atas nama DrsSyahrir Arif Podang/CV Apo Jaya adalah guna memenuhi danmelaksanakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan PanitiaUrusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan No : SPPBS02/PUPNC.24.01/2012 tanggal 17 Februari 2012.c.

  Dalam perkara a quo, KPKNLmelaksanakan pelayanan di bidang lelang yaitu lelang eksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk memenuhi danmelaksanakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan PanitiaUrusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan No.SPPBS109PUPNC.23.01/2007 tanggal 01 Agustus 2007.d. Sdr Hendro Wahyu Diyono, S.sos in casu Tergugat III adalahpembeli lelang atas obyek sengketa lelang milik Penggugat yangdilelang eksekusi oleh PUPN cabang Sulawesi Selatan.4.

  yangdinyatakan macet, bukan lelang eksekusi hak tanggungansebagaimana didalilkan Penggugat pada petitumnya point 2,dimana pelaksanaan lelang ini guna memenuhi danmelaksanakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan PanitiaUrusan Piutang Negara cabang Sulawesi Selatan No.SPPBS109PUPNC.23.01/2007 tanggal 01 Agustus 2007.5. Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang Kepala SeksiPiutang Negara KPKNL Makassar No.

  Bukti TII.8 Surat perintah penjualan barang sitaan No. SPPBS109/PUPNC.23.01/2007 tanggal 01 Agustus 2007.9. Bukti TII.9 Nota dinas No. 11/WKN.15/KNL.0206/2012 tanggal OFebruari 2012 Hal rincian hutang.Li, Bukti TIl.10 Surat dari KPKNL Makassar kepada Penanggunghutang yaitu CV Apo Jaya (H.M Syahrir Arif Podang dan Dra. ZulfaLatjeno) No. S45/WKN.15/KNL.02/2012 Hal pemberitahuan rencanalelang.11.

  sitaan tanggal 01 Agustus 2007 dan bukti P4A, P5Adan TIl10 berupa pemberitahuan rencana penjualan barang sitaantanggal 01 Agustus 2007, bukti TIIl11 berupa laporan Penilaian TimPenilai internal dan bukti P4B, P5A, P5B dan TII10 pemberitahuanrencana lelang, sedangkan bukti TII12 pengumuman lelang pertama,bukti TIl13 Pengumuman lelang kedua, TIIl11 Penetapan Limit , TII14Surat tugas pelaksanaan lelang, bukti P6 dan bukti TII15 Risalah lelang,sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93

• Bahwa atas dasar sitaan tersebut, maka dikeluarkan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS27/PUPNC.24.01/2012 Tanggal 14Februari 2012, yang mana telah ditindak lanjuti oleh Terlawan sebagaipenyimpang dengan dilakukannya lelang sebagaimana Pengumuman LelangPertama Nomor : PENG01/WKN.15/KNL.02/2016 Tanggal 10 November2016..

  sehingga permohonan provisi Pelawantersebut sudah seharusnya ditolak;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka Terlawan mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranyaberkenan untuk menolak permohonan provisi Pelawan tersebut;Dalam EksepsiEksepsi Gugatan Perlawanan Pelawan Kurang PihakTeBahwa pada halaman 1 gugatan perlawanan, Pelawan memposisikan KepalaKPKNL Makasar sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai Terlawan I.Bahwa sesuai Surat Perintah Penjualan Barang

  Sitaan Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang Sulawesi Selatan No.

  SPPBS27/PUPNC.24.01/2012 tanggal 14 Februari 2012, yangpada pokoknya memerintahkan Kepala Kantor KPKNL Makasar untukmelaksanakan penjualan objek sengketa melalui lelang.Bahwa terhadap perintah dilaksanakannya lelang sebagaimana SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan No.

• Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut Tergugat sebelumnya telahmengatur Tergugat V sebagai makelar pemenang lelang dengan hargatidak wajar,yang nantinya akan dijual kKembali kepada pihak lain demimencari keuntungan bersama,telah mengakibatkan kerugian bagiPenggugat secara materiil dan perbuatan tersebut bertentangan denganPeraturan Menteri Keuangan No. 93 tahun 2010 pasal 69 yang melarangpegawai Bank terlibat dalam suatu pelelangan barang sitaan Secara jelaspelaksanaan UUHT mengharuskan agar penjualan

  Dalam hal iniPembanding tidak keberatan apabila penjualan lelang dimaksud dilakukandengan jujur fair dengan harga wajar menurut pasaran, dan bukanlah dijualatau dibisniskan melalui makelarmakelar baru dibuatkan kutipan risalahlelang sebagimana dilakukan oleh oknum Terbanding , perbuatan tersebuttidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2010 Pasal 69,Melarang pegawai Bank terlibat dalam suatu pelelangan Barang Sitaan,Olehnya telah menyalahgunakan Pasal 6 UUHT;Bahwa Judex Factie Majelis Hakim

• Bahwa oleh karena sesuai bukti T2,yang berupa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan NomorSPPBS 136/PUPNC.18.01/2007, tanggal 26 Nopember 2007,barang tersebut berada dalam penguasaan negara cq.

