penyuluhantekhnis kepada Petambak Plasma atas kegiatan budidaya udang yang dilaksanakan;Menampung dan membeli seluruh hasil panen produk tambak dari petambak plasmaberdasarkan standar mutu yang disepakati para pihak dengan harga dasar satuanjual beli udang;40e Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma lunas yang melakukanpembelian sarana produksi dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkatpotongan harga yang ditentukan oleh para pihak dalam mekanismetransaksibudidaya udang;f= Memberikan penyuluhan tekhnis

Bahkan Penyuluh Teknis yang bekerja sebagai supervisormengeluhkan karena penempatannya yang tidak sesuai dengan profesinya.3 = Tenaga ahli penyuluh teknis yang tidak profesional yang menyebabkan penyuluhantidak memiliki tujuan dan hasil yang pasti.B PELAYANAN MANAJEMENBahwa Pelayanan Manajemen dari TERGUGAT REKONVENSI berupamanajemen yang berkaitan dengan tekhnis budidaya hampir kesemuanya jauhdari apa yang telah disepakati bersama dalam PKS (dokumen pendukung, PSBU120(pedoman standart Budidaya Udang

Buruknya Pelayanan Manajemen merupakandampak dari dilaksanakannya revitalisasi oleh TERGUGAT REKONVENSI.Bahwa Keterlambatan pelaksanaan penyuluhan tekhnis dan pelayanan manajemenTERGUGAT REKONVENSI disebabkan oleh tidak dilaksanakannya RevitalisasiPertambakan dan merubah pola budidaya menjadi polyculture sehingga meniadakankeberadaan tandon dan system budidaya intensif.

memasuki program tebar intensif dengan system tandon pada akhirtahun 2009 namun kenyataan masyarakat di blok 6 harus mengerjakan perbaikantambaknya dengan biaya sendiri atau cara gotong royong (Semi Revitalisasi).Bahwa Bentuk kerugian yang diderita oleh masyarakat dengan tidak dilakukannyapenyuluhan teknis dan manajemen adalah berupa materi dan waktu.Bahwa Menjalankan usulan yang bertentangan dengan Panduan standart budidayaudang, (budidaya polyculture (ikan nila gift)) yang membuat penyuluhan tekhnis

Bahwa pada saat dilakukan evaluasi tekhnis, terdapat peserta yang tidak lulusyaitu :1.CV. ALDI PRATAMA tidak lulus dalam evaluasi teknis adalah :a. Spesifikasi teknis yang ditawarkan dalam jaminan bungkilkelapa tidak sesuai dengan spesifikasi yang diprasyaratkandalam dokumen pekerjaan ;b. Volume jaminan supllay untuk pakan jadi mamalia kurangsesuai dengan volume yang diminta dalam dokumenpengadaan .PT. DUTA BANUA, tidak lulus dalam evaluasi teknis adalah :a.

DUTA BANUA nilai penawaran Rp. 3.600.968 .800,Bahwa pada saat dilakukan evaluasi tekhnis, terdapat peserta yang tidaklulus yaitu :1. CV. ALDI PRATAMA tidak lulus dalam evaluasi teknis adalah :a. Spesifikasi teknis yang ditawarkan dalam jaminan bungkilkelapa tidak sesuai dengan spesifikasi yang diprasyaratkandalam dokumen pekerjaan ;b. Volume jaminan supllay untuk pakan jadi mamalia kurangsesuai dengan volume yang diminta dalam dokumenpengadaan .2. PT.

Torishima Guna Engineering dalam rangka inspektoratkota Bekasi akan menanyakan masalah harga dan tekhnis pompasubmersible namun pada Saat itu yang ingin ditemui tidak beradaditempat dan hanya ditemui oleh Humas PT. Torishima dan tidakmembicarakan harga dan Tekhnis pompa.Bahwa saksi tidak pernah datang ke Workshop PT. TorishimaGuna Engineering untuk mendengarkan paparanspesifikasipompa submersible dri Sdr. IWAN SUPRIYADI selaku GeneralManager PT.

Tpg Batam 19 Februari 2010 Dibayar biaya pembuatan spanduk22 kegiatan Visi dan Misi Bidang Ekonomi2. 32 Februari Pasangan calon Gubernur dan Wakil 1.6556.8182010 Gubernur Kepri Tahun 2010 tanggal 20Februari di Golden View BatamDibayar biaya pembuatan spanduk5 April kegiatan monitoring dan dialog3. 46 5010 Persiapan Pemilihan Umum Gubernur 750.000dan Wakil Gubernur Kepri tanggal 2April 2010 di KPU BatamDibayar biaya cetak spanduk6 April Bimbingan tekhnis pengelolaanoe a6 2010 Keuangan KPU seProvinsi

Tpg 2010Bimbingan tekhnis pengelolaanKeuangan KPU seProvinsi Kepritanggal 22 24 Maret 2010 Dibayar biaya pembuatan spandukkegiatan Bimtek Penghitungan 31 Mei suara Pemilihan Umum Gubernura a 2010 dan wakil Gubernur Kepri Tahun 1 Gabe Ve2010 tanggal 21 22 April 2010 diNovotel BatamDibayar biaya pembuatan spandukkegiatan Rapat KoordinasiPembahasan surat KPU nomor15 Juni 275/KPUProv031A//2010 tanggal6. 95 2010 22 Mei 2010 perihal Surat Edaran 750.000dengan Timses Pasangan CalonGubernur dan Wakil GubernurKepri

INDRI NOVITA, S.E M.Siadapun tugasnya yaitu. mengandalikan tekhnis operasional(Kepegawaian dan Pengendalian Perlengkapan Perusahaan),bertanggung jawab kepada Terdakwa, dibantu oleh staf masingmasingbernama : RILIS WIRATI (HRD). NOVI JOVITA (General Service),SUKIRMAN (IT).3.

INDRI NOVITA, S.E M.Siadapun tugasnya yaitu. mengandalikan tekhnis operasional(Kepegawaian dan Pengendalian Perlengkapan Perusahaan),bertanggung jawab kepada Terdakwa, dibantu oleh staf masingmasingbernama : RILIS WIRATI (HRD). NOVI JOVITA (General Service),SUKIRMAN (IT).Halaman 17 dari 127 halaman Putusan Nomor 174/PID.B/2018/PT.PBR3.

DKI19.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.V479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu SaranaPendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal27 Juli 2010.20.

DKI19.20.21.22.23.24.25.26.2.28.29.30.31.32.33.Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010 ;Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ./479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu SaranaPendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal27 Juli 2010;Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010;Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 2010 ;Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatanpengadaan bantuan sarana pendidikan

Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

1. 1 (satu) rangkap Petunjuk Tekhnis

;Bahwa setelah ada DIPA kemudian dilakukan Rapat Koordinasi yangberkaitan dengan rapat Luar Sekolah yang dihadiri olen Kepala DinasPendidikan Kabupaten dan Subdin Terkait, setelah rapat tekhnis tersebutdilakukansosialisasi oleh Kabupaten setempat ke Mitramitra165Kabupaten / Kota termasuk Pondok Pesantren, kKemudian masingmasingPKBM maupun Ponpes membuat proposal dan diajukan kepada DikporaPropinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten untuk mendapatkanrekomendasi, setelah direkomendasi oleh Dinas Pendidikan

Ilyas Salmane Sekretaris Mahdi Salmane Bendahara : Siti AisyahJuklak / Juknis pelaksanaan kegiatan penuntasan buta aksara tertuangdalam buku petunjuk Tekhnis pelaksanaan program Keaksaraan167Fungsional (KF) dan didalam petunjuk tersebut telah terinci perhitunganunit cost perkelompok / 10 orang untuk di tingkat Desa / kelurahan : NO PROGRAM KEGIATAN VOLUME SATUAN UNIT COST (Rp) JUMLAH (Rp.)1. Bantuan identifikasi calon 1 Kelompok 25.000, 25.000,warga belajar dan tutor2.

IMMS oleh Tim Tekhnis KomisiPenilai AMDAL Dinas LH Kabupaten Lumajang maka Tim Teknis KomisiPenilai AMDAL Kab Lumajang berkesimpulan sebagai berikut :1. Kepastian wilayah Eksploitasi harus tercantum dalam Kerangka Acuan(KA).2. Perlu dicantumkan Gambar potongan melintang daerah penambangan.Putusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 126 dari 3123. Peta Lokasi yang dipaparkan dalam presentasi (Sesuai google earth)kurang sesuai dengan kondisi lokasi di lapangan.4.

