Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 165 /Pid.Sus/2013/PN.Tpk.Smg
Tanggal 6 Mei 2014 — EDY SUTOYO, ST, MT.
82 — 15
  • MineralKabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentangpenunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik DanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBDTahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 sedangkan Tahun2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten JeparaNomor : 050/256/2010 tentang penunjukan PimpinanProgram/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 71 / Pid. Sus. / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 18 Januari 2017 — FAJRI ASRIGITA FADILLAH Bin RUGIMAN
134 — 57
  • Bahwa benar sebagai Sekretaris KPU Kota Depok memiliki tugas dantanggung jewel sebagai berikut:Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu; Memberikan dukungan tekhnis adminsitrasi; Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kotaselenggarakan Pemilu; Membantu distribusi perlengkapan penyelengaraanPemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemiluPresiden dan Wakil Presiden serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi; Membantu rumuskan dan susunan rancangan dankeputusan KPU Kota Depok; Memfasilitasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI
75 — 17
  • Sumedang, Saksi belum memilikiSertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi Saksipernah 2 (dua) kali mengikuti Pembinaan Tekhnis (Bintek) PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah KabupatenSumedang dan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi belumlulus hingga Saksi belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; Bahwa Dasar Hukum yang digunakan untuk pengadaan barang,pekerjaan sipil, dan jasa dalam Pelaksanaan Proyek SAFVER padaDinas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 4 Juni 2015 — H.MUHAIMIN
154 — 58
  • GSM sebagai Holding;Bahwa waktu pembahasan PT.GSM sebagai Holding adapembahasan yang diusulkan lembaga tekhnis untuk mengenaisaham;Bahwa saksi lupa apakah persyaratan waktu itu ada akta notaris;Bahwa ketika klarifiksasi di Gubernuran itu ada hasil klarifikasinamun saksi tidak ingat apa isinya;Bahwa yang membuat Perda No.3 itu yang membuat adalahbagian hukum;Bahwa dalam rancangan eksekutif itu ada tim Raperda yangterdiri dari bagian hukum, Asisten I, instansi pengusul, instansiterkait misalnya Dinas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 747 K/PID.SUS/2013
Tanggal 10 September 2014 — ACHMAD DJUHANA
156 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Krakatau SteelNomor 32/C/DUKS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem danProsedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan tanggal dalam poin 2.11ditetaokan bahwa Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan dapatmelakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung apabila memenuhi kriteria kKebutuhan darurat / mendesak danditinjau secara tekhnis maupun ekonomis masih memungkinkandilakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 4 Januari 2017 — REZA ANDRIADI, ST.,MT. Bin SUGENG SUGIYANTO
171 — 149
  • pendiriannya saksi tidak tahu dan tahunya sebagai Badan Usaha MilikDaerah berkantor di Pangkalan Bun.Bahwa hubungan kemitraan didasari adanya kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai program pengembanganjagung hibrida pada tahun 2009, selaku Dinas Teknis melakukan pencariandan inventarisasi terhadap calon petani / calon lokasi (CP/CL) dari hasil dataCP/CL yang diperoleh dibuat Surat Keputusan oleh Bupati Kotawaringin Baratdan Dinas Pertanian melakukan pendampingan tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Nurul Hasmi, S.Ikom Alias Dg. Caya
100 — 0
  • 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
  • 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
  • 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
  • 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
  • 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
  • 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
  • 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
161 — 43
  • Purna Sentana Baja untuk hadirpada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat DivisiPengadaan untuk penjelasan tekhnis (Anwijing) pekerjaanpengadaan Jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala SubDirektorat/General Manager PT. Krakatau Steel sekaliigusmeminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukan penawaranharga ;Atas permintaan tersebut PT.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — dr. NIXON B.KROONS,Sp.B
172 — 178
  • dihadapkanke depan persidangan telah didakwa dengan Surat DakwaanNo.Reg.Perk :PDS01/TOBEL/Ft.1/01/2013 tanggal 29 Januari 2013,yang pada pokoknya adalah sebagai berikutPrimairBahwa ia terdakwa dr.NIXON B KROONS,Sp.B sebagai Direktur RSUDTobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang untukselanjutnya disebut PPA pada RSUD Tobelo berdasarkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 970/01/HU/2010tanggal 21 September 2010, secara bersamasama dengan KRISTOMUSDAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770 K / PID.SUS / 2015
Tanggal 5 April 2016 — DADI RAHMANHADI, S.H., M.H., bin SURAHMAN;DK
168 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Terdakwa Il Fani Fahlevi, Aptnhselaku Kordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK).
