Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-10-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1750 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — MUSHOLIN bin SATIYO ;
63 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membantu warga Desanya yang miskin sebagai pesertaProna agar berhasil memperoleh Sertifikat hak atas tanahnya, namunTerdakwa melaksanakan hal yang bertentangan dengan kewajibannya yaitumembentuk Kepanitiaan Prona, kemudian Panitia tersebut mengumpulkan parapeserta program Prona di Desa untuk diadakan pertemuan membahaspembiayaan program Prona dan para peserta Prona dibebani biaya sebesarRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bidangnya, biaya tersebutmelebihi dari ketentuan dalam Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 03-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 394/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : ONGKO SUSANTO PRAYUGO Diwakili Oleh : M. Muwadzib, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Negara PERSERO Tbk. Kantor Pusat Menara Bank BTN
Terbanding/Tergugat II : BAMBANG WIRJAWAN SOENDORO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Jember
35 — 16
  • PER02/KN/2017 tanggal 22 Pebruari 2017tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang, Pasal 6 angka 5 )diwajibkan dan atau diharuskan melakukan pemberitahuanpelaksanaan lelang kepada PEMBANDING ( in casuSurat PT.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 5/Pid.Sus/2014/PN.Mu
Tanggal 14 April 2014 — MUHAMMAD ARAS S.Ip Bin Alwi
100 — 61
  • kegiatanrevitalisasi;Bahwa sangat tepat kiranya bila dalam pelaksanaan proyek banyakdiketemukan item pekerjaan yang menyalahi Juknis (volume dikurangi, adabeberapa item pekerjaan yang hilang) oleh karena dana proyek telahdipergunakan untuk kebutuhan saksi Asri Djafri.Bahwa kondisi tersebut diatas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres mamuju dgn Sprindik Nomor : SP.Sidik /235/IV/2013 /Reskrim tanggal 36 april 2013 yang mana Penyidik melakukanpermintaan uji materi lapangan ke Tim tekhnis
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 67/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
Syamsul Bachri
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Dalimah
329 — 165
  • adanya tumpangtindin/overlaapping antara bidang tanah milik Penggugat dengan bidang tanahSertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat ;30.Bahwa perbuatan Hukum pemerintah/BPN dalam melakukan PenerbitanSertifikat,oemisahan sertifikat dan Pengalihan Hak, sebagai perbuatan hukumuntuk menimbulkan keadaan hukum baru dan melahirkan hakhak serta kewajibankewajiban hukum baru terhadap orang atau subyek hukum tertentu harusmemenuhi syaratsyarat dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan baikmenyangkut aspek tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — PUGUH SUSILO, ST Bin SUWAND
75 — 0
  • SK Kepala Dinas Pengelolaam Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor :050/1070 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 ; -------------------------------------------------------
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 27-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADE SOLAHUDIN, SH., MH
Terdakwa:
YUSANDI alias AZZAM
139 — 64
  • Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undangundangberdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, secara terperinci telah disebutkan perbuatanperbuatan yang menyangkut perbuatan melawan hukum berkenaan dengan tindakpidana terorisme yang diatur dalam pasal tersebut,.Menimbang, bahwa Tindak Pidana Terorisme dipahami sebagai kejahatan extraordinary crime dan terorganisir yang membutuhkan penanganan khusus, olehkarenanya diperlukan tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 196/Pid.B/LH/2020/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.SECRETCHIL E. PENTURY, SH
2.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
RINTO ASHAR alias RINTO
339 — 93