ABDUL GAFUR(Sekretaris Komisi Penilai AMDAL sekaligus Ketua Tim Tekhnis KomisiPenilai AMDAL) yang bergabung dengan PT. IMMS dan mendapat jabatansebagai MANAGER PERSONALIA, SOERJANINGPROJO (KonsultanPembuat dokumen AMDAL) yang bergabung dengan PT. IMMS denganjabatan SEKRETARIS DIREKS/SEKRETARIS terdakwa LAM CHONG SAN,AR FAQIH (KONSULTAN AMDAL) bergabung dengan PT. IMMS sebagaiMarketing dan pernah mendapat kuasa dari terdakwa LAM CHONG SANuntuk mewakili PT.

Agung BogorPersada; (copy)81. 1 (satu) lembar Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 14Mei 2014; (Copy)82. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Tekhnis danmenanggung Resiko Konstruksi Bangunan; (copy)83. 3 (tiga) lembar surat Hasil Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas HotelART MARRIOTT dari Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Bogor Nomor:503/194Lalin tanggal 27 Februari 2014 dan tiga lembar lampiran gambar; (copy)84. 2 (dua) lembar surat Rekomendasi atas UKLUPL

PT.Agung Bogor Persada; (copy)1 (satu) lembar Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 14Mei 2014; (Copy)1 (satu) lembar surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Tekhnis danmenanggung Resiko Konstruksi Bangunan; (copy)3 (tiga) lembar surat Hasil Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas HotelART MARRIOTT dari Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan KotaBogor Nomor: 503/194Lalin tanggal 27 Februari 2014 dan tiga lembarlampiran gambar; (copy)2 (dua) lembar surat Rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPembangunan

Ahli AFANDI, ST,Bahwa yang ahli tahu bahwa ahli ada membantu BPKP melakukan Audit karenaada dugaan penyimpangan .Bahwa tugas ahli melakukan pemeriksaan secara Tekhnis .Bahwa acuan ahli yaitu kontrak awal dan addendum serta gambar yang terpasang .Bahwa antara kontrak, Addendum, dan Gambar yang dipasang awalnya ahli melihatgambar dan mengecek lapangan secara tekhnis proyek prasarana dan sarana air bakuSungai Meledang berjalan dengan baik dan lancar .dan saksi melakukan pengecekanmenggunakan GPS dan

ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah ; 2Pasal 4 ayat (1)berbunyi Menteri atau Gubernur sesuai dengankewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinandi bidang pertambangan mineral dan batubara besertakelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3Pag Lp mnnnnnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nennnnnnnAyat (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan olehDirektur Jenderal atau Gubernur, pemegang IUP Eksplorasitidak memenuhikriteria tekhnis

BjmPertambangan Mineral Dan Batubara berbunyiAyat (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan olehDirektur Jenderal atau Gubernur, pemegang IUP Eksplorasitidak memenuhikriteria tekhnis, lingkungan, ataufinansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf c angka 1, angka 2, huruf d, atau huruf e angka 1diberikan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal atasnama Menteri atau Gubernur sesuai dengankewenangannya ; Ayat (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan olehDirektur

Perubahan spesifikasi tekhnis pekerjaan. Bahwa dalam Perpres 54 Tahun 2010 juga diatur laranganterhadap anggota ULP sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat(7) Anggota ULP dilarang duduk sebagai:a. PPKb. Pengelola Keuangan;Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk halaman 136 dari 268c. APIP;d. = Terkecuali pejabat pengadaan/anggota ULP untukpengadaan barang jasa yang dibutuhkan instensinya.

Penyusunan dan penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan yang terdiri atas: Spesifikasi Tekhnis, PenetapanHPS dan Rancangan Konstrak ada pada PPK4.

Jeneponto tahun anggaran 2021 dan lampirannya;

Kepulauan Sula nomor:836/52/ITDAKS/III/2017, tanggal 4Agustus 2017 saya bersama Tim:Halaman 50 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN Tte Syafrudin Sapsuha, SP, M.Si sebagai Penanggung Jawab; Nuzul,S.HUT sebagai Pengendali Tekhnis; Nuraidawati Tidore, S.HI sebagai Ketua TIM.; Jufri Fataruba, ST sebagai Anggota; Siti Marifat Waisale, S.H, sebagai Anggota; Zulkifli Wamnebo, sebagai Anggota; Feibe Rindengan, sebagai Anggota;Bahwa yang menjadi kepala desa adalah Terdakwa Mohbir Fataruba, S.Pdi danbendahara