  Copy surat perintah penjualan barang = sitaan NomorSPPBS 136/PUPNC.18.01/2007, tanggal 26 Nopember2007, yang dikeluarkan panitia Urusan Piutang Negaracabang Jawa Timur, tentang Pelelangan barang jaminanmilik penanggung hutang atas nama MARJAN, yang telahdisita sesuai Berita Acara Sita NomorBAP.06.445/WKN.10/KP.01/PSBJ/2007, yaitu sebidangtanah sesuai SHM Nomor 464, luas 6955 m2 atas namaMarjan, terletak di Desa paciran, Kecamatan Paciran,kabupaten Lamongan ( bukti T2) ;3.

• Sitaan Nomor: SPPBS44/PUPNC.10.05/2010 tanggal 1 Oktober 2010, dalam konsiderans menyatakan:Menimbang:a) Bahwa Kaharudin Ongko selaku Penanggung Hutang kepada Negara c.q.

  Bahwa Turut Tergugat mengetahui tanah objek perkara Hak Milk No.9/Telaga Sariseluas 2.394 M2, Hak Milk No. 13/Telaga Sari seluas 20.590 M2, masing masingtanggal 15 Juni 2010, selanjutnya Hak Milik No.8/ Desa Telaga Sari seluas 3.195 M2Hak Milk No. 10/ Telaga Sari seluas 1.699 M2, Hak Milk No. 11/ Telaga Sariseluas 6.259 M2, Hak Milk No. 12/ Telaga Sari seluas 2.337 M2 , diterbitkanmasingmasing tanggal 27Juli 2010 merupakan barang sitaan Negara setelah TurutTergugat menerima Surat No.1106 /WKN.02/

  Dan hal hal yang dikemukakan Penggugat dalam suratnya pada angka 5 diatasterbuktilah secara hukum bahwa sebenarnya Penggugat mengakui Hak MilkNo.9/Telaga Sari, Hak Milk No. 13/Telaga Sari Hak Milk No. 8/ Desa Telaga SariHak Milk No. 10/ Telaga Sari , Hak Milik No.11/Telaga Sari, Hak Milk No. 12/Telaga Sari merupakan barang sitaan Negara yang dikelola oleh Direktorat JenderalKekayaan Negara, sehingga dalil Penggugat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakanPenggugat tidak pernah melakukan pengalihan

  Bukti T15 adalah Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nornor : SPPBS44/PUNC.10.05/2010 tanggal 01 Oktober 2010 yang dibuat oleh Panitia Urusan PiutangNegara Cabang DKI Jakarta yang isinya memerintahkan kepada Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V untuk menjual melalui lelang BarangJaminan Hutang dan atau Harta Kekayaan Lain milk Penanggung Hutang dan atauPenjamin Hutang yang telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan No.

  SPP37/PUPNC.10.05/2010 tanggal 08 Maret2010 dan Berita Acara Nomor : BAP37.M/WKN.02/KNL.01/2010 tanggal 12 Juli 2010dan agar mendaftarkan barang sitaan berikut pada buku pendaftaran tanah yang ada untukitu, yaitu : Sebidang tanah seluas 180 m2 SHGB No. 1178 a.n Perseroan Terbatas PT. IndokisarDjaya berikut bangunan dan segala sesuatu diatasnya yang terletak di Medan Area.

• bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan PrekusorNarkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepala kejaksaan negerisetempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotikadan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiaatau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajid menetapkanstatus barang

  sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untukkepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/ataudimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkandengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika

• Menetapkan agar barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering dengan berat netto 986,92 gram (sisa hasil penyisihan dari 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 69,4 kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 64 (enam puluh empat) bal/ paket besar atau 64 (enam puluh empat) kg masing - masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis

  ganja )1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering dengan berat netto 988,38 gram (sisa hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,3 kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bal/ paket besar atau 4 ( empat) kg masing - masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja ) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus

  dari 35 Halaman Putusan Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2016/PN Btasitaan/oarang bukti narkotika berupa 64 (enam puluh empat) bal/ paket besaratau 64 (enam puluh empat) kg masing masing dibalut dengan lakban beningberisikan narkotika jenis ganja ); 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun daun kering dengan beratnetto 988,38 gram (sisa hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalutdengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,3kg dan telah dilakukan pemusnahan barang

  sitaan/barang bukti narkotikaberupa 4 (empat) bal/ paket besar atau 4 ( empat) kg masing masing dibalutdengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja ); 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus amplop coklat berisikandaun daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) buah dompet emas merah berisi1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun daun kering (ganja) denganberat netto 0,547 gram ; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia

  sitaan/obarang bukti narkotikaberupa 4 (empat) bal/ paket besar atau 4 ( empat) kg masing masing dibalutdengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja ); 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikandaun daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram ; 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet emas merah berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan daun daun kering (ganja) dengan beratnetto 0,547 gram ; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia

  barang bukti narkotika berupa 64 (enam puluh empat) bal/ paket besaratau64 (enam puluh empat) kg masing masing dibalut dengan lakbanbening berisikan narkotika jenis ganja ) ; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun daun kering dengan beratnetto 988,38 gram (sisa hasil penyisinan dari5 (lima) paket besar yangHalaman 34 dari 35 Halaman Putusan Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2016/PN Btadibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja dengan beratkotor 5,3 kg dan telah dilakukan pemusnahan barang

  sitaan/barang buktinarkotika berupa 4 (empat) bal/ paket besar atau4 ( empat) kg masing masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja ) ; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklatberisikan daun daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram ; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) buah dompet emas merahberisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan daun daun kering (ganja)dengan berat netto 0,547 gram ; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia

• Sitaan Narkotika Nomor: B468/N.3.24/Euh. 1/06/2016tertanggal 2 Juni 2016 sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga barangbarang buktitersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;Hal. 17 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN Mrj Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wib yangbertempat di Jalan umum Jorong Tabek Penyebrangan Nagari Tabek KecamatanTimpeh, Kabupaten Dharmasraya Terdakwa dan

  sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan,dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka dapat diketahui UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan ketentuan yang lebihkhusus dibandingkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)terkait dengan penentuan status barang bukti narkotika, prekursor narkotika, dan alatatau

  sabu sabu seberat 0,54 (nol koma lima empat)gram yang terbungkus dengan plastik klep kecil warna bening dengan berat bersih 0,35(nol koma tiga lima) gram, kemudian disisihkan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Pengawasan Obat danMakanan dan sisa berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram, Kepala KejaksaanNegeri Pulau Punjung telah menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentinganpembuktian perkara melalui Surat Ketetapan Status Barang

  Sitaan Narkotika Nomor :B468/N.3.24/Euh. 1/06/2016 tertanggal 2 JuniMenimbang, bahwa dari berdasarkan Surat Ketetapan tersebut telah ditentukanterhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, makamenurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut apabila dalam pembuktianperkara a quo dapat dibuktikan barang tersebut adalah narkotika atau prekursornarkotika dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berlaku ketentuanPasal 101 ayat (1).

  Sitaan Narkotika Nomor : B468/N.3.24/Euh.1/06/2016 tertanggal 2 Juni yang dikeluarkan oleh Kepala KejaksaanNegeri Pulau Punjung yang menetapkan barang bukti tersebut untukkepentingan pembuktian perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat(1) dan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampasuntuk Negara, maka untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi putusan olehPenuntut Umum, cukup beralasan agar keseluruhan barang

• Menyembunyikan/mengggelapkan/berupaya menarik barang sitaan umumyaitu harta pailit berupa asli dokumen SHM No. 8766/Kel. Kerobokan atasnama: ST. RISTATIISJA SADAR, SH. ; C. Membuat pengumuman pada Surat Kabar Bali Post yang pada pokoknyamenghimbau masyarakat luas untuk tidak mengikuti/membeli harta pailityang dijual melalui pelelangan yang bersifat eksekutorial ;D. Membuat pengaduan kepada Hakim Pengawas namun setelah dikonfrontirdan diklarifikasi ternyata tidak terbukti pengaduannya;E.

  Tanggal 07 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka MajelisHakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara absolutdan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara in casu ; PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, DAN TERGUGAT ITERHADAP PROSES PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT.Bahwa Tergugat I dan Tergugat ll telah bersekongkol dan bermufakat jahat untukmenghilangkan/menyembunyikan/menggelapkan barang sitaan umum yang merupakanharta pailit berupa asli

  LP/1271/B/XI/2013/SPKT/Jatim /RESTABES.SBY Tanggal 09Oktober 2013 di Polrestabes Surabaya atas dugaan tindak pidana penggelapan dan/ataumenarik barang sitaan (Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 231 KUHP) yang mana sudahditingkatkan dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan sebagaimana SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.

  RISTATI ISJASADAR, Sarjana Hukum yang mana merupakan barang sitaan umum (GerechtelijkBeslag) kepada kurator guna mengamankannya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal69 Jo Pasal 98 UndangUndang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera tanpa syarat dan seketikamenyerahkan dokumen kepemilikan (harta pailit) berupa asli Sertipikat Hak Milik No6778/Kel.

• Ganja terdaftar dalam Golongan nomorurut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ; Nomor Nomor Barang Bukti Jumlah/ Berat 1 7392/ 2018 NNF 0,0073 gram Sisa Barang bukti : Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani olehAkmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B1534/T.1.13 Euh.1 /08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 penetapan statusbarang sitaan SHARUN DKKHalaman

  Ganja terdaftar dalam Golongan nomorurut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Sisa Barang bukti : Nomor Nomor Barang Bukti Jumlah/ Berat 2 7392/ 2018 NNF 0,0073 gram Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani olehAkmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B1534/T.1.13 Euh.1 /08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 penetapan statusbarang sitaan SHARUN DKKBahwa

  Ganja terdaftar dalam Golongan nomorurut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; NomorNomor Barang BuktiJumlah/ Berat 17392/ 20 18 NNF 0,0073 gram Sisa Barang bukti : Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani olehAkmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B1534/T.1.13 Euh.1 /08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 penetapan statusbarang sitaan SHARUN DKK Bahwa

• Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS36/PUPNC. 10.02/2006 tanggai 13Oktober 2006.4.

  Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, maka jelasgugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan pihak Panitia Urusan Piutang NegaraCabang DKI Jakarta sebagai pihak yang melakukan pengurusan piutang Negara ataspenyerahan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jakarta Pasar Minggu dan pihakyang memerintahkan untuk melaksanakan penjualan barang sitaan lelang dan pihak yangmemohon pelaksanaan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJakarta II, adalah

  Fotocopy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No.SPPBS36/PUPNC.10.02/ 2006 (bukti T.II11);12. Fotocopy Surat Pengumuman Lelang Pertama No.Peng 05/WKN.7/KP.02/L/2007, Lelang tanggai 14 Desember 2007 di Jakarta (bukti T.II12);13. Fotocopy Surat kabar Republika tanggai 29112007 tentang PengumumanLelang Kedua No.Peng07/WKN.7/KP.02/L/2007 (bukti T.II 13);14.

  Marthias Dawi, berikut bangunan diatasnya, terletak di Babakan RT.010, R W. 001,Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan ; Sebidang tanah Hak Milik seluas 280 M2 dengan SHM No.106/Lenteng Agung RayaNo.20 RT.04/RW.01 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan ;Menimbang, bahwa oleh karena barangbarang milik Penggugat telah diadakanpenyitaan, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No.SPPBS36/PUPNC. 10.02/2006 (bukti T.II11) sebagai dasar untuk penjualan

  dimuka umum ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barangbarang milik Penggugat telahdilakukan penyitaan, maka untuk dapat dilakukannya penjualan lelang dimuka umum perludikeluarkan surat perintah penyitaan ;Menimbang, bahwa karena Tergugat II telah pula mengeluarkan surat perintahpenjualan barang sitaan No.SPPBS36/PUPNC.10.02/2006 (bukti T.II11) yang menjadidasar untuk adanya penjualan lelang dimuka umum, maka tindakan Tergugat II telah sesuaidengan prosedur hukum ;Menimbang, bahwa dari segala

• lima tiga)gram sabu yangdidapatkan pada saat dilakukan pembelian terselubung tersebut disisihkan sebagianuntuk dilakukan pengujian oleh badan POM Palangka Raya sehingga dari hasilpengujian tersebut berdasarkan laporan Pengujian LHU : 80/PNBP/SIDIK/XI/2014tanggal 18 November 2014 diperoleh kesimpulan bahwa kandungan yang ada yaitumetafetamin termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Iundangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian berdasarkanSurat Ketetapan Barang

  Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka RayaNomor Surat Penetapan : TAP1465/Q.2.10/EUH.1/11/2014 tanggal 14 November2014barang bukti tersebut dimusnahkan dan sebagian disisihkan untuk kepentinganpembuktian perkara.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 14ayat (2) UU RIno.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa Heri Panama Bin Sadikno, pada hari kamis tanggal 06November sekira jam 12.30 WIB atau dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Sulawesidepan halaman

  lima tiga) gram sabu yangdidapatkan pada saat dilakukan pembelian terselubung tersebut disisihkan sebagianuntuk dilakukan pengujian oleh badan POM Palangka Raya sehingga dari hasilpengujian tersebut berdasarkan laporan Pengujian LHU : 80/PNBP/SIDIK/XI/2014tanggal 18 November 2014 diperoleh kesimpulan bahwa kandungan yang ada yaitumetafetamin termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Iundangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian berdasarkanSurat Ketetapan Barang

  Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka RayaNomor Surat Penetapan : TAP1465/Q.2.10/EUH. 1/11/2014 tanggal 14 November 2014barang bukti tersebut dimusnahkan dan sebagian disisihkan untuk kepentinganpembuktian perkara.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2015/PN PlkPerbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) UU RIno. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwamenyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut

• bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan PrekusorNarkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepala kejaksaan negerisetempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotikadan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiaatau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkanstatus barang

  sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untukkepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kKepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/ataudimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkandengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika