Ditemukan 4899 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
121 — 54
121 — 54
Sehingga mens rea (sikap batin) RICKYTAMPINONGKOL yang menggerakkan dirinya untuk memberikan uang tersebut(actus reus) bukanlah dalam rangka membantu biaya pengobatan H.
Putus : 08-04-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 8 April 2019 — Hendry Saputra
294 — 1377
294 — 1377
mendapatkan persenan atau bagian dari Wahid Husen atas uang yangditerimanya, bahkan adakalanya dari warga binaan ada yang memberikan jatah khususbagian tersendiri untuk Terdakwa, seperti yang dilakukan oleh Fuad Amin Imron;Menimbang, bahwa dengan demikian telah nampak adanya unsur kerjasamaantara Terdakwa dengan Wahid Husen karena keduanya mempunyai niat (mens rea)berupa keinsyafan (pengetahuan) yang sama dalam rangka mewujudkan tujuan yangdikehendaki bersama, meskipun dalam perbuatan pelaksanaannya (actus
Register : 09-04-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
137 — 62
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
137 — 62
termasuk TindakPidana Korupsi dan perkara Praperadilan dan dapat dilihat padCuriculum Vitae yang telah Ahli serahkan kepada Majelis Hakim;Bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum ParaTerdakwa ke Fakultas Hukum Universitas Pattimura maka Ahllidiberikan tugas berdasarkan Surat Tugas dari Dekan FakultasHukum Universitas Pattimura guna memberikan pendapat sebagaiAhli pidana dalam persidangan ini;Bahwa menurut Ahli Setiap perbuatan pidana harus ada :1. adanya opzet(unsur dengan sengaja).2. adanya actus
Register : 04-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 20 Agustus 2014 — H. MUHAMMAD IBRAHIM bin SARANI GOLAM, DKK
94 — 21
94 — 21
Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yangmenyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari Kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karena jabatan ataukedudukannya
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
145 — 166
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
145 — 166
untuk mencari lokasi pertambangan, sedangkaneksploitasi adalah untuk melakukan produksiBahwa persetujuan Amdal merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) karena telah memenuhi syarat KTUN sebagaimana diatur didalamUndang UndangBahwa Amdal merupakan suatu kajian akademis, yang karakternyamerupakan KTUNBahwa Asas presumptio justae causa yaitu setiap keputusan pemerintahselalu dianggap sah sampai ada yang membatalkan atau mencabutBahwa untuk pembatalan suatu keputusan kembali ke asas contrarius actus
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
113 — 54
113 — 54
Sehingga mens rea (sikap batin) RICKYTAMPINONGKOL yang menggerakkan dirinya untuk memberikan uang tersebut(actus reus) bukanlah dalam rangka membantu biaya pengobatan H.
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
LUSI AFRIANTI, SE BINTI H. BUSTAMI
152 — 52
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
LUSI AFRIANTI, SE BINTI H. BUSTAMI
152 — 52
., selaku Kepala Dinas PERKIM Kota SungaiPenuh sudah mengetahui harga Riil dari tanah yang akan dibayarkan kepadapemilik tanah, maka dari sini secara sadar dan sengaja terdakwa telahmempunyai niat jahat (mens rea) untuk melakukan perbuatan yang melanggarundangundang (actus reus);Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan terdakwa Lusi Afrianti, SE., sejakTahun 2017, 2018 dan Tahun 2019, menurut Majelis Hakim adalah perbuatanyang dikategorikan telah melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan,atau kesempatan
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
335 — 123
335 — 123
Unsur objektif (actus reus) dapatdillhat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer,membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan ataumenyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atauperbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut didugaberasal dari kejahatan).
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
282 — 133
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
282 — 133
Actus reus (obyektif)3. Akibat dari perbuatan tersebutBahwa ada 3 teori sebab akibat untuk menilai apakah seseorang bisadimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu :1. Von Buri, yaitu teori Conditio Sine Qua Non, perbuatan yangterjadi tidak membedakan antara factor syarat dan factorpenyebab. Teori absolut penyebab utama dan akibat yangditumbulkan itu disamakan. Teori ini dikritikk oleh Van Bemellenyaitu syarat yang tidak obyektif sebab akibat yang terjadi dalamsuatu tindak pidana;2.
Register : 01-04-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 13 Juli 2015 — 1. WERDY bin APLUS ANANIE
2. VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI
3. MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL
4. MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM
5. AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN
6. RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN
7. TOTO SUTANTO bin HUSIN
8. SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN
88 — 36
88 — 36
Adanya unsur bathin ini haruspula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karena jabatan ataukedudukannya
Register : 23-11-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1351/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
276 — 175
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
276 — 175
dari Pasal 378 KUHP :e Barangsiapa : siapa saja orang yang bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan nya dan sudah berusia dewasa dantidak ada alasan pemaaf dan pembenar.e dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum dengan memakai namapalsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupunrangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang : ini bisatermasuk kedalam actus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
145 — 49
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
145 — 49
SusTPK/2019/PN Smrdicabut, konsekuensinya tentu berimbas kepada ketentuan Pasal lainnya,namun secara eksplisit hal itu tidak tercantum dalam putusan tersebut,sehingga sampai sekarang Ahli berpendapat itu adalah delik formil:Bahwa (terkait kapan vo/tooid nya tindak pidana dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a) ia akan dikatakan voltooid ketika seluruh rangkaian yangdiuraikan dalam actus reus itu terpenuhi, ia tidak memerlukan akibat dariactus reus itu;Bahwa (unsurunsur yang masuk dalam pungli) sebenarnya
Register : 08-11-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY, S.Sos Bin NUR MURHADI
181 — 86
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY, S.Sos Bin NUR MURHADI
181 — 86
tersebutmasuk dalam corak kesengajaan yang mana;Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi dapatdikaitkan dengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satubentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindakpidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentukdari kesalahan disamping adanya kelalaian dimana seseorang barudapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal denganprinsip/adagium actus
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps Tanggal 29 Februari 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
3739 — 6143
3739 — 6143
Unsur Dengan Sengaja :Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahandalam suatutindak pidana termasuk dalam perkara pembunuhan, diisyaratkan adanya suatuunsure dengan sengaja (opzetelijke) yaitu harus ada hubungan antara sikap batinpelaku (Mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Actus reus).
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
249 — 70
249 — 70
. : 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Man.menunjukkan bahwa Terdakwa punya peranan,pengaruh dan turut campurdalam pemberian dana hibah dan bansos TA. 2012 ;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut di atas menjadilebih nyata lagi bila Actus Reus tersebut dihubungkan dengan apa yang menjadiMens Rea/sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukumtersebut yaitu dimana dari fakta hukum dapat diketahui terjadinya perbuatanyang didakwakan adalah dimulai pada saat Terdakwa berkedudukan dalamjabatannya
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
455 — 399
455 — 399
Jaksa Penuntut umumdengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanmajelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebin dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakimakan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiarMenimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya duapersyaratan yaitu Actus
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 10 Nopember 2014 — Pidana Korupsi
- HERRY LIWOTO alias HERRY bin BASUKI RACHMAT
162 — 55
162 — 55
Jadi, yang layak dikedepankan lebih dahulu adalah perbuatanterdakwa, yang terdiri dari kelakuan dan akibatnya dilaksanakanterdakwa adalah sesuai dengan hukum, baik hukum tertulis maupunhukum tidak tertulis, dan bukan perbuatan yang bersifat melawan hukumatau perbuatan pidana (actus reus, criminal act), lantaran kesalahanmerupakan keinsyafan untuk dapat membedakan antara perbuatan baikdan buruk, yaitu kemampuan bertanggungjawab(toerekeningvatbaarheid);Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
462 — 398
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
462 — 398
Actus reusmainstrea ini adalah sebenarya adalah asas legalitas itu dasarnya, tetapisaya tidak tahu hampir sama ketidaktahuan saya di dalampraktekpenegakan hukum ini. Tibatiba ada P21, P19 ternyata setelah saya telusur!saya diskusikan dengan temanteman apa sih artinya, ternyata P19 danP21 itu adalah kode uruturutannya mulai 01 dan seterusnya.
Register : 09-12-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 11 Mei 2015 — H. HERRY NURHAYAT, SE, MSi
80 — 11
80 — 11
Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa mengenai alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakanbahwa tidak ada alat bukti yang sah dan cukup yang dapat membuktikanTerdakwa Herry Nurhayat memiliki opzet ataupun opzet bersamamencairkan dana hibah kepada LSM fiktif dan koperasi yang tidak aktif lagi(halaman 143), Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa opzet (niat)hanya ada dalam hati pelaku, sehingga untuk membuktikan adanya opzetharus dilinat dari faktafakta perobuatan pelaku (actus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
346 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
346 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pid.Sus/2016Bahwa apabila ada pemberian karena adanya indikasi unsurpaksaan atau tekanan atau pemerasan maka pemberian tersebutbukan konstruksi dari suap karena suap itu kepentingannya pastiada pada pemberi suap.Bahwa apabila penerima suap yang meminta maka hal tersebut,UndangUndang sudah menentukan sendiri dan itu termasukdalam ranah tindak pidana lain dan bukan suap.Bahwa apabila ada permintaan dari penerima suap maka haltersebut bukan suap karena suap itu pasti inisiatif dari pemberisuap.Bahwa actus
reus atau perbuatan jahat di dalam penyuapan yaitudalam bentuk perobuatan pemberian atau memberi berupa hadiahatau barang atau sesuatu atau janji dan lainnya yang disebutkan didalam UndangUndang, dan actus reus atau pemberian tersebutdilatarbelakangi dengan motif apa tentunya untuk kepentingandari pemberi.