Ditemukan 6225 data
51 — 19
Wahana Mulia Bersamaharus dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh PokjaULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakan sebagai CalonPemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, makapada tanggal 12 Oktober 2011 Ir. HARI SUDIARTO Bin H.
WahanaMulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis,namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang,maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Ir.
52 — 8
5 Desember 2008 sebesar Rp 398.000.000, ;Bahwa pekerjaan pengadaan barang/jasa jaringan komputer belum selesai dikerjakanakan tetapi saksi telah mengajukan penagihan dengan suratnya tertanggal 26Nopember 2006 dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah kami selesaikan tanggal 26 Nopember 2008 ;Bahwa keterlibatan saksi sebatas pembuatan penawaran dan pengajuan penawaransaja, selebihnya masalah tekhnis saksi memberikan surat tugas pada Suratman ; Bahwa saksi sebagai pemenang lelang menyerahkan semua pekerjaan
70 — 34
Menandatangani fakta integritas sebelum penanda tanganan kontrakpekerjaan;Membuat laporan hasil kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasakepada pejabat pelaksana tekhnis kegiatan/ Pembuat komitmen atau pejabatyang mengangkatnya;Bahwa jumlah Paket yang dilelang dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 35Paket untuk kegiatan pengadaan Meubeler sekolah tingkat SMA dan SMK yangtersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Propinsi Kalteng tahun 2009, anggaranbersumber dari APBD (DAU) DPA SKPD Diknas Prop
327 — 111
LEN INDUSTRI Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan SHS TA 2007 Propinsi Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengahdan Jawa Timur;BB 53 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT. LENINDUSTRI Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2007 PropinsiSulawesi Utara dan Gorontalo;BB 54 : Dokumen Penawaran PT. Citrakaton Dwidaya Lestari PekerjaanPengadaan dan Pemasangan SHS TA 2007 Propinsi Lampung dan Bali;BB 55 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT.
Gomsu DaguziPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II Propinsi BangkaBelitung;BB 90 : Dokumen Penawaran harga dan tekhnis PT. Annisa Bintang BlitarPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II PropinsiKalimantan Barat;BB 91 : Dokumen Penawaran dan data kualifikasi PT. Harifa CompanyPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II PropinsiKalimantan Selatan;BB 92 : Dokumen Penawaran PT.
Ariesto TunggalEngineering Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap IlPropinsi Maluku;BB 100 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT.
61 — 28
jabatan struktural,dengan salah satu tugasnya menyusunANG ALAN 5 $= $2 anno nnn nn nnn nnn nnn ne ncn cnn ceceBahwa lelang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adaaudit dari Inspektorat dan BPK;Bahwa saksi ada menandatangani kontrak dalam pengadaan dengan rekanan;Bahwa berapa barang yang diadakan saksi lupa,tetapi sudah diserahkan danditerima oleh petugas P2B; Bahwa saksi tidak tahu diantara perusahaan yang memenangkan lelang ada yangmeminjam perusahaan milik orang lain ,secara tekhnis
99 — 43
Spesifikasi tekhnis barang/jasa ;2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);3. Rancangan Kontrak.b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/ jasa ;c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/SuratPerintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasakepada PA/KPA;g.
