Ditemukan 6228 data
106 — 60
asset desa berupa Tanah bengkok(Titisara), Jalan Desa, Tanah Carik Desa dan Tanah Kuburan,dimana pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Desa ;Bahwa tanah asset desa tidak terdata di Kantor BPMPD, secaraumum asset desa Cihanjuang terdata di Pemda KabupatenSumedang ;69/ Bahwa saksi ; 62 Bahwa saksi tidak tahu asset desa Cihanjuang dan tanah bekasSungai Cimande Burung tidak tercatat sebagai asset desaCihanjuang ;Bahwa cara mensosialisasikan Perbup No. 71/2007 yaitu dengancara memberikan Bimbingan Tekhnis
Kabupaten / Kota ;Bahwa saksi tidak tahu permohonan dari Desa Clhanjuang atastanah bekas sungai Cimande Burung, yang jelas harus melaluiprosedur tertentu untuk dapat memanfaatkan atas tanah bekassungai ;Bahwa Balai Besar Sungai Citarum tidak berwenang untukmemberi ijin pemanfaatan tanah bekas sungai, yang berwenangadalah Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Permen Nomor : 63/PRT/1993 Tentang GarisSempadan Sungai dan Bekas Sungai, Balai Besar Sungai Citarumhanya sebatas pemberian Tekhnis
84 — 31
Bulakamba ada 21 kelompok belajar tapi yangsaksi tahu hanya lima kelompok saja ;bahwa sebagai tutor saksi mendapat honor hanya satu kali sebesarRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang memberi pakSyamsul Haris sebagai Kordes karena warga yang belajar/siswanya bubar ;bahwa sebagai tutor saksi mendapat ATK dari Kordes sampai tamat berupa: Modul dan alat tulis ;bahwa sumber dananya dari Dinas pendidikan / Pemerintah /Negara;bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa KARNO ROSO membahasmasalah tekhnis
BAEDOWI Bin ABDULMUTOLIB (alm) sebagai penilik untuk Kecamatan Ketanggungan telah mendapathonor sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Drs.SURYONO Bin MUKID SUPANDI (alm) sebagai penilik untuk KecamatanBulakamba telah mendapat honor sebesar Rp. 1000.000, (satu juta rupiah)walapun mereka tidak memberikan Bimbingan Tekhnis ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Tutor bahwa merekadalam melaksanakan pembelajaran dibekali bukubuku/alat tulis dan modul, yangmenurut keterangan
132 — 26
Transparan,Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai PengadaanBarang dan Jasa, termasuk syarat tekhnis administrasipengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calonPenyedia Barang dan Jasa, sifatnya terobuka bagi pesertaPenyedia Barang dan Jasa yang berminat ; 5. Adil dan wajar,Artinya, memberikan perlakukan yang sama bagi semua calonPenyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat ; 6.
1.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
2.ARSITO DJOHAR,SH
Terdakwa:
ARBO WONOPATI Alias KALO
308 — 53
Teknik Pertambangan dan saksi ahli mengetahuimenyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahlisebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi danpenjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis
66 — 9
danjabatan saksi sebagai Kasubag keuangan dan saksi menjabatnya sejaktanggal 3 Desember 2010 sampai dengan sekarang;Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tehknis DinasPengangkutan Sampah (UPTD) adalah peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tehknis DinasPengangkutan Sampah (UPTD) adalah peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;Bahwa sumber dana yang diperoleh oleh Unit Pelaksana Tekhnis
Joko Mariyanto
Tergugat:
1.Ichdaryatno
2.PPAT WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn
Turut Tergugat:
1.Lasmanto
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB SRAGEN
3.PT. BANK DANAMON Tbk. Unit Gondang Sragen
125 — 13
;Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut di atas adalahmerupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, jika pelaksanaanlelang eksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketa sebagaimanaRisalah Lelang No. 436/2012 tertanggal 29 Mei 2012 adalah telah sahsecara hukum, sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide PetunjukMahkamah Agung sebagaimanaBuku Il Pedoman Tekhnis Adminstrasi dan Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus mahkamah Agung RI hal. 100 lelangyang telah
126 — 57
M.Yusuf Siagian, M.MA Telah Mengikuti "BIMBINGAN TEKHNIS DANUJIAN SERTIFIKAS! PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHSESUAI PERPRES 54 TAHUN 2010 Yang Diselenggarakan Pada 23, 24dan 25 Di Hotel Grand Antares Medan.. Sertifikat Nomor 050252002006 Menteri Dalam Negeri BerdasarkanUndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, MenyatkanBahwa Ir.
