Ditemukan 4899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus attus agtus aptus artus ahtus
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 23-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Ni Made Widyastuti, SH.
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI.
333 — 191
  • tersebut itudipertanggungjawabkan secara hukum karena dia memiliki tugas dankewajiban untuk melaksanakan pengawasan, itu berada didalam ruanglingkup kerjanya sehingga apapun yang terjadi didalam ruang lingkupkerjanya itu harus dipertanggungjawabkan; Bahwa menurut ahli pertanggungjawaban pidana dari sisi teorikesengajaan dan kelalaian adalah suatu peruatan pidana itu ada 2 (dua)unsurnya, yaitu mens rea atau dari sisi subjektifnya atau yang berhubungandengan kemampuan bertanggungjawab dan juga dari actus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
400 — 144
  • Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah orang yang melakukantindakan tanpa hak atau tanpa norma, tentunya tindakan itu dengan sengajadan diketahui akibatnya, sepanjang tidak teroenuhi maka tidak bisa dipandangmelawan hukum;Terkait kesengajaan masih ada satu hal lagi yang diperhatikan yaitu mens reaatau sikap batinnya karena kadangkadang orang melakukan perbuatan sikapbatinnya tidak seirama dengan perbuatannya;Apabila mens rea tidak ada tetapi karena terpaksa mens rea terjadi danditeruskan dengan actus
    reus apakah bisa diminta pertanggungjawabanpidana, sekalipun ada mens rea yang seirama dengan actus rea, dalam KUHPtidak semuanya bisa dihukum, ada dasardasar orang untuk dihukum, sekalipunsecara faktual melanggar hukum tetapi ada dasardasar yang meniadakanhukum maka orang itu tidak bisa dipidana, misal mens rea tidak ada tetapikarena situasi hingga ikutikutan atau intervensi akhirnya melakukan perbuatanyang dia tidak inginkan;Hukum pidana itu aktual, meskipun secara faktual dia telah melakukan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
203 — 133
  • Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
201 — 109
  • Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
836 — 654
  • Setiap perusahaan harusmenyediakan dana untuk pemulihan lingkungan, tetapi aturan ini tidakdapat dilaksanakan karena peraturan pemerintahnya belum ada ;> Bahwa kaitan antara kesengajaan dengan mens rea dan actus reus.Dimana mens rea adalah sikap batin, sedangkan actus reus adalahperbuatan. Jadi kesengajaan adalah perbuatan sikap bathin yangHalaman 279 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.diketahui dan dikehendaki.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
PUDJO EDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI;
57 — 15
  • hukum yangterungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; wane enna nena aae ene ===Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, MajelisHakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga telah terpenuhisemua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
274 — 148
  • Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2017 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDI THE
245 — 103
  • Jl) dilandasi pada perikatan Perdata namun hal tersebut dapatdikenakan pidana jika sejak dari awal dalam pembuatan perikatan tersebutdilandasi dengan adanya niat (mensrea) yang tidak baik yang selanjutnyadiwujudkan melalui perouatan (actus reus);Halaman 218 Putusan Nomor 61/PID.SUS/TPK2016/PN.JKTPSTMenimbang, bahwa penempatan investasi dalam bentuk KontrakPengelolaan Dana, Reksadana dan Rephurcase Saham dari PT.Askrindo kePT. Suprasurya Asset Management (PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
203 — 141
  • Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
170 — 127
  • Asaspertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah "Tidak Dipidana Jika TidakAda Kesalahan (geen straf zonder schuld; actus reus non facit reum nisi menssit rea);Bahwa berdasarkan atas alasan hukum yang dikemukakan olehsauadara Jaksa Penutut Umum, maka pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ini dalamdakwaan Kedua ini tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Perpajakan
Register : 29-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana ACHMAJI SIGIT PRASETYO Bin SUMPENO
206 — 153
  • Unsur objektif yaitu perobuatan melawan hukum (actus reus)b.
Pengadilan PN MALILI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MALILI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mll
Tanggal 2 Agustus 2018 — IBRAHIM dkk lawan antara PTPN XIV dk
143 — 62
  • kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatu keadaan yangsemula sah menjadi tidak sah; (v) Jika akibat keputusan yang tidak benar terjadikeadaan yang tidak sah dan keadaan tidak sah ini tidak boleh ditiadakan denganmencabut keputusan kalau Pihak yang terkena akibat pencabutan akan dirugikan; danHalaman 292 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN MIl(vi) Pencabutan suatu keputusan harus pula memenuhi persyaratan yang sama sepertipada waktu keputusan tersebut dibuat (asas contrarius actus
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
390 — 159
  • terbukti, maka hakim akanmempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuanformalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidakditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49ayat (1) KUHP, 50 KUHP dan 51 ayat (1) KUHP yang dimiliki oleh Terdakwa,maka disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti danterpenuhinya unsur objektif/actus
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 16 Januari 2014 — BEDJO RAHARDJO
69 — 18
  • Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianutsecara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisimens sit rea. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make aman guilty of a crime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan,1985:13).
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
268 — 901
  • Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
778 — 339
  • yang dilakukan, Ahliberpendapat selalu dalam ranah hukum publik dan bukan ranahhukum perseroan; Bahwa dapat dikatakan perusahaan melawan hukum, Ahiberpendapat harus dilihat berdasarkan hukum perseroan; Bahwa Ahli berpendapat suatu pihak tidak dapat melunasi suatuhutang salam sebuah pembiayaan termasuk kedalam hukum perdata(wanprestasi); Bahwa menurut Ahli perbuatan tersebut tidak bisa diubah menjadimelawan hukum dalam hukum perdata, apalagi melawan hukumdalam hukum pidana; Bahwa Ahli berpendapat actus
    Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangpidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahandalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of acrime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act does not make a personlegally guilty unless the mind ts legally blameworthy (Jones dan Card, 1998:55).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
899 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) adalah alasan yangmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitandengan tindak pidana (strafbaarfeit), di Common Law systemberkaitan dengan actus reus.2. Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) adalah alasan yangmenghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana berkaitan denganculpabilitas, di Common Law system berkaitan dengan mens rea.Alasan pembenar dalam KUHPidana dikenal berupa:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — SRI WAHYUNI
152 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mempunyai peran signifikan dalam hal terjadi kerugian keuangannegara sebesar Rp4.839.511.213,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluhsembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas rupiah), sehinggasangat wajar dan beralasan sekiranya Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhipidana penjara lebih berat dari pelaku lainnya;Bahwa disparitas pemidanaan dalam suatu perkara dapat saja terjadi dantidak dapat dihindari, sepanjang Hakim dapat memberikan alasanpertimbangan yang mendasar, misalnya segi actus
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. H. RIFA’I, M.Pd. bin MUHAMMAD;
109 — 26
  • dasar bagi pemeriksaan di sidangPengadilan, dasar untuk mengajukan Penuntutan, Pembelaan, dan PutusanPengadilan, oleh karena itu perouatan terdakwa yang dirumuskan JaksaPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya harus dibuktikan berdasarkan alatbukti yang sah, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlakuapakah perbuatan terdakwa terdapat kesalahan atau sifat melawan hukum,mengingat hukum pidana menganut asas Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan(Geen straf zonder schuld), dimana unsur kesalahan (actus
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
147 — 47
  • Sebagaimana asas contrarius actus menyebutkanbahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yangmenerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya.Terkait adanya hasil audit BPK yang menyebutkan temuan adanyakerugian keuangan negara, maka tidak merta hal tersebut terindikasisebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat(1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bisa saja kerugiankeuangan