  • Teknik Pertambangandan saksi ahli mengetahui menyangkut teorinya dan terkait dengan tugastanggung jawab saksi ahli sebagai Kepala Seksi bertanggung jawabpengawasan di bidang produksi dan penjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan PasalPeraturan Gubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugasjabatan Pimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas diLingkungan Dinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugaspenyusunan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 07-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 27/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
ASRIL, SKM. M.KES
111 — 57
  • perkara ini, pada persidanganterdahulu terungkap fakta di persidangan dan telah berulang kaliTerdakwa sampaikan serta di dukung oleh saksisaksi, bahwa terkaitharga pembanding alatalat kesehatan sangat lah sulit untuk di dapatkan,mengingat barangbarang/ alat kesehatan yang akan di lelang bukanbarang yang mudah di dapatkan, begitupun terkait pelaksanaan lelangyang baru tahun pertama menggunakan sistem LPSE; Bahwa kesulitankesulitan yang terjadi di lapangan dan kurang jelasnyaregulasi yang mengatur tekhnis
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-06-2011 — Upload : 28-12-2011
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 11/PID.B/2011/PN.RKB
Tanggal 8 Juni 2011 — SAEFUL Als HERI SUHERI Als EKO als BOCOR Bin SIDIK
91 — 13
  • dan mengetahui adanya kebakarankereta karena dberitahu melalui SMS oleh teman,setelah mengetahui hal tersebut lalu saya berangkatke Rangkasbitung, dan saat saya datang api sudahpadam;Bahwa pada saat terjadinya kebakaran kereta sayabertugas sebagai Kasi Sarana dan tempat kerja saksidi jakarta serta Tugas saya meliputi pemeliharaansarana dan anggaran, pemeliharaan sarana lokomotif,kereta, gerbong dan KRD (Kereta Rel Diesel) danpeningkatan kwalitas pemeliharaan sesuai kebutuhanpelanggan, pembinaan tekhnis
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Khusus
Register : 24-05-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN RABA BIMA Nomor 187/PID.B/2021/PN RBI
Tanggal 17 Nopember 2021 — FERI SOFIYAN, SH
194 — 99
  • membangun Jety/ Dermaga, Terdakwa berkonsultasi denganDinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan menanyakan mengenai perizinanpembangunan Jety/Dermaga tersebut, dimana DLH Kota Bima menjelaskan untukmembangun Jety/ Dermaga, terdakwa harus memiliki UKL/ UPL untuk selanjutnyadiajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB;Bahwa setelah adanya UKL / UPL maka selanjutnya sekitar akhir bulan Februari2020 UKL/UPL tersebut diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB untukdibahas lebih lanjut bersama instansi tekhnis
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 28-07-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr
Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 27
  • danpersyaratan pendirian, pendirian apa pendirian bangunan kecuali kalauHalaman 40 dari 72 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtrizin operasional izin aktifitas ittukan beda lagi, itu izin pendirian dan izinbangunan;Bahwa kalau memang tidak memenuhi izin operasional sebuahaktifitas pondok tentu itu ada teguran dari pejabat yang berwenang,kalau itu sifatnya kewenangan dari Walikota maka Walikota yangmenegur, kalau itu sudah didelegasi kepada Departemen Agama makaDepartemen Agama atau Dinas Tekhnis
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon:
Bolusson Parungkilon Pasaribu
Termohon:
Kejaksaan Negeri Samosir
77 — 64
  • Berdasarkan UndangUndangNomor 36 tahun 2003 tertanggal 18 Desember Tahun 2003, menugaskanPejabat Bupati Samosir untuk membentuk Perangkat Daerah yang meliputiSekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga tekhnis daerah, dan unsurperangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dankemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menindaklanjuti Surat permohonan masyarakat melalui 7 kelompokmasyarakat Desa Partungko Naginjang tertanggal 12 November 2003, danhasilnya pada
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
300 — 59
  • ALFATHKARYA NUSANTARA dinyatakan lulus dan masuk ketahapanEvaluasi Teknis;Masih pada tanggal yang sama yaitu tanggal 10 Agustus 2015 Pokja 2melakukan Evaluasi Tekhnis, Pokja hanya melakukan evaluasi teknisterhadap calon penyedia yang memenuhi syarat pada evaluasiadministrasi. pemeriksaan dilakukan terhadap Dokumen Penawaranoleh Pokja tidak sekaligus dengan cara membandingkan keduadokumen, melainkan bergantian. Dimana untuk pemeriksaan awaldilakukan terhadap PT. JOVAN KARYA PERKASA.
    Saksi MARTALELI BETTIZA.Halaman 124 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN TpgBahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ULZANA ZIEZIE RACHMAARDIKUSUMA namun tidak ada hubungan keluargaBahwa saksi sebagai tim tekhnis dalam kegiatan pengadaan programintegrasi sistem akademik dan administrasi.Bahwa sebagai tim teknis tersebut saksi diangkat berdasarkan suratKeputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor : 23.a/ OT/2015, tanggal 2 Maret 2015.Bahwa setahu saksi Tim teknis mempunyai anggota
    Saksi SUMINAR,Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ULZANA ZIEZIE RACHMAARDIKUSUMA namun tidak ada hubungan keluargaBahwa pekerjaan saksi adalah PNS di Universitas Negeri SemarangUNES) yakni sebagai Tekhnis Komputer di UNNES.Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut saksi ditempatkan pada UPTunit pelaksana teknis teknologi informasi komunikasi UNES.Bahwa pada bulan Januari 2014 saksi diangkat menjadi kordinatordivisi infrastruktur.Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi sebagai kordinatorTekhnisi
    Buana Mitra Krida Utama ( Pinjamnama atau bendera ), baik secara tekhnis maupun keuangan, pihak useryang dalam hal ini pihak UMRAH, baik KPA, PPK, ULP maupun PPHP tidakmemahami bidang tugasnya masingmasing mulai dari tahap perencanaansampai dengan tahap pelaksanaan, sehingga mereka tidak punya poweruntuk mengendalikan kegiatan tersebut;Menimbang, bahwa walaupun dalam kenyataan proyek atau kegiatandalam Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi diUMRAH telah selesai 100% dan telah
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 08-12-2017 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 29-06-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 30 April 2018 — Penuntut Umum:
1.SUPINTO PRIYONO, SH
2.BAMBANG NURDYANTORO, SH
3.A. SAIFULLAH, SH
4.I PUTU KISNU GUPTA, SH
5.NOVA AULIA PAGAR ALAM, SH
Terdakwa:
ANDI IVAN WITTIRI, SE
138 — 37
  • Nomor : 009/KSPPS/SKGN/12 yang ditandatanganiTerdakwa, KSP PRIMA SEJAHTERA mengajukan permohonan modal kerjasebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan jangka waktu 5tahun Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil danMenengah (LPDBKUMKM).Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan modal kerja diLPDBKUMKM, KSP PRIMA SEJAHTERA harus melampirkan persyaratanpersyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Direksi LPDBKUMKM No.32/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk tekhnis
    A AMPA PASSAMULA sehingga dengandemikian RAT pada tanggal 20 Juli 2011 (Laporan PertanggungjawabanPengurus Tahun Buku 2010) adalah fiktif.Menimbang, bahwa dalam pasal 6 Peraturan Direksi LPDBKUMKMNo.32/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk tekhnis pemberian pinjaman/Halaman 142 Putusan Nomor 129/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Makassarpembiayaan kepada koperasi. Koperasi yang memenuhi persyaratansebagaimana tersebut dalam pasal 4 harus melampirkan :1. Profil koperasi2. Proposal pinjaman/pembiayaan.3.
    Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Peraturan Direksi LPDBKUMKMNo.32/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk tekhnis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada koperasi.Untuk KSP/USPKOP/KJKS/UKJKSKOPdiprioritaskan bagi koperasi yang memiliki tingkat penilaian kesehatan minimalcukup sehat dan/atau yang manajernya telah memiliki.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 tersebut di atasTerdakwa minta bantuan kepada saksi Muhammad Irpan S.Sos., dan atasbantuan saksi Muhammad
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb
Tanggal 23 Agustus 2016 — Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si
129 — 65
  • HOLMES NITOR MATRUTTY, M.S.i.Bahwa yang menjabat Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014yaitu Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi.
    LAMBIOMBIR" Anggota : EDWIN LETLORA, ST, MT.Bahwa saksi melaksanakan arahan dari Kepala Dinas bahwa saksi dimintauntuk segera mempersiapkan gambar Tekhnis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB), kemudian saksi memerintahkan Juru Gambar dan JuruHitung untuk segera membuat gambar teknis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB).Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti kapan saksi memerintahkankepada juru gambar dan juru hitung untuk mempersiapkan gambar tekhnisdan RAB, kirakira sekitar bulan Juli tahun 2014.Bahwa
    HOLMES MATRUTTY,Msi.Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) adalah Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. dan berfungsisebagai Ketua Panitia Swakelola.Bahwa yang saksi tahu dari dokumen yang diajukan yang menjabatsebagai Pengawas Lapangan adalah Saudara GERSON E.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-01-2013 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG.
Tanggal 29 Januari 2013 — Ir. H.PORKAS PARDAMAEAN HARAHAP,MM
398 — 179
  • Monteleo Perkasa lulus admin, tekhnis, hargaoleh Panitia lelang, kemudian kami mengkonsultasikan kepada PenggunaAnggaran (Ir.
    Bekasi Tahun Anggaran 2010, Tugas pokok dan kewenangan saya adalahsebagai pengendali administrasi, tekhnis yang terdiri dari mutukualitas, biaya danwaktu.Bahwa Dapat saksi jelaskan tugastugas sebagai pengendali administrasi adalah :Penyelesaian masalahmasalah administrasi : surat menyurat, laporan, back upmasalah dilapangan selama pelaksanaan sampai degan masa pemeliharaanberakhir;Memberikan rekomendasi kepada Dinas/PPK atas perusahaanperusahaan subkontraktor atas usulan main kontraktor.Sebagai Pengawasan
    Umum antara lain :Mengawasi pelaksanaan baik teknis maupun non tekhnis (adminstrasi),membantu DinasPPK dalam penyelesaian masalah yang timbul selamapelaksanaan, berdasarkan pertimbangan dan analisa yang obyektifterhadap setiap tuntutan yang diajukan kontraktor,;Mengawasi, memeriksa jalannya pekerjaan, mencoba menguji semuabahan yang akan dipergunakan, dan ketelitian cara pengerjaannya.Sebagai Pengawas Tehnis antara lain :Pengendalian mutu, control terhadap bahan/material yang digunakanserta control
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 18-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2014 — Drs. DOLI MANAHAN PANGGABEAN, MM;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
63 — 43
  • Uang tersebut dikelolaoleh Tim dan dipergunakan dalam rangka survei dilapangan; 772222 222222 2222 n oeBahwa biasanya uang tersebut habis digunakan dan kalau ada sisa maka uangtersebut dikelola dan digunakan untuk rapatrapat yang ada kaitannya denganpertimbangan tekhnis; Bahwa Saksi diperiksa tanpa ada surat panggilan dan langsung diperiksa dan Saksijuga sudanh menandatangai Berita Acara Pemeriksaannya;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tidak memerintahkan untukmemungut uang diluar PNBP
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 22/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
Ranio Abadilah
Tergugat:
DPRD Kabupaten Bekasi
Intervensi:
H. AKHMAD MARJUKI,SE.,
215 — 122
  • tanggal 17 Juni 2019 tentangPembentukan Panitia Pemilinan (PANLIH) Wakil Bupati Bekasi sisa masajabatan tahun 20172022 dan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor28/Kep/172.2DPRD/2019 tanggal 8 Nopember 2019 tentang PembentukanPANLIH Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 20172022;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g UU Nomor 9 tahun 2004 tentangPerubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (PTUN), juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun2005 tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Pertambangan
Register : 05-06-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.SYAHRUL ANWAR
2.ESTER WATTIMURY, SH.
Terdakwa:
AHMAD PELLU alias MATO
359 — 37
  • dengan penempatan di ProvinsiMaluku ;Bahwa ahli bekerja pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Maluku sejak januari 2017 sampai dengan sekarang denganJabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba.Bahwa tugas dan wewenang ahli sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di LingkunganDinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunandan pelaksanaan kebijakan tekhnis
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Putus : 10-01-2013 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.BDW
Tanggal 10 Januari 2013 — NURUN NAFISAH, Amd. Kep dkk
391 — 148
  • Surat gugatan disusun secara tidak cermat dan kabur :Bahwa tentang identitas Ahmadi S.Pd ( Tergugat VI ) pada halaman ditulis selkau Ketua Unit Pengelolaan Tekhnis ........ dst...Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat No: 4 tertanggal 31Agustus 2009 kedudukan Ahmadi S.Pd selaku Ketua Unit PengelolaKegiatan nc. 0 rerBahwa atas ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun suratgugatannya menyebabkan gugatan menjadi kabur dan berakibatpada tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat.Bahwa ketidak cermatan