120 — 58
melahirkan keraguan yang besar pada Majelis Hakim khususnyatentang syarat terbitnya surat dan syarat fundamental sebab bukti surat T.1.1 ternyatabaru dibuat pada Tahun 2008 dan bukan pada saat Program Tansmigrasi TahapPertama dilaksanakan yang dimana sesuai keterangan pada Tahun yang sama pulatanahtanah yangada juga telah dibagikan kepada warga (peserta) transmigrasi.Bahwa adapun keraguan Majelis Haim bukanlah pada fakta penyerahan tanahmelainkan terhadap adanya kelengkapan surat yang bersifat tekhnis
138 — 17
Rizki Permata dinyatakan sebagai pemenang, tidak ada yangmengajukan sanggahan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Saksi BUSTAMAM, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaanpembangunan Baliho di Kota Sabang yang diangkat oleh Kepala Dinas Komunikasi danInformatika kota Sabang yakni Derryansyah Kandou;e Bahwa secara umum tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana
Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitumenyusun rencana pengadaan barang dan jasa, menyiapkan kontrak dan melaporkankepada pengguna anggaran;e Bahwa yang menjadi pengguna anggaran adalah Derryansyah Kandou;e Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, namun saksi ditunjukoleh kepala dinas karena tidak ada orang lain;e Bahwa anggaran untuk pekerjaan pemasangan baliho bersumber dari APBK Sabang yangmasuk ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sabang;e Bahwa perusahaan yang dinyatakan
92 — 15
Saksi JHON KUSUMA ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Hal 40Putusan Pengadilan TIPIKORNo.71/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PbrBahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006di Dumai dan ditempat pada Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini saksimenjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Kecamatan Sungai Sembilan ;Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia lelang berdasarkanSURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM KOTA DUMAI.NOMOR
MutiaraRupat Consultant tersebut hanya melalui kebijakan dari WAN RAMLI, ST,MT selaku PPK pada Proyek tersebut, sedangkan saksi selaku KetuaPanitia Pengadaan langsung hanya disuruh menandatangani dokumenpenunjukan langsung yang disodorkan oleh Vera yang katanya atassuruhan dari Wan Rami ;Bahwa secara tekhnis tidak ada dokumen apapun yang dimasukan untukdilakukan evaluasi terhadap PT. Mutiara Rupat Consultant dan CV. ArthaAsri Arsitek pada saat penawaran, jadi PT. Mutiara Rupat Consultant danCV.
DEISY THIORIS
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK., YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA KENDARI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
238 — 408
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan indimdu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha."7.
TENGKU FAISAL ANDREZA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
135 — 49
Pol:Skep/1665/X1/2001/XI/2001 tanggal 30 Nopember 2001(fotocopy sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Himpunan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia tentang Pemberhentian Anggota Polri(fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy surat Peraturan Kepolisian Nomor : 8 Tahun2015 Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi PegawaiNegeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia(fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy surat Edaran Nomor : SE/6/V/2014 tanggal22 Mei 2014 Tentang Tekhnis Pelaksanaan PenegakanPelanggaran
60 — 13
Sebab, secara tekhnis, proses pembagian waris bisadilakukan dengan berbagai macam cara, seperti (a) penunjukanbagianbagian ahli waris sebelum meninggalnya pewaris yangdilakukan secara damai dengan melibatkan pewaris dan seluruhahli waris.
72 — 42
IMAT RUHIMAT sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengantanggal 10 Juli 2012 akan tetapi Saksi tidak ingat tahapan kegiatan desain.Dasar dilakukannya desain tersebut adalah Pedoman Perluasan Sawah dankontrak;Bahwa Saksi tidak pernah melihat RUK yang dibuat oleh PPK Kabupaten yangdiusulkan melalui PPK Propinsi;Bahwa Saksi tidak mengetahui tekhnis pembayaran dilapangan oleh setiapkelompok setelah dana diterima karena sudah menjadi kewenangan dari PPKKabupaten yang bersentuhan langsung dengan kelompok
TTS tahun 2012 antara lain : Ada rekening kelompok; Adaperjanjian kerjasama antara PPK Kab dengan Kelompok; Ada kwitansi Penerima; Ada Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah di setujui oleh KPA; Surat Keputusan PPK Kabuapaten terkait Penetapan Kelompok Tani.Bahwa terkait RUK atau RUKK yang menyusun adalah PPK Kabupatenbersama kelompok dan didampingi oleh tim tekhnis Kabupaten.Bahwa kelompok dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain apabila tidakmampu dikerjakan sendiri secara manual, kembali pada
165 — 129
Jonathanharahap kepada anak bungsunya Henock Harahap, maka kedua halitupun tetap tidak dapat dijadikan sebagai dasar untukmenghapuskan/meniadakan hak pewarisan dari keturunan Agus Harahap (Oppu Erwan), Joseph Harahap (Oppu Rihard) dan Petrus Harahap(Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo), yang untuk menguatkandalildalil Tergugat tersebut, berikut ini dapat diuraikan:a. kapasitas Henock Harahap dalam perkara tapal batas denganSibarani (9ada batas sebelah barat), sematamata kemudahanadministrasi dan tekhnis
PT. Bangun Rezki Inddi Makmur Diwakili Oleh AHMAD RIZKI, SP
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan XI UKPBJ Kabupaten Aceh Selatan
399 — 2043
Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Selatan adalah badan ataupejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8UndangUndang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNABahwa Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC)lanjutan diikuti oleh 16 (enam) belas perusahaan dengan kualifikasi usahaperusahaan menengah dan dalam persyaratan kualifikasi tekhnis
81 — 33
harusmutlakmengakuinya 5Bahwa semua hasilnya di laporkan ke : BPD, Camat dan BPM yang kemudianditeruskan Bupati yang selanjutnya terbitlah SK (Surat Keputusan) yang menjadiobyek sengketatersebut ;Bahwa Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2013,dan pada saat itu tidak ada yangkeberatan ;Putusan No. 25/G/2013/PTUNMTR Halaman : 43 dari 72 halaman.44Bahwa Surat Pernyataan dibuat sebelum adanya Penetapan Calon, dan dibuatHanya sebagai pelengkap bukan syaratBahwa bentuk tekhnis
ELIANTO,SH
Terdakwa:
JOKO SURYANTO,S.Pd
135 — 49
barang dan jasa;v PPTK pejabat yang di tunjuk oleh PA atau KPA untukmelaksanakan program dan kegiatan SKPD;v P2S (panitia pembangunan sekolah; Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrak perjanjian kerjasama adalah ketua P2 S dan PPK; Bahwa menurut ahli laporan pelaksanaan pekerjaan harus sesualyang Riil di lapangan; Bahwa menurut ahli apabila laporan tidak sama dengan riil dilapangan itu penyimpangan; Bahwa pedoman P2S dalam melaksanakan tugas pekerjaanpembangunan SMKN 2 sawahlunto adalah petunjuk tekhnis
, dan apabilaP2S tidak melakukan petunjuk tekhnis maka disebut suatu kelalaian; Bahwa PPK melakukan pengujian terhadap bahan material yangdi pergunakan dalam bangunan SMKN 2 sawahlunto; Bahwa bentuk pengujian yang dilakukan oleh PPK adalah setiapproses harus ditinjau kelapangan untuk mengetahui proses; Bahwa apabila PPK tidak pernah kelapangan maka tidakmelaksanakan fungsinya sebagai PPK: Bahwa Undangundang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2003menyebutkan keuangan Negara dikelola secara tertib,
Pendidikan Pemuda dan Olahraga.e Kwitansi pembayaran pembelian bahan material dan pembayaranupah yang diberikan bendaharawan kepada penanggung jawabkegiatan untuk ditandatangani adalah berupa kwitansi kosong yangsudah diberi materai.e Penyusunan laporan pertanggung jawaban program tidakdidasarkan atas bukti pengeluaran pembelian bahan material danpembayaran upah yang sebenarnya.Bahwa fungsi P2S dalam pembanguan pengelolaan swakelolaSMKN 2 sawahlunto adalah:v Melakukan persiapan dan perencanaan tekhnis
40 — 25
oleh karena tidak seluruh gugatan rekonvensi yangdikabulkan, maka Majelis patut menetapkan gugatan Penggugat untuk hakNafkah madhiyah, mutah dan Nafkah iddah serta Hak Taspen dikabulkanHalaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Minsedangkan untuk harta bersama lainnya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOn Vankelijk Verklaark);Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logisdan rasional serta menyangkut tekhnis
Terbanding/Terdakwa : Hj. DELLY INDIRAYATI M.Si binti KASIYAMUN
119 — 49
PT.DKIBahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat HPS (Harga PerkiraanSendiri) dengan mengacu kepada salah satu spesifikasi dan hargamesin multi fungsi full colour merek gestetner MPC 2030 DMpelaksana kegiatan adalah bertentangan dengan KetentuanKetentuan sebagai berikut, yaitu : Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menegaskanbahwa, Salah satu Tugas PPK adalah menetapkan RencanaPelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri atas Spesifikasi Tekhnis