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RIDWAN, SH
Terdakwa:
ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG
165 — 65
  • Takalar tidak terlibat secara tekhnis kecualidalam hal kepala Bapelitbang yang bertindak selaku penggunaanggaran telah mempertanggung jawabkan atas penggunaan anggarantersebut yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau Bupati Takalarmelalui Sekretaris Daerah; Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran pada BapelitabangKab. Takalar pada tahun anggaran 2017 adalah Drs. H.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
124 — 106
  • ., (Anggota P2S dan tidak mengetahuie290 5perannya sebagai apa);;Bahwaacuan saksi dalam melakukan giat tersebut selaku yang dihunjuksebagai Ketua P2S adalah petunjuk tekhnis (Juknis) yang diterbitkan olehDinas Pendidikan Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
171 — 35
  • Sdri TRI RISMAHARINI, sesuai denganPeraturan Walikota Surabaya dengan Nomor 62 Tahun 2010tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaiberikut :1) Pemprosesan tekhnis perizinan / rekomendasi sesuaibidangnya ;2) Penyusunan Perumusan bahan penetapan kebijakanHalaman 109Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 13 Nopember 2013 — Drs .H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN
119 — 21
  • mengetahui lokasi tanah yang diukur, selanjutnyadilakukan pengukuran yang diantar oleh RW atau RT setempat;Bahwa benar saksi menerangkan apakah peserta PRONA dipungut biaya atau tidak,namun sepengetahuan saksiuntuk pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah (PRONA) tahun 2010 para peserta harusnya tidak dipungut biaya (Gratis).Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah adabrifing di Kantor Pertanahan KotaCimahi, oleh terdakwa Drs.H:.WAWAN DARMAWAN, dan sepengetahuan saksihanya ada brefing tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
120 — 41
  • Properti,Penilai Ahli Binis, Ahli Hukum) dan volume pekerjaanyayaitu. 102,28 Ha. yang terletak didaerah kelurahanSyamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung KotaBanjarbaru.Bahwa saksi tidak mengetahui terkait lisensi pada Lembaga Penilaiyang diatur di dalam Perkaban No 3 tahun 2007 tentang peraturanpelaksana Perpres No. 36 tahun 2005 Jo. 65 tahun 2005 tentangPengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum.Bahwa saksi tidak memasukkan Lisensi bagi Lembaga Penilai Publikdalam syarat tekhnis
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-11-2017 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 23 Maret 2018 — RAMLI YAMAN, SPd. MM
121 — 109
  • milyar rupiah)itu saya rasa tidak ada masalah jika saya tidak tahu, karena dalam PPnomor 58 bahwa pelaksanaan anggaran tersebut ketika APBD di sahkanmaka masingmasing SKPD yang kelola;Bahwa dana bantuan hukum yang saksi maksud itu adalah programkegiatan pengaduan bantuan hukum dan penanganan hukum, dan adadalam DPA;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala DPPKAD Kabupaten PulauMorotai, dana Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) tersebut itu dicairkanseluruhnya, dan Kabag Hukum sebagai pelaksana tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HERY FADLULLAH, SH
Terdakwa:
ASMOL HAKIM,ST BIN SYARIF HUSIN
246 — 107
  • Melakukan Evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk ;Menjawab sanggahan bila ada sanggahan;Menetapkan pemenang Penyedia Barang /Jasa;Menyampaikan hasil pemilihan penyedia Barang/Jasa;10.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 25 Nopember 2013 — PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO
116 — 18
  • 2013.soeceenene Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUAwonnnnn Bahwa ia Terdakwa PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.WAHYUDDIN,SH
2.ROMADU NOVELINO, SH
Terdakwa:
dr. AMRY ADY HARIS
606 — 758
  • Dan tekhnis pemberian diskonnya saksi sama sekali tidak tahu menahudan boleh dikroschek kepada saudara IMEL ANITYA. Adapun buktitransfer kepada pihak PT. SMK saksi sama sekali tidak mengetahuibahwa itu adalah cover untuk pengiriman diskon dan mengapa saksitandatangani karena saya pikir itu transaksi biasa dengan perusahaanswasta;Halaman 87 dari 146 halaman, Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi5.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
104 — 38
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
    Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.