120 — 27
Karawang TA. 2012. 1 (satu) bundle asli Nota Dinas Laporan Hasil Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Nomor: 06/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012; 1 (satu) bundle asli Surat Pengantar Nomor : 910/155/TB tentangRencana Anggaran Biaya tanggal 17 Februari 2012; : Setwan tanggal 21 Desember 2012 dan SPM asii;1 (satu) bundle asli Permohonan Penerbitan SP2D/ Nomor: 991/1335/Keu 10: 1954/Kep.09Setwan/2012 tentang Penjabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan 1 (satu) bundle asli Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang
275 — 84
yang mengorder barangbarang untuk pengadaaninstalasiinfrastruktur IT perpustakaan UI;Bahwa terdapat beberapa barang yang bermasalah, diantaranya smartdispenser, bookdrop, sistem POS, dll;Bahwa terhadap permasalahanpermasalahan tersebut, tidak pernah adateguran dari Terdakwa kepada PT Makara Mas;Bahwa tidak ada teguran lisan maupun tertulis kepada PT Netsindo InterBuana;Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa fakultas sudahmenggunakan sistem 3M dan itu Saksi ketahui dari LUKI WIJAYANTI dansecara tekhnis
anggotanya: LUKI WIJAYANTI, ADHI YUNIARTO, ABDUL RAHMAN,JACHRIZAL SUMABRATA, dan BAROTO SETYONO;Hal.179 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.180Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menunjuk anggota panitia lelangadalah HARUN ASJIQ GUNAWAN KAENI, atas perintah pimpinan;Bahwa panitia lelang pernah mengadakan kick of meeting yangmembahas persiapan lelang;Bahwa kick of meeting itu pertengahan oktober 2010;Bahwa dalam kick of meeting itu sudah membagi tugas anggota panitialelang yaitu bagian administrasi dan tekhnis
masyarakat;Bahwa Saksi tidak mendengar adanya keributan antara DEDI ABDULRAHMAT SALEH dengan IRAWAN WIJAYA;Bahwa tidak ada kesepakatan khusus antara Saksi dengan DONANTAterkait lelang IT perpustakaan UI;Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen yang dipalsukan dalamdokumen perencanaan ataupun lelang;Bahwa posisi Terdakwa dalam pengadaan yang bersumber dari danamasyarakat, sesuai SK Rektor 1512 tahun 2009 adalah sebagaipenanggung jawab kegiatan;Bahwa dalam lelang untuk IT ada RKS administratif dan RKS Tekhnis
1.SUWITNO LUMBAN BATU
2.MARUBA LUMBAN RAJA
3.BONGSU SITUMEANG
4.MARDELINA SIAGIAN
5.Drs. JUNTER PANDIANGAN
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Jakarta Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ABDULLAH FITRIANTORO REKAN
6.CAMAT KANDIS
111 — 61
PEMERINTAH DAERAH KABUPATENSIAK TAHUN ANGGARAN 2012;Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihakmaka selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (NO) ;DALAMPOKOK PERKARABahwa Tergugat menyangkal dalildalil yang telah dikemukakanPenggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegastegas;Bahwa benar Terggugat VIterlibat selaku panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol PekanbaruKandisDumai hanya sebatas Kepala Wilayah dan bersifat administrative belaka,sedangkan secara tekhnis
MUH. HERI OKTA SAPUTRO, S.H.
Terdakwa:
JUBAIR T. Bin TOHADRA
154 — 84
selaku Mantan Kepala Desa Lelewawo selama 2periode namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubunganpekerjaan sebagai Pembina langsung Desa pada saat Terdakwa masihmenjabat.Tugas jabatan saksi yakni membantu kepala bidang pemerintahan Desamerumuskan, menyusun, mengoordinasikan, pelaksanaan, monitoring,evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pemerintahan desa sedangkanfungsi jabatan saksi yakni :1) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pemerintahanDesa.2) Pemberian petunjuk tekhnis
98 — 27
Iksan Buana Karya periode tanggal 26 Juli 2010 s/d 25Agustus 2010, tertanggal 25 Agustus yang ditandatangani oleh SULFIYANSUROTINOJO, ST selaku Tenaga Tekhnis PT. IKSAN BUANA KARYA dan telahdiperiksa oleh pengawas lapangan David Rajak dan Husin Bantu, serta telah diperiksa olehFARAYA AMARI, ST selaku pemeriksa dari CV.
193 — 265 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selakuKoordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatan RedistribusiTanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidakmelakukan Identifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang denganmencocokan data yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal Ayang ada di Kanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannyatetapi Dadi Rahmanhadi, SH.
MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
1.SAIFUL EFRIZAL BIN MATZAN
2.WARDODI ARIA PUTRA BIN SUKRI NUR
205 — 51
Pokja;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal metode pokja dalam melakukanevaluasi administrasi, evaluasi tekhnis dan evaluasi harga terhadappekerjaan Jalan Pungut Mudik Sungai Kuning Kecamatan Air HangatTimur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kab. Kerinci TA. 2017, hal tersebutmerupakan kewenangan pokja.Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.6.
108 — 36
saat pelelangan paket proyek terdakwa ada mendaftarkan perusahaanterdakwa untuk ikut paket proyek yang diadakan di Dinas Kelautan danPerikanan ; 9225220 n nnn nnn nnn nnn nnnBahwa paket yang di ikuti oleh CV INDOVALMI perusahaan milikterdakwa yaitu (satu) paket pkerjaan yakni Pengadaan Sarana BudidayaRumput Laut ;Bahwa dari tender paket proyek yang diikuti oleh terdakwa tidak menjadipemenang karena telah gugur dalam seleksi tahap Administrasi yaitu setelahdilakukan koreksi aritmatik daftar tenaga tekhnis
165 — 72
Kaur TA. 2011..Bahwa perubahanperubahan karena adanya permohonan Relokasi dariADE FERIWAN, SE, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidakditerima oleh MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK dan PPTK tanpadibuat Adendum / amandemen Konirak terlebin dahulu, sehingga hal initersebut telah bertentangan dengan : Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakanDalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi tekhnis yangditentukan
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
302 — 171
Keadilan hukum administrasi tidaksekedar hadir melalui deretan catatan tekhnis dan tulisan administratif hitam diatas putih namun keadilan hukum administrasi harus mampu menghadirkan nilaihukum yang substantif yakni selain mengandung Kepastian Hukum (legalcertainty), Kemanfaatan Hukum (purposiveness), juga memastikan KeadilanHukum (Justice) , sehingga sebuah pengujian administrasi harus juga mampumenemukan dan mengangkat nilainilai yang berkembang di Masyarakattermasuk konteks yang berkembang dalam
67 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya sebagai Pejabat Pelaksanaan Keuangan (PPK) adalahHerman Lemosol, S.STP, dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) adalah Franc Silas Kelinduant, sedangkan Sem Imlawal AMa.Pd.
,adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), DAK pendamping tahun2009;Bahwa dalam fakta persidangan ternyata Sem Imlawal AMa.Pd., selakuPPTK, DAK Pendamping (PPTKP) yang mengelola kegiatan DAK Pendamping2009 telah memalsukan tandatangan para petugas yang tidak melaksanakantugas dan tidak menerima pembayaran sebesar Rp44.880.000,00 (empat puluhempat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), selain itu kKegiatantransport lokal sesuai KAK terdapat anggaran sebesar Rp33.255.000,00
MASMUDI
Terdakwa:
SUTIKNO
420 — 115
CIREBON ENERGI PRASARANA mengajukanpermohonan izin prinsip.Setelah permohonan diterima kemudian Dinas DPMPTSPmelaksanakan rapat dengan team tekhnis perizinan.Setelah disepakati oleh team tekhnis maka kemudianditerbitkan izin prinsip atau dengan nama Fatwa RencanaPengarahan Lokasi.Dinas DPMPTSP kemudian menerbitkan Izin prinsiptentang pembangunan PLTU II yang terletak di wilayahKecamatan Mundu, Kecamatan Pangenan danKecamatan Astanajapura.Halaman 204 dari 369 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021
MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
ASRIL, ST. MT BIN ABDULMANAN
200 — 80
Pokja;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal metode pokja dalam melakukanevaluasi administrasi, evaluasi tekhnis dan evaluasi harga terhadappekerjaan Jalan Pungut Mudik Sungai Kuning Kecamatan Air HangatTimur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kab. Kerinci TA. 2017, hal tersebutmerupakan kewenangan pokja.Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya6.
111 — 56
setelah ada rekening koran dari BNIbahwa ada dana tersebut, yang kebetulan ada teman an.Rio Suabeyyang tahu mengenai dana tersebut, saksi tidak tahu bersumber darimana dana tersebut.Bahwa Papua Barat TV adalah Perusahaan Daerah Propinsi PapuaBarat, yang saksi tahu pada tahun 2010 belum ada, namun Perdatersebut baru ada pada Desember 2013.Bahwa saksi tidak tahu apakah ada peralatan yang di serahkan olehterdakwa Yusfin Teti Sanda, S.Hut. karena saksi sebagai Supervisitekhnik.Bahwa saksi tahu untuk alat tekhnis