Ditemukan 6228 data
59 — 7
Bahwa, berdasarkan Pengajuan Mitra kerja Investor PenyelesaianPembangunan Pasar Kencong, oleh Turut Tergugat Nomor BS/010/2012tertanggal17 September 2012 Kepada Bupati Kepala Daerah KabupatenJember, selanjutnya Permohonan Turut Tergugat mendapat persetujuan dariBupati Jember sebagaimana Jawaban Permohonan Perpanjangan waktuPenyelesaian Pembangunan Pasar Kencong Baru tertanggal 30 September2012;Bahwa, atas dasar Kemitraan Penggugat dan Turut Tergugat, maka tekhnisadsministrasi dan tekhnis palaksanaan
82 — 31
Bahwa dalildalil para penggugat yang menyangkut pelaranganpelarangan baikterhadap diantara Para Tergugat atau pihak ketiga sama sekali tidak benar dan mengapaBarita Sinambela tidak melanjutkan persewaan hanya karena aspek tekhnis setelahrencana usaha yang dilakukannya hendak direalisasi ada kendala secara kelayakan usahayang tidak diperkirakannya semula, jadi bukan karena pelaranganpelarangan siapapunapalagi para penggugat yang tidak jelas asal usulnya dari mana, sehingga seluruh dalildalil para
72 — 55
Penggugat tidak pernahmeninggalkan areal kerja dan membuktikan juga bahwapemeriksaan oleh Tergugat terkesan hanya formalitas dandiduga suatu rekayasa adalah:Tetap beroperasinya Kantor Penggugat yang merupakanKantor Penghubung di Bungo, Jambi dan Kantor Cabangdi Jalan Sersan Yunus No. 140, Beringin Thekok Jambi,serta Kantor Pusat di Jalan Kemang raya No. 31,Jakarta Selatan dan Kantor di Legenda wisata 3/24Cibubur.Masih terdapat tenaga kerja (staff) Penggugat di arealkerja Penggugat yaitu 5 tenaga tekhnis
198 — 109
Pada waktu mergerbelum semuanya di HGU kan karena saat itu pada waktu PT.BLP adapembebasan tanah, dari 2000 ha baru 1700 ha yang di HGU kansedangkan sisanya belum di HGU kan karena kendala tekhnis dankeuangan, prinsipnya saat itu mana yang bisa dimanfaatkan itu yangdikerjakan terlebih dahulu dan jika nanti dikemudian hari ada warga yangmau melepaskan tanahnya perusahaan siap untuk membelinya ; Bahwa maksudnya belum di HGU kan adalah karena ada wargayang belum mau melepaskan tanahnya dan tanah yang
47 — 5
CASNODIN AliasKENTOR sebesar Rp. 6.780.000, (enam juta tujuh ratus delapan puluhribu rupiah) sebanyak 1.886 kilogram, namun terdakwa tidak menerimauangnyaBahwa benar terdakwa memiliki hutang di warung milik saksi REWANsebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 terdakwamemerintahkan saksi TARSIJAN melalui HP untuk mengambil besi SteelSheet Pile tersebut adapun tekhnis di lapangan terdakwa tidak tahumenahu, hanya monitor lewat HP saja dan
93 — 152
Kewajiban Ka.Rutan adalah konsultasi pada pimpinan dan bawahan, konsultasi pertama adalahpembinaan tekhnis kepada Kepala Divisi, apabila masih raguragu Ka.Rutan atauKepala Divisi Pemasyarakatan mesti meminta petunjuk kepada Pusat atau DirektoratJenderal Pemasyarakatan mengenai apa yang mesti dilakukan, Ka.Rutan pada saatdalam posisi raguragu sedapatdapatnya atau sebaikbaiknya tidak boleh langsungmengambil langkah itu, kalau putusan itu 12 tahun selain itu dia mesti direhabilitasi,dalam rehabilitasi
PT. ANRA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI TAPTENG selaku Penanggungjawab Anggaran
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggran
4.LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAPANULI TENGAHh
5.APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
6.UNIT LAYANAN PENGADAAN Kab. Tapanuli Tengah
7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Sumatera Utara cq. Bupati Tapanuli Tengah
8.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
9.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tapanuli Tengah
10.Aparat Pengawas Intern Pemerintah
11.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tapanuli Tengah
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah Sumatera Utara
2.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR . PERSERO
5.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
6.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumatera Utara
7.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah
8.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
295 — 102
tahapantahapannya adalah sebagaiberikut: Pengumuman Pascakualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan padatanggal 6 Mei 2020 Pukul 00.00 Wib sampai 13 Mei 2020 Pukul 23.59Wib Pemberian Penjelasan pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 10.00 Wibsampai 12 Mei Pukul 11.00 Wib Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 11.01Wib sampai 18 Mei 2020 Pukul 10.59 Wib Pembukuan Dokumen Penawaran pada tanggal 18 Mei 2020 Pukul11.00 Wib sampai 22 Mei 2020 Pukul 23.59 Wib Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Tekhnis
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Spesifikasi Tekhnis KeteranganHarga/ JumlahUnit1 Jaring 15 Unit 5.455.000 81.825.000LingkarBahan NilonWarna PutihUkuran 2%2 Jaring 120 Piece 225.000 27.000.000UdangBahan Nilon MultiWarna Merah JambuUkuran 1%42 Inche Hal. 42 dari 54 hal. Put.