Kepulauan Sula;Segera membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tekhnis, gambarpekerjaan dan daftar kuantitas harga kemudian disampaikan kepadaInspektorat Kab. Kepulauan Sula;Segera mempertanggungjawabkan kebenaran belanja material sebesarRp38.496.000, dan disampaikan kepada Inspektorat Kab.

penyuluhantekhnis kepada Petambak Plasma atas kegiatan budidaya udang yang dilaksanakan;Menampung dan membeli seluruh hasil panen produk tambak dari petambak plasmaberdasarkan standar mutu yang disepakati para pihak dengan harga dasar satuan jualbeli udang;Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma lunas yang melakukanpembelian sarana produksi dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkat potonganharga yang ditentukan oleh para pihak dalam mekanisme transaksi budidaya udang;Memberikan penyuluhan tekhnis

Tenaga ahli penyuluh teknis yang tidak profesional yang menyebabkan penyuluhantidak memiliki tujuan dan hasil yang pasti.B PELAYANAN MANAJEMEN125Bahwa Pelayanan Manajemen dari TERGUGAT REKONVENSI berupa manajemenyang berkaitan dengan tekhnis budidaya hampir kesemuanya jauh dari apa yang telahdisepakati bersama dalam PKS (dokumen pendukung, PSBU (pedoman standartBudidaya Udang) diantaranya : Manajemen Budidaya Close SystemBIO SECURITYBahwa manajemen control kualitas air, sterilisasi air, dan dampak

Buruknya Pelayanan Manajemen merupakandampak dari dilaksanakannya revitalisasi oleh TERGUGAT REKONVENSI.Bahwa Keterlambatan pelaksanaan penyuluhan tekhnis dan pelayanan manajemenTERGUGAT REKONVENSI disebabkan oleh tidak dilaksanakannya RevitalisasiPertambakan dan merubah pola budidaya menjadi polyculture sehingga meniadakankeberadaan tandon dan system budidaya intensif.

program tebar intensif dengan system tandon pada12610.11.aakhir tahun 2009 namun kenyataan masyarakat di blok 6 harus mengerjakan perbaikantambaknya dengan biaya sendiri atau cara gotong royong (Semi Revitalisasi).Bahwa Bentuk kerugian yang diderita oleh masyarakat dengan tidak dilakukannyapenyuluhan teknis dan manajemen adalah berupa materi dan waktu.Bahwa Menjalankan usulan yang bertentangan dengan Panduan standart budidayaudang, (budidaya polyculture (ikan nila gift)) yang membuat penyuluhan tekhnis

Perumusan kebijakan tekhnis pemberdayaanmasyarakat dan pemerintah desa ;b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahdalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahandesa ;C. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasipemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan ;e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan tugas dan fungsinya.Yang seluruhnya kemudian diuraikan dalam uraian tugas dalam PeraturanBupati tersebut.Bahwa dapat saksi jelaskan, terhadap tupoksi saksi terkait dana SPPPNPM ada dalam tugas Penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.Artinya, saya mengkoordinir kegiatan yang menyangkut PNPM danpembinaan para pelaku PNPM, namun untuk tekhnis kegiatan PNPMditangani oleh Kepala Bidang

tersebut.Bahwa benar terhadap proposal tersebut apabila tidak terpenuhi syaratyang diajukan maka kami akan memanggil pihak UPK untukmelengkapi persyaratan pengajuannya.Bahwa dapat saksi jelaskan, terhadap tupoksi saksi terkait dana SPPPNPM ada dalam tugas Penyelenggaraan urusan pemerintahanHalaman 171 dari 288 Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.Artinya, saya mengkoordinir kegiatan yang menyangkut PNPM danpembinaan para pelaku PNPM, namun untuk tekhnis

Namun yang saksi alami bahwa setelahadanya permohonan dari salah satu perusahaan dipersilahkan.Diikuti sama tim tekhnis kami kelapangan untuk survey. Nantisetelah yang bersangkutan ingin masuk kewilayah itu baruberurusan dengan masyarakat hak ulayat untuk mendapat ijin.Pelepasan hak ulayat tersebut.

Sedangkan tentang tekhnis pelaksanaanpanggilan sidang dilakukan secara sah dan patut telah pula diatur dalamBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanMahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan:"Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri ditempat tinggalnya. Relaas panggilan harus ditandatangani oleh yangdipanggil.