113 — 34
Menimbang, bahwa dalam buku II pedoman tekhnis Pengadilan, Mahkamah Agungmengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untukkepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banya. Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem atau kebijakan yang bersifat umum atau suatu peraturanperundang perundangan.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ASTUSTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU Diwakili Oleh : ANDI WALINGA ,SH
Terbanding/Terdakwa : ASTUSTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU
113 — 73
Pengadaan Yang Membuat PenawaranHingga Kontrak Kerja,Itu Semua Sesuai Dengan Arahan Kepala BidangFispra,Selaku Penanggung Jawab Langsung/PPTK(Sdr.ANSAR,B,Sip,M,Ap).Yang Juga Menjelaskan Dalam Penyaksiannya,Bahwa Dalam MengurusKontrak Kerja Antara Pihak BAppeda Kab.Takalar dan UD AZMANTravel,Sdr.HASANUDDIN,ST Selaku Pejabat Pengadaan,Tidak PernahBertemu Dengan Pemilik UD Azman Travel,Dan Hanya MengerjakanSesuai Arahan Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi,Bappeda TakalarSebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
AQuo beberapa pejabatyang berwenanglah yang mengatur sedemikian rupa,mulai dari ProsesPembuatan Kontrak Yang Diarahkan Langsung Oleh Kepala BidangSelaku PPTK Kepada Pejabat Pengadaan,Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan yang ditanda Tangani Berita Acaranya oleh Tim PHO seolaholah Pekerjaan telah terlaksana,Begitu pula dengan Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan Yang Ditanda Tangani MasingMasing oleh KepalaBadan/Dinas Bappeda selaku PPK/KPA dan Kepala Bidang Selaku PPTT(Pejabat Pelaksana Tekhnis
127 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikemukakan oleh Pemohon Keberatan/Terlapor Il tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi,oleh karenannya Pemohon Keberatan/ Terlapor ilmengemukakan bahwa permasalah mengenai koreksikesamaan penulisan dokumen lelang serta penawaranharga merupakan domain dari Panitia PengadaanBarang/Jasa in casu Pelelangan Umum Paket PekerjaanTanggul Pengaman Jalan Inspenksi (TPul) Teluk TahunaSegmen Muara Towoe Pelabuhan Lama KabupatenKepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009, baik dalamevaluasi administrasi maupun evaluasi tekhnis
dikemukakan oleh PemohonKeberatan/Terlapor IV tidak dipertimbangkan oleh MajelisKomisi, oleh karenannya Pemohon Keberatan/TerlaporIV mengemukakan bahwa permasalah mengenai koreksikesamaan penulisan dokumen lelang serta penawaranharga merupakan domain dari Panitia PengadaanBarang/Jasa in casu Pelelangan Umum Paket PekerjaanTanggul Pengaman Jalan Inspenksi (TPul) Teluk TahunaSegmen Muara Towoe Pelabuhan Lama KabupatenKepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009, baik dalamevaluasi administrasi maupun evaluasi tekhnis
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
Drs. ISKANDAR, M.Si
90 — 133
Bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan keuanganDesa.b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, PerubahanAPBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.d. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa.e. Menyusun Pelaporan pertanggung Jawaban pelaksanaan APBDesa.f. Melakukan Verifikasi terhadap buktibukti penerimaan dan pengeluaranAPBDesa.
Pemeliharaan Kantor Desa; Bahwa dalam pekerjaan penggalian/pengerukan irigasi desa di Desa MuaraJalai menggunakan Dana Desa untuk pelaksana kegiatan tidak ada yangditunjuk secara tertulis akan tetapi sebelum dimulai pekerjaan saksi selakuSekdes dan selaku Ketua Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa(PTPKD) Desa Muara Jalai pernah bertanya kepada Pj. Kepala Desa MuaraJalai Sdr.
ABRAR bahwa untuk menghasilkan jalan semenisasidengan panjang 100 Meter, lebar 2 Meter dan ketebalan ratarata 12centimeter dibutunkan 100 Sak Semen, 20 M3 pasir , dan 25 M3 kerikil,masih tergolong wajar walaupun terdapat kelebihan, dimana dalam 100Meter lari (M) menggunakan pasir 20 M3 dan kerikil 25 M3, sedangkanberdasarkan perhitungan tekhnis bahwa dalam 100 Meter lari (M)dibutuhkan pasir sebanyak 11,52 M3 dan kerikil sebanyak 17,28 M3.terhadap kelebihan pasir dan kerikil tersebut yang disampaikan
69 — 16
Kemudianpelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa KASMADIYANSAH Bin MASKURyang tanpa menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis sebagaimanayang dimasukkan di dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dariPT.
Seruyan secara tidak sah menurut Perpres No.54tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah serta perubahannyakarena Terdakwa KASMADIYANSAH Bin MASKUR bukan merupakanpengurus/karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kerja tetap pada PT.Karya Pribadi Pusaka, kemudian terdakwa juga tidak pernah meminta ijinatau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku PenggunaAnggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukmenggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yang
Karya Pribadi Pusaka, kemudian terdakwa juga tidak pernahmeminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selakuPengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yangtertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
88 — 44
perijinan hutan dan hasil hutan dan tandalegalitas serta monitoring penerimaan Negara di Sektor Kehutanan;Bahwa ahli telah memiliki sertifikat sebagai Wasganis PHPL (PengawasTenaga Tehnis Pengelola Hutan Produksi Lestari);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benarketerangan saksi di BAP Penyidik;Bahwa kapasitas saksi sebagai ahli karena saksi memiliki sertifikasisebagai wasganis PHPL (Pengawas Tenaga Tekhnis
87 — 19
disiapkan 4 (empat) tabung gas LPG kosong ukuran 12(dua belas) Kg, setelah itu masingmasing dipasang regulator ketabungtersebut, selanjutnya stop kran yang ada pada tangki timbun dibuka danlangsung mengisi sendiri kurang lebih 15 (lima belas) menit, lalu keran ditutupkembali dan regulator dilepas, selanjutnya dilakukan penimbangan denganalat ukur timbangan manual yakni berupa timbangan duduk dan timbangangantung yang kedua bentuk alat ukur tersebut bukan alat ukur yang ditetapkandan memenuhi syarat tekhnis
LUKMAN bertindak untuk dan atas nama PT RAYUSI UTAMA
Tergugat:
1.Cq Gubenur Provinsi Aceh
2.Cq Bupati Kabupaten Aceh Singkil
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab Aceh Singkil
90 — 12
Inwandi, karena Penggugat tidak mengetahuibagaimana tekhnis pembangunan tersebut, Penggugat menyuruh Saksiuntuk menjawab pertanyaanpertanyaan dari Sdr.
83 — 43
Bukti T 910.Bukti T 1011.Bukti T 11Keputusan Kepala BKN No.13 tahun 2003 tentangpetunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah No. 9tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PNS, (fotokopi darifOtOKOPI) 5 2+ nnn nnn nae nnn nn nee en nnn nec ne onKeputusan Kepala BKN No.14 tahun 2003 tentangpetunjuk tekhnis pemberhentian dan pemberhentianpension PNS serta janda/duda sebagai pelaksanaantentang wewenang pengangkatan, pemindahan danpemberhentian PNS, (fotokopi dari fotokopi) ;
134 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1127 K/Pid/2005pada tanggal 11 Februari 2002 sesuai Kontrak No.10/Pemb/TK/II/2002 dan Surat Perintah Kerja ditandatangani tanggal 8 Februari2002 sedangkan ijin prinsip dari DPRD belum ada pada waktu itusehingga dasar dan petunjuk tekhnis (operasional) pekerjaan proyekini dikerjakan tanpa dasar hukum apapun, baik bestek yang teruraikandalam perjanjian pemborongan maupun bestek gambar.Bahwa Drs.
ADI PURNOMO, DKK
Tergugat:
PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
84 — 17
tanpa adanya peringatan dan atau pemberiansanksi oleh Tergugat memerintahkan Para Tergugat,Bahwa Para Penggugat mendalilkan bekerja terus menerus adalah dalilyang tidak benar karenanya Tergugat menolak dalil Para Penggugat, karenafaktanya Para Penggugat tidak senantiasa terus menerus dan dapat izinkapan saja bahkan berharihari,obermingguminggu dan bahkan berbulanbulan dengan tanpa adanya sanksi apapun dari TergugatBahwa fakta lainnya adalah jika kendaraan yang di bawa Para Penggugatmengalami hal tekhnis
77 — 12
Tebing Sungai Lawe Alas, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam(Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 pada DinasPengairan Aceh No. 029.48/IALHPK/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang didalamlampirannya menyebutkan bahwa volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe AlasDesa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV), Kabupaten Aceh Tenggara (BencanaAlam) sudah diselesaikan 100% oleh Penggugat dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yangbelum